ANTALYA, TURKI – Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia menegaskan komitmen peradilan nasional dalam memajukan keadilan iklim dan pemulihan lingkungan pada ajang Conference of the Parties ke-31 (COP31) yang berlangsung di Antalya, Turki. Konferensi iklim tahunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ini mempertemukan hampir 200 negara bersama para pemimpin dunia, praktisi hukum, ilmuwan, masyarakat sipil, hingga sektor swasta untuk merumuskan langkah konkret dalam mengatasi krisis iklim global.
Dalam forum internasional tersebut, delegasi Indonesia melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk menunjukkan keseriusan negara dalam agenda iklim. Dari lembaga yudikatif, MA mengirimkan sejumlah hakim agung diantaranya , yakni Ketua Kamar Pidana YM Prim Haryadi, Ketua Kamar Perdata YM Prof. Hamdi, serta YM Syamsu Arief.
Berbicara di hadapan peserta konferensi, Ketua Kamar Perdata MA RI, Prof. Hamdi, memaparkan peran strategis lembaga peradilan Indonesia dalam menegakkan keadilan lingkungan melalui mekanisme yudisial. Ia menyoroti implementasi Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup sebagai instrumen kunci dalam merespons sengketa lingkungan dan perubahan iklim.
Prof. Hamdi menjelaskan bahwa penguatan kerangka hukum lingkungan di tubuh MA merupakan buah dari proses panjang yang konsisten. Langkah tersebut diawali dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui program pendidikan dan pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup pada 2012. Upaya itu kemudian diperkuat dengan pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Lingkungan Hidup MA pada 2014, hingga mencapai puncaknya melalui penerbitan Perma Nomor 1 Tahun 2023.
Pergeseran Paradigma: Dari Pertanggungjawaban Menuju Pemulihan
Inti dari kerangka regulasi baru ini adalah menempatkan keadilan iklim dan restorasi ekologis sebagai pusat penyelesaian perkara. Intervensi pengadilan kini tidak lagi berhenti pada penentuan pertanggungjawaban hukum semata, melainkan memastikan terjadinya pemulihan nyata atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.
Untuk menjamin putusan pengadilan tidak sekadar menjadi dokumen di atas kertas, Perma Nomor 1 Tahun 2023 menghadirkan tiga terobosan dalam mekanisme eksekusi pemulihan. Pasal 58 dan Pasal 59 menetapkan ketentuan pelaksanaan serta-merta (immediate enforceability) yang memungkinkan pihak berwenang segera melaksanakan perintah pemulihan lingkungan tanpa harus menunggu putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkracht). Selain itu, Pasal 55 mewajibkan penyusunan rencana pemulihan lingkungan yang terukur, sementara Pasal 67 mengatur pembentukan tim pengawas untuk memantau implementasi serta perkembangan tindakan pemulihan tersebut di lapangan.
Rekam Jejak Litigasi Iklim dan Lingkungan Indonesia
Kiprah peradilan Indonesia dalam isu perubahan iklim turut mendapat sorotan di tingkat global. Merujuk pada laporan Global Climate Litigation Report: 2025 Status Review, tercatat sebanyak 17 perkara terkait perubahan iklim di Indonesia. Capaian ini mencerminkan kontribusi signifikan peradilan nasional dalam menegakkan hukum lingkungan dan merespons krisis iklim.
Di sisi lain, dalam ranah gugatan perdata lingkungan oleh pemerintah, Kementerian Lingkungan Hidup tercatat telah mengajukan 30 gugatan, dengan tiga perkara di antaranya kini memasuki tahap pelaksanaan pemulihan di lapangan. Litigasi berbasis pemulihan ini membuktikan bahwa putusan hakim mampu menghadirkan dampak ekologis yang konkret.
Lebih jauh, rehabilitasi ekosistem yang terdegradasi melalui jalur hukum dinilai berkontribusi langsung dalam mewujudkan masa depan rendah karbon. Pemulihan lingkungan berperan vital dalam meningkatkan penyerapan karbon (carbon sequestration), menekan emisi gas rumah kaca (GRK), serta membangun ketahanan iklim jangka panjang.
Menutup paparannya, Prof. Hamdi menekankan bahwa keadilan lingkungan tidak akan pernah terwujud sepenuhnya tanpa pemulihan yang bermakna. Perlindungan terhadap alam menuntut lebih dari sekadar pengakuan hak atas lingkungan secara hukum, melainkan membutuhkan tindakan nyata untuk memperbaiki kerusakan, memulihkan ekosistem, serta melindungi keberlangsungan hidup manusia.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI

