Tiga tulisan sebelumnya mengajak kita melihat bahwa pagar saja tidak cukup, koordinasi keamanan masih tersebar di banyak pihak, dan sistem terpadu perlu dirancang dengan pembagian peran yang jelas. Kini, pertanyaan terpenting adalah: kapan kita mulai, dan langkah apa yang paling realistis untuk dilakukan?
Kita tentu mengenal orang yang membeli kartu keanggotaan pusat kebugaran pada awal tahun dengan semangat luar biasa. Rencananya sudah lengkap, jadwal latihan sudah tersusun, tetapi hari pertama berolahraga terus tertunda hingga kartu itu habis masa berlakunya. Niatnya baik, perencanaannya matang, tetapi pelaksanaannya tidak pernah dimulai.
Reformasi kelembagaan terkadang mengalami nasib serupa. Kita mampu menyusun gagasan besar, tetapi pelaksanaannya tertunda karena menunggu anggaran, persetujuan, atau momentum yang dianggap tepat. Karena itu, pesan utama tulisan ini sederhana: kita tidak harus menunggu sistem yang sempurna untuk mulai memperbaiki keamanan pengadilan. Kita perlu memulai dengan langkah yang realistis, terukur, dan dapat dievaluasi.
Aristoteles menggunakan istilah phronesis untuk menggambarkan kebijaksanaan praktis, yakni kemampuan menentukan tindakan yang tepat sesuai keadaan. Dalam konteks ini, kebijaksanaan bukan hanya mengetahui sistem keamanan seperti apa yang ideal, tetapi juga menentukan apa yang dapat kita kerjakan sekarang dengan sumber daya yang tersedia.
Tiga Puluh Hari Pertama: Menyiapkan Fondasi
Sebelum membangun rumah, kita perlu memastikan fondasinya kuat. Begitu pula dengan Pusat Komando Keamanan Pengadilan. Tiga puluh hari pertama sebaiknya difokuskan pada tiga hal: dasar hukum, pembentukan organisasi, dan pemetaan risiko.
Pertama, menyiapkan landasan hukum. Mahkamah Agung perlu menentukan instrumen regulasi yang tepat untuk mengatur penyelenggaraan keamanan peradilan, baik melalui PERMA untuk aspek yang menjadi kewenangannya maupun melalui Peraturan Presiden apabila diperlukan pengaturan lintas lembaga. Landasan hukum ini penting agar pembagian tugas, kewenangan, dan mekanisme koordinasi tidak hanya bergantung pada kebiasaan atau kesepakatan informal.
Kedua, menetapkan struktur dan penanggung jawab. Tim inti Court Security Policy Unit (CSPU) dan koordinator keamanan wilayah perlu ditunjuk sesuai dengan struktur yang disepakati. Setiap tugas harus memiliki penanggung jawab yang jelas sehingga ketika muncul persoalan, semua pihak mengetahui kepada siapa harus berkoordinasi.
Ketiga, memetakan risiko keamanan. Audit awal diperlukan untuk menyusun National Court Security Risk Heatmap versi pertama, yaitu peta yang menggambarkan tingkat risiko keamanan pengadilan berdasarkan data insiden, karakteristik perkara, dan kerentanan fasilitas. Peta ini membantu menentukan satuan kerja yang perlu mendapat perhatian lebih dahulu.
Langkah tersebut mungkin tidak tampak spektakuler, tetapi sangat mendasar. Kita tidak dapat menentukan prioritas pengamanan hanya berdasarkan perkiraan. Seperti seorang dokter yang perlu memeriksa pasien sebelum menentukan pengobatan, pengelola keamanan harus memahami masalah sebelum memilih solusi.
Keberhasilan tahap pertama dapat dilihat dari tersusunnya landasan regulasi, terbentuknya tim pelaksana, dan tersedianya peta risiko awal. Tantangannya adalah koordinasi birokrasi, penyelarasan prosedur antarsatuan kerja, dan komitmen pimpinan. Oleh karena itu, tiga puluh hari pertama bukan hanya menguji kemampuan teknis, melainkan juga kesungguhan organisasi untuk bergerak bersama.
Enam Puluh Hari: Menguji Rencana di Lapangan
Rencana yang hanya tersimpan dalam dokumen belum tentu dapat diterapkan dengan baik. Pada hari ke-31 hingga ke-60, perhatian perlu beralih dari perumusan kebijakan menuju pengujian di lapangan.
