Femisida dalam Lingkup Hukum Adat: Antara Kearifan Lokal dan Tantangan Hak Asasi Perempuan Suara BSDK Artikel

परिचय

Femisida (femicide) merupakan istilah yang merujuk pada pembunuhan terhadap perempuan karena identitas gendernya. Istilah ini berbeda dengan pembunuhan pada umumnya, karena ia berkaitan erat dengan struktur patriarki, kekerasan berbasis gender, serta diskriminasi sistemik terhadap perempuan. Dalam konteks Indonesia, kasus feminisida sering muncul dalam bentuk kekerasan domestik, praktik kawin paksa, atau konflik sosial yang menempatkan perempuan sebagai korban utama. Sementara itu, di banyak komunitas adat, penyelesaian tindak kekerasan terhadap perempuan sering diatur melalui mekanisme hukum adat. Hal ini menimbulkan pertanyaan: bagaimana posisi feminisida dalam kerangka hukum adat, dan apakah mekanisme adat mampu memberikan perlindungan serta keadilan bagi perempuan? Artikel ini mencoba menjawab pertanyaan tersebut dengan menelaah persinggungan antara hukum adat dan hukum nasional dalam kasus feminisida.

Femisida sebagai Kekerasan Berbasis Gender

Secara konseptual, feminisida dipahami sebagai bentuk ekstrem dari kekerasan berbasis gender. Ia bukan sekadar tindak pidana pembunuhan, melainkan manifestasi dari ketidaksetaraan gender yang terstruktur. Dalam kerangka hukum internasional, feminisida dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, khususnya hak perempuan untuk hidup bebas dari kekerasan.

Di Indonesia, feminisida belum diatur secara eksplisit dalam KUHP. Perbuatan tersebut biasanya dikategorikan sebagai pembunuhan atau penganiayaan yang berujung pada kematian. Namun, gerakan masyarakat sipil mendorong agar feminisida diakui sebagai kategori kejahatan tersendiri, mengingat latar belakang gender yang khas.

Hukum Adat dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan

Hukum adat di berbagai daerah di Indonesia memiliki mekanisme penyelesaian konflik, termasuk tindak kekerasan terhadap perempuan. Namun, pendekatan hukum adat sering lebih menekankan pada pemulihan relasi sosial ketimbang perlindungan korban. Misalnya, dalam beberapa komunitas adat di Nusa Tenggara Timur, kasus kekerasan terhadap perempuan kadang diselesaikan dengan cara pembayaran denda adat (misalnya berupa hewan atau barang berharga) kepada keluarga korban.

Mekanisme ini memang efektif dalam meredam konflik antar keluarga atau kelompok, tetapi seringkali gagal menjamin pemulihan yang layak bagi korban maupun pencegahan kekerasan serupa. Perempuan yang menjadi korban feminisida, misalnya, tidak lagi memiliki suara, sementara keputusan sepenuhnya berada di tangan keluarga dan tokoh adat. Dalam praktiknya, pendekatan ini berpotensi mempertahankan ketidakadilan gender.

Ketegangan antara Hukum Adat dan Hukum Nasional

Secara konstitusional, hukum adat diakui sebagai bagian dari sistem hukum nasional (Pasal 18B UUD 1945). Namun, pengakuan ini bersyarat: sepanjang hukum adat tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan hukum nasional. Dalam kasus feminisida, jika hukum adat hanya menekankan aspek kompensasi materi tanpa memberi jaminan perlindungan hak perempuan, maka terjadi ketegangan dengan prinsip kesetaraan gender sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi CEDAW. Di titik inilah penting dicatat bahwa hukum adat tidak dapat berdiri sendiri. Dalam kasus feminisida, negara tetap memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum pidana, sekaligus memastikan bahwa mekanisme adat tidak menegasikan hak korban maupun keluarganya atas keadilan.

Tantangan dan Prospek

Ada beberapa tantangan utama dalam penanganan feminisida melalui hukum adat:

Dominasi patriarki – struktur adat yang maskulin membuat suara perempuan sering terpinggirkan.
Absennya perspektif gender – hukum adat cenderung fokus pada harmoni sosial, bukan keadilan substantif bagi korban perempuan.
Tumpang tindih dengan hukum nasional – menimbulkan kebingungan dan kadang membuka ruang impunitas bagi pelaku.

Namun, hukum adat tetap memiliki potensi sebagai sarana penyelesaian konflik yang restoratif, sejauh ia dikontekstualisasi dengan prinsip hak asasi manusia. Reformasi hukum adat yang lebih inklusif terhadap perempuan menjadi kunci agar mekanisme ini dapat selaras dengan hukum nasional dan instrumen HAM internasional.

समापन

Femisida dalam lingkup hukum adat menghadirkan dilema ganda: di satu sisi, hukum adat berfungsi menjaga keharmonisan sosial; di sisi lain, ia kerap mengabaikan hak perempuan sebagai korban kekerasan ekstrem. Ke depan, penting untuk membangun sintesis antara hukum adat dan hukum nasional dengan memperkuat perlindungan perempuan, memastikan bahwa tradisi adat tidak menjadi justifikasi atas diskriminasi, serta mendorong partisipasi aktif perempuan dalam proses penyelesaian konflik adat. Dengan demikian, hukum adat dapat tetap relevan sebagai sarana pemulihan sosial, tanpa mengorbankan prinsip kesetaraan dan perlindungan hak perempuan dari ancaman feminisida.