Langit Manila siang ini teduh memayungi kawasan Bonifacio Global City (BCG), menciptakan suasana hangat dan kondusif bagi dimulainya agenda internasional berskala regional. Dalam atmosfer tersebut, Program Advanced Courses 2026 of The Hague Academy of International Law (THAIL) on the Role of International Law in Advancing ASEAN Judiciaries resmi dibuka pada Kamis, 12 Februari 2026, bertempat di Shangri-La The Fort, BGC, Metro Manila.
Acara pembukaan yang diikuti hakim dan praktisi hukum dari berbagai negara ASEAN menandai dimulainya rangkaian akademik THAIL 2026 yang berlangsung pada 12–20 Februari 2026. Dalam sambutan pembuka, Chancellor Philippine Judicial Academy (PHILJA), Hon. Rosmari D. Carandang menyampaikan bahwa program ini mencerminkan komitmen kolaboratif negara-negara ASEAN dalam menegakkan rule of law. Inisiatif ini merupakan program hukum internasional pertama yang dirancang secara khusus bagi lembaga peradilan untuk menjawab berbagai isu hukum internasional yang bersifat lintas batas. Melalui penguatan solidaritas dan kolaborasi yudisial, program ini mendorong peningkatan pemahaman serta kerja sama antarperadilan melalui pendekatan hukum internasional untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan penegakan hukum lintas negara.
Dilanjutkan dengan sambutan pembuka oleh Associate Justice Mahkamah Agung Filipina, Hon. Amy C. Lazaro-Javier, yang menyampaikan bahwa di tengah kondisi ketidakpastian dan kekhawatiran saat ini, penting untuk membangun stabilitas dan memperkuat hubungan antarnegara. Hukum dapat berdiri di atas kekuasaan. Hukum internasional, seperti halnya hukum konstitusi, bertujuan untuk mengatur kekuasaan tersebut, bukan untuk menirunya. Pembelajaran hukum internasional tidak hanya merupakan latihan akademik, tetapi juga sebagai wujud tanggung jawab terhadap masyarakat dan komitmen akan masa depan. Program perdana ini dirancang khusus untuk membentuk cara berpikir para praktisi hukum, karena lemahnya penegakan hukum internasional tidak hanya merugikan negara, melainkan masyarakat turut menjadi korban.
Turut hadir dan memberikan sambutan, Presiden Curatorium THAIL Prof. Diego P. Fernández Arroyo, Sekretaris Jenderal THAIL Prof. Jean-Marc Thouvenin, Sekretaris Jenderal HCCH Dr. Christophe Bernasconi, dan Pelaksana Tugas Sekretaris Departemen Luar Negeri Filipina Hon. Leo M. Herrera-Lim. Acara pembukaan ditutup dengan Pidato Utama dari Ketua Mahkamah Agung Filipina Hon. Alexander G. Gesmundo bertajuk “The Philippine Judiciary Approach to International Law”. Dalam pidatonya, beliau menyampaikan bahwa sengketa internasional di bidang bisnis dan litigasi dapat berdampak signifikan terhadap stabilitas hukum nasional, bahkan memicu ketegangan antara kewajiban internasional dan kepentingan konstitusional negara, terutama ketika menyangkut kedaulatan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Penguatan kapasitas di bidang hukum internasional dan diplomasi, disertai komunikasi dan kerja sama antarnegara yang berlandaskan supremasi hukum serta perlindungan HAM, menjadi kunci untuk menjaga stabilitas sistem hukum. Dalam hal ini, pendekatan Peradilan Filipina terhadap hukum internasional menegaskan pentingnya harmonisasi antara kewajiban internasional dan hukum nasional, guna memastikan bahwa penerapan hukum internasional tetap selaras dengan perlindungan hak-hak warga negara.
Program THAIL 2026 diselenggarakan melalui kerja sama antara THAIL dan lembaga peradilan Filipina sebagai tuan rumah, serta dilaksanakan dalam kerangka Council of ASEAN Chief Justices (CACJ). Dalam struktur CACJ, terdapat sejumlah kelompok kerja tematik, salah satunya Working Group on Judicial Education and Training (WG JET) yang berfokus pada penguatan pendidikan dan pelatihan peradilan. Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Mahkamah Agung Filipina saat ini bertindak sebagai Ketua Bersama (Co-Chair) WG JET. Melalui mekanisme kelompok kerja ini, negara anggota CACJ secara berkelanjutan mengembangkan agenda dan program peningkatan kapasitas peradilan, termasuk pertukaran pengalaman dan praktik terbaik di bidang pendidikan yudisial.
Dalam konteks tersebut, penyelenggaraan THAIL 2026 dimaksudkan sebagai forum dialog dan pertukaran pengalaman antar-lembaga peradilan di negara-negara ASEAN, khususnya mengenai peran hukum internasional dalam memajukan peradilan ASEAN melalui penguatan rule of law, harmonisasi praktik peradilan, serta peningkatan kerja sama yudisial lintas negara.
Dari Indonesia, sembilan hakim hadir sebagai delegasi. Empat Hakim Yustisial MA RI, yakni Aryaniek Andayani, Armansyah, Tri B.K. Abdul Gafur, dan Maria Fransiska Walintukan, serta hakim dari berbagai wilayah Indonesia, yaitu Rangga Lukita Desnata (PN Muara Enim), Abi Zaky Azizi (PN Marabahan), Ghesa Agnanto Hutomo (PN Namlea), Wanda Rara Farezha (PN Sungai Penuh), dan Jatmiko Wirawan (PN Sidikalang). Keikutsertaan delegasi mencerminkan komitmen MA RI dalam memperkuat kapasitas aparatur peradilan melalui pembelajaran internasional dan pengayaan perspektif komparatif, khususnya di wilayah ASEAN.
Dalam acara pembukaan tersebut, para hakim juga berkesempatan bertemu dengan Edi Suharto, Menteri Penasihat (Urusan Politik) pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Filipina, yang hadir sebagai tamu undangan. Usai acara pembukaan, seluruh peserta mengikuti sesi foto bersama dan dilanjutkan dengan jamuan makan malam yang menjadi ajang perkenalan resmi sekaligus penguatan jejaring profesional antara para hakim, akademisi, dan praktisi hukum dari berbagai negara.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI