Bogor. Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Hukum dan Peradilan (BSDK) Mahkamah Agung RI melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan (Pusdiklat Menpim) akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Kreativitas Pelayanan di Pengadilan pada Selasa, 24 November 2026. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung secara tatap muka selama satu hari di Kampus BSDK Mahkamah Agung, Megamendung, Kabupaten Bogor, dengan melibatkan 40 peserta.
Pemanggilan peserta tertuang dalam Surat BSDK Mahkamah Agung RI Nomor 1569/BSDK/DL1.6/XI/2026 tertanggal 19 November 2026. Daftar peserta mencakup unsur pimpinan, hakim yustisial, widyaiswara, serta pejabat dari sejumlah unit kerja di lingkungan Mahkamah Agung. Empat ketua pengadilan negeri, masing-masing dari PN Bogor, PN Cibinong, PN Depok, dan PN Kotabumi, turut tercantum dalam daftar tersebut.
Melalui bimtek ini, BSDK memberi ruang bagi peserta untuk mengembangkan kreativitas sebagai bagian dari kompetensi pelayanan. Penguasaan aturan dan prosedur memberi aparatur dasar untuk memberikan layanan sesuai ketentuan, sementara kreativitas membantu mereka menjelaskan dan menyampaikan layanan dengan cara yang lebih mudah dipahami masyarakat. Kedua kemampuan tersebut saling melengkapi dalam pelayanan sehari-hari di pengadilan.
Berdasarkan susunan acara, pembukaan dijadwalkan pukul 08.30 WIB, dilanjutkan dengan penyampaian materi dan praktik. Menjelang akhir kegiatan, peserta akan mengikuti sesi tanya jawab, evaluasi, dan berbagi pengalaman pada pukul 15.00–15.30 WIB. Penutupan dijadwalkan berlangsung pada pukul 16.00–16.30 WIB.
Surat pemanggilan mengatur bahwa peserta mengenakan pakaian dinas harian (PDH) dan dibebastugaskan dari pekerjaan kantor selama mengikuti kegiatan. Peserta yang berhalangan hadir diminta menghubungi panitia dan menyampaikan surat keterangan ketidaksediaan paling lambat tiga hari sebelum pelaksanaan. Biaya kegiatan ditanggung melalui DIPA BSDK Mahkamah Agung RI.
Dalam surat yang sama, BSDK mengingatkan peserta agar tidak memberikan apa pun kepada perseorangan maupun lembaga selama mengikuti kegiatan. Penyimpangan atau dugaan pelanggaran kode etik dalam pelayanan penyelenggara dapat dilaporkan melalui Sistem Pengawasan (SIWAS) Mahkamah Agung dengan menyertakan bukti pendukung. Melalui adanya Bimtek ini, diharapkan dapat memberi kesempatan bagi peserta dari berbagai satuan kerja untuk bertukar pengalaman dan memperluas wawasan tentang kreativitas dalam pelayanan di pengadilan.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI

