Ketua MA Sampaikan 4 Refleksi Dan 1 Pesan Dalam Pemberian Anugerah Abhinaya Upangga Wisesa Tahun 2025

Rabu Pagi (17/12) Bertempat di ruang rapat serba guna Lantai 12 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Agung berikan sambutan pembukaan dalam rangkaian acara Penyerahan Penghargaan Kinerja dan Layanan Terbaik di Lingkungan Peradilan Umum, Sertifikat Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH), serta Piala Anugerah Abhinaya Upangga Wisesa Tahun 2025. Acara tersebut dihadiri oleh seluruh Pimpinan Satuan Kerja Peradilan Umum.

Piala Abhinaya Upangga Wisesa Tahun 2025. Piala ini diberikan kepada Pengadilan Tinggi yang mampu menunjukkan performa paling menonjol, baik melalui kemenangan lomba maupun perolehan Sertifikat AMPUH berpredikat unggul.  Secara filosofis, Piala Abhinaya Upangga Wisesa mengingatkan kita bahwa keunggulan dalam peradilan hanya dapat diwujudkan apabila gagasan cemerlang diwujudkan dalam tindakan nyata, dengan tetap menjunjung nilai-nilai keadilan.

Dalam rangkaian acara tersebut diluncurkan 4 aplikasi yang dikelola oleh Ditjen Badilum. 4 Aplikasi tersebut meliputi:

1. Aplikasi PATUH (Persidangan Tepat Waktu dan Humanis);
2. Aplikasi EMPHATI (Elektronik Monitoring Penanganan Keluhan, Saran dan Kritik);
3. Aplikasi e-EKSAMINASI (Elektronik Eksaminasi); serta
4.  Aplikasi e-BIMANTARA (Elektronik Biaya Mutasi Terintegrasi).

Kehadiran aplikasi-aplikasi tersebut diharapkan dapat berfungsi sebagai instrumen digital pendukung proses bisnis perkantoran, meningkatkan integrasi layanan, serta mendorong efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Dalam kesempatan tersebut YM. Prof Sunarto memberikan apresiasi dan selamat kepada seluruh penerima Penghargaan Penilaian Kinerja Badilum Tahun 2025. Di antara capaian tersebut, terlihat kontribusi luar biasa dari berbagai kategori penilaian, yaitu:

1. Layanan bagi masyarakat tidak mampu, meliputi posbakum, sidang di luar gedung pengadilan, dan layanan prodeo, yang berhasil diraih oleh 9 satuan kerja;
2. Keterbukaan Informasi Publik (KIP), diraih oleh 6 satuan kerja;
3. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), diraih oleh 3 satuan kerja;
4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), diraih oleh 9 satuan kerja;
5. Kinerja Administrasi Perkara dan Keuangan Perkara, diraih oleh 6 satuan kerja;
6. Role Model Pimpinan, diraih oleh 21 orang;
7. Hakim Tinggi Pengawas Daerah, diraih oleh 7 orang;
8. Role Model Panitera, diraih oleh 12 orang;
9. Role Model Sekretaris, diraih oleh 18 orang.

Ucapan selamat juga disampaikan kepada seluruh satuan kerja yang telah berhasil memperoleh Sertifikat Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) dengan predikat unggul Tahun 2025 yang diraih oleh 143 satuan kerja terdiri atas 30 Pengadilan Tinggi dan 109 Pengadilan Negeri. Sementara Pengadilan Tinggi yang meraih predikat utama sebanyak 4 satuan kerja. Ini merupakan tahun kedua pelaksanaan penilaian setelah program AMPUH diluncurkan pada tahun 2023, dan capaian ini menunjukkan komitmen kuat untuk membangun peradilan yang semakin unggul dari waktu ke waktu.

Seusai memberikan apresiasi dan ucapan Selamat, YM Ketua MA menyelipkan pesan refleksi bagi seluruh pimpinan pengadilan peradilan umum. Beberapa refleksi tentang makna penghargaan yang telah diraih oleh satuan kerja. Prestasi ini tentu membanggakan, tetapi lebih dari itu, penghargaan juga membawa pesan dan tanggung jawab yang harus dipahami bersama.

Pertama, penghargaan ini merupakan cermin dari kinerja kolektif seluruh hakim dan aparatur pengadilan. Hal tersebut menunjukkan bahwa apa yang dilakukan, mulai dari pelayanan di meja informasi, penanganan perkara, tata kelola administrasi, hingga penyusunan minutasi, telah berjalan sesuai standar yang ditetapkan. Penghargaan ini adalah pengakuan bahwa dedikasi dan konsistensi Bapak/Ibu dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, telah memberikan hasil nyata.

Kedua, kita harus memaknai penghargaan ini sebagai sumber motivasi, bukan sebagai garis akhir. Prestasi ini bukan tanda bahwa pekerjaan kita selesai, melainkan pengingat bahwa kualitas yang sudah baik harus terus dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Semakin tinggi apresiasi yang kita terima, semakin besar pula kewajiban kita untuk bekerja lebih profesional, lebih transparan, dan lebih responsif terhadap kebutuhan para pencari keadilan.

Ketiga, penghargaan ini juga menjadi amanah dan tanggung jawab moral. Masyarakat menilai kinerja pengadilan bukan hanya dari gedungnya, tetapi dari keadilan yang mereka rasakan. Karena itu, prestasi ini harus menjadi kompas yang mengarahkan kita untuk terus menjaga integritas, memperkuat komitmen anti korupsi, dan memastikan setiap layanan diberikan tanpa diskriminasi.

Keempat, penghargaan ini juga mengandung nilai evaluatif. Pencapaian ini memberi Bapak/Ibu kesempatan untuk meninjau kembali apa yang sudah baik dan apa yang masih dapat diperbaiki. Bapak/Ibu perlu berhati-hati untuk tidak terjebak dalam euforia, tetapi menjadikannya sebagai bahan pengembangan, baik dalam hal inovasi pelayanan, efisiensi proses peradilan, maupun penguatan budaya kerja yang berorientasi hasil.

Kelima, pencapaian ini tidak hanya menjadi kebanggaan, tetapi juga modal penting untuk membangun budaya organisasi yang positif. Budaya saling mendukung, disiplin kerja, semangat melayani, serta kebiasaan bekerja berdasar data dan standar, semuanya harus terus dipelihara. Penghargaan ini adalah bukti bahwa ketika Bapak/Ibu berjalan bersama, maka hasilnya dapat diakui secara nasional.

Dalam menghari sambutannya YM Ketua MA menitipkan pesan untuk direnungkan bersama:

“Setiap penghargaan yang lahir dari kerja bersama, tidak hanya menjadi energi untuk meningkatkan kualitas peradilan, tetapi juga amanah untuk senantiasa menjaga kepercayaan publik.”

Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI