Wajah Baru Penerapan Hukuman Mati dalam KUHP 2023 Suara BSDK Artikel

KUHP 2023 mulai diberlakukan di Indonesia salah satu yang menjadi sorotan penulis adalah perubahan dalam penerapan perubahan hukuman mati menjadi percobaan dengan syarat yang telah ditentukan oleh KUHP 2023. Awalnya hal itu hampir tidak mungkin terjadi dalam sistem hukum di Indonesia bahkan diangan-angan saja, karena negara kita adalah salah satu negara yang menganut hukuman mati bersifat absolut berasal dari konkordansi KUHP Belanda. Kini dalam KUHP 2023 Pidana Mati bertransformasi lebih humanis dan memberikan kepastian terkait Pidana Mati.

Dalam prakteknya, selama ini efek jera yang diharapkan dari hukuman mati tidak menjerakan. Ditambah lagi prosedur dari hukuman mati di Indonesia cenderung rumit dan memerlukan waktu yang lama dalam eksekusinya, terbukti angka kejahatan luar biasa yang dikenal dengan istilah Extraordinary Crime masih sangat signifikan beberapa contoh penulis mengambil data putusan Astini Sumiasih dalam perkara pembunuhan dengan disertai mutilasi, yang saat itu divonis hukuman mati oleh PN Surabaya pada tanggal 17 Oktober 1996. Kemudian Astini mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur, lalu pada bulan Januari 1997, majelis hakim PT Jawa Timur justru memutuskan untuk menguatkan putusan PN Surabaya. Kemudian Astini pun mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan pada akhirnya pada bulan Juni 1997, Mahkamah Agung memutuskan tetap sama menjatuhkan hukuman mati seperti amar putusan di PN Surabaya dan PT Jawa Timur. Dan pada akhirnya Astini mengajukan peninjauan kembali ke MA, tapi hasilnya sama.

Sampai kemudian Astini mengajukan grasi kepada Presiden Megawati Soekarno putri untuk bertahan hidup namun ditolak Presiden Megawati pada bulan 9 Juni 2004. Sampai pada akhirnya Minggu, 20 Maret 2005, Astini dieksekusi mati oleh regu tembak. Maka terhitung kurang lebih 9 (sembilan) tahun proses penantian hukuman mati tersebut akhirnya selesai. Tidak sampai disitu perkara dengan vonis mati yang sama pada tanggal 6 April 2009 sebagaimana Nomor register perkara Nomor 1036/Pid/B/2008/PN.Dpk, oleh Pengadilan Negeri Depok kepada Ryan atas pembunuhan berantai disertai mutilasi dan sampai sekarang kurang lebih 16 (enam belas) tahun Ryan belum dilakukan eksekusi.

Berkaca dari 2 (dua) kasus diatas dengan prosedurnya yang terlalu lama, maka sudah sepantasnya KUHP 2023 menjadikan pidana mati sebagai alternatif dan tidak menjadi pidana pokok dalam KUHP 2023 , hal ini agar terhindar dari pelanggaran ham sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 I UUD 1945 yang menegaskan “Hak untuk hidup tidak dapat dikurangi dalam bentuk apapun”. Selain hal itu diatur dalam Undang-Undang yang lebih khusus Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM tepatnya pada pasal 4 UU No.39 tahun 1999 tentang HAM menyebutkan “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.

Pembahasan

Melihat sejarah hukuman mati itu sendiri, secara historis hukuman mati pertama kali ditentukan oleh Raja Hamurrabi dalam Codex Hamurrabi dari Babilonia pada abad ke-19 yang dikutip dari A. Sanusi Has, 1994:59. Kemudian setelah diadakannya Kovenan Internasional yaitu Declaration Universal of Human Rights (DUHAM) hukuman mati dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia, sehingga tidak lagi diperbolehkan hukuman mati selain itu juga tidak memiliki efek jera terhadap calon-calon pelaku yang lain.

Sedangkan Indonesia sendiri adalah salah satu negara yang mengakui eksistensi Hak Asasi Manusia, dalam Undang-Uawndang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan juga dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang ke-2 dari pasal 28A-28J yang pokoknya membahas tentang Hak Asasi Manusia. Lebih dari itu Indonesia mempertegas pengakuan atas penegakan Hak Asasi Manusia dengan amanat TAP MPR NO XVII tahun 1998 tentang pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Namun pengakuan hak asasi manusia tidak mengarah pada penghapusan hukuman mati justru hukuman mati masih digunakan dan diakui di Indonesia.

Kemudian dengan diberlakukan KUHP 2023 Pidana Mati didalam Sistem hukum kita sebagaimana diatur dalam Pasal 100 KUHP 2023 menyebutkan hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun dengan memperhatikan dua hal. Pertama, rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri. Kedua, peran terdakwa dalam tindak pidana. Pasal 100 Ayat (4) menyatakan jika dalam masa percobaan itu terpidana menunjukan sikap terpuji terpuji maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan putusan presiden atas pertimbangan Mahakamah Agung.

Di dalam bunyi Pasal 100 Ayat 2 dijelaskan, pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 harus dicantumkan dalam putusan pengadilan. maka ketika ia menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji selama masa percobaan tersebut, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup. Yakni, dengan Keputusan Presiden (Keppres) setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung. “Pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud pada Ayat 4 dihitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan,” bunyi Pasal 100 Ayat 5 KUHP. “Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung,”bunyi Pasal 100 Ayat 6 KUHP.

Dengan demikian dapat penulis simpulkanagar prosesnya berjalan dengan baik pemerintah harus bijak dalam mengawasi kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dan sejalan dengan norma-norma hukum di Indonesia. Selain dari itu diharapkan KUHP 2023 mendatang menjadi lebih humanis dalam melindungi hak-hak asasi manusia tanpa mengurangi rasa keadilan di masyarakat.Agar penerapannya tidak menjadi penghambat dan bisa dilaksanakan.

Seyogyanya Pasal 100 KUHP 2023 mendatang agar tidak menjadi opini yang bias alias polemik harus didukung dengan aturan terkait Peraturan Pemerintah (PP) supaya dapat dilaksanakan penerapannya.

Referensi:

Arief, Barda Nawawi, Kapita Selekta Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010., Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
Assyifa, Aisyah. et.al.. Asesmen Peraturan Internal Lembaga Penegak Hukum tentang Keadilan Restoratif terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UndangUndang Hukum Pidana. (Jakarta: Indonesia Judicial Research Society 2024).
Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1998. Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung, 2008.