Browsing: KUHAP Baru

Sistem peradilan pidana modern menuntut adanya jaminan yang komprehensif terhadap prinsip peradilan yang jujur, adil, dan terbuka untuk umum (fair…

Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia menggelar Rapat Koordinasi Penyusunan Naskah Urgensi “Perubahan Kedua atas Peraturan…

Megamendung – Mahkamah Agung RI mulai membekali para hakim dengan pemahaman mengenai mediasi penal melalui Pelatihan Sertifikasi Mediator bagi Hakim…

Pendahuluan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP baru) yang berlaku sejak 2 Januari 2026…

WANGI-WANGI, KABUPATEN WAKATOBI — Pengadilan Negeri (PN) Wangi-Wangi secara resmi menolak permohonan mekanisme pengakuan bersalah (plea bargaining) yang diajukan oleh…

Prolog: Ketika Kerugian Bisnis Dibaca sebagai Kerugian Negara Ada satu pertanyaan yang menghantui setiap ruang rapat direksi badan usaha milik…

Sejak Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP 2025) resmi berlaku pada 2 Januari 2026,…

Jakarta – Penerapan berbagai ketentuan baru dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi…

Kamis 2 Juli 2026, Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia (BSDK MA…

Pembaruan hukum pidana nasional tidak hanya diwujudkan melalui lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional, tetapi juga harus diikuti dengan…