Saat ini bumi sedang menghadapi tiga ancaman nyata atau yang biasa dikenal dengan Triple Planetary Crisis antara lain : Krisis Iklim, Hilangnya Keanekaragaman Hayati, dan Polusi yang diakibatkan oleh kerusakan maupun pencemaran lingkungan. Dalam kerangka itu, konferensi perubahan iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa bertajuk 31st Conference of the Parties (COP31) yang diselenggarakan di Antalya, Türkiye, November 2026 ini menjadi sebuah refleksi global untuk mempertemukan berbagai perspektif dalam menghadapi krisis iklim. Pada forum tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam konferensi tersebut membawa perspektif yudikatif mengenai peran lembaga peradilan dalam menghadapi krisis iklim. Sementara itu, sebagai perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung, Wakil Gubernur Lampung, dr. Jihan Nurlela, M.M., turut memberikan perspektif eksekutif, khususnya dari aspek pemerintah daerah, mengenai kebijakan pendanaan iklim di tingkat provinsi. Dari forum ini dapatlah diketahui bahwa persoalan iklim tidak hanya menjadi isu yudisial, melainkan isu dari berbagai sektor salah satunya pemerintah (eksekutif), khususnya mengenai investasi dan pendanaan berbasis masyarakat yang berorientasi pada lingkungan hidup.
Dalam Pemerintah Provinsi Lampung menempatkan Provinsi Lampung bukan hanya sebagai penerima kebijakan iklim dari pusat, tetapi sebagai daerah yang memiliki risiko, kebutuhan pendanaan, dan hasil yang dituntut mampu diukur secara nyata. Pada kesempatan itu, Pemerintah Provinsi Lampung menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Norwegia atas komitmen berkelanjutan dan kontribusinya yang berharga bagi agenda konservasi hutan dan aksi iklim Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. FOLU (Forestry and Other Land Use) NC (Norway’s Contributioni) tahap 1 dan tahap 2 sampai 3 telah dilaksanakan di Provinsi Lampung dan membantu masyarakat memperoleh akses ke sumber daya hutan di sekitarnya. Terkait hal itu, Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk tetap mendukung target FOLU Net Sink 2030 (mencapai tingkat penyerapan bersih gas rumah kaca pada tahun 2030).
Pemerintah Provinsi Lampung juga mengusulkan agar sebagian dana FOLU di masa depan dialokasikan untuk memberdayakan masyarakat, khususnya dari kalangan kelompok tani perempuan. Di Kabupaten Lampung Timur, salah satu kawasan hutan sosial terbesar memiliki banyak kelompok tani Perempuan yang mampu memproduksi kakao, meskipun sebagian besarnya masih menjualnya dalam bentuk biji mentah. Dengan adanya bantuan dari Norwegia itu, mereka para kelompok tani Perempuan diharapkan tidak lagi sekadar menjual bahan mentah hasil hutan tetapi mampu mengolahnya menjadi produk jadi atau setengah jadi sehingga memiliki nilai tawar yang lebih tinggi. Atas dasar tersebut, maka bantuan yang dibutuhkan dari Norwegia kedepannya dapat mencakup beberapa hal diantaranya ketersediaan alat pengolahan yang sederhana, pelatihan keterampilan, serta terbukanya jalur agar produk hasil hutan tersebut dapat terjual ke pasar yang lebih luas. Namun yang menarik perhatian dalam paparan tersebut adalah penekanan “protecting forests should also improve people’s livelihoods” yang dapat dipahami sebagai ungkapan bahwa menjaga kelestarian hutan tidak boleh membuat masyarakat lokal kesulitan secara ekonomi. Jika hutan memberi penghasilan yang layak bagi masyarakatnya, mereka akan termotivasi untuk ikut menjaganya (kelestariannya).
Perspektif Provinsi Lampung mengenai Pendanaan Iklim Tingkat Daerah
Dalam kesempatan itu, mewakili Pemerintah Provinsi Lampung, dr. Jihan menyampaikan perspektif Provinsi Lampung mengenai pendanaan iklim tingkat masyarakat, sebagai berikut.
- Kontribusi Berbasis Hasil (Result-Based Contribution/RBC)
Provinsi Lampung memiliki sekitar satu juta hektare kawasan hutan. Terdapat 376 kelompok kehutanan sosial yang mengelola lebih dari 248 ribu hektare dan mendukung lebih dari 90 ribu rumah tangga. Tata kelola hutan telah ditingkatkan dan akses terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga telah difasilitasi. Potensi Provinsi Lampung, yang dikenal dengan mottonya “Sai Bumi Ruwa Jurai”, memiliki hasil bumi yang melimpah antara lain : kopi, kakao, madu, agroforestry yaitu sistem yang mengintegrasikan tanaman perkebunan dengan pohon dan vegetasi alami lainnya serta ekowisata. Namun demikian, Provinsi Lampung tetap membutuhkan pendanaan yang lebih besar lagi untuk membuka potensi tersebut. Selain potensi hasil bumi di atas, Provinsi Lampung juga memiliki dua taman nasional yang ikonik, yaitu Taman Nasional Way Kambas di Kabupaten Lampung Timur serta Taman Nasional Bukit Barisan Selatan yang terletak diantara Provinsi Lampung dan Bengkulu. Kedua taman nasional tersebut membutuhkan investasi lebih besar dalam perlindungan keanekaragaman hayati, restorasi habitat, pencegahan kebakaran, dan mitigasi konflik antara manusia dengan satwa liar.
Dalam kerangka RBC, dukungan pendanaan tersebut perlu diintegrasikan pada hasil yang terverifikasi, sehingga kebijakan yang ada tidak hanya berhenti pada komitmen atas suatu program, melainkan dapat pula menjaga fungsi tutupan hutan, perlindungan keanekaragaman hayati, dan kesehatan ekosistem pesisir, termasuk mangrove salah satunya. - Penguatan Kapasitas Bank Pembangunan Daerah Lampung (Bank Lampung)
Bank Lampung perlu diperkuat kapasitasnya dalam manajemen risiko iklim dan keuangan hijau, yaitu kebijakan keuangan yang berorientasi pada pelestarian lingkungan, khususnya bagi petani dan usaha kecil yang rentan terhadap potensi bencana seperti kebakaran dan banjir. Penguatan ini mencakup penilaian risiko iklim dalam pendanaan, pengembangan portofolio hijau, serta kesiapan menghadapi bencana alam yang dapat memengaruhi kinerja keuangan daerah. - Penandaan Anggaran Iklim Provinsi (Provincial Climate Budget Tagging/P-CBT)
Pada prinsipnya, Pemerintah Provinsi Lampung telah mengalokasikan sebagian anggarannya untuk mengatasi persoalan iklim, meskipun belum sepenuhnya dapat diidentifikasi secara pasti berapa total kekurangan anggaran yang sebenarnya dibutuhkan. Melalui pengalokasian anggaran tersebut, prioritas pengeluaran dan investasi dapat dipetakan secara jelas. Begitu celah kekurangan tersebut teridentifikasi, Pemerintah Provinsi Lampung dapat mengundang para mitra investor untuk membantu mengurangi kekurangan tersebut. Dengan demikian, perencanaan dan penganggaran iklim menjadi lebih terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. - Pembiayaan Iklim Berbasis Masyarakat (Grassroots)
Provinsi Lampung telah memiliki kelompok kehutanan sosial, koperasi desa, dan organisasi perempuan yang kuat. Secara prinsip, para stakeholder tersebut sudah siap bertindak, tetapi implementasinya mengalami beberapa kendala antara lain : akses pembiayaan, teknologi, dan pasar. Dalam kesempatan itu, Pemerintah Provinsi Lampung mengundang para mitra di Tingkat internasional, termasuk Norwegia, untuk mendukung konservasi hutan dan hutan mangrove, penguatan kapasitas pembiayaan iklim melalui Bank Lampung, serta pembiayaan langsung bagi masyarakat.
Dukungan tersebut mencakup pemberdayaan Fatayat NU dan Aisyiyah Muhammadiyah sebagai representasi Masyarakat berbasis Perempuan dari organisasi Masyarakat terbesar di Indonesia, agar memiliki penghasilan atau usaha yang berkelanjutan, mandiri, namun tetap ramah lingkungan. Sebagaimana disampaikan dalam konferensi, Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan bahwa Provinsi Lampung dalam melaksanakan kebijakan ini tidak berada pada titik nol. Mengapa? Karena di Provinsi Lampung itu sendiri, ekosistem hutan, kelompok masyarakat pengelola seperti Kelompok Tani Hutan atau Perhutanan Sosial, dan fondasi tata Kelola sudah berjalan dengan baik. Dengan demikian, dalam posisi ini, provinsi Lampung tidak sekadar bertindak sebagai “penerima donasi”, melainkan menjadi “mitra bisnis atau investasi” dalam komitmennya untuk menurunkan emisi karbon yang dapat dihitung secara nyata dengan tetap mempertahankan perekonomian warga Masyarakat di sekitarnya. Sebagai penutup, Pemerintah Provinsi Lampung diharapkan dapat menjawab tantangan global di mana dana iklim sering kali hanya berhenti pada tataran wacana atau birokrasi yang sanhat rumit. Namun saat ini, Lampung telah menawarkan proyek potensial yang nyata dan cukup konkret untuk diterapkan.
Dalam kacamata kebijakan hukum lingkungan, Langkah Pemerintah Provinsi Lampung yang menempatkan pendanaan iklim sebagai bagian dari perlindungan hutan sekaligus peningkatan kesejahteraan Masyarakat tersebut telah mencerminkan prinsip integrasi antara ekonomi dan ekologi (antara pembangunan dan pelestarian lingkungan). Dalam konteks ini, Negara tidak boleh mendikotomikan keduanya seolah-olah harus memilih antara pertumbuhan ekonomi atau kelestarian lingkungan, karena kebijakan hukum lingkungan justru menghendaki pembangunan ekonomi, investasi, dan konservasi dijalankan secara sinergis tanpa mengorbankan satu sama lain. Penguatan Kontribusi Berbasis Hasil (RBC), Penandaan Anggaran Iklim Provinsi (P-CBT), penguatan kapasitas Bank Lampung dalam manajemen risiko iklim dan keuangan hijau, serta pendanaan berbasis masyarakat lokal yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Lampung merupakan operasionalisasi dari adanya prinsip keseimbangan tersebut, di mana dana iklim tidak berhenti pada komitmen simbolik, tetapi diorientasikan pada hasil yang telah terverifikasi, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan menegaskan bahwa perlindungan hutan harus pula meningkatkan mata pencaharian Masyarakat termasuk kelompok tani perempuan (dibuktikan dengan dilibatkannya Fatayat NU dan Aisyiyah Muhammadiyah), Pemerintah Provinsi Lampung menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan investasi tidak boleh dibayar dengan hilangnya fungsi lingkungan hidup dan tersingkirnya masyarakat setempat. Inilah wujud penerapan Prinsip Non-Regresi (Non-Regression) dalam kebijakan hukum lingkungan, yaitu larangan menurunkan atau memperlemah standar perlindungan lingkungan yang sudah ada demi kepentingan lain, termasuk investasi.
Konsekuensi jelas, pemerintah pusat dan pemerintah daerah lain perlu menjadikan Prinsip Non-Regresi sebagai batas yang tidak dapat ditawar dalam penyusunan kebijakan investasi dan pendanaan iklim dalam politik hukumnya. Dengan mencontoh Pemerintah Provinsi Lampung, pemerintah daerah lain (Kabupaten/Kota dan Provinsi) terlebih pemerintah pusat dapat menyusun dan mengimplementasikan kebijakan yang terbuka untuk investasi tanpa mengorbankan atau mengurangi standar perlindungan terhadap fungsi lingkungan hidup, sehingga pembangunan ekonomi benar-benar dijalankan dalam koridor perlindungan dan pelestarian lingkungan tanpa mengorbankan kondisi ekonomi masyarakat setempat.
Credit Wakil Gubernur Lampung
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI

