Antalya, Turki -Paviliun Indonesia di Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki, Kamis (19/11/2026), menggelar diskusi tentang penegakan hukum pidana lingkungan. Sesi bertajuk The Impact of Environmental Criminal Law Enforcement on Reducing GHG Emissions: Lessons Learned from Indonesia itu menghadirkan pembicara dari Mahkamah Agung, Kepolisian Negara RI, IPB University, Asosiasi Jaksa Lingkungan Brasil (ABRAMPA), dan Kedutaan Besar Norwegia. Mereka membahas satu pertanyaan: bisakah hukum ikut menekan emisi gas rumah kaca?
Hakim Agung Mahkamah Agung RI Yang Mulia Dr. Prim Haryadi menjawabnya dengan dua perkara dari Indonesia. Keduanya menunjukkan bahwa korporasi pembakar hutan dan lahan bisa dimintai pertanggungjawaban.
Perkara pertama terjadi di Rawa Tripa, Aceh. Pengadilan menyatakan PT Kallista Alam bertanggung jawab secara pidana atas pembakaran lahan di ekosistem gambut. Menurut Prim, perkara ini menjadi salah satu contoh akuntabilitas korporasi dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.
Perkara kedua berasal dari Pelalawan, Riau. PT Adei Plantation and Industry dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan. Putusan ini penting karena tidak berhenti pada hukuman. Pengadilan juga memerintahkan perusahaan memulihkan lahan yang rusak.
“Kebakaran hutan dan lahan dapat diperlakukan sebagai kejahatan lingkungan yang serius, berdasarkan alat bukti, proses hukum yang adil, dan tanggung jawab hukum,” kata Prim.
Taruhannya besar. Kebakaran, terutama di lahan gambut yang menyimpan karbon dalam jangka panjang, melepaskan gas rumah kaca dalam jumlah besar. Perkara serupa pun kian sering masuk ke pengadilan. Laporan Global Climate Litigation Report: 2025 Status Review mencatat 17 perkara terkait perubahan iklim di Indonesia.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI

