Perlindungan Hukum Terhadap Setiap Orang yang Berperan Sebagai Whistleblower dan Justice Collabolators Suara BSDK Artikel

Masalah penegakan hukum di Indonesia saat ini sedang tidak baik baik saja, mengingat saat ini semakin banyak terungkap praktik-praktik tindak pidana korupsi dengan modus yang berbeda-beda. Bentuk tindak pidana yang marak di Indonesia adalah Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laudering) yang mana merupakan turunan Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di Indonesia.Selain itu maraknya Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking), diikuti Tindak Pidana Narkotika yang saat ini bagaikan suatu kewajaran yang dapat dilakukan setiap orang.

Meskipun telah banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut, akan tetapi dalam praktiknya, semua yang terungkap bagaikan puncak gunung es, yang masih menyimpan lebih banyak yang belum terungkap.

Akan hal tersebut diatas, maka munculah fenomena baru berupa Whistleblower dan Justice Collabolators di dalam perkara tindak pidana tertentu di Indonesia, yang saat ini belum ada payung hukum berupa peraturan perundangan-undangan yang berlaku dapat memberikan perlindungan kepada setiap orang yang melakukan atau terlibat sebagai Whistleblower dan Justice Collabolators.Kemudian berangkat dari konteks diatas, mengigat pengakuan seseorang sebagai Whistleblower danJustice Collabolators tersebut akan membawa dampak yang tidak ringan bagi para pelakunya? Kemudian hal inilah yang menarik untuk penulis uraikan dalam pembahasannya.

Pembahasan

Amerika Serikat merupakan entitas negara yang memiliki sistem hukum baik dan sering menjadi contoh pemberlakuan suatu konsep hukum di negara-negara lain. Amerika Serikat pada tahun 1963 memperkenalkan justice collaborator sebagai instrumen pendekatan hukum baru dalam mengungkap suatu tindak pidana, khususnya bagi perkara yang pembuktiannya sulit.

Status justice collaborator pertama kali diberikan di Amerika Serikat kepada Joseph Michael Valachi. Dia dianggap telah bekerja sama dan membantu penegak hukum untuk mengungkap perdagangan narkotika yang dilakukan perkumpulan gangster Genevese, yang mana sebelumnya Joseph Michael Valachi terlibat di dalamnya. Bahkan kesaksiannya diberikan di depan anggota Kongres Amerika Serikat. Akibat keterangannya tersebut, Kepolisian Amerika Serikat melakukan penangkapan terhadap berbagai anggota dari gangster tersebut.

Penerapan justice collaborator di Amerika Serikat, mendorong berbagai negara untuk menerapkannya, terutama dalam membantu pengungkapan perkara narkotika atau terorisme seperti Italia yang menerapkannya pada 1979, Portugal pada 1980 dan Prancis pada1986.

Pendekatan justice collaborator dalam mengungkap suatu perkara khususnya bagi perkara yang sulit dan terorganisir telah dirumuskan secara internasional melalui dua konvensi yakni, United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) pada 2003 atau Konvensi PBB tentang Anti Korupsi dan United Nation Convention Against Transnational Organized Crime (UNCATOC) atau Konvensi PBB melawan tindak pidana terorganisir transnasional. Adapun kedua Konvensi Internasional dimaksud, telah diratifikasi Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC dan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan UCATOC.

Mahkamah Agung RI sendiri telah mengeluarkan kebijakan yang memberikan pedoman dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana ( Whistleblower) dansaksi pelaku yang Bekerja Sama (Justice Collabolators ) dalam Perkara TindaK Pidana Tertetntu.Dijelaskan 2 (dua) istilah tersebut bahwa Whistleblower adalah pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya sedangkan Justice Collabolators merupakan salah satu pelaku dalam tindak pidana tertentu, mengakui yang dilakukannya,bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan.

Namun dengan hadirnya SEMA Nomor 4 Tahun 2011 , hemat penulis dirasa masih kurang karena belum didukung dengan peraturan perundang-undangan yang khusus melindungi mereka yang memiliki keberanian untuk mengungkapkan adanya kegiatan yang mencurigakan akan terjadinya suatu tindak pidana.Terhadap mereka hanya dapat menggunakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai pengungkap fakta namun hal ini masih menjadi hambatan karena peran LPSK yang masih terbatas dalam kewenangannya.

Didalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011, diatur tentang bentuk-bentuk perlindungan terhadap pelapor tindak pidana ( Whistleblower) dansaksi pelaku yang Bekerja Sama (Justice Collabolators ) yang hanya mengacu pada Pasal 10 Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu :

Saksi, korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang , atau telah diberikannya;
Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah , tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang dijatuhkan;
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap saksi, korban , dan pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan tikad baik.

Apabila tidak ada perlindungan yang optimal terhadap pelapor tindak pidana (Whistleblower) dansaksi pelaku yang Bekerja Sama (Justice Collabolators ) tentu akan membawa dampak yang tidak ringan bagi pelalakunya barupa :

Ancaman dari orang-orang yang mereka beberkan namanya dan ancaman tersebut berupa ancaman terhadap keselamatan jiwa sang pelapor.
Berisiko terkena efek “senjata makan tuan” dengan menghadapi resiko diskriminasi apabila dia berasal dari institusi tempatnya bekerja yang merasa dirugikan dan dipermalukan atas laporannya.

Dengan adanya ancaman-ancaman itu, kiranya perlu adanya undang-undang yang khusus mengatur tentang Whistleblower danJustice Collabolators, setidaknya terdapat payung hukum yang dapat memberikan perlindungan sehingga masyarakat tidak takut untuk melaporkan tindak pidana yang terjadi.Selain itu diperlukan kecermatan dari aparat penegak hukum yang mendapatkan laporan dari anggota masyarakat yang melaporkan atas tindak pidana yang terjadi.

Beberapa kasus yang pernah melibatkan Whistleblower danJustice Collabolators yang pernah terjadi adalah sebagai berikut:

Kasus korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Citemu, Kecamatan Mundu, Cirebon, Tahun Anggaran 2018-2020 yang menyeret Kepala Desa, Supriyadi. Dalam kasus tersebut, negara mengalami kerugian hingga Rp 818 juta.
Kasus Sambo terhadap pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat saat itu Bharada Eliezer menjadi justice collaborator.
Kasus Susno Duadji dalam kasus mafia kasus dan mafia pajak di Institusi Kepolisian.

Kesimpulan

Whistleblower danJustice Collabolators tentunya lebih membutuhkan kepedulian dari negara untuk membuatkan payung hukum berupa undang-undang khusus tentang Whistleblower danJustice Collabolators yang dapat memberikan perlindungan yang optimal, mengingat besarnya ancaman terhadap para pelakunya baik secara internal dan eksternal.

Referensi:

Ali Mansyur.2010.Aneka Persoalan Hukum.Semarang:Penerbit Unisula bekerjasama dengan Penerbit Teras.
Mulyadi, Lilik. 2015. Perlindungan Hukum terhadap Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime. Bandung: Alumni.
Soerjono Soekanto.1980.Pokok-Pokok Sosiologi Hukum.Jakarta:Penertbit Rajawali Pers.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (Justice Collaborator) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu