Bogor, 3 Februari 2026 — Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) Mahkamah Agung RI menerima kunjungan Tim Auditor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dalam rangka pemeriksaan terinci atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2025. Kegiatan diawali dengan entry meeting yang menandai dimulainya proses pemeriksaan secara resmi.
Tim BPK RI diterima langsung oleh Sekretaris BSDK Kumdil bersama jajaran terkait pada hari Senin tanggal 2 Februari 2026 di Kampus Megamendung Kabupaten Bogor. Dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa pemeriksaan akan berlangsung selama kurang lebih satu minggu ke depan, dengan fokus pada pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, termasuk unit kerja BSDK.
Pemeriksaan ini merupakan bagian dari tugas konstitusional BPK sebagai lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan laporan keuangan bertujuan memberikan opini profesional atas kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern.
Selain itu, tim pemeriksa juga akan menelaah tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya yang masih memerlukan penyelesaian. Hal ini menjadi bagian penting dalam mendorong peningkatan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel di lingkungan peradilan.
Dalam paparannya, Tim BPK RI menyampaikan harapan agar seluruh unit kerja dapat mendukung kelancaran proses pemeriksaan, khususnya dalam penyediaan data dan dokumen yang dibutuhkan. Koordinasi yang responsif, penyampaian dokumen secara elektronik, serta kesiapan pejabat dan petugas terkait saat dimintai keterangan menjadi faktor penting demi efektivitas pemeriksaan.
Melalui pelaksanaan pemeriksaan ini, diharapkan kualitas pengelolaan keuangan negara pada Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya semakin meningkat, sejalan dengan prinsip akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik. Entry meeting ini sekaligus menjadi langkah awal kolaborasi antara BPK RI dan jajaran peradilan dalam memastikan pengelolaan anggaran yang transparan, tertib, dan sesuai ketentuan.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp:
SUARABSDKMARI