Di ruang sidang kecil Oslo Tingrett, meja majelis memiliki beberapa kursi. Bagi hakim Indonesia, pemandangan itu biasa: majelis kita juga umumnya terdiri dari tiga hakim. Yang berbeda adalah siapa yang duduk di sana. Dalam perkara pidana di pengadilan distrik Norwegia, seorang hakim karier biasanya duduk bersama dua warga biasa yang tidak berlatar belakang hukum. Mereka disebut meddommere, hakim awam, dan suara mereka sama kuat dengan suara hakim karier.
Penulis melihat ruang sidang itu sebagai peserta Intensive Course in Human Rights yang diselenggarakan Norwegian Centre for Human Rights (NCHR), Universitas Oslo. Dalam kunjungan ke Oslo Tingrett, Courts of Norway memaparkan cara kerja peradilan Norwegia, dan satu angka langsung menarik perhatian: 50.000 hakim awam, jauh lebih banyak dari 625 hakim karier di seluruh negeri.
Tulisan ini mencoba menjelaskan mengapa Norwegia melibatkan warga biasa dalam mengadili, bagaimana sistemnya bekerja, dan apa yang bisa dipelajari hakim Indonesia dari pilihan itu, termasuk bagian yang tidak cocok untuk ditiru.
Siapa Hakim Awam Itu?
Hakim awam dipilih oleh dewan kota atau kabupaten (kommunestyre) setiap empat tahun. Calonnya harus berusia 21 sampai 70 tahun saat masa tugas dimulai dan sudah tinggal di Norwegia selama tiga tahun terakhir. Orang dengan jabatan tertentu dan orang yang pernah dijatuhi pidana penjara dalam jangka waktu tertentu tidak boleh dipilih. Undang-undang juga meminta komposisinya beragam, antara lain dari segi usia, jenis kelamin, dan latar belakang etnis. Jumlah anggotanya diatur agar setiap hakim awam diperkirakan bertugas dalam dua perkara per tahun. Di layar informasi lobi Oslo Tinghus bahkan ada petunjuk khusus: hakim awam diminta berkumpul di kantin lantai tiga. Mereka bukan tamu, tetapi bagian dari majelis.
Di pengadilan distrik, perkara pidana biasanya diperiksa oleh satu hakim karier dan dua hakim awam. Untuk perkara yang berat, majelis bisa diperbesar menjadi dua hakim karier dan tiga hakim awam. Putusan tentang bersalah atau tidaknya terdakwa maupun tentang berat ringannya pidana diambil dengan suara terbanyak, dan suara hakim awam dihitung sama. Jika terdakwa mengaku sepenuhnya dan menyetujuinya, perkara dapat diperiksa hakim tunggal. Dalam perkara perdata, hakim tunggal menjadi kebiasaan, tetapi para pihak dapat meminta dua hakim awam ikut duduk.
Di pengadilan banding, peran hakim awam lebih besar lagi. Sampai 2017, perkara pidana berat di tingkat banding diputus oleh juri. Sistem juri kemudian dihapus dan diganti majelis campuran yang terdiri dari dua hakim karier dan lima hakim awam. Untuk menyatakan terdakwa bersalah, diperlukan lima dari tujuh suara, termasuk sekurang-kurangnya satu hakim karier. Hanya Mahkamah Agung yang sepenuhnya diisi hakim karier.
Alasan di balik sistem ini sederhana. Penilaian atas fakta, misalnya apakah seorang saksi bisa dipercaya atau apakah sebuah perbuatan masuk akal dilakukan, tidak memerlukan gelar sarjana hukum. Dengan melibatkan warga, putusan tidak hanya lahir dari pertimbangan ahli hukum, tetapi juga dari akal sehat masyarakat yang diadili.
Sistem ini tetap punya kelemahan. Survei yang dikutip Domstoladministrasjonen, badan administrasi peradilan Norwegia, menunjukkan 60 persen hakim awam berusia 50 tahun ke atas dan hanya 2,8 persen di bawah 30 tahun. Karena dipilih dewan kota, sebagian besar calon juga diusulkan oleh partai politik. Artinya, hakim awam belum sepenuhnya mencerminkan masyarakat yang mereka adili.
Sistem yang Sederhana
Struktur peradilan Norwegia cukup sederhana: 28 pengadilan distrik (tingrett), enam pengadilan banding (lagmannsrett), dan Mahkamah Agung (Høyesterett). Seluruhnya ditangani oleh 625 hakim, 150 hakim pengganti, sekitar 1.000 pegawai, dan 50.000 hakim awam. Mereka bekerja di 49 gedung pengadilan dengan total 430 ruang sidang.
Hakim di Norwegia umumnya tidak dibagi menurut spesialisasi; hampir semua hakim memeriksa perkara pidana maupun perdata. Norwegia tidak memiliki pengadilan tata usaha negara, pengadilan niaga, atau mahkamah konstitusi. Setiap hakim boleh menilai apakah suatu undang-undang bertentangan dengan konstitusi dalam perkara yang sedang ia periksa. Pengadilan dan kejaksaan juga benar-benar terpisah, termasuk dalam urusan anggaran.
