JAKARTA – Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) terus memperluas keterbukaan informasi hukum dan memperkuat kepastian hukum di mata dunia. Melalui Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) c.q. Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan (Pustrajak Kumdil), MA RI menggelar kegiatan “Pengalihbahasaan Hasil Putusan Penting (Landmark Decision) pada Tahun 2025 serta Pembahasan Kaidah Hukum dan Muatan Laporan Tahunan MA RI Tahun 2026”. Kegiatan berlangsung pada 18–20 November 2026 di Hotel Grand Mercure, Kemayoran, Jakarta Pusat.
Dalam kegiatan ini, sembilan putusan penting tahun 2025 dialihbahasakan ke Bahasa Inggris dan Bahasa Arab. Putusan tersebut meliputi:
- Nomor 6617 K/Pid.Sus/2025 (Kamar Pidana);
- Nomor 244 K/Ag/2025 (Kamar Agama);
- Nomor 256 K/TUN/2025 (Kamar TUN);
- Nomor 1025 PK/Pdt/2025 (Kamar Perdata);
- Nomor 47 PK/Ag/2025 (Kamar Agama);
- Nomor 3091 K/Pdt/2025 (Kamar Perdata);
- Nomor 173 K/Mil/2025 (Kamar Militer);
- Nomor 684 K/Pdt.Sus-PHI/2025 (Kamar Perdata/PHI); dan
- Nomor 16 K/Mil/2025 (Kamar Militer).
Penerjemahan ini bertujuan memperkenalkan perkembangan hukum Indonesia kepada masyarakat internasional. Melalui akses terhadap Landmark Decision, pelaku usaha dan investor, termasuk dari kawasan Timur Tengah, dapat memahami arah penegakan hukum serta perlindungan hak keperdataan dan ekonomi di Indonesia. Transparansi putusan diharapkan turut meningkatkan kepercayaan investor terhadap kepastian hukum nasional.
Pembukaan kegiatan pada Rabu (18/11/2026) dihadiri Ketua Kamar Pembinaan MA RI, Syamsul Ma’arif, S.H., L.L.M., Ph.D., yang memberikan pengarahan kepada tim penyusun Landmark Decision dan tim penerjemah.
Kepala Pustrajak Kumdil MA RI, Dr. H. Andi Akram, S.H., M.H., dalam laporannya menjelaskan bahwa putusan pengadilan tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga dapat melahirkan penafsiran baru, mempertegas penerapan norma, dan membentuk kaidah hukum sebagai rujukan perkara serupa.
Ia menyampaikan, Pustrajak Kumdil telah menghimpun sekitar 40 usulan putusan untuk ditelaah berdasarkan nilai kebaruan dan kontribusi yuridisnya. Melalui kegiatan ini, diharapkan tersusun kaidah hukum yang selaras dengan pertimbangan majelis hakim, terjemahan yang akurat, serta penyempurnaan materi Laporan Tahunan MA RI Tahun 2026.
Sementara itu, Plh. Kepala BSDK sekaligus Sekretaris BSDK MA RI, Dr. Drs. Ach. Jufri, S.H., M.H., menegaskan bahwa Landmark Decision merupakan instrumen strategis pembangunan hukum nasional, bukan sekadar kegiatan pengumpulan putusan. Perubahan sosial, kemajuan teknologi, dan kompleksitas transaksi ekonomi kerap menghadirkan persoalan hukum baru yang membutuhkan pemikiran dan penafsiran hakim.
Ia juga menekankan bahwa kaidah hukum harus dirumuskan secara tajam dan ringkas, dengan menonjolkan kebaruan yuridis tanpa menghilangkan substansi pertimbangan hakim. Selain itu, diperlukan sistem identifikasi Landmark Decision secara berkelanjutan sejak putusan dijatuhkan hingga dicatat oleh kepaniteraan.
Tim penerjemah Bahasa Inggris terdiri atas Dr. H. Edi Hudiata, Lc., M.H. (Hakim Yustisial Kepaniteraan MA RI), Yura Pratama Yudhistira, S.H. (Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas BUA MA RI), dan Dr. M. Natsir Asnawi, S.H.I., M.H. (Hakim Yustisial Pusdiklat Teknis Peradilan MA RI). Mereka didukung penerjemah profesional, yakni Anjar Astriani, S.S., M.Sas. (Penerjemah Ahli Madya BSDK MA RI), Bintang Alvita Wahyuningtyas, S.S. (Penerjemah Ahli Madya Pustrajak Kumdil), dan Johanes, S.S. (Penerjemah Ahli Muda Pustrajak Kumdil).
Adapun tim penerjemah Bahasa Arab terdiri atas H. Abu Jahid Darso Atmojo, Lc., LL.M., Ph.D. (Wakil Ketua PA Bogor), Dr. H. Shofa’u Qolbi Djabir, Lc., M.A. (Wakil Ketua PA Pandeglang), Dr. H. Armansyah, Lc., M.H. dan Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A. (Hakim Yustisial Kamar Agama Kepaniteraan MA RI), serta Dr. Deni Purnama, Lc., MA.Ek. (Hakim PA Banjar).

Kegiatan ini menegaskan bahwa modernisasi peradilan tidak hanya berkaitan dengan digitalisasi administrasi perkara, tetapi juga kemampuan produk pemikiran hukum Indonesia untuk dikenal dan dipelajari masyarakat internasional. Terjemahan putusan MA dalam Bahasa Inggris dan Arab dapat menjadi rujukan bagi investor dalam memahami penyelesaian sengketa kontrak, kekayaan intelektual, kepailitan, hubungan industrial, serta perkara perbankan dan keuangan syariah.
Keterbukaan yurisprudensi lintas bahasa diharapkan memperkuat kepercayaan terhadap Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung keadilan dan kepastian hukum. Publikasi ini juga membuka peluang bagi akademisi, peneliti hukum perbandingan, dan mahasiswa luar negeri untuk mempelajari perkembangan sistem hukum Indonesia (Indonesian Legal System).
Melalui kolaborasi hakim yustisial, hakim pengadilan tingkat pertama, dan penerjemah profesional, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya MA RI memperkuat diplomasi hukum Indonesia. Dengan demikian, putusan-putusan penting MA tidak hanya menjadi rujukan di dalam negeri, tetapi juga dapat berkontribusi dalam perkembangan hukum internasional dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI

