Author: Muhammad Adiguna Bimasakti

Pasca berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat. Dasar dari penerbitan PP tersebut adalah adanya perluasan asas legalitas dalam Pasal 2 KUHP Baru, yang memungkinkan diterapkannya hukum yang hidup di masyarakat sebagai dasar pemidanaan di luar ketentuan undang-undang. Dalam Penjelasan Pasal 2 KUHP Baru dijelaskan bahwa hukum yang hidup di masyarakat sebagai dasar pemidanaan di luar ketentuan undang-undang harus diatur dalam Peraturan Daerah. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (2) PP No. 55 Tahun 2025…

Tulisan ini merupakan Bantahan dari tulisan yang berjudul: “Menimbang Secara Kritis Gagasan Penghapusan Pengadilan Khusus dan Hakim Ad Hoc. “marah akan tikus, lumbung padi dibakar” yang dirilis oleh Suara BSDK pada 17 Januari 2026. Ada pun tulisan tersebut merupakan bantahan atas Tulisan Penulis sebelumnya di Suara BSDK yang berjudul: “Urgensi Penghapusan Pengadilan Khusus dan Hakim Ad Hoc di Bawah Mahkamah Agung.” Sehingga Tulisan ini pada dasarnya adalah Bantahan atas Bantahan (Tahafut attahaafut). Pada pokoknya argumentasi bantahan dari tulisan tersebut dapat diringkas menjadi beberapa poin yang akan dibantah dalam tulisan ini sebagai berikut: PENUTUP Peningkatan keahlian hakim karir melalui sertifikasi dan…

Pada tanggal 31 Desember 2025 silam presiden menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 41 tahun 2025 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Selor dan Pengadilan Tata Usaha Negara Sofifi. Keputusan Presiden tersebut menjadi dasar pembentukan dua pengadilan baru di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara bersamaan dengan dua Keputusan Presiden lainnya yang membentuk beberapa pengadilan di lingkungan peradilan umum dan peradilan agama. Namun pertanyaannya kenapa pengadilan dibentuk dengan Keputusan Presiden? Pengaturan mengenai pembentukan pengadilan tingkat pertama di lingkungan badan Peradilan Tata Usaha Negara saat ini diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam Pasal tersebut…

Sistem peradilan di Indonesia pada awalnya dirancang sederhana, dengan seluruh jenis perkara ditangani oleh Pengadilan-Pengadilan dalam lingkungan Mahkamah Agung dan diputus oleh Hakim Karir. Namun dalam perkembangannya, berbagai jenis perkara tertentu kemudian dialihkan kepada Pengadilan-Pengadilan khusus dan melibatkan Hakim Ad Hoc. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah keberadaan Pengadilan khusus dan Hakim Ad Hoc benar-benar diperlukan, atau justru menciptakan persoalan baru dalam akses keadilan dan independensi peradilan? Beberapa jenis perkara yang menjadi kewenangan di Pengadilan saat ini tidak hanya diselesaikan badan-badan peradilan di bawah Mahkamah Agung dan Hakim Karir saja, melainkan juga oleh Pengadilan Pengadilan khusus dan juga Hakim Ad…

Pernahkah terpikir, hukum mana yang berlaku dalam peristiwa jual beli barang dari luar negeri secara online? Atau jika WNI menikah dengan WNA? Bagaimana jika pewaris yang berbeda agama dengan ahli waris? Bagaimana jika surat kuasa dibuat di luar negeri? Peristiwa-peristiwa hukum di atas adalah peristiwa yang melibatkan dua atau lebih sistem/tata hukum dalam satu isu hukum yang sama. Pertanyaannya hukum manakah yang berlaku jika peristiwa tersebut terjadi? Inilah yang disebut dengan hukum antar tata hukum (HATAH), yakni hukum yang mengatur mengenai hukum apakah yang berlaku dalam memperlihatkan titik-titik pertalian dengan sistem dan kaidah hukum yang berbeda dalam waktu, tempat, pribadi…

Pasca bubarnya The Beatles secara de facto pada 1970, George Harrison gitaris dari grup band legendaris The Beatles mencoba peruntungan dengan bersolo karier sebagai penyanyi dan menerbitkan album perdana bertajuk “All Things Must Pass”. Salah satu lagu hits dalam album itu adalah “My Sweet Lord” yang bercerita soal keinginan seorang hamba untuk bertemu face to face dengan Tuhan. Lagu tersebut menjadi hit lantaran melodinya yang enak didengar dipadu dengan liriknya yang dalam. Namun tak disangka ternyata lagu ini dinyatakan plagiat oleh Pengadilan Inggris karena terlalu mirip dengan lagu dari grup musik lain dengan judul “He’s So Fine”. Hal ini membuat…

Reformasi birokrasi sejak era pasca-Orde Baru kerap dipromosikan sebagai agenda besar untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang profesional, rasional, dan berorientasi pada pelayanan publik. Namun dalam praktiknya, reformasi tersebut sering berhenti pada perubahan administratif dan simbolik, tanpa menyentuh akar persoalan budaya organisasi yang telah mengendap puluhan tahun. Birokrasi Indonesia masih dibayangi pola pikir hierarkis, feodal, dan pseudo-militeristik yang diwariskan dari rezim lama. Fenomena ini memunculkan paradoks antara narasi reformasi yang progresif dengan realitas organisasi yang stagnan. Alih-alih membangun meritokrasi, birokrasi justru mempertahankan logika pangkat, simbol, dan kepatuhan struktural yang berlebihan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah reformasi birokrasi benar-benar diarahkan…

Suatu peraturan di Indonesia dianggap telah berlaku dan mengikat untuk umum jika ia diundangkan sesuai dengan asas fiksi hukum. Sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat menjadi alasan pembenar dari tindakannya yang melanggar hukum (ignorantia juris non excusaat). Sehingga pada umumnya dalam setiap peraturan perundang-undangan pada pasal terakhir hampir selalu diatur bahwa peraturan tersebut berlaku sejak saat diundangkan, atau jika tidak maka diatur kapan ia akan berlaku (misalnya tanggal tertentu seperti UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP). Pada saat undang-undang tersebut sudah berlaku maka ia akan mengikat secara umum, oleh karena itu dalam bahasa Belanda peraturan perundang-undangan disebut juga…

PENDAHULUAN Pasal 39 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga IKAHI Tahun 2022 mengatur bahwa tata cara pemilihan Pengurus Pusat (PP) IKAHI yang salah satunya adalah Ketua Umum PP IKAHI diatur dalam tata tertib Musyawarah Nasional (Munas). Selama ini, pada praktiknya pemilihan PP IKAHI dilakukan dengan mekanisme pemungutan suara oleh Utusan Pengurus Daerah (PD) dan Pengurus Cabang (PC) yang hadir pada saat Munas. Misalnya, pada Munas IKAHI Tahun 2022 silam, pemilihan Ketua Umum PP IKAHI dilakukan oleh para utusan PD dan PC yang hadir. Pada dasarnya, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) IKAHI tidak mengatur bagaimana cara atau mekanisme pemilihan Ketua…

Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) merupakan satu-satunya organisasi profesi hakim bagi para Hakim Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya. Salah satu fungsi utama dari IKAHI adalah advokasi kesejahteraan hakim. Namun dalam pelaksanaannya banyak yang harus diperbaiki. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan kritik dan saran bagi struktur dan kultur organisasi yang ada di IKAHI terutama dalam kaitannya dengan fungsi advokasi para hakim. Di dalam Anggaran Dasar IKAHI, struktur IKAHI terdiri dari Pengurus Pusat (PP), Pengurus Daerah (PD) dan Pengurus Cabang (PC). Salah satu tujuan dari adanya jenjang kepengurusan ini adalah agar mempermudah anggota yakni para hakim dalam menyalurkan aspirasinya melalui IKAHI.…