Ciri lain yang ditekankan dalam paparan adalah pemeriksaan perkara dalam satu rangkaian sidang utama, bukan dipecah menjadi banyak sidang selama berminggu-minggu. Semua bukti dihadirkan dan diuji langsung di depan majelis, dan putusan didasarkan pada apa yang terungkap di persidangan. Prinsip ini berkaitan erat dengan hakim awam. Mereka tidak membaca berkas setebal ratusan halaman sebelum sidang; mereka memutus berdasarkan apa yang mereka lihat dan dengar di ruang sidang. Karena itu, jaksa dan penasihat hukum harus menyampaikan perkaranya dengan jelas, dan hakim karier harus memimpin sidang sedemikian rupa sehingga orang awam bisa mengikutinya.
Sebagian Besar Perkara Tidak Sampai ke Ruang Sidang
Hakim awam dan pemeriksaan dalam satu rangkaian sidang bisa berjalan karena pengadilan tidak menanggung semua perkara. Dari 288.660 sanksi pidana di Norwegia pada 2022, 77,8 persen berupa denda yang dikenakan tanpa sidang, dan 14,6 persen berupa denda hasil kesepakatan dengan penuntut umum. Hanya sekitar 6 persen yang berasal dari putusan pengadilan. Perkara ringan selesai di tingkat penuntutan, sehingga ruang sidang dipakai untuk perkara yang memang perlu diperiksa secara lengkap.
Kepercayaan publik terhadap pengadilan pun tinggi. Survei yang dipaparkan Courts of Norway menunjukkan bahwa warga yang percaya atau sangat percaya pada pengadilan naik dari sekitar 63 persen pada 2001 menjadi 88–92 persen pada 2020–2022. Seberapa besar peran hakim awam dalam angka itu sulit dipastikan, karena banyak faktor lain ikut berpengaruh, mulai dari rendahnya korupsi sampai tingginya kepercayaan umum terhadap lembaga negara. Namun, sulit membayangkan publik merasa jauh dari pengadilan ketika puluhan ribu warga setiap tahun ikut duduk di meja majelis.
Apa yang Bisa Dipelajari Hakim Indonesia?
Indonesia tidak mengenal hakim awam. Yang paling dekat adalah hakim ad hoc, misalnya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Hubungan Industrial. Namun, hakim ad hoc dipilih karena keahlian atau latar belakang tertentu, bukan karena ia warga biasa. Logikanya berbeda: hakim ad hoc menambah keahlian ke dalam majelis, sedangkan hakim awam menambah sudut pandang masyarakat.
Perlukah Indonesia meniru? Penulis tidak yakin. Hakim awam membutuhkan biaya, pelatihan, dan sistem pemilihan yang bersih. Di Norwegia saja, keterwakilan hakim awam dan peran partai politik dalam pencalonannya masih dikritik. Indonesia memiliki jumlah perkara yang jauh lebih besar dan wilayah yang tersebar dari kota besar sampai pulau-pulau kecil seperti Pulau Taliabu, tempat penulis pernah bertugas. Menambah satu lapisan lagi ke dalam majelis bukan perkara sederhana. Yang lebih realistis adalah mengambil prinsip-prinsip di balik sistem itu.
Pertama, pertimbangan hukum harus bisa dipahami orang awam. Hakim karier di Norwegia harus meyakinkan dua warga biasa di sebelahnya. Hakim Indonesia tidak bersidang dengan hakim awam, tetapi putusan kita dibaca oleh terdakwa, korban, dan keluarganya. Pertimbangan yang hanya menyalin dakwaan dan tuntutan lalu langsung sampai ke amar putusan tidak memenuhi hak mereka untuk tahu mengapa mereka menang atau kalah.
Kedua, bukti harus benar-benar diuji di persidangan. Hakim awam memutus dari apa yang mereka lihat dan dengar di ruang sidang, bukan dari berkas. Hukum acara kita juga menghendaki putusan didasarkan pada alat bukti yang diperiksa di persidangan. Pertanyaannya, seberapa sering pemeriksaan di persidangan kita benar-benar menguji bukti, dan bukan sekadar mencocokkan keterangan dengan berita acara?
Ketiga, tidak semua perkara perlu ditangani dengan cara yang sama. Norwegia bisa memeriksa perkara secara lengkap karena perkara ringan sudah selesai sebelum sampai ke pengadilan. Indonesia sudah memiliki jalur yang mengarah ke sana, seperti diversi dalam perkara anak dan Perma Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Semakin baik penyaringan di hulu, semakin banyak waktu yang bisa dicurahkan hakim untuk perkara yang memang perlu diperiksa secara mendalam.
Penutup
Di meja majelis ruang sidang kecil Oslo Tingrett, hakim karier dan warga biasa duduk sejajar. Norwegia memilih cara ini bukan karena hakim kariernya kurang cakap, tetapi karena mereka ingin putusan pengadilan bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat yang diadili.
Akhir kata, hakim Indonesia mungkin tidak akan pernah bersidang bersama hakim awam. Namun, kita tetap bisa menulis setiap putusan seakan ada warga biasa yang duduk di sebelah kita dan bertanya: mengapa?
Rujukan
- Courts of Norway, The Norwegian Judiciary and Human Rights, bahan paparan, Oslo Tingrett, 18 September 2025.
- Norwegian Centre for Human Rights, Intensive Course in Human Rights, September 2025.
- Domstoladministrasjonen, Veiledning for valg av meddommere og skjønnsmedlemmer.
- House of Lords Library, kajian perbandingan sistem juri dan majelis campuran.
- Marijke Malsch, Democracy in the Courts: Lay Participation in European Criminal Justice Systems, 2009.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI