Subscribe to Updates
Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.
Author: Bagus Partha Wijaya
Denpasar – Minggu, 18 Oktober 2026. Dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua Kwarda Bali Bidang Bina Muda, Kolonel Laut (H) Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H., M.Tr. Opsla., yang juga menjabat Kadilmil IV – 16 Balikpapan, mewakili Kakwarda Bali dalam Upacara Penutupan Lomba Tingkat (LT) IV. Dalam sambutannya, Bagus Partha Wijaya mengapresiasi seluruh peserta kegiatan LT IV yang telah mewakili Kwartir Cabang di seluruh Bali. Setelah berkompetisi pada aneka lomba LT IV, Regu Garuda (Putra) dari Cabang Badung dan Regu Melati (Putri) asal Cabang Karangasem berhasil keluar menjadi pemenang dan akan mewakili daerah Bali menuju gelaran LT V tahun 2027 mendatang. Kadilmil…
Perkuat Sinergi Penegakan Hukum, Pengadilan Militer Iv-16 Balikpapan Koordinasi dengan Korem 091/ASN
SAMARINDA – Komitmen untuk memperkuat koordinasi antarlembaga dalam mendukung penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan diwujudkan melalui kunjungan Kepala Pengadilan Militer IV-16 Balikpapan, Kolonel Laut (H) Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H., M.Tr.Opsla., ke Markas Komando Resor Militer (Korem) 091/Aji Surya Natakesuma (ASN), Selasa (13/10/2026). Dalam kunjungan tersebut, Kepala Pengadilan Militer IV-16 Balikpapan didampingi oleh Wakil Kepala Pengadilan Militer beserta rombongan. Kehadiran rombongan ini merupakan bagian dari upaya mempererat hubungan kelembagaan sekaligus membangun komunikasi yang berkesinambungan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing institusi. Rombongan Pengadilan Militer IV-16 Balikpapan disambut langsung oleh Komandan Korem 091/ASN, Brigjen TNI Anggara Sitompul, S.I.P., M.Si.,…
SAMARINDA – Selasa, 13 Oktober 2026, di tengah pelaksanaan Sidang Keliling di Samarinda, Pengadilan Militer IV-16 Balikpapan memanfaatkan momentum tersebut untuk mempererat silaturahmi dan memperkuat sinergi antarlembaga. Kepala Pengadilan Militer IV-16 Balikpapan, Kolonel Laut (H) Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H., bersama jajaran melaksanakan kunjungan silaturahmi dan koordinasi ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Timur. Kedatangan rombongan disambut langsung oleh Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, Muhaimin, S.T., M.T., beserta jajaran. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Selain mempererat hubungan antarlembaga, pertemuan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dalam mendukung kegiatan positif bagi masyarakat, khususnya pembinaan generasi…
Sebagai langkah nyata dalam mempercepat penyelesaian perkara dan mewujudkan pelayanan peradilan yang efektif, Pengadilan Militer IV-16 Balikpapan melaksanakan kegiatan sidang keliling di samarinda dengan menggunakan ruang sidang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda. Kegiatan Sidang Keliling yang berlangsung pada 12–16 Oktober 2026 ini memiliki agenda utama pemeriksaan dan memutus 3 (tiga) perkara, sebagai bagian dari upaya mendorong penyelesaian perkara secara tepat waktu dan memberikan kepastian hukum. Kepala Pengadilan Militer IV-16 Balikpapan, Kolonel Laut (H) Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H., bersama Wakil Kepala Pengadilan Militer, para hakim, dan panitera pengganti hadir langsung dalam rangkaian kegiatan tersebut. Kedatangan rombongan disambut oleh Kepala…
Konsep pemaafan hakim yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional tahun 2023 telah membawa terobosan penting dalam sistem peradilan pidana umum Indonesia. Mekanisme ini memberikan hakim wewenang untuk menyatakan terdakwa bersalah namun tidak menjatuhkan pidana, berdasarkan pertimbangan keadilan substantif dan kemanusiaan. Namun, hingga saat ini, konsep serupa belum secara eksplisit diakomodasi dalam sistem peradilan militer, yang selama ini lebih mengandalkan mekanisme hukum disiplin untuk kasus yang tidak memerlukan pidana berat. Seiring dengan upaya reformasi peradilan militer yang tengah digalakkan, penyelarasan putusan pemaafan hakim menjadi hal yang perlu dipertimbangkan untuk menciptakan keselarasan dan keadilan yang konsisten di seluruh sistem…
Pendahuluan Pada 2 Januari 2026, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru berdasarkan UU No. 20 Tahun 2025 resmi berlaku, menggantikan UU No. 8 Tahun 1981 yang telah berjalan selama lebih dari empat dekade. Reformasi ini membawa perubahan mendasar dalam sistem peradilan pidana Indonesia, dengan penekanan pada prinsip hukum yang lebih manusiawi, akuntabel, dan berbasis hak asasi manusia. Di antara perubahan utama adalah pengaturan yang lebih jelas terkait pengakuan bersalah, keadilan restoratif, dan peran pemaafan, dengan peran hakim yang diperluas tidak hanya sebagai hakim yang memutus, tetapi juga sebagai fasilitator dan pengawas dalam proses keadilan. 1. Pengakuan Bersalah (Plea Bargaining)…
