Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI (BSDK MA RI) menyelenggarakan kegiatan pembelajaran dalam rangka Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Lingkungan bagi aparatur peradilan dari empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia, Sabtu (21/11/2026). Pada kesempatan tersebut, Ir. Eddy Soentjahyo, M.T., selaku auditor lingkungan berisiko tinggi, hadir sebagai narasumber dengan membawakan materi mengenai Pembuktian Ilmiah dan Penghitungan Kerugian Perkara Pencemaran Lingkungan Hidup dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3). Kegiatan ini menjadi bagian penting dari upaya meningkatkan kapasitas hakim dalam memahami persoalan lingkungan hidup yang tidak semata-mata berkaitan dengan pelanggaran norma hukum, tetapi juga melibatkan persoalan teknis, ilmiah, dan dampak ekologis yang memerlukan kecermatan dalam penilaiannya.
Dalam pemaparannya, narasumber mengawali pembahasan dengan menempatkan pencemaran lingkungan hidup sebagai persoalan yang harus dipahami melalui hubungan antara aktivitas manusia, perubahan kualitas lingkungan, dan pelampauan baku mutu yang telah ditetapkan. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penentuan terjadinya pencemaran tidak cukup hanya didasarkan pada penampakan fisik suatu lokasi, melainkan harus diukur berdasarkan parameter lingkungan yang relevan. Baku mutu air, air limbah, air laut, udara ambien, emisi, dan parameter lainnya menjadi instrumen penting untuk menentukan apakah suatu media lingkungan telah mengalami pencemaran. Dengan demikian, hakim dituntut memahami bahwa kondisi lingkungan yang secara kasatmata masih terlihat baik belum tentu menunjukkan keadaan yang sesungguhnya. Bahkan, lahan yang tampak subur dapat mengalami kerusakan secara kimiawi akibat akumulasi bahan pencemar yang tidak terlihat secara langsung.
Pembahasan kemudian diarahkan pada pentingnya pembuktian ilmiah dalam mengungkap karakteristik pencemaran dan sumber penyebabnya. Melalui sejumlah ilustrasi kasus, hasil pengujian laboratorium, pengambilan sampel tanah dan air tanah, serta analisis terhadap kandungan unsur pencemar, narasumber memperlihatkan bahwa pembuktian perkara lingkungan memerlukan keterpaduan berbagai disiplin ilmu. Identifikasi kandungan logam berat seperti merkuri, tembaga, dan barium, misalnya, tidak dapat dilepaskan dari metode pengujian, lokasi pengambilan sampel, kondisi lingkungan pembanding, serta interpretasi hasil analisis. Demikian pula terhadap limbah B3, penentuan karakteristiknya memerlukan pengujian yang sesuai, termasuk pengujian TCLP dan karakteristik toksikologi. Hal tersebut memberikan pemahaman bahwa hakim tidak cukup hanya menerima kesimpulan ahli, tetapi perlu menguji dasar metodologis, relevansi, konsistensi, dan keterkaitan hasil penelitian dengan fakta yang terungkap di persidangan.
Aspek lain yang memperoleh perhatian khusus adalah penghitungan kerugian akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Persoalan ini sering kali menjadi bagian yang tidak sederhana karena kerugian lingkungan tidak selalu dapat dinilai berdasarkan kerugian material yang langsung terlihat. Penghitungan harus mempertimbangkan biaya pengelolaan limbah yang seharusnya dikeluarkan, biaya penanggulangan dan pemulihan, kerugian terhadap lingkungan dan kepentingan publik, dampak terhadap masyarakat, serta biaya verifikasi. Dalam konteks tersebut, narasumber menjelaskan pentingnya pendekatan penghitungan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dengan memperhatikan metode penilaian kerugian lingkungan sebagaimana dikembangkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014. Penjelasan ini menegaskan bahwa kerugian ekologis tidak boleh dipandang sebagai konsekuensi sampingan yang dapat diabaikan, melainkan harus ditempatkan sebagai bagian substantif dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang mencemari atau merusak lingkungan.
Dari perspektif peradilan, materi tersebut mengandung pesan penting bahwa pembuktian perkara lingkungan hidup tidak dapat dilakukan melalui pendekatan yang semata-mata formalistik. Hakim perlu membangun penilaian yang utuh antara perbuatan, sumber pencemar, kondisi media lingkungan, hubungan sebab akibat, dan besaran kerugian yang ditimbulkan. Keterangan ahli harus ditempatkan secara proporsional sebagai bagian dari alat bukti yang dinilai bersama alat bukti lainnya, bukan diterima begitu saja tanpa pengujian kritis. Ketepatan dalam memahami data ilmiah menjadi penting agar putusan tidak hanya memenuhi tuntutan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat serta keberlanjutan lingkungan hidup. Di sinilah kompetensi hakim diuji, yakni kemampuan menerjemahkan fakta ilmiah yang kompleks menjadi pertimbangan hukum yang logis, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sebagai fasilitator sekaligus penulis, memandang bahwa pembelajaran ini memberikan ruang bagi para hakim untuk memperdalam pemahaman mengenai karakter pembuktian perkara lingkungan yang memiliki kekhususan tersendiri. Pertukaran pandangan antara narasumber dan peserta menjadi penting untuk mempertemukan perspektif teknis lingkungan dengan kebutuhan pembuktian dalam proses peradilan. Hakim tidak dituntut menjadi ahli kimia, ahli biologi, ataupun auditor lingkungan, tetapi harus memiliki kecakapan yang memadai untuk memahami keterangan keilmuan, mengidentifikasi persoalan yang memerlukan pendalaman, serta menilai apakah suatu kesimpulan ilmiah memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kemampuan tersebut, proses pemeriksaan perkara diharapkan tidak berhenti pada pemenuhan prosedur pembuktian, melainkan mampu mengungkap substansi peristiwa pencemaran secara lebih objektif.
Pada akhirnya, Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Lingkungan ini menegaskan bahwa penegakan hukum lingkungan hidup membutuhkan hakim yang tidak hanya memahami norma, tetapi juga mampu membaca fakta ilmiah di balik suatu peristiwa hukum. Pencemaran lingkungan dapat berlangsung tanpa tanda yang segera terlihat, sementara dampaknya dapat meluas, bertahan lama, bahkan mengancam kesehatan manusia dan keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, ketelitian dalam menguji bukti ilmiah dan kecermatan dalam menilai kerugian lingkungan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab kekuasaan kehakiman. Sebab, dalam perkara lingkungan hidup, putusan hakim bukan sekadar menyelesaikan sengketa atau menentukan pertanggungjawaban seseorang, melainkan turut menentukan sejauh mana hukum hadir melindungi kehidupan, kepentingan publik, dan hak generasi mendatang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI

