Close Menu
Suara BSDKSuara BSDK
  • Beranda
  • Artikel
  • Berita
  • Features
  • Sosok
  • Filsafat
  • Roman
  • Satire
  • Video
  • Liputan Khusus

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

What's Hot

Protecting Forests, Empowering People

November 21, 2026

Krisis Iklim Menguji Keberanian Hakim

November 21, 2026

Menjaga Hutan, Menghidupi Rakyat: Strategi Pendanaan Iklim Lampung di COP31

November 21, 2026
Instagram YouTube
Suara BSDKSuara BSDK
  • Beranda
  • Artikel
  • Berita
  • Features
  • Sosok
  • Filsafat
  • Roman
  • Satire
  • Video
  • Liputan Khusus
Suara BSDKSuara BSDK
  • Beranda
  • Artikel
  • Berita
  • Features
  • Sosok
  • Filsafat
  • Roman
  • Satire
  • Video
  • Liputan Khusus
Home » Strict Liability dalam Penegakan Hukum Lingkungan: Perspektif Pembuktian dan Peran Hakim
Berita

Strict Liability dalam Penegakan Hukum Lingkungan: Perspektif Pembuktian dan Peran Hakim

Ahmad EfendiBy Ahmad EfendiNovember 21, 2026 · 21:54 WIB10 Mins ReadNo Comments
Share
Facebook Twitter Threads Telegram WhatsApp

A. Pendahuluan

Lingkungan hidup merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia yang harus dijaga dan dilestarikan untuk menjamin keberlangsungan kehidupan generasi sekarang maupun generasi mendatang. Namun, perkembangan pembangunan ekonomi, industrialisasi, dan pemanfaatan sumber daya alam sering kali menimbulkan risiko pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Kegiatan industri yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun (B3), pengelolaan limbah, pertambangan, serta kegiatan usaha lainnya berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan. Bahkan, dalam keadaan tertentu, kerusakan lingkungan dapat terjadi meskipun pelaku usaha telah menjalankan kegiatan berdasarkan izin yang diberikan pemerintah.

Permasalahan hukum muncul ketika masyarakat yang mengalami kerugian akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan harus membuktikan adanya kesalahan pelaku usaha. Dalam praktiknya, pembuktian tersebut tidak mudah karena pencemaran lingkungan sering melibatkan proses ilmiah yang kompleks, membutuhkan biaya besar, dan memerlukan keahlian khusus.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, hukum lingkungan mengembangkan prinsip strict liability atau tanggung jawab mutlak sebagai mekanisme pertanggungjawaban perdata yang memberikan perlindungan lebih efektif kepada masyarakat dan lingkungan hidup.

Prinsip ini memberikan kemudahan bagi pihak yang dirugikan karena tidak mengharuskan pembuktian unsur kesalahan dari pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan berisiko tersebut.

B. Pengertian dan Hakikat Strict Liability

Strict liability merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban hukum yang tidak didasarkan pada pembuktian unsur kesalahan (fault atau negligence).

Dalam pertanggungjawaban perdata pada umumnya, sebagaimana dikenal dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penggugat harus membuktikan adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, serta hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian.

Berbeda dengan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan tersebut, strict liability tidak mensyaratkan penggugat membuktikan adanya kesengajaan atau kelalaian tergugat.

Dengan demikian, penanggung jawab usaha atau kegiatan yang termasuk dalam kategori penerapan strict liability dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan, meskipun telah melakukan tindakan pencegahan atau menerapkan prinsip kehati-hatian.

Namun, perlu ditegaskan bahwa strict liability bukan berarti seluruh unsur pembuktian dihilangkan.

Penggugat tetap harus membuktikan beberapa hal penting, yaitu:

  1. Adanya kegiatan atau usaha yang termasuk dalam lingkup penerapan strict liability.
  2. Adanya kerugian yang ditimbulkan terhadap masyarakat atau lingkungan hidup.
  3. Adanya hubungan sebab akibat (causal relationship) antara kegiatan usaha tergugat dengan kerugian tersebut.

Oleh karena itu, inti strict liability adalah penghapusan kewajiban pembuktian unsur kesalahan, bukan penghapusan seluruh kewajiban pembuktian dalam perkara perdata.

C. Latar Belakang dan Urgensi Penerapan Strict Liability

Penerapan strict liability dilatarbelakangi oleh perkembangan kegiatan industri modern yang menimbulkan risiko tinggi terhadap lingkungan hidup.

Dalam perkara lingkungan hidup, korban pencemaran sering menghadapi kesulitan membuktikan bagaimana suatu kegiatan industri menyebabkan kerugian. Kesulitan tersebut semakin besar apabila pencemaran melibatkan bahan kimia berbahaya, dampak jangka panjang, atau berbagai sumber pencemaran yang saling berkaitan.

Selain itu, terdapat ketimpangan kemampuan antara masyarakat korban dengan korporasi yang memiliki sumber daya keuangan, teknologi, serta tenaga ahli yang lebih memadai.

Apabila pertanggungjawaban hanya didasarkan pada pembuktian kesalahan, terdapat kemungkinan korban tidak memperoleh ganti kerugian meskipun secara nyata telah mengalami kerugian akibat kegiatan berbahaya.

Strict liability hadir untuk mengatasi keterbatasan tersebut dengan menempatkan risiko kegiatan usaha tertentu pada pihak yang menjalankan dan memperoleh manfaat dari kegiatan tersebut.

Prinsip ini juga sejalan dengan gagasan keadilan lingkungan dan polluter pays principle, yaitu bahwa pihak yang menyebabkan pencemaran harus menanggung biaya kerugian serta pemulihan lingkungan yang ditimbulkannya.

Dalam konteks tersebut, kompensasi dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu kompensasi terhadap masyarakat yang mengalami kerugian (private compensation) serta kompensasi untuk pemulihan lingkungan sebagai kepentingan publik (public compensation).

Dengan demikian, tujuan strict liability tidak hanya memberikan perlindungan kepada korban, tetapi juga mendorong pelaku usaha untuk mengendalikan risiko dan mencegah kerusakan lingkungan sejak awal.

D. Sejarah dan Perkembangan Strict Liability

Secara historis, perkembangan prinsip strict liability dapat ditelusuri melalui perkara Rylands v. Fletcher di Inggris pada abad ke-19.

Perkara tersebut berkaitan dengan pembangunan tempat penampungan air yang kemudian mengakibatkan air mengalir ke kawasan pertambangan milik pihak lain sehingga menimbulkan kerugian Pengadilan mengembangkan prinsip bahwa seseorang yang melakukan penggunaan tanah secara tidak lazim dan menghadirkan sesuatu yang berpotensi membahayakan pihak lain dapat dimintai pertanggungjawaban apabila sesuatu tersebut keluar dari penguasaannya dan menimbulkan kerugian.

Baca Juga  Instruksi Ketua PN Karawang: Perkuat Pakta Integritas, Wujudkan Layanan Peradilan Bersih

Prinsip tersebut berkembang dalam berbagai sistem hukum antarla lain :

  1. Di Amerika Serikat, strict liability diterapkan terhadap kegiatan yang sangat berbahaya (abnormally dangerous activities), termasuk kegiatan yang berhubungan dengan bahan berbahaya dan pencemaran lingkungan.
  2. Di Belanda, prinsip serupa dikenal sebagai risico-aansprakelijkheid, yaitu pertanggungjawaban berdasarkan risiko yang melekat pada suatu kegiatan.
  3. Di Thailand juga mengembangkan ketentuan pertanggungjawaban perdata atas pencemaran lingkungan tanpa mengharuskan korban membuktikan kesalahan pengelola sumber pencemaran.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa strict liability telah menjadi instrumen penting dalam hukum lingkungan di berbagai negara.

E. Pengaturan Strict Liability dalam Hukum Lingkungan Indonesia

Perkembangan pengaturan strict liability di Indonesia dapat ditelusuri melalui beberapa undang-undang lingkungan hidup sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982

Pasal 21 UU Nomor 4 Tahun 1982 mulai memperkenalkan konsep tanggung jawab mutlak terhadap kegiatan tertentu yang menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.

Namun, penerapannya masih terbatas karena membutuhkan pengaturan lebih lanjut.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997

Pasal 35 UU Nomor 23 Tahun 1997 mengatur tanggung jawab mutlak secara lebih terperinci, khususnya terhadap usaha atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, menggunakan B3, atau menghasilkan limbah B3.

Ketentuan tersebut juga mengenal keadaan tertentu yang dapat membebaskan penanggung jawab usaha dari pertanggungjawaban.

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Pasal 88 UU Nomor 32 Tahun 2009 mengatur bahwa pihak yang kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan atau mengelola limbah B3, maupun menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup, bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Ketentuan ini memperkuat kedudukan strict liability sebagai dasar pertanggungjawaban perdata dalam perkara lingkungan hidup.

4. Perubahan melalui Undang-Undang Cipta Kerja

Perubahan Pasal 88 melalui UU Cipta Kerja menghapus frasa “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” dari rumusan pasal.

Namun, berdasarkan penjelasan dalam materi Dr. Mas Achmad Santosa, perubahan tersebut tidak menghilangkan hakikat strict liability karena penjelasan ketentuannya tetap menyatakan bahwa unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh penggugat.

Dengan demikian, dalam memahami perubahan Pasal 88, hakim perlu memperhatikan substansi tanggung jawab mutlak serta tujuan perlindungan lingkungan hidup.

Pembahasan tersebut mengikuti perkembangan peraturan yang disajikan dalam materi, sedangkan penerapannya pada perkara konkret harus tetap memperhatikan peraturan yang berlaku dan ketentuan peralihan yang relevan.

F. Perbedaan Strict Liability dengan Absolute Liability

Dalam teori hukum, dikenal dua bentuk pertanggungjawaban tanpa pembuktian kesalahan, yaitu strict liability dan absolute liability.

Strict liability merupakan pertanggungjawaban tanpa pembuktian unsur kesalahan, tetapi masih memungkinkan adanya alasan pembelaan atau pengecualian (defences) tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Beberapa alasan pembelaan yang dikenal dalam perkembangan doktrin antara lain keadaan kahar (force majeure), bencana alam luar biasa (act of God), tindakan pihak ketiga, atau kesalahan pihak yang mengalami kerugian.

Sementara itu, absolute liability merupakan bentuk pertanggungjawaban yang lebih ketat karena pada prinsipnya tidak mengenal alasan pembebasan sebagaimana strict liability.

Perbedaan tersebut penting agar hakim tidak menyamakan tanggung jawab mutlak dengan pertanggungjawaban yang sama sekali tidak memberikan ruang pembelaan.

G. Penerapan Strict Liability dalam Pembuktian Perkara Lingkungan Hidup

Pembuktian merupakan aspek penting dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup karena dampak pencemaran atau kerusakan sering kali tidak dapat dilihat secara langsung.

Dalam penerapan strict liability, hakim harus membedakan pembuktian mengenai unsur kesalahan dengan pembuktian mengenai kerugian dan hubungan kausalitas.

Unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan, tetapi hubungan antara kegiatan tergugat dengan kerugian yang dialami penggugat tetap harus diperiksa.Untuk itu, bukti ilmiah atau scientific evidence memiliki peranan penting.

Bukti ilmiah dapat berupa hasil pengujian laboratorium, analisis kualitas air dan udara, pemeriksaan kondisi tanah, hasil pengamatan lapangan, serta keterangan ahli yang memiliki kompetensi di bidang lingkungan hidup.

Dalam menilai bukti ilmiah, hakim perlu memperhatikan metode pengambilan sampel, keandalan hasil pemeriksaan, keterkaitan antara sumber pencemaran dengan kerusakan, serta kemungkinan adanya faktor penyebab lain.

Meskipun demikian, kompleksitas pembuktian ilmiah tidak boleh menghilangkan tujuan perlindungan lingkungan hidup.

Hakim perlu mempertimbangkan prinsip kehati-hatian (precautionary principle), terutama apabila terdapat ancaman kerusakan serius atau kerusakan yang sulit dipulihkan.

Prinsip ini menegaskan bahwa kurangnya kepastian ilmiah secara penuh tidak seharusnya dijadikan alasan untuk menunda tindakan pencegahan yang diperlukan.

Baca Juga  AI Bukan Pengganti Jurnalis

Namun, prinsip kehati-hatian tetap harus diterapkan secara proporsional dan tidak boleh ditafsirkan sebagai penghapusan seluruh kewajiban pembuktian dalam gugatan ganti rugi.

H. Contoh Penerapan Strict Liability dalam Putusan Pengadilan

1. Perkara Mandalawangi

Salah satu perkara penting dalam perkembangan strict liability di Indonesia adalah perkara Mandalawangi yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan dan tanah longsor.Dalam perkara tersebut, masyarakat mengajukan gugatan terhadap sejumlah pihak yang dianggap bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang menyebabkan kerugian.Putusan Mahkamah Agung Nomor 1794 K/Pdt/2004 menjadi salah satu rujukan penting dalam penerapan strict liability.Dalam pertimbangan hukumnya, prinsip tanggung jawab mutlak dikaitkan dengan prinsip kehati-hatian untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup dan masyarakat yang terkena dampak.

Perkara tersebut memperlihatkan bahwa hakim dapat menggunakan prinsip-prinsip hukum lingkungan sebagai dasar pertimbangan dalam menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan risiko kerusakan lingkungan.

2. Perkara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melawan PT Waringin Agro Jaya

Perkara ini berkaitan dengan kebakaran lahan perkebunan kelapa sawit seluas sekitar 1.626 hektare.Dalam materi dijelaskan bahwa pengadilan menerapkan prinsip strict liability terhadap kegiatan perkebunan yang menimbulkan risiko serius terhadap lingkungan hidup.Pengadilan membebankan tanggung jawab kepada perusahaan untuk membayar ganti rugi lingkungan serta melakukan tindakan pemulihan.

Perkara tersebut menunjukkan bahwa penerapan strict liability tidak hanya berkaitan dengan kegiatan industri yang menggunakan bahan berbahaya, tetapi juga dapat diterapkan terhadap kegiatan usaha yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup.

Kedua perkara tersebut memberikan gambaran mengenai pentingnya keberanian dan ketelitian hakim dalam menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak berdasarkan fakta, karakteristik risiko kegiatan, dan dasar hukum yang relevan.

I. Peranan Hakim dalam Penerapan Strict Liability

Hakim memiliki kedudukan yang sangat penting dalam memastikan penerapan strict liability berjalan sesuai dengan tujuan hukum lingkungan.

Dalam memeriksa perkara, hakim tidak cukup hanya melihat apakah suatu perusahaan telah memiliki perizinan atau telah melaksanakan prosedur administrative,Kepemilikan izin tidak dengan sendirinya menghilangkan pertanggungjawaban perdata apabila kegiatan yang termasuk dalam lingkup strict liability terbukti menimbulkan kerugian lingkungan.

Oleh karena itu, hakim perlu melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap karakteristik kegiatan usaha, risiko lingkungan, kerugian yang terjadi, serta hubungan sebab akibat antara kegiatan dan kerugian.

Hakim juga harus mampu menilai keterangan ahli dan bukti ilmiah secara objektif, sehingga putusan yang dijatuhkan memiliki dasar pertimbangan hukum yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.Selain itu, dalam menentukan besaran ganti rugi dan tindakan pemulihan, hakim perlu mempertimbangkan luas kerusakan, karakteristik pencemaran, kebutuhan rehabilitasi, serta kepentingan masyarakat yang terkena dampak.

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip in dubio pro natura, yaitu orientasi perlindungan terhadap lingkungan hidup ketika menghadapi keraguan yang relevan dalam penafsiran dan penerapan hukum namun, orientasi perlindungan lingkungan harus tetap dilaksanakan dengan menghormati prinsip keadilan, kepastian hukum, dan ketentuan pembuktian yang berlaku.

Dengan demikian, putusan hakim diharapkan tidak hanya menyelesaikan sengketa antara para pihak, tetapi juga mendorong pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan pada masa mendatang.

J. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa asas strict liability merupakan salah satu instrumen penting dalam penegakan hukum lingkungan hidup, khususnya dalam pertanggungjawaban perdata terhadap kegiatan yang mengandung risiko tinggi. Prinsip ini memberikan perlindungan kepada masyarakat dan lingkungan dengan meniadakan keharusan pembuktian unsur kesalahan, tanpa menghilangkan kewajiban untuk membuktikan adanya kerugian dan hubungan sebab akibat.

Perkembangan pengaturan strict liability dalam hukum lingkungan Indonesia menunjukkan adanya upaya memperkuat pertanggungjawaban pelaku usaha atas dampak kegiatan yang menimbulkan kerugian lingkungan.Penerapannya memerlukan peranan aktif hakim dalam menafsirkan ketentuan hukum, menilai bukti ilmiah, serta mengintegrasikan prinsip kehati-hatian dan keadilan lingkungan ke dalam pertimbangan putusan.

Pada akhirnya, strict liability harus dipahami bukan semata-mata sebagai mekanisme pembebanan ganti rugi, melainkan juga sebagai instrumen untuk mendorong kegiatan usaha yang lebih bertanggung jawab. Dengan penerapan strict liability secara tepat, penegakan hukum lingkungan diharapkan mampu mewujudkan keseimbangan antara kepentingan pembangunan ekonomi, perlindungan hak masyarakat, dan kelestarian lingkungan hidup bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Ahmad Efendi
Kontributor
Ahmad Efendi
Wakil Kepala Pengadilan Mikiter I-02 Medan

Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI

berita berita pelatihan teknis peradilan Lingkungan Hidup pembuktian Peran Hakim perspektif Strict Liability Strict Liability Hakim Lingkungan
Share. Facebook Twitter Threads Telegram WhatsApp Copy Link

Related Posts

Protecting Forests, Empowering People

November 21, 2026

Krisis Iklim Menguji Keberanian Hakim

November 21, 2026

Menjaga Hutan, Menghidupi Rakyat: Strategi Pendanaan Iklim Lampung di COP31

November 21, 2026
Leave A Reply Cancel Reply


Demo
Top Posts

Menggali Keadilan Adat di Negeri Sembur Paus

November 9, 2026

Notoir Feiten dan Relevansinya Dalam Personalisasi Pengetahuan Era Kini

November 6, 2026

Dari FGD hingga Semangkuk Mi Kuah, BSDK Tunjukkan Wajah Pendidikan Peradilan yang Humanis

October 28, 2026

Adu Domba: Bukan Sekedar Adu Kekuatan

October 23, 2026
Don't Miss

Protecting Forests, Empowering People

By Jihan NurlelaNovember 21, 20260

Climate Action Must Reach the People The world does not need more climate promises. It…

Krisis Iklim Menguji Keberanian Hakim

November 21, 2026

Menjaga Hutan, Menghidupi Rakyat: Strategi Pendanaan Iklim Lampung di COP31

November 21, 2026

Strict Liability dalam Penegakan Hukum Lingkungan: Perspektif Pembuktian dan Peran Hakim

November 21, 2026 · 21:54 WIB
Stay In Touch
  • YouTube
  • TikTok
  • WhatsApp
  • Twitter
  • Instagram
Top Trending
Demo

Recent Posts

  • Protecting Forests, Empowering People
  • Krisis Iklim Menguji Keberanian Hakim
  • Menjaga Hutan, Menghidupi Rakyat: Strategi Pendanaan Iklim Lampung di COP31
  • Strict Liability dalam Penegakan Hukum Lingkungan: Perspektif Pembuktian dan Peran Hakim
  • YM Prim Haryadi: Hutan Tak Bisa Bersaksi di Pengadilan, Hukum yang Harus Bicara untuknya

Recent Comments

  1. indarka pp on Fenomena “Stop The Wedding”: Kampanye Kesadaran Hukum dan Peringatan Dini dalam Perkawinan
  2. MayraUnadway on Adakah Lembaga Arbitrase di India?
  3. digitech university on Inovasi di Bawah Bayang-bayang Hukum: Belajar dari Sengketa Apple VS. Samsung
  4. Linda on Standar Layanan Unggul di Ujung Jari: PTA Palembang Perketat Penilaian PTSP PA Baturaja Kelas IA
  5. Aman on Kejahatan Siber: Hakim Harus Cermat Menguji Bukti
Hubungi Kami

Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Hukum dan Peradilan
Mahkamah Agung RI

Kantor: Jl. Cikopo Selatan Desa Sukamaju, Kec. Megamendung
Bogor, Jawa Barat 16770

Kirimkan reportase berita, opini, features dan artikel lainnya ke email suarabsdk.com : 
redpelsuarabsdk@gmail.com

Telepon: (0251) 8249520, 8249522, 8249531, 8249539

Kategori
Beranda Artikel Berita Features Sosok KRITERIA TULISAN
Filsafat Roman Satire Video BALACADAS
Connect With Us
  • Instagram
  • YouTube
  • WhatsApp
Aplikasi Internal
Logo 1 Logo 2 Logo 3 Logo 3 Logo 5
Logo 4 Logo 4 Logo 4 Logo 5 Logo 5 Logo 5
Kontributor
  • Avatar photo Ahmad Junaedi
  • Avatar photo Mohammad Khairul Muqorobin
  • Avatar photo Aman
  • Avatar photo Irvan Mawardi
  • Avatar photo Muamar Azmar Mahmud Farig
  • Avatar photo Cecep Mustafa
  • Avatar photo Yudhistira Ary Prabowo
  • Avatar photo Khoiruddin Hasibuan
  • Avatar photo Syailendra Anantya Prawira
  • Avatar photo Ari Gunawan
  • Avatar photo Ghesa Agnanto Hutomo
  • Avatar photo Johanes
  • Avatar photo Syamsul Arief
  • Avatar photo Muhammad Rizqi Hengki
  • Avatar photo Jatmiko Wirawan
  • Avatar photo Agus Digdo Nugroho
  • Avatar photo Dahlan Suherlan
  • Avatar photo Syihabuddin
  • Avatar photo Timbul Bonardo Siahaan
  • Avatar photo Muhammad Adiguna Bimasakti
  • Avatar photo Muhammad Zuchri Nasuha Lubis
  • Avatar photo Taufikurrahman
  • Avatar photo Anton Ahmad Sogiri
  • Avatar photo Cik Basir
  • Avatar photo Zulfahmi
  • Avatar photo Maria Fransiska Walintukan
  • Avatar photo M. Natsir Asnawi
  • Avatar photo Unggul Senoaji
  • Avatar photo Abdi Munawar Daeng Mangagang
  • Avatar photo Bagus Partha Wijaya
  • Avatar photo Muhammad Hanif Ramadhan
  • Avatar photo Adji Prakoso
  • Avatar photo Bintoro Wisnu Prasojo
  • Avatar photo Yoshito Siburian
  • Avatar photo Galang Adhe Sukma
  • Avatar photo Iqbal Lazuardi
  • Avatar photo Harun Maulana
  • Avatar photo Sriti Hesti Astiti
  • Avatar photo Ahmad Syahrus Sikti
  • Avatar photo Abdul Azis Ali Ramdlani
  • Avatar photo Eddy Daulatta Sembiring
  • Avatar photo Ferdian Permadi
  • Avatar photo Layla Windy Puspita Sari
  • Avatar photo Anisa Yustikaningtiyas
  • Avatar photo Binsar Parlindungan Tampubolon
  • Avatar photo Febby Fajrurrahman
  • Avatar photo Firzi Ramadhan
  • Avatar photo Ganjar Prima Anggara
  • Avatar photo I Gusti Lanang Ngurah Sidemen Putra
  • Avatar photo Dr. Syofyan Iskandar, S.H., M.H.
  • Avatar photo Eliyas Eko Setyo
  • Avatar photo Henri Setiawan
  • Avatar photo Itsnaatul Lathifah
  • Avatar photo Jarkasih
  • Avatar photo Marulam J Sembiring
  • Avatar photo Sudiyo
  • Avatar photo Tri Indroyono
  • Avatar photo Afifah Dwiandini
  • Avatar photo Ardiansyah Iksaniyah Putra
  • Avatar photo Buang Yusuf
  • Avatar photo Garin Purna Sanjaya
  • Avatar photo Letkol Chk Agustono, S.H., M.H.
  • Avatar photo Irene Cristna Silalahi
  • Avatar photo Marsudin Nainggolan
  • Avatar photo Maulana Aulia
  • Avatar photo Riki Perdana Raya Waruwu
  • Avatar photo Siti Nadhiroh
  • Avatar photo Yasin Prasetia
  • Avatar photo Muhamad Zaky Albana
  • Avatar photo Fauzan Prasetya
  • Avatar photo Irwan Rosady
  • Avatar photo Khoiriyah Roihan
  • Avatar photo Redaktur SuaraBSDK
  • Avatar photo Sugiarto
  • Avatar photo Teguh Setiyawan
  • Avatar photo Audrey Kartika Putri
  • Avatar photo Azalia Purbayanti Sabana
  • Avatar photo Cok Istri Bhagawanthi Pemayun
  • Avatar photo David Pasaribu
  • Avatar photo Fitriyel Hanif
  • Avatar photo Gerry Geovant Supranata Kaban
  • Avatar photo Gerry Michael Purba
  • Avatar photo K.G. Raegen
  • Avatar photo Rafi Muhammad Ave
  • Avatar photo Rangga Lukita Desnata
  • Avatar photo Rikatama Budiyantie
  • Avatar photo Silveria Supanti
  • Avatar photo Achmad Fikri Oslami
  • Avatar photo Agenda Citra Muhammad
  • Avatar photo Ahmad Fuad Noor Ghufron
  • Avatar photo Achmad Nurul Huda
  • Avatar photo Andro Riski Pradipta
  • Avatar photo Anggi Permana
  • Avatar photo Ang Rijal Amin
  • Avatar photo Arie Fitriansyah
  • Avatar photo Armansyah
  • Avatar photo Dedi Putra
  • Avatar photo Dewi Maharati
  • Avatar photo Edi Hudiata
  • Avatar photo Herjuna Praba Wiesesa
  • Avatar photo Hermanto
  • Avatar photo Indarka PP
  • Avatar photo Muhamad Fadillah
  • Avatar photo Muhammad Fadllullah
  • Avatar photo Nugraha Medica Prakasa
  • Avatar photo Ria Marsella
  • Avatar photo Rizal Arif Fitria
  • Avatar photo Sadana
  • Avatar photo Sahram
  • Avatar photo Saut Erwin Hartono A. Munthe
  • Avatar photo Yusuf Sodhiqin
  • Avatar photo Achmad Pratomo
  • Avatar photo Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo., SH., M.Hum
  • Avatar photo Ahmad Muzayyin Destuladoe
  • Avatar photo Ahmad Faiz Shobir Alfikri
  • Avatar photo Ahmad Farhan Subhi
  • Avatar photo Arie Guntoro
  • Avatar photo Bismo Jiwo Agung
  • Avatar photo Dharma Setiawan Negara
  • Avatar photo Epri Wahyudi
  • Avatar photo Fajar Widodo
  • Avatar photo Fariz Prasetyo Aji
  • Avatar photo Fauzan Arrasyid
  • Avatar photo Fauzia Rohmah
  • Avatar photo Febry Indra Gunawan Sitorus
  • Avatar photo Hartanto Ariesyandi
  • Avatar photo Idik Saeful Bahri
  • Avatar photo Mardi Candra
  • Avatar photo Muhammad Irfan Syahputra
  • Avatar photo Muhammad Amin Putra
  • Avatar photo Niko Wijaya
  • Avatar photo Putra Nova A.S
  • Avatar photo Raden Heru Wibowo Sukaten
  • Avatar photo Rahmad Ramadhan Hasibuan
  • Avatar photo Satria Perdana
  • Avatar photo Tetri Mutiara Afsaloka
  • Avatar photo Trisoko Sugeng Sulistyo
  • Avatar photo Umar Dani
  • Avatar photo Wahyu Budi Santoso
  • Avatar photo Wilmar Ibni Rusydan
  • Avatar photo Abdul Hadi
  • Avatar photo Abiandri Fikri Akbar
  • Avatar photo Abi Zaky Azizi
  • Avatar photo Adimas Leo Firmansah
  • Avatar photo Agus Suharsono
  • Avatar photo Ahmad Efendi
  • Avatar photo Andi Akram
  • Avatar photo Anggiyansyah Nurmanta
  • Avatar photo Arsyawal
  • Avatar photo Ashhab Triono
  • Avatar photo Aulia Rochmani Lazuardi
  • Avatar photo Bagus Sujatmiko
  • Avatar photo Bayu Akbar Wicaksono
  • Avatar photo Chandra Khoirunnas
  • Avatar photo Christopher Hutapea
  • Avatar photo Cuhandi
  • Avatar photo Daniel H. Napitupulu
  • Avatar photo Deka Rachman Budihanto
  • Avatar photo Dendi Sutiyoso
  • Avatar photo Dhea Sutaryana
  • Avatar photo Dismas Lukito Ornasto
  • Avatar photo Enrico Simanjuntak
  • Avatar photo Fadhilah Fauzan, S.H.
  • Avatar photo Fahri Gunawan Siagian
  • Avatar photo Fauziah Rahmah
  • Avatar photo Fery Rochmad Ramadhan
  • Avatar photo Ichsan Muhammad
  • Avatar photo Ida Masnita Sigalingging
  • Avatar photo Imaniar
  • Avatar photo Karell Mawla Ibnu Kamali
  • Avatar photo Khalilurrahman
  • Avatar photo Khoirul Anwar
  • Avatar photo Mentari Wahyudihati
  • Avatar photo Misbah
  • Avatar photo Muhamad Deni Saputra
  • Avatar photo Muhamad Ridwan
  • Avatar photo Muhamad Iqbal
  • Avatar photo Nia Chasanah
  • Avatar photo Novritsar Hasintongan Pakpahan
  • Avatar photo Nugraha Wisnu Wijaya
  • Avatar photo Pandu Pradana Wicaksono, S.H.
  • Avatar photo Piput Milandsari
  • Avatar photo Raden Anggara Kurniawan
  • Avatar photo Rahimulhuda Rizki Alwi
  • Avatar photo Ranggi Adiwangsa Yusron
  • Avatar photo Rifda Aprilia Rusfayanti
  • Avatar photo Muhammad Rijaldy Alwy
  • Avatar photo Rohim
  • Avatar photo Romi Hardhika
  • Avatar photo Samsul Zakaria
  • Avatar photo Siti Anis
  • Avatar photo Sri Nurmina Sari
  • Avatar photo Stefanus Dwi Putra Medisa
  • Avatar photo Sugiri Wiryandono
  • Avatar photo Pusdiklat Teknis Peradilan
  • Avatar photo Tri Cahya Indra Permana
  • Avatar photo Yudhi Reksa Perdana
  • Avatar photo Abdul Ghani
  • Avatar photo Ach. Jufri
  • Avatar photo Achmad Cholil
  • Avatar photo Adhlan Fadhilla Ahmad
  • Avatar photo Afif Muchshon
  • Avatar photo Agung Dwi Prabowo
  • Avatar photo Ahadad
  • Avatar photo Ahmad Hodri
  • Avatar photo Ahmad Rikfi Fuadi
  • Avatar photo Ahmad Rizza Habibi
  • Avatar photo Aidil Akbar
  • Avatar photo Alep Priyoambodo
  • Avatar photo Alfajar Nugraha
  • Avatar photo Ali Sobirin
  • Avatar photo Andi Amirah Humairah Ya'kub
  • Avatar photo Anang Riyan Ramadianto
  • Avatar photo Anderson Peruzzi Simanjuntak
  • Avatar photo Andhika Prayoga
  • Avatar photo Andi Muhammad Galib
  • Avatar photo Andi Aswandi Tashar
  • Avatar photo Andrie Gunawan
  • Avatar photo Anna Yulina
  • Avatar photo Annisa Nur Alam
  • Avatar photo Antok Wibowo
  • Avatar photo Arga Febrian
  • Avatar photo Ariansyah
  • Avatar photo Arief Sapto Nugroho
  • Avatar photo Mayor Chk Arif Dwi Prasetyo
  • Avatar photo Arimurti Kriswibowo
  • Avatar photo Aryaniek Andayani
  • Avatar photo Asep Ridwan Hotoya
  • Avatar photo Bella Puspitawati
  • Avatar photo Bellina Gamelia Sembiring Kembaren
  • Avatar photo Billy Saut Mangoloi
  • Avatar photo Bilma Diffika
  • Avatar photo Bony Daniel
  • Avatar photo Budi Hermanto
  • Avatar photo Budi Suhariyanto
  • Avatar photo Chandra
  • Avatar photo Daniel Saputra
  • Avatar photo Danny Agus Setiyanto
  • Dedi Wigandi
  • Avatar photo Devita Aulia
  • Avatar photo Djoni Witanto
  • Avatar photo Efa Rodiah Nur
  • Avatar photo Effendi Mukhtar
  • Avatar photo Egia Rasido Tarigan
  • Avatar photo Eka Sentausa
  • Avatar photo Ela Siti Nuryamah
  • Avatar photo Engli Thirta Satria
  • Avatar photo Enos Syahputra Sipahutar, S.H., M.H.
  • Avatar photo Dr. Fahmiron
  • Avatar photo Fahri Bachmid
  • Avatar photo Fahri Soleh
  • Avatar photo Fakhir Tashin Baaj
  • Avatar photo Farhan Al Faris
  • Avatar photo Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.
  • Avatar photo Dr. Fauziati, S.Ag., M.Ag
  • Avatar photo Febriansyah Rozarius
  • Avatar photo Friska Ariesta Aritedi
  • Avatar photo Gineng Pratidina
  • Avatar photo Dr. Hamdi, S.H., M.Hum.
  • Avatar photo Hanry Ichfan Adityo
  • Avatar photo Peltu Hartono
  • Avatar photo Hasanudin
  • Avatar photo Hastuti
  • Avatar photo Hendro Yatmoko
  • Humas Pengadilan Negeri Sidoarjo
  • Avatar photo Ibnu Abas Ali
  • Avatar photo I Made Sukadana
  • Indra Tua Hasangapon Harahap
  • Avatar photo Intan Widiastuti
  • Avatar photo Ira Soniawati
  • Avatar photo Irfan Dibar
  • Avatar photo Muhammad Irfansyah
  • Avatar photo Letkol Kum Irwan Tasri, S.H., M.H., M.Han.
  • Avatar photo Iwan Lamganda Manalu
  • Avatar photo Jarot Widiyatmono
  • Avatar photo Jerry Thomas
  • Avatar photo Jerymia Seky Tanaem
  • Avatar photo Jihan Nurlela
  • Avatar photo Jimmy Maruli Alfian
  • Avatar photo Jusran Ipandi
  • Avatar photo Kadek Dwi Krisna Ananda
  • Avatar photo Khaimi
  • Avatar photo Khoerul Umam
  • Avatar photo Linora Rohayu
  • Avatar photo Made Passek Reza Swandira
  • Avatar photo Marta Satria Putra
  • Avatar photo Marwan Ibrahim Piinga
  • Avatar photo Marwanto
  • Avatar photo Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah
  • Avatar photo Maulia Martwenty Ine
  • Avatar photo Mira Maulidar
  • Avatar photo Misbahul Anwar
  • Avatar photo Muhamad Ainun Najib
  • Avatar photo Muhamad Ilham Azizul Haq
  • Avatar photo Muhamad Saptari
  • Avatar photo Muhammad Muhyi Arrasyid, S.Psi.
  • Avatar photo Muhammad Bagus Tri Prasetyo
  • Avatar photo Muhammad Yusuf
  • Avatar photo Murdian
  • Avatar photo Nadia Yurisa Adila
Lihat semua kontributor →

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.