CSPU dapat mulai menyusun prosedur operasional standar yang mencakup pemeriksaan pengunjung, pengaturan pergerakan tahanan, pengamanan ruang sidang, penggunaan sistem peringatan darurat, pelaporan insiden secara digital, dan koordinasi antarinstansi. Prosedur tersebut harus jelas, mudah dipahami, serta sesuai dengan kewenangan setiap pihak.
Pada saat yang sama, fasilitas dasar dapat diperkuat secara bertahap di sekitar 30 hingga 60 pengadilan prioritas, berdasarkan hasil pemetaan risiko dan kesiapan anggaran. Langkah awal dapat mencakup integrasi pemantauan CCTV, pengendalian akses, dan sistem alarm setempat. Pengadilan percontohan menjadi tempat untuk menguji apakah prosedur dan teknologi yang dirancang benar-benar membantu petugas menjalankan tugasnya.
Pendekatan ini penting karena kebijakan yang baik harus terbuka terhadap pengujian dan perbaikan. Jika suatu prosedur sulit diterapkan, kita perlu mengetahui penyebabnya. Jika teknologi tidak bekerja sesuai harapan, kita harus memperbaikinya. Tujuan uji coba bukan membuktikan bahwa rancangan kita selalu benar, melainkan menemukan cara agar sistem bekerja lebih baik.
Keberhasilan tahap kedua dapat diukur melalui beroperasinya ruang kendali sederhana di pengadilan percontohan, meningkatnya kepatuhan terhadap prosedur pemeriksaan, dan membaiknya waktu respons terhadap insiden. Target waktu respons, termasuk kemungkinan menetapkan sasaran di bawah tiga menit untuk jenis insiden tertentu, harus didasarkan pada kondisi awal, definisi insiden, serta kemampuan petugas dan sarana yang tersedia. Angka tersebut sebaiknya diperlakukan sebagai target yang diuji, bukan janji yang belum terverifikasi.
Tantangan di lapangan tentu beragam. Tidak semua pengadilan memiliki jaringan komunikasi, fasilitas, dan kemampuan teknis yang sama. Karena itu, rencana pembiayaan awal melalui anggaran pemeliharaan yang tersedia perlu terlebih dahulu diverifikasi kesesuaiannya dengan ketentuan anggaran. Kebutuhan biaya juga harus dihitung secara realistis agar pelaksanaan tidak terhenti ketika memasuki tahap berikutnya.
Sembilan Puluh Hari: Berani Mengevaluasi Diri
Hari ke-61 hingga ke-90 merupakan tahap untuk melihat hasil secara jujur. Pada fase ini, perhatian tidak lagi hanya tertuju pada apa yang sudah dikerjakan, tetapi juga pada apakah pekerjaan tersebut benar-benar memberikan manfaat.
CSPU dapat menganalisis catatan insiden dan hasil penilaian kepatuhan dari pengadilan percontohan. Proses ini membantu mengidentifikasi prosedur yang berjalan efektif, bagian yang masih bermasalah, serta kebutuhan perbaikan. Hasil evaluasi kemudian digunakan untuk menyempurnakan Court Security Blueprint Indonesia sebagai kerangka pengembangan keamanan peradilan.
Pada tahap yang sama, Mahkamah Agung perlu berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas untuk menyusun rencana pembiayaan jangka menengah dan panjang. Perencanaan harus mencakup bukan hanya pengadaan awal, melainkan juga pemeliharaan sarana, pembaruan teknologi, pelatihan petugas, dan evaluasi berkala. Seluruhnya perlu disesuaikan dengan mekanisme perencanaan dan penganggaran yang berlaku.
Keberhasilan tahap ketiga dapat ditunjukkan melalui laporan evaluasi pengadilan percontohan, tersedianya rekomendasi perbaikan berdasarkan data, dan tersusunnya rancangan pembiayaan untuk pengembangan selanjutnya. Penurunan insiden perlu dinilai dengan membandingkan data awal dan data setelah pelaksanaan, disertai perhatian terhadap perubahan pelaporan dan karakteristik risiko.
Namun, tantangan terbesar mungkin bukan teknologi atau anggaran, melainkan kelelahan dan kebiasaan kerja. Setelah beberapa bulan, sebagian orang mungkin bertanya, “Kapan program ini selesai?” Jawabannya perlu disampaikan dengan jujur: pembentukan sistem dapat memiliki tahapan dan tenggat, tetapi pemeliharaan keamanan tidak pernah benar-benar berhenti.
Keamanan bukan sekadar proyek yang selesai setelah laporan diserahkan. Keamanan adalah kebiasaan organisasi untuk terus mengenali risiko, memperbaiki kelemahan, dan belajar dari pengalaman.
Data yang dikumpulkan selama sembilan puluh hari juga memiliki nilai strategis. Data tersebut dapat menjadi dasar untuk menghitung kebutuhan biaya, menilai manfaat, dan meyakinkan para pemangku kepentingan mengenai pentingnya investasi keamanan. Dengan demikian, laporan pelaksanaan bukan hanya dokumen administratif, melainkan bukti untuk menentukan kebijakan berikutnya.
Mengapa Sembilan Puluh Hari, Bukan Menunggu Lebih Lama?
Sebagian orang mungkin berpendapat bahwa persoalan keamanan peradilan terlalu penting untuk ditangani melalui rencana yang singkat. Pandangan itu patut dipertimbangkan. Kita memang tidak boleh terburu-buru mengambil keputusan yang menyangkut keselamatan manusia.
Namun, kehati-hatian juga tidak boleh berubah menjadi alasan untuk terus menunda. Ada perbedaan antara mempersiapkan kebijakan dengan cermat dan menunggu sampai semua hal terasa sempurna. Kebijakan yang mulai diterapkan secara terukur memberi kita kesempatan untuk menguji asumsi, mengenali hambatan, dan memperbaiki pendekatan berdasarkan pengalaman nyata.
Sembilan puluh hari bukan janji bahwa seluruh persoalan keamanan pengadilan akan selesai. Jangka waktu itu merupakan usulan untuk memulai langkah awal, memperbaiki kelemahan yang paling mendesak, dan mengumpulkan bukti bagi pengembangan sistem secara bertahap.
Kita tidak harus menyelesaikan seluruh persoalan sekaligus. Kita perlu menentukan prioritas, menyelesaikan satu masalah dengan baik, kemudian menggunakan hasilnya sebagai pijakan untuk langkah berikutnya. Dalam reformasi kelembagaan, kemajuan yang konsisten sering kali lebih berarti daripada rencana besar yang tidak pernah terlaksana.
Pertanyaan yang Tidak Boleh Kita Hindari
Sampai di sini, masih ada pertanyaan penting yang perlu dijawab. Apakah pembentukan Pusat Komando Keamanan Pengadilan akan membebani anggaran negara secara berlebihan? Apakah peningkatan pengamanan justru akan membuat pengadilan terasa semakin tertutup dan menakutkan bagi masyarakat? Ataukah sistem ini dapat memperkuat akses terhadap keadilan dengan menciptakan lingkungan yang lebih aman, tertib, dan manusiawi?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak boleh dijawab hanya dengan optimisme. Kita memerlukan perhitungan biaya dan manfaat, pembagian kewenangan yang jelas, evaluasi yang terukur, serta jaminan bahwa peningkatan keamanan tidak menghilangkan sifat pengadilan sebagai ruang pelayanan publik.
Keamanan yang baik bukanlah keamanan yang sekadar memperbanyak pintu, kamera, atau petugas. Keamanan yang baik adalah sistem yang melindungi manusia tanpa menghalangi masyarakat memperoleh keadilan.
Pada akhirnya, sembilan puluh hari pertama akan menunjukkan lebih dari sekadar kemampuan organisasi melaksanakan program. Periode ini juga akan menguji apakah kita bersedia mengubah gagasan menjadi tindakan, mengukur hasilnya secara jujur, dan memperbaiki kekurangan tanpa mencari-cari alasan.
Sebab, reformasi tidak dimulai ketika semua orang sepakat bahwa rencananya sempurna. Reformasi dimulai ketika kita berani mengambil langkah pertama, mengetahui apa yang perlu diperbaiki, dan bersedia bertanggung jawab atas hasilnya.
Bersambung ke Bagian 5 (Penutup Seri): Keamanan yang Menjaga Keadilan.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI