Subscribe to Updates
Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.
Author: Redpel SuaraBSDK
SuaraBSDK — Praktisi forensik digital Ruby Alamsyah mengusulkan agar Mahkamah Agung (MA) mengembangkan perangkat komunikasi khusus untuk menekan risiko penyadapan dalam komunikasi kedinasan hakim. Usulan yang menyasar perlindungan komunikasi bagi sekitar 8.000 hakim itu mengemuka dalam sesi kedelapan pelatihan AI bagi hakim yang diselenggarakan Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) MA melalui aplikasi Zoom, Kamis, 12 November 2026. Dalam sesi bertema Ragam Kejahatan Siber Di Ranah Sosial, Ekonomi, Perbankan, Dan Personal itu, Ruby menyarankan agar MA memegang kendali atas pengembangan perangkat komunikasi khusus atau secure phone. Ia juga mengusulkan audit keamanan secara independen dan berkala.…
SuaraBSDK — Kepala Badan Keahlian DPR RI, Prof. Bayu Dwi Anggono, menilai proses penyusunan Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim masih membuka ruang luas bagi pengayaan substansi. Dalam forum evaluasi naskah kebijakan yang disusun BSDK Mahkamah Agung, Selasa malam (27/10/2026), Prof. Bayu mendorong tim penyusun memperkuat argumentasi konstitusional, menelusuri alasan RUU tersebut lama tertunda, dan memastikan setiap pilihan pengaturan memiliki dasar yang jelas. Prof. Bayu terlebih dahulu mengingatkan posisi RUU dalam tahapan pembentukan undang-undang. Menurutnya, materi yang dibahas masih berada pada tahap penyusunan di Komisi III DPR dan belum menjadi RUU inisiatif DPR. Karena itu, konsep dan masukan dari forum review masih…
TAJUK REDAKSI 19 OKTOBER 2026 – Perubahan organisasi seringkali hanya dilihat dan tampak seperti urusan bagan, nomenklatur, dan pembagian jabatan. Padahal, di balik setiap kotak pada struktur organisasi, ada pilihan tentang persoalan apa yang dianggap penting, pengetahuan apa yang hendak dipelihara, dan tanggung jawab apa yang mesti ditunaikan. Karena itu, terbitnya Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2026 tentang Sekretariat Mahkamah Agung menjadi sorotan Redaksi pekan ini karena menarik untuk dibaca lebih jauh dan dikritisi secara mendalam karena materi Perpres tersebut tidak sekedar terkait dengan pergantian susunan kelembagaan. Peraturan ini membuka kesempatan untuk menata kembali cara Mahkamah Agung memberikan dukungan bagi…
Jakarta—Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung, Dr. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., mengingatkan para hakim agar cermat mengidentifikasi objek sengketa tindakan pemerintahan. Ketepatan sejak tingkat pertama diperlukan agar permohonan penerbitan keputusan tertulis tidak keliru dikonstruksikan sebagai gugatan tindakan faktual. “Dari awal hakim harus memahami, ini benar-benar tindakan faktual atau bukan. Jangan mencampuradukkan permohonan penerbitan keputusan tertulis dengan tindakan faktual,” tegas Lulik saat menyampaikan materi dalam kegiatan pelatihan di Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung. Menurutnya, persoalan tersebut semakin sering muncul setelah perubahan Pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Tidak…
MEGAMENDUNG — Judicial activism dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di Peradilan Tata Usaha Negara bukanlah ruang bebas bagi hakim untuk menerobos hukum tanpa batas. Keberanian melakukan penemuan hukum tetap harus berpijak pada yurisdiksi PTUN, argumentasi yang rasional, serta pembuktian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Penegasan itu disampaikan Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI, Hari Sugiharto, saat mengisi materi “Judicial Activism dalam Pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara di Bidang Lingkungan Hidup” pada Diklat Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Angkatan XXIII di BSDK Mahkamah Agung, Megamendung, Selasa (4/8/2026). Menurut Hari, judicial activism sesungguhnya bukan sesuatu yang asing bagi hakim PTUN. Karakter…
Di tengah menguatnya pragmatisme politik, mengerasnya polarisasi sosial, hingga maraknya penyalahgunaan kekuasaan, republik sesungguhnya sedang menghadapi ujian paling mendasar: apakah negara masih dijalankan demi kepentingan umum (common good), atau justru telah dikuasai oleh kepentingan-kepentingan privat. Persoalan inilah yang menjadi benang merah pemikiran Prof. Dr. Robertus Robet, M.A. saat menyampaikan materi “Republikanisme, Demokrasi, dan Negara Hukum” dalam Pendidikan Filsafat dan Keadilan bagi Hakim se-Indonesia yang diselenggarakan BSDK Mahkamah Agung, Rabu, 8 Juli 2026 Menurut Prof. Robert, republik bukan sekadar nama bentuk negara sebagaimana tertulis dalam Pembukaan UUD 1945. Republik merupakan sebuah komitmen moral yang dibangun atas kesepakatan bersama untuk menegakkan keadilan…
Jakarta – Pengadilan Pajak menyelenggarakan seminar pembinaan hakim bertema “Perbuatan Melawan Hukum dan Tindakan Faktual Pemerintah serta Kebijakan dan Penyelesaian Sengketa PNBP” di Aula Gedung E Lantai 3 Sekretariat Pengadilan Pajak, Jakarta, Jumat, 19 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi forum penguatan kapasitas teknis bagi hakim, panitera, pejabat, dan pegawai Pengadilan Pajak dalam memahami perkembangan hukum administrasi pemerintahan, khususnya terkait sengketa tindakan faktual, perbuatan melawan hukum oleh badan atau pejabat pemerintahan, serta rezim penyelesaian sengketa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Seminar yang dilaksanakan secara hybrid tersebut diawali dengan sambutan Ketua Pengadilan Pajak Triyono Martanto dan dilanjutkan keynote speech oleh Direktur Jenderal…
Pengadilan Negeri Gunungsitoli berhasil menyelesaikan Perkara Permohonan Eksekusi Nomor 2/Pdt.Eks/2025/ jo 14/Pdt.G.S/2024/PN Gst pada Selasa 7 April 2026 secara sukarela. Permohonan Eksekusi tersebut merupakan tindak lanjut atas Putusan Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Gst yang telah berkekuatan hukum tetap. Kegiatan Eksekusi Sukarela tersebut dilaksanakan di ruang Media Center PN Gunungsitoli pada Selasa 7 April 2026 yang dihadiri oleh Para Pihak baik Pemohon Eksekusi beserta Kuasa Hukumnya maupun Termohon Eksekusi serta dilaksanakan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Zulfadly, S.H., M.H., Panitera Leotua Hatoguan Tampubolon, S.H., M.H., dan Panitera Muda Perdata Anuar Gea, S.H.,M.H. Pelaksanaan eksekusi ini berlangsung lancar dan kondusif.…
Jakarta, 13 Februari 2026. Sebuah momen penting terukir di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ketua Mahkamah Agung, Sunarto, melantik Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum. sebagai Panitera Mahkamah Agung RI dalam prosesi khidmat di Ruang Kusumaatmadja, Lantai 14 Gedung Mahkamah Agung, Jakarta. Pelantikan dan pengucapan sumpah jabatan itu dihadiri oleh Wakil Ketua MA Bidang Yudisial H. Suharto, Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial Dr. H. Dwiarso Budi Santiarto, para Ketua Kamar, para Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc, Sekretaris Mahkamah Agung, pejabat Eselon I, serta tamu undangan lainnya. Namun peristiwa ini lebih dari sekadar agenda seremonial. Dr. Sudharmawatiningsih tercatat sebagai perempuan…
Jakarta — Pidato Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Laporan Tahunan Tahun 2025 tidak berhenti sebagai pernyataan di Balairung. Pesannya menemukan gaung di daerah—diterjemahkan, ditafsirkan, dan diuji dalam realitas kerja pengadilan tingkat pertama. Dari berbagai penjuru, pimpinan pengadilan membaca satu arah yang sama: penguatan kinerja harus berjalan seiring dengan integritas, kapasitas, dan keberlanjutan sistem peradilan. Dari Lumajang, Ketua Pengadilan Negeri Lumajang, Pranata Subhan, menyoroti capaian penyelesaian perkara yang konsisten tinggi selama enam tahun terakhir. Menurutnya, produktivitas yang menembus kisaran 96–99 persen di tengah lonjakan perkara merupakan prestasi yang patut diapresiasi—namun perlu ditopang kebijakan struktural. Ia mengingatkan pentingnya pemenuhan jumlah Hakim…
