Close Menu
Suara BSDKSuara BSDK
  • Beranda
  • Artikel
  • Berita
  • Features
  • Sosok
  • Filsafat
  • Roman
  • Satire
  • Video
  • Liputan Khusus

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

What's Hot

Protecting Forests, Empowering People

November 21, 2026

Krisis Iklim Menguji Keberanian Hakim

November 21, 2026

Menjaga Hutan, Menghidupi Rakyat: Strategi Pendanaan Iklim Lampung di COP31

November 21, 2026
Instagram YouTube
Suara BSDKSuara BSDK
  • Beranda
  • Artikel
  • Berita
  • Features
  • Sosok
  • Filsafat
  • Roman
  • Satire
  • Video
  • Liputan Khusus
Suara BSDKSuara BSDK
  • Beranda
  • Artikel
  • Berita
  • Features
  • Sosok
  • Filsafat
  • Roman
  • Satire
  • Video
  • Liputan Khusus
Home » Menakar Niat Jahat (Mens Rea) Dalam Business Judgment Rule Untuk Membedakan Risiko Bisnis Dan Tindak Pidana Korupsi
Artikel

Menakar Niat Jahat (Mens Rea) Dalam Business Judgment Rule Untuk Membedakan Risiko Bisnis Dan Tindak Pidana Korupsi

Jarot WidiyatmonoBy Jarot WidiyatmonoNovember 21, 2026 · 17:02 WIB9 Mins ReadNo Comments
Share
Facebook Twitter Threads Telegram WhatsApp

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau korporasi yang mengelola keuangan negara di Indonesia senantiasa menghadapi dilema besar, yaitu tipisnya batas antara kerugian bisnis (business loss) dan kerugian keuangan negara (state loss). Ketika sebuah keputusan bisnis berujung pada kerugian finansial, aparat penegak hukum tidak jarang secara represif langsung mengategorikannya sebagai tindak pidana korupsi, tanpa terlebih dahulu menelaah proses pengambilan keputusan yang melatarbelakanginya.  

Kondisi demikian menciptakan iklim ketakutan (chilling effect) bagi direksi dan pengambil keputusan korporasi untuk berinovasi dan mengambil risiko bisnis yang wajar. Padahal, dalam hukum perusahaan modern dikenal doktrin Business Judgment Rule (BJR) yang melindungi direksi dari tuntutan hukum atas kerugian yang timbul akibat keputusan bisnis, sepanjang keputusan tersebut diambil dengan itikad baik dan sesuai prosedur yang berlaku.

Kunci utama untuk memisahkan kedua ranah hukum tersebut terletak pada pembuktian unsur niat jahat (mens rea). Doktrin ini secara empiris telah banyak dikaji dalam literatur hukum korporasi baik nasional maupun internasional, karena persoalan kriminalisasi keputusan bisnis direksi BUMN merupakan isu yang terus berulang dalam praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia.

Tulisan ini disusun untuk mengkaji bagaimana doktrin BJR dapat diaplikasikan secara objektif sebagai batu uji (litmus test) untuk menakar ada atau tidaknya mens rea korupsi dalam suatu kerugian bisnis, sehingga proses penegakan hukum tidak menabrak kepastian hukum dan justru mematikan iklim investasi serta inovasi korporasi Negara.  

Doktrin Business Judgment Rule.

Business Judgment Rule (BJR) adalah doktrin hukum korporasi yang berkembang mula-mula dalam sistem common law di Amerika Serikat, yang memberikan perlindungan hukum kepada direksi perseroan dari gugatan atas kerugian yang timbul akibat keputusan bisnis, sepanjang keputusan tersebut diambil dengan itikad baik, kehati-hatian yang wajar, dan keyakinan bahwa keputusan tersebut diambil untuk kepentingan terbaik perseroan.

Secara doktriner, Business Judgment Rule (BJR) berfungsi sebagai bentuk penghormatan terhadap otonomi direksi dalam mengambil keputusan bisnis, sehingga pengadilan pada prinsipnya tidak melakukan penilaian ulang (secondguessing) terhadap substansi keputusan bisnis hanya karena keputusan tersebut pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi perseroan.   

Perlindungan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa keputusan bisnis mengandung unsur risiko dan ketidakpastian yang merupakan bagian dari kegiatan usaha, sehingga penilaian terhadap tanggung jawab direksi seharusnya lebih diarahkan pada proses pengambilan keputusan, bukan semata-mata pada hasil akhir keputusan tersebut.

Doktrin Business Judgment Rule bukan merupakan tameng absolut bagi korporat untuk kebal hukum, melainkan sebuah instrumen hukum positif yang berfungsi sebagai garis demarkasi yang jelas. Aplikasi BJR secara konsisten dan objektif oleh hakim di Pengadilan Tipikor mampu membedakan mana kerugian yang lahir dari kalkulasi risiko bisnis yang meleset, dan mana kerugian yang sengaja diciptakan melalui perbuatan curang demi keuntungan pribadi. Jika keempat komponen BJR terpenuhi, maka mens rea korupsi secara hukum terbukti tidak ada, dan kerugian negara yang terjadi wajib dinyatakan sebagai hukum perdata/risiko bisnis biasa.

Beberapa ahli hukum di Indonesia mengemukakan terkait Means Rea dalam BJR. Prof. Sudarto berpendapat mens rea adalah keadaan psikis pelaku yang menjadi dasar dapat tidaknya seseorang dijatuhi sanksi pidana. Ini mencerminkan sikap batin, pikiran, Sehingga tidak cukup hanya membuktikan adanya perbuatan melawan hukum secara fisik (actus reus), penegak hukum wajib membuktikan adanya celaan batiniah (schuld).   

Prof. Hikmahanto Juwana (Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Indonesia) menyatakan bahwa BJR sebagai Poros Mens Rea, Beliau menegaskan bahwa dugaan korupsi direksi BUMN dapat diselamatkan oleh doktrin BJR, karena esensi utama BJR berporos pada pengujian mens rea. Jika seseorang mengambil keputusan bisnis lalu perusahaan mengalami kerugian, namun ia tidak memiliki niat jahat untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, maka itu adalah ranah hukum perdata/bisnis (risiko bisnis atau wanprestasi), bukan tindak pidana korupsi.  

Prof. Yetty Komalasari Dewi berpendapat bahwa BJR adalah aturan yang membatasi pengadilan untuk menilai ulang (second-guess) keputusan bisnis pelaku usaha. Pengadilan harus menghormati keputusan bisnis jika diambil dengan itikad baik, yang berarti tidak ada benturan kepentingan maupun niat jahat (mens rea). Kerugian murni dalam bisnis tidak boleh dipidana tanpa bukti manipulasi mental.   

Baca Juga  Dari Prajurit Hukum ke Mahkamah Agung: Letkol Chk Sudiyo Pesan 'Menulis dan Menulislah'

Prof. Mahfud MD menyatakan harus ada Kewajiban Pembuktian Kumulatif. Beliau kerap menekankan dalam perkara hukum bahwa untuk menghukum seseorang dalam kasus korupsi, pemenuhan unsur memperkaya orang lain atau merugikan keuangan negara harus berjalan linear dengan pembuktian niat jahat. Jika tindakan seorang pejabat atau direksi murni merupakan eksekusi kebijakan tanpa adanya niat jahat tersembunyi, pertanggungjawaban pidana tidak boleh dikenakan.   

Munir Fuady berpendapat bahwa tindakan menilai ulang keputusan bisnis direksi (second guess) oleh penegak hukum harus dilakukan dengan sangat hati-hati.

Mencampuradukkan kegagalan bisnis (business failure) dengan tindak pidana tanpa bukti mens reayang kuat hanya akan mematikan inovasi dan keberanian korporasi dalam mengambil keputusan.  

Di Indonesia, doktrin ini juga telah menjadi objek kajian yang cukup luas, baik dalam konteks perlindungan hukum bagi direksi perusahaan swasta maupun direksi BUMN yang keputusan bisnisnya berpotensi bersinggungan dengan ranah hukum keuangan negara. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penerapan BJR di Indonesia masih belum konsisten karena adanya tumpang tindih antara rezim hukum perseroan dan rezim hukum keuangan negara/tindak pidana korupsi.  

Konsep Mens Rea dalam Hukum Pidana.

Asas hukum pidana yang universal menyatakan bahwa pidana tidak dapat dijatuhkan tanpa adanya kesalahan (geen straf zonder schuld / actus non facit reum nisi mens sit rea). Prof. Sudarto berpendapat bahwa mens rea merupakan keadaan psikis pelaku yang menjadi dasar dapat tidaknya seseorang dijatuhi sanksi pidana. Dengan demikian, pembuktian suatu tindak pidana tidak cukup hanya membuktikan adanya perbuatan melawan hukum secara fisik (actus reus), tetapi juga wajib membuktikan adanya sikap batin atau celaan kesalahan pada diri pelaku.  

Dalam konteks tindak pidana korupsi, mens rea lazimnya diwujudkan dalam bentuk kesengajaan mencari keuntungan secara melawan hukum bagi diri sendiri, orang lain, atau korporasi, Unsur inilah yang membedakan pelaku tindak pidana korupsi dari pengambil keputusan bisnis yang semata mengalami kegagalan atau kerugian akibat faktor eksternal yang berada di luar kendalinya.  

Batas Kerugian Bisnis dan Kerugian Keuangan Negara.

Secara normatif, doktrin BJR telah diadopsi ke dalam hukum positif Indonesia melalui Pasal 97 ayat (5) dan Pasal 114 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Ketentuan tersebut menegaskan bahwa anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian perseroan apabila dapat dibuktikan bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, telah dilakukan dengan itikad baik dan kehati-hatian, tanpa benturan kepentingan, serta telah diambil langkah pencegahan atas berlanjutnya kerugian.  

Meskipun demikian, dalam praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi, doktrin BJR ini kerap dikesampingkan oleh pendekatan hukum pidana publik yang berorientasi pada akibat (result-oriented), sehingga kegagalan bisnis disamakan begitu saja dengan tindakan koruptif. Isu keseimbangan antara perlindungan direksi dan pemberantasan korupsi bukan hanya persoalan domestik Indonesia. Studi internasional mengenai tata kelola perusahaan milik negara menekankan pentingnya independensi profesional direksi dalam mengambil keputusan bisnis sebagai bagian dari prinsip tata kelola korporasi yang baik (good corporate governance). Literatur mengenai independensi direksi juga menunjukkan bahwa perlindungan hukum atas keputusan bisnis yang diambil secara profesional merupakan prasyarat bagi efektivitas pengawasan korporasi pascakrisis keuangan global. Kajian atas regulasi tata kelola korporasi pascaskandal keuangan besar turut mengingatkan bahwa regulasi yang terlalu represif terhadap keputusan bisnis direksi berpotensi menimbulkan efek jera yang kontraproduktif bagi keberanian korporasi mengambil risiko yang wajar.

Pengaturan Business Judgment Rule dalam Hukum Positif Indonesia.

Sebagaimana telah disinggung pada bab sebelumnya, Pasal 97 ayat (5) dan Pasal 114 ayat (5) UU PT menegaskan bahwa anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi atas kerugian perseroan apabila ia dapat membuktikan empat unsur kumulatif berikut:  

  1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;  
  2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik (good faith) dan kehatihatian (due care) untuk kepentingan perseroan;  
  3. Tidak memiliki benturan kepentingan (conflict of interest) baik langsung maupun tidak langsung; dan  
  4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya  kerugian tersebut.
Baca Juga  Business Judgment Rule Dalam Keputusan Direksi Badan Usaha Milik Negara Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi

Bagi direksi BUMN, undang-undang yang lebih khusus juga menegaskan kedudukan prinsip ini sebagai bentuk perlindungan hukum dalam pengambilan keputusan bisnis korporasi negara. Namun demikian, penelitian menunjukkan bahwa penerapan keempat unsur di atas dalam praktik peradilan Tipikor masih inkonsisten, karena aparat penegak hukum cenderung menilai hasil akhir (kerugian) tanpa menguji secara utuh proses pengambilan keputusan yang mendahuluinya. 

Empat Indikator BJR sebagai Alat Uji Mens Rea.

Untuk menguji apakah suatu kerugian timbul akibat risiko bisnis murni ataukah merupakan tindak pidana korupsi, doktrin BJR pada dasarnya menyediakan empat indikator objektif guna menilai eksistensi mens rea, sebagai berikut:

  1. Itikad Baik (Good Faith) vs. Niat Jahat (Bad Faith).  
    Apabila direksi mengambil keputusan berdasarkan data makroekonomi yang valid pada saat keputusan diambil, namun pasar kemudian mengalami perubahan yang tidak terprediksi, maka tindakan tersebut termasuk risiko bisnis murni dan tidak mengandung mens rea. Sebaliknya, apabila sejak awal data telah dimanipulasi untuk meloloskan suatu proyek investasi fiktif, maka unsur mens rea telah terpenuhi.  
  2. Ketiadaan Benturan Kepentingan (No Conflict of Interest).
    Perlindungan BJR gugur secara mutlak apabila pengambil keputusan terbukti memperoleh keuntungan pribadi tersembunyi (kickback atau suap) dari keputusan yang diambilnya. Keberadaan benturan kepentingan merupakan indikator terkuat adanya niat jahat untuk menguntungkan diri sendiri.
  3. Asas Kehati-hatian yang Wajar (Informed Basis & Due Care).  
    Indikator ini menilai apakah, sebelum keputusan diambil, direksi telah menggunakan jasa konsultan independen, melaksanakan Feasibility Study (Studi Kelayakan), dan melakukan analisis risiko yang memadai. Apabila prosedur tersebut dilewati secara sengaja sehingga menunjukkan kecerobohan nyata (gross negligence), kealpaan berat tersebut dapat mendekati kluster kesengajaan (mens rea) dalam penyalahgunaan wewenang.  
  4. Prinsip Ultra Vires dan Melawan Hukum.
    Keputusan bisnis harus berada dalam batas wewenang yang diberikan oleh Anggaran Dasar Perusahaan. Apabila keputusan tersebut melanggar hukum positif, misalnya melakukan investasi tanpa persetujuan RUPS yang diwajibkan, maka tindakan tersebut termasuk dalam kualifikasi “perbuatan melawan hukum” baik secara formil maupun materiil dalam konteks tindak pidana korupsi.  
  5. Business Judgment Rule sebagai Garis Demarkasi Hukum Pidana dan Perdata.
    Doktrin Business Judgment Rule bukan merupakan tameng absolut bagi korporasi untuk kebal hukum, melainkan sebuah instrumen hukum positif yang berfungsi sebagai garis demarkasi yang jelas antara ranah hukum pidana dan ranah hukum perdata/bisnis. Aplikasi BJR secara konsisten dan objektif oleh hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mampu membedakan mana kerugian yang lahir dari kalkulasi risiko bisnis yang meleset, dan mana kerugian yang sengaja diciptakan melalui perbuatan curang demi keuntungan pribadi.

Apabila keempat komponen BJR di atas terpenuhi secara kumulatif, maka secara hukum unsur mens rea korupsi terbukti tidak ada, sehingga kerugian negara yang terjadi sepatutnya dinyatakan sebagai persoalan hukum perdata atau risiko bisnis biasa, bukan tindak pidana korupsi. Sebaliknya, apabila salah satu unsur BJR tidak terpenuhi misalnya ditemukan benturan kepentingan atau manipulasi data maka indikasi mens rea semakin kuat dan proses hukum pidana dapat dilanjutkan.  

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip ultimum remedium dalam hukum pidana ekonomi, yang menempatkan sanksi pidana sebagai upaya terakhir setelah mekanisme hukum perdata/administratif dinilai tidak memadai untuk memulihkan kerugian yang timbul dari suatu keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik.  

Jarot Widiyatmono
Kontributor
Jarot Widiyatmono
Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas

Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI

Business Judgment Rule Direksi BUMN Good Corporate Governance Jarot Widiyatmono Kerugian Negara mens rea Risiko Bisnis Tindak Pidana Korupsi
Share. Facebook Twitter Threads Telegram WhatsApp Copy Link

Related Posts

Peran Pengadilan dan Dinamika Hukum dalam Menghadapi Krisis Perubahan Iklim

November 21, 2026

Gerbang Keabsahan dan Standar Penilaian Alat Bukti dalam Perkara Lingkungan Hidup

November 21, 2026

Paradoks Realitas Hak Asasi Digital

November 19, 2026
Leave A Reply Cancel Reply


Demo
Top Posts

Menggali Keadilan Adat di Negeri Sembur Paus

November 9, 2026

Notoir Feiten dan Relevansinya Dalam Personalisasi Pengetahuan Era Kini

November 6, 2026

Dari FGD hingga Semangkuk Mi Kuah, BSDK Tunjukkan Wajah Pendidikan Peradilan yang Humanis

October 28, 2026

Adu Domba: Bukan Sekedar Adu Kekuatan

October 23, 2026
Don't Miss

Protecting Forests, Empowering People

By Jihan NurlelaNovember 21, 20260

Climate Action Must Reach the People The world does not need more climate promises. It…

Krisis Iklim Menguji Keberanian Hakim

November 21, 2026

Menjaga Hutan, Menghidupi Rakyat: Strategi Pendanaan Iklim Lampung di COP31

November 21, 2026

Strict Liability dalam Penegakan Hukum Lingkungan: Perspektif Pembuktian dan Peran Hakim

November 21, 2026
Stay In Touch
  • YouTube
  • TikTok
  • WhatsApp
  • Twitter
  • Instagram
Top Trending
Demo

Recent Posts

  • Protecting Forests, Empowering People
  • Krisis Iklim Menguji Keberanian Hakim
  • Menjaga Hutan, Menghidupi Rakyat: Strategi Pendanaan Iklim Lampung di COP31
  • Strict Liability dalam Penegakan Hukum Lingkungan: Perspektif Pembuktian dan Peran Hakim
  • YM Prim Haryadi: Hutan Tak Bisa Bersaksi di Pengadilan, Hukum yang Harus Bicara untuknya

Recent Comments

  1. indarka pp on Fenomena “Stop The Wedding”: Kampanye Kesadaran Hukum dan Peringatan Dini dalam Perkawinan
  2. MayraUnadway on Adakah Lembaga Arbitrase di India?
  3. digitech university on Inovasi di Bawah Bayang-bayang Hukum: Belajar dari Sengketa Apple VS. Samsung
  4. Linda on Standar Layanan Unggul di Ujung Jari: PTA Palembang Perketat Penilaian PTSP PA Baturaja Kelas IA
  5. Aman on Kejahatan Siber: Hakim Harus Cermat Menguji Bukti
Hubungi Kami

Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Hukum dan Peradilan
Mahkamah Agung RI

Kantor: Jl. Cikopo Selatan Desa Sukamaju, Kec. Megamendung
Bogor, Jawa Barat 16770

Kirimkan reportase berita, opini, features dan artikel lainnya ke email suarabsdk.com : 
redpelsuarabsdk@gmail.com

Telepon: (0251) 8249520, 8249522, 8249531, 8249539

Kategori
Beranda Artikel Berita Features Sosok KRITERIA TULISAN
Filsafat Roman Satire Video BALACADAS
Connect With Us
  • Instagram
  • YouTube
  • WhatsApp
Aplikasi Internal
Logo 1 Logo 2 Logo 3 Logo 3 Logo 5
Logo 4 Logo 4 Logo 4 Logo 5 Logo 5 Logo 5
Kontributor
  • Avatar photo Ahmad Junaedi
  • Avatar photo Mohammad Khairul Muqorobin
  • Avatar photo Aman
  • Avatar photo Irvan Mawardi
  • Avatar photo Muamar Azmar Mahmud Farig
  • Avatar photo Cecep Mustafa
  • Avatar photo Yudhistira Ary Prabowo
  • Avatar photo Khoiruddin Hasibuan
  • Avatar photo Syailendra Anantya Prawira
  • Avatar photo Ari Gunawan
  • Avatar photo Ghesa Agnanto Hutomo
  • Avatar photo Johanes
  • Avatar photo Syamsul Arief
  • Avatar photo Muhammad Rizqi Hengki
  • Avatar photo Jatmiko Wirawan
  • Avatar photo Agus Digdo Nugroho
  • Avatar photo Dahlan Suherlan
  • Avatar photo Syihabuddin
  • Avatar photo Timbul Bonardo Siahaan
  • Avatar photo Muhammad Adiguna Bimasakti
  • Avatar photo Muhammad Zuchri Nasuha Lubis
  • Avatar photo Taufikurrahman
  • Avatar photo Anton Ahmad Sogiri
  • Avatar photo Cik Basir
  • Avatar photo Zulfahmi
  • Avatar photo Maria Fransiska Walintukan
  • Avatar photo M. Natsir Asnawi
  • Avatar photo Unggul Senoaji
  • Avatar photo Abdi Munawar Daeng Mangagang
  • Avatar photo Bagus Partha Wijaya
  • Avatar photo Muhammad Hanif Ramadhan
  • Avatar photo Adji Prakoso
  • Avatar photo Bintoro Wisnu Prasojo
  • Avatar photo Yoshito Siburian
  • Avatar photo Galang Adhe Sukma
  • Avatar photo Iqbal Lazuardi
  • Avatar photo Harun Maulana
  • Avatar photo Sriti Hesti Astiti
  • Avatar photo Ahmad Syahrus Sikti
  • Avatar photo Abdul Azis Ali Ramdlani
  • Avatar photo Eddy Daulatta Sembiring
  • Avatar photo Ferdian Permadi
  • Avatar photo Layla Windy Puspita Sari
  • Avatar photo Anisa Yustikaningtiyas
  • Avatar photo Binsar Parlindungan Tampubolon
  • Avatar photo Febby Fajrurrahman
  • Avatar photo Firzi Ramadhan
  • Avatar photo Ganjar Prima Anggara
  • Avatar photo I Gusti Lanang Ngurah Sidemen Putra
  • Avatar photo Dr. Syofyan Iskandar, S.H., M.H.
  • Avatar photo Eliyas Eko Setyo
  • Avatar photo Henri Setiawan
  • Avatar photo Itsnaatul Lathifah
  • Avatar photo Jarkasih
  • Avatar photo Marulam J Sembiring
  • Avatar photo Sudiyo
  • Avatar photo Tri Indroyono
  • Avatar photo Afifah Dwiandini
  • Avatar photo Ardiansyah Iksaniyah Putra
  • Avatar photo Buang Yusuf
  • Avatar photo Garin Purna Sanjaya
  • Avatar photo Letkol Chk Agustono, S.H., M.H.
  • Avatar photo Irene Cristna Silalahi
  • Avatar photo Marsudin Nainggolan
  • Avatar photo Maulana Aulia
  • Avatar photo Riki Perdana Raya Waruwu
  • Avatar photo Siti Nadhiroh
  • Avatar photo Yasin Prasetia
  • Avatar photo Muhamad Zaky Albana
  • Avatar photo Fauzan Prasetya
  • Avatar photo Irwan Rosady
  • Avatar photo Khoiriyah Roihan
  • Avatar photo Redaktur SuaraBSDK
  • Avatar photo Sugiarto
  • Avatar photo Teguh Setiyawan
  • Avatar photo Audrey Kartika Putri
  • Avatar photo Azalia Purbayanti Sabana
  • Avatar photo Cok Istri Bhagawanthi Pemayun
  • Avatar photo David Pasaribu
  • Avatar photo Fitriyel Hanif
  • Avatar photo Gerry Geovant Supranata Kaban
  • Avatar photo Gerry Michael Purba
  • Avatar photo K.G. Raegen
  • Avatar photo Rafi Muhammad Ave
  • Avatar photo Rangga Lukita Desnata
  • Avatar photo Rikatama Budiyantie
  • Avatar photo Silveria Supanti
  • Avatar photo Achmad Fikri Oslami
  • Avatar photo Agenda Citra Muhammad
  • Avatar photo Ahmad Fuad Noor Ghufron
  • Avatar photo Achmad Nurul Huda
  • Avatar photo Andro Riski Pradipta
  • Avatar photo Anggi Permana
  • Avatar photo Ang Rijal Amin
  • Avatar photo Arie Fitriansyah
  • Avatar photo Armansyah
  • Avatar photo Dedi Putra
  • Avatar photo Dewi Maharati
  • Avatar photo Edi Hudiata
  • Avatar photo Herjuna Praba Wiesesa
  • Avatar photo Hermanto
  • Avatar photo Indarka PP
  • Avatar photo Muhamad Fadillah
  • Avatar photo Muhammad Fadllullah
  • Avatar photo Nugraha Medica Prakasa
  • Avatar photo Ria Marsella
  • Avatar photo Rizal Arif Fitria
  • Avatar photo Sadana
  • Avatar photo Sahram
  • Avatar photo Saut Erwin Hartono A. Munthe
  • Avatar photo Yusuf Sodhiqin
  • Avatar photo Achmad Pratomo
  • Avatar photo Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo., SH., M.Hum
  • Avatar photo Ahmad Muzayyin Destuladoe
  • Avatar photo Ahmad Faiz Shobir Alfikri
  • Avatar photo Ahmad Farhan Subhi
  • Avatar photo Arie Guntoro
  • Avatar photo Bismo Jiwo Agung
  • Avatar photo Dharma Setiawan Negara
  • Avatar photo Epri Wahyudi
  • Avatar photo Fajar Widodo
  • Avatar photo Fariz Prasetyo Aji
  • Avatar photo Fauzan Arrasyid
  • Avatar photo Fauzia Rohmah
  • Avatar photo Febry Indra Gunawan Sitorus
  • Avatar photo Hartanto Ariesyandi
  • Avatar photo Idik Saeful Bahri
  • Avatar photo Mardi Candra
  • Avatar photo Muhammad Irfan Syahputra
  • Avatar photo Muhammad Amin Putra
  • Avatar photo Niko Wijaya
  • Avatar photo Putra Nova A.S
  • Avatar photo Raden Heru Wibowo Sukaten
  • Avatar photo Rahmad Ramadhan Hasibuan
  • Avatar photo Satria Perdana
  • Avatar photo Tetri Mutiara Afsaloka
  • Avatar photo Trisoko Sugeng Sulistyo
  • Avatar photo Umar Dani
  • Avatar photo Wahyu Budi Santoso
  • Avatar photo Wilmar Ibni Rusydan
  • Avatar photo Abdul Hadi
  • Avatar photo Abiandri Fikri Akbar
  • Avatar photo Abi Zaky Azizi
  • Avatar photo Adimas Leo Firmansah
  • Avatar photo Agus Suharsono
  • Avatar photo Ahmad Efendi
  • Avatar photo Andi Akram
  • Avatar photo Anggiyansyah Nurmanta
  • Avatar photo Arsyawal
  • Avatar photo Ashhab Triono
  • Avatar photo Aulia Rochmani Lazuardi
  • Avatar photo Bagus Sujatmiko
  • Avatar photo Bayu Akbar Wicaksono
  • Avatar photo Chandra Khoirunnas
  • Avatar photo Christopher Hutapea
  • Avatar photo Cuhandi
  • Avatar photo Daniel H. Napitupulu
  • Avatar photo Deka Rachman Budihanto
  • Avatar photo Dendi Sutiyoso
  • Avatar photo Dhea Sutaryana
  • Avatar photo Dismas Lukito Ornasto
  • Avatar photo Enrico Simanjuntak
  • Avatar photo Fadhilah Fauzan, S.H.
  • Avatar photo Fahri Gunawan Siagian
  • Avatar photo Fauziah Rahmah
  • Avatar photo Fery Rochmad Ramadhan
  • Avatar photo Ichsan Muhammad
  • Avatar photo Ida Masnita Sigalingging
  • Avatar photo Imaniar
  • Avatar photo Karell Mawla Ibnu Kamali
  • Avatar photo Khalilurrahman
  • Avatar photo Khoirul Anwar
  • Avatar photo Mentari Wahyudihati
  • Avatar photo Misbah
  • Avatar photo Muhamad Deni Saputra
  • Avatar photo Muhamad Ridwan
  • Avatar photo Muhamad Iqbal
  • Avatar photo Nia Chasanah
  • Avatar photo Novritsar Hasintongan Pakpahan
  • Avatar photo Nugraha Wisnu Wijaya
  • Avatar photo Pandu Pradana Wicaksono, S.H.
  • Avatar photo Piput Milandsari
  • Avatar photo Raden Anggara Kurniawan
  • Avatar photo Rahimulhuda Rizki Alwi
  • Avatar photo Ranggi Adiwangsa Yusron
  • Avatar photo Rifda Aprilia Rusfayanti
  • Avatar photo Muhammad Rijaldy Alwy
  • Avatar photo Rohim
  • Avatar photo Romi Hardhika
  • Avatar photo Samsul Zakaria
  • Avatar photo Siti Anis
  • Avatar photo Sri Nurmina Sari
  • Avatar photo Stefanus Dwi Putra Medisa
  • Avatar photo Sugiri Wiryandono
  • Avatar photo Pusdiklat Teknis Peradilan
  • Avatar photo Tri Cahya Indra Permana
  • Avatar photo Yudhi Reksa Perdana
  • Avatar photo Abdul Ghani
  • Avatar photo Ach. Jufri
  • Avatar photo Achmad Cholil
  • Avatar photo Adhlan Fadhilla Ahmad
  • Avatar photo Afif Muchshon
  • Avatar photo Agung Dwi Prabowo
  • Avatar photo Ahadad
  • Avatar photo Ahmad Hodri
  • Avatar photo Ahmad Rikfi Fuadi
  • Avatar photo Ahmad Rizza Habibi
  • Avatar photo Aidil Akbar
  • Avatar photo Alep Priyoambodo
  • Avatar photo Alfajar Nugraha
  • Avatar photo Ali Sobirin
  • Avatar photo Andi Amirah Humairah Ya'kub
  • Avatar photo Anang Riyan Ramadianto
  • Avatar photo Anderson Peruzzi Simanjuntak
  • Avatar photo Andhika Prayoga
  • Avatar photo Andi Muhammad Galib
  • Avatar photo Andi Aswandi Tashar
  • Avatar photo Andrie Gunawan
  • Avatar photo Anna Yulina
  • Avatar photo Annisa Nur Alam
  • Avatar photo Antok Wibowo
  • Avatar photo Arga Febrian
  • Avatar photo Ariansyah
  • Avatar photo Arief Sapto Nugroho
  • Avatar photo Mayor Chk Arif Dwi Prasetyo
  • Avatar photo Arimurti Kriswibowo
  • Avatar photo Aryaniek Andayani
  • Avatar photo Asep Ridwan Hotoya
  • Avatar photo Bella Puspitawati
  • Avatar photo Bellina Gamelia Sembiring Kembaren
  • Avatar photo Billy Saut Mangoloi
  • Avatar photo Bilma Diffika
  • Avatar photo Bony Daniel
  • Avatar photo Budi Hermanto
  • Avatar photo Budi Suhariyanto
  • Avatar photo Chandra
  • Avatar photo Daniel Saputra
  • Avatar photo Danny Agus Setiyanto
  • Dedi Wigandi
  • Avatar photo Devita Aulia
  • Avatar photo Djoni Witanto
  • Avatar photo Efa Rodiah Nur
  • Avatar photo Effendi Mukhtar
  • Avatar photo Egia Rasido Tarigan
  • Avatar photo Eka Sentausa
  • Avatar photo Ela Siti Nuryamah
  • Avatar photo Engli Thirta Satria
  • Avatar photo Enos Syahputra Sipahutar, S.H., M.H.
  • Avatar photo Dr. Fahmiron
  • Avatar photo Fahri Bachmid
  • Avatar photo Fahri Soleh
  • Avatar photo Fakhir Tashin Baaj
  • Avatar photo Farhan Al Faris
  • Avatar photo Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.
  • Avatar photo Dr. Fauziati, S.Ag., M.Ag
  • Avatar photo Febriansyah Rozarius
  • Avatar photo Friska Ariesta Aritedi
  • Avatar photo Gineng Pratidina
  • Avatar photo Dr. Hamdi, S.H., M.Hum.
  • Avatar photo Hanry Ichfan Adityo
  • Avatar photo Peltu Hartono
  • Avatar photo Hasanudin
  • Avatar photo Hastuti
  • Avatar photo Hendro Yatmoko
  • Humas Pengadilan Negeri Sidoarjo
  • Avatar photo Ibnu Abas Ali
  • Avatar photo I Made Sukadana
  • Indra Tua Hasangapon Harahap
  • Avatar photo Intan Widiastuti
  • Avatar photo Ira Soniawati
  • Avatar photo Irfan Dibar
  • Avatar photo Muhammad Irfansyah
  • Avatar photo Letkol Kum Irwan Tasri, S.H., M.H., M.Han.
  • Avatar photo Iwan Lamganda Manalu
  • Avatar photo Jarot Widiyatmono
  • Avatar photo Jerry Thomas
  • Avatar photo Jerymia Seky Tanaem
  • Avatar photo Jihan Nurlela
  • Avatar photo Jimmy Maruli Alfian
  • Avatar photo Jusran Ipandi
  • Avatar photo Kadek Dwi Krisna Ananda
  • Avatar photo Khaimi
  • Avatar photo Khoerul Umam
  • Avatar photo Linora Rohayu
  • Avatar photo Made Passek Reza Swandira
  • Avatar photo Marta Satria Putra
  • Avatar photo Marwan Ibrahim Piinga
  • Avatar photo Marwanto
  • Avatar photo Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah
  • Avatar photo Maulia Martwenty Ine
  • Avatar photo Mira Maulidar
  • Avatar photo Misbahul Anwar
  • Avatar photo Muhamad Ainun Najib
  • Avatar photo Muhamad Ilham Azizul Haq
  • Avatar photo Muhamad Saptari
  • Avatar photo Muhammad Muhyi Arrasyid, S.Psi.
  • Avatar photo Muhammad Bagus Tri Prasetyo
  • Avatar photo Muhammad Yusuf
  • Avatar photo Murdian
  • Avatar photo Nadia Yurisa Adila
Lihat semua kontributor →

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.