TURKI – Krisis iklim tidak lagi dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan lingkungan hidup, melainkan telah berkembang menjadi persoalan hukum, keadilan, dan tanggung jawab negara dalam menentukan arah pembangunan. Persoalan tersebut menjadi salah satu pokok bahasan yang disampaikan Hakim Agung Kamar Pidana sekaligus Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) Mahkamah Agung RI, Dr. H. Syamsul Arief, S.H., M.H., dalam ajang Conference of the Parties ke-31 (COP31) yang berlangsung di Antalya, Turki, Kamis (19/11/2026). Melalui materi bertajuk “Krisis Iklim: Ujian bagi Hukum, Keadilan, dan Keberanian Hakim”, ia mengajak para peserta memahami bahwa perubahan iklim telah menghadirkan tantangan serius bagi sistem hukum, khususnya dalam memastikan bahwa pembangunan tetap berjalan tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan hidup.
Dalam pemaparannya, Syamsul Arief menyoroti dilema yang dihadapi negara-negara berkembang dalam mempertemukan kebutuhan pembangunan ekonomi dengan kewajiban melindungi lingkungan. Di satu sisi, negara dituntut mempercepat investasi, menyediakan energi, membuka lapangan pekerjaan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, di sisi lain, tuntutan tersebut tidak jarang menimbulkan tekanan terhadap sumber daya alam dan keberlanjutan ekosistem. Situasi ekonomi dan geopolitik global bahkan dapat memperbesar kecenderungan untuk menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai prioritas utama, sementara perlindungan lingkungan dianggap sebagai faktor yang dapat ditunda. Padahal, pembangunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan pada akhirnya justru berpotensi melahirkan kerugian sosial, ekonomi, dan ekologis yang jauh lebih besar.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan hidup tidak semestinya ditempatkan sebagai dua kepentingan yang saling meniadakan. Keduanya harus diletakkan dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Investasi, industrialisasi, serta pemanfaatan sumber daya alam memang merupakan bagian penting dari pembangunan nasional, tetapi pelaksanaannya harus tunduk pada ketentuan hukum dan memperhitungkan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Negara tidak boleh menjadikan kebutuhan pembangunan sebagai alasan untuk mengesampingkan kewajiban konstitusional dalam melindungi lingkungan hidup. Lebih jauh, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, tetapi juga dari kemampuan negara mewariskan lingkungan yang layak kepada generasi berikutnya.
Pada titik inilah peran hakim memperoleh makna yang semakin strategis. Hakim tidak hanya dituntut menyelesaikan sengketa berdasarkan norma hukum yang berlaku, tetapi juga harus mampu memastikan bahwa hukum tetap berfungsi sebagai instrumen pengendali terhadap tindakan yang berpotensi merusak lingkungan. Dalam perkara lingkungan hidup, pertimbangan hakim harus dibangun melalui pemahaman yang utuh terhadap fakta, alat bukti, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta konsekuensi dari suatu tindakan terhadap kepentingan masyarakat. Hakim perlu menjaga agar kepentingan ekonomi tidak memperoleh pembenaran secara otomatis ketika berhadapan dengan perlindungan lingkungan. Sebaliknya, setiap kebijakan dan aktivitas pembangunan harus diuji berdasarkan kepatuhannya terhadap hukum, sehingga keadilan tidak berhenti pada kepentingan para pihak yang berperkara, tetapi juga menjangkau kepentingan publik dan keberlanjutan kehidupan.
Syamsul Arief juga menegaskan bahwa tanggung jawab tersebut tidak boleh dimaknai sebagai ruang bagi hakim untuk mengambil alih kewenangan pembentuk kebijakan ataupun menempatkan preferensi pribadi di atas hukum. Independensi kekuasaan kehakiman justru harus menjadi landasan dalam memeriksa dan memutus perkara secara objektif, imparsial, serta bebas dari tekanan kepentingan ekonomi maupun politik. Keberanian hakim bukanlah keberanian untuk mengabaikan hukum, melainkan keteguhan untuk menerapkan hukum secara benar sekalipun berhadapan dengan kepentingan yang kuat. Dalam konteks ini, integritas dan kecermatan penalaran hukum menjadi faktor penting agar putusan tidak hanya memenuhi kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif dan memberikan perlindungan yang layak terhadap lingkungan hidup.
Lebih lanjut, materi tersebut memberikan pesan bahwa krisis iklim menuntut dunia peradilan untuk terus memperkuat kapasitas dalam memahami kompleksitas perkara lingkungan hidup. Perkembangan ilmu pengetahuan, perubahan kondisi ekologis, serta meningkatnya dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan mengharuskan hakim memiliki kemampuan untuk menilai persoalan secara lebih komprehensif. Penegakan hukum lingkungan tidak cukup dilakukan melalui pembacaan tekstual terhadap peraturan, tetapi membutuhkan ketajaman dalam menghubungkan norma hukum dengan fakta dan akibat nyata yang ditimbulkan. Dengan demikian, proses pendidikan dan pelatihan hakim memiliki kedudukan penting dalam membangun kompetensi, memperluas wawasan, serta memperkuat kualitas pertimbangan hukum dalam menghadapi perkara-perkara yang berdimensi lingkungan hidup.
Melalui kegiatan tersebut, kunjungan delegasi Indonesia ke Turki tidak hanya menjadi sarana pertukaran pengetahuan dan pengalaman, tetapi juga momentum untuk mempertegas tanggung jawab lembaga peradilan dalam menghadapi tantangan global. Pesan utama yang disampaikan adalah bahwa pembangunan ekonomi harus tetap berada dalam koridor hukum, sedangkan perlindungan lingkungan hidup tidak boleh dikorbankan atas nama pertumbuhan. Pada akhirnya, krisis iklim menjadi ujian bagi keberanian dan integritas hakim dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan, hak masyarakat, dan kelestarian lingkungan. Sebab, keadilan tidak hanya berbicara mengenai penyelesaian persoalan hari ini, tetapi juga mengenai tanggung jawab hukum terhadap kehidupan generasi yang akan datang.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI

