Close Menu
Suara BSDKSuara BSDK
  • Beranda
  • Artikel
  • Berita
  • Features
  • Sosok
  • Filsafat
  • Roman
  • Satire
  • Video
  • Liputan Khusus

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

What's Hot

Protecting Forests, Empowering People

November 21, 2026

Krisis Iklim Menguji Keberanian Hakim

November 21, 2026

Menjaga Hutan, Menghidupi Rakyat: Strategi Pendanaan Iklim Lampung di COP31

November 21, 2026
Instagram YouTube
Suara BSDKSuara BSDK
  • Beranda
  • Artikel
  • Berita
  • Features
  • Sosok
  • Filsafat
  • Roman
  • Satire
  • Video
  • Liputan Khusus
Suara BSDKSuara BSDK
  • Beranda
  • Artikel
  • Berita
  • Features
  • Sosok
  • Filsafat
  • Roman
  • Satire
  • Video
  • Liputan Khusus
Home » Berwenangkah MK Menguji Keabsahan Pencalonan Pilpres?
Artikel

Berwenangkah MK Menguji Keabsahan Pencalonan Pilpres?

Irvan MawardiBy Irvan MawardiSeptember 30, 2026 · 08:12 WIB7 Mins ReadNo Comments
Share
Facebook Twitter Threads Telegram WhatsApp

Mahkamah Konstitusi kembali dihadapkan pada perkara yang tampak sederhana, tetapi menyimpan persoalan ketatanegaraan yang rumit. Dalam Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, Denny Indrayana dan sejumlah pemohon mempersoalkan terpenuhi atau tidaknya syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka ketika ditetapkan sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024. Pemilu telah selesai, perselisihan hasil telah diputus, dan pasangan terpilih telah dilantik. Pertanyaannya bukan hanya apakah syarat itu terpenuhi, melainkan lebih dahulu: berwenangkah MK mengujinya?

Jika hanya membaca pembagian kewenangan dalam undang-undang, jawabannya cenderung tidak. Keabsahan prosedur dan keputusan administrasi pencalonan merupakan wilayah sengketa proses Pemilu. Pasal 470 dan Pasal 471 Undang-Undang Pemilu menempatkan sengketa tata usaha negara Pemilu pada Pengadilan Tata Usaha Negara setelah mekanisme di Bawaslu ditempuh. Dalam Pilkada, Pasal 153 dan Pasal 154 Undang-Undang Pilkada mengarahkan sengketa tata usaha negara pemilihan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Pembagian ini harus dijaga. MK bukan pengadilan administrasi pemilu.

Namun, hukum pemilu tidak hanya hidup dalam teks kewenangan akan tetapi arahnya juga dibentuk oleh putusan. Registrasi dan pemeriksaan permohonan ini belum berarti MK telah menyatakan dirinya berwenang. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2026 menegaskan bahwa penetapan tahapan dan jadwal bukan pendirian Mahkamah mengenai kewenangan, kedudukan hukum, tenggang waktu, objek, ataupun pokok permohonan. Semuanya baru ditentukan dalam putusan atau ketetapan. Karena itu, menjelang putusan tahap pertama pada 28 atau 29 September 2026, pertanyaan tentang kewenangan MK menguji permohonan tersebut tetap terbuka.

Menyoal Administrasi, Menggugat Keabsahan Hasil

Topo Santoso dan Ida Budhiati menggambarkan hukum pemilu Indonesia sebagai bangunan yang membagi penanganan pelanggaran dan sengketa kepada sejumlah lembaga menurut jenis masalahnya (Santoso dan Budhiati, 2019). Pembagian itu dimaksudkan agar setiap sengketa memperoleh forum dan hukum acara yang tepat. Masalah muncul ketika cacat pencalonan menjalar dan menentukan keabsahan hasil pemilihan. Jesús Orozco-Henríquez mengingatkan bahwa sistem keadilan pemilu harus dirancang secara sederhana, jelas, dan konsisten, sekaligus menjamin akses pada pemulihan yang efektif dan tepat waktu (Orozco-Henríquez dkk., 2010). Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa banyaknya forum dapat menghadirkan tumpang tindih kewenangan, bahkan kekosongan perlindungan hukum.

Dalam keadaan demikian, MK berkali-kali tidak membatasi diri pada angka perolehan suara. Mahkamah memeriksa apakah peserta yang memperoleh suara sejak awal merupakan calon yang sah. Pemeriksaan itu bersifat insidental: syarat calon dinilai karena menentukan sah atau tidaknya hasil pemilihan. Praktik ini memperlihatkan pertautan, bahkan pergeseran, antara kompetensi peradilan administrasi dan peradilan hasil pemilu (Harun, 2016).

Persoalan serupa pernah muncul dalam PHPU Presiden 2019. Dalam Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019, pasangan Prabowo Subianto–Sandiaga Salahuddin Uno mempersoalkan kedudukan Ma’ruf Amin sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah pada Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri. Pemohon menilai Ma’ruf tidak memenuhi persyaratan pencalonan karena tidak mengundurkan diri dari jabatan yang mereka kualifikasikan sebagai jabatan pada BUMN. MK kemudian menilai substansi dalil tersebut: kedua bank itu bukan BUMN, melainkan anak perusahaan BUMN, sedangkan Dewan Pengawas Syariah bukan direksi, komisaris, karyawan, ataupun pejabat bank. Karena itu, Ma’ruf Amin dinyatakan tidak melanggar Pasal 227 huruf p UU Pemilu.

Baca Juga  Evolusi Hukum Keluarga Indonesia: Refleksi Atas Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tersebut memperlihatkan pendirian yang terbelah. Mahkamah menyatakan bahwa keberatan terhadap penetapan pasangan calon semestinya diajukan kepada Bawaslu dan, apabila masih dipersoalkan, diteruskan ke PTUN. Namun, Mahkamah tidak berhenti pada persoalan prosedural tersebut. Mahkamah justru memeriksa struktur kepemilikan Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri, mengualifikasikan keduanya sebagai anak perusahaan BUMN, menilai kedudukan Dewan Pengawas Syariah, serta akhirnya menyimpulkan bahwa Ma’ruf Amin tidak melanggar persyaratan pencalonan. Apabila Mahkamah konsisten menempatkan perkara itu sebagai kompetensi peradilan administrasi, penilaian substantif tersebut sesungguhnya tidak diperlukan.

Jika Putusan Pilpres 2019 memperlihatkan ambivalensi, praktik PHPU Pilkada menunjukkan langkah lebih jauh. MK tidak hanya memeriksa, tetapi juga menjadikan cacat persyaratan calon sebagai dasar diskualifikasi dan pemungutan suara ulang.

Preseden terdekat adalah Putusan MK Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 mengenai Pilkada Pesawaran, Lampung. Ketika mengujinya, MK tidak berhenti pada penilaian apakah KPU bekerja profesional. Mahkamah menguji secara materiil Surat Keterangan Pengganti Ijazah Paket atau Kesetaraan milik Aries Sandi Darma Putra. Setelah menemukan penerbitannya cacat hukum secara materiil dan dokumen itu tidak dapat dipakai sebagai pengganti ijazah SLTA atau sederajat, MK menyatakan Aries tidak memenuhi syarat pencalonan, mendiskualifikasinya, membatalkan penetapan hasil, dan memerintahkan pemungutan suara ulang.

Konstruksi sengketa pilkada Pesawaran relevan dalam permohonan saat ini. Apabila perkara Gibran memasuki pokok permohonan, pertanyaannya bukan terutama apakah KPU sungguh-sungguh melakukan verifikasi, melainkan apakah pendidikan dan surat penyetaraan secara materiil membuktikan terpenuhinya Pasal 169 huruf r UU Pemilu. Penilaian atas verifikasi KPU hanyalah jalan untuk memastikan kelayakan calon.

Jejak perkara di PTUN juga menunjukkan pentingnya batas forum. Dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor 133/G/TF/2024/PTUN.JKT, gugatan PDI Perjuangan yang antara lain mempersoalkan tindakan KPU terkait pencalonan Gibran dinyatakan tidak dapat diterima setelah eksepsi kompetensi absolut dikabulkan. Putusan itu tidak membuktikan bahwa semua masalah pencalonan otomatis menjadi kewenangan MK. Putusan PTUN itu menunjukkan betapa pencari keadilan dapat terjepit oleh klasifikasi sengketa, tenggang waktu, objek, dan forum yang berbeda-beda.

Preseden Pilkada Sabu Raijua

Keberatan berikutnya adalah waktu. Perkara ini diajukan jauh setelah tenggang PHPU Pilpres 2024 dan setelah pelantikan. Akan tetapi, Putusan MK Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 mengenai Pilkada Sabu Raijua memperlihatkan bahwa tenggang waktu pernah diterobos dalam keadaan yang sangat khusus. Kepastian bahwa Orient Patriot Riwu Kore berkewarganegaraan Amerika Serikat baru diperoleh setelah penetapan hasil dan penetapan pasangan calon terpilih. Permohonan diajukan lebih dari dua bulan setelah batas normal tiga hari kerja. MK tetap memeriksa, mendiskualifikasi Orient, membatalkan penetapan pasangan calon terpilih, dan memerintahkan pemungutan suara ulang tanpa pasangan tersebut. Mahkamah memandang fakta kewarganegaraan itu tidak mungkin dipersoalkan dalam tenggang biasa dan tahapan pemilihan belum benar-benar selesai karena calon terpilih belum dilantik.

Pengujian sengketa Pilkada Sabu Raijua tidak menghapus tenggang waktu, melainkan menjadi pengecualian bagi fakta baru tentang ketidaklayakan yang mendasar. Kewarganegaraan dan pendidikan sama-sama syarat imperatif sejak pencalonan. Jika tidak pernah terpenuhi, cacatnya bersifat sejak semula dan perolehan suara tidak menyembuhkannya. Ibnu Sina Chandranegara juga menyatakan bahwa berlalunya tenggat prosedural tidak dengan sendirinya mengubah syarat jabatan yang tidak terpenuhi menjadi sah (Chandranegara, 2026). Akan tetapi, perbedaannya tidak boleh dikecilkan. Orient belum dilantik, pemohonnya pasangan calon peserta Pilkada, dan belum pernah ada PHPU dalam tenggang normal. Gibran telah dilantik dan menjalankan jabatan; PHPU Pilpres 2024 telah diputus; sedangkan kedudukan hukum para pemohon sekarang jauh lebih problematis. Karena itu, Sabu Raijua dapat membuka argumentasi tentang pemeriksaan yang terlambat, tetapi tidak otomatis menyediakan bentuk amar untuk perkara ini.

Baca Juga  Menimbang Ulang Pengunduran Diri Wapres, Lanjutkan HMP!
Tidak Dapat Melompati Konstitusi

Di sinilah permohonan ini mencapai persoalan paling pelik. Dalam sengketa Pilkada Pesawaran dan Sabu Raijua, MK masih mempunyai ruang memerintahkan pemungutan suara ulang. Dalam perkara Pilpres sekarang, perintah serupa nyaris tidak mungkin diterapkan setelah Presiden dan Wakil Presiden dilantik dan pemerintahan berjalan. Menurut saya, seandainya MK akhirnya menemukan fakta bahwa Gibran sejak awal tidak memenuhi syarat pendidikan, MK tidak dapat serta-merta memberhentikan Wakil Presiden atau memerintahkan MPR memilih penggantinya. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 hanya mengatur cara mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden. Norma itu baru bekerja setelah kekosongan lahir secara sah; ia bukan mekanisme untuk menciptakan kekosongan.

Konstitusi telah menyediakan jalur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B. DPR terlebih dahulu menyatakan pendapat bahwa Presiden atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran yang ditentukan konstitusi atau tidak lagi memenuhi syarat. Pendapat itu diperiksa dan diputus oleh MK, lalu MPR memutus usul pemberhentiannya. Memang terdapat persoalan penafsiran karena Pasal 7A menggunakan frasa “tidak lagi memenuhi syarat”, sedangkan perkara ini mendalilkan syarat itu tidak pernah terpenuhi sejak awal. Namun secara konstitusional, ketidaklayakan sejak semula tidak mungkin dianggap lebih ringan daripada hilangnya kelayakan setelah menjabat.

Karena itu, jalan yang moderat bukan memberikan kewenangan pemberhentian langsung kepada MK dalam perkara PHPU ini. Apabila ketidakmemenuhan syarat terbukti, MK dapat menegaskan fakta dan akibat konstitusionalnya, tetapi pelaksanaan pemberhentian tetap harus mengikuti Pasal 7A dan Pasal 7B. MK juga tidak selayaknya memerintahkan DPR memulai proses tersebut karena inisiatif itu oleh konstitusi diberikan kepada DPR.

Jadi, berwenangkah MK menguji keabsahan pencalonan Pilpres? Secara normatif, sengketa proses pencalonan berada pada jalur Bawaslu–PTUN. Namun, secara faktual, MK pernah memasuki substansinya dalam PHPU Pilkada maupun Pilpres. Pilkada Pesawaran menyediakan preseden materiil, Pilkada Sabu Raijua menyediakan preseden temporal. Putusan atas permohonan Denny Indrayana dkk. akan menentukan apakah MK menegakkan diferensiasi kewenangan atau menjadikan persyaratan calon yang fundamental sebagai bagian dari pengujian keabsahan hasil pemilihan. MK harus menahan diri sekaligus tidak menghindar: berani menentukan hukum mengenai terpenuhi atau tidaknya syarat calon, tetapi tetap tunduk pada arsitektur pemberhentian yang ditetapkan konstitusi.

Irvan Mawardi
Kontributor
Irvan Mawardi
Hakim Yustisial Badan Strajak Diklat Kumdil - Penulis Buku, Pemilu dalam Cengkraman Oligarki (2011)

Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI

gibran rakabuming Mahkamah Konstitusi pemilihan presiden Pencalonan
Share. Facebook Twitter Threads Telegram WhatsApp Copy Link

Related Posts

Menakar Niat Jahat (Mens Rea) Dalam Business Judgment Rule Untuk Membedakan Risiko Bisnis Dan Tindak Pidana Korupsi

November 21, 2026

Peran Pengadilan dan Dinamika Hukum dalam Menghadapi Krisis Perubahan Iklim

November 21, 2026

Gerbang Keabsahan dan Standar Penilaian Alat Bukti dalam Perkara Lingkungan Hidup

November 21, 2026
Leave A Reply Cancel Reply


Demo
Top Posts

Menggali Keadilan Adat di Negeri Sembur Paus

November 9, 2026

Notoir Feiten dan Relevansinya Dalam Personalisasi Pengetahuan Era Kini

November 6, 2026

Dari FGD hingga Semangkuk Mi Kuah, BSDK Tunjukkan Wajah Pendidikan Peradilan yang Humanis

October 28, 2026

Adu Domba: Bukan Sekedar Adu Kekuatan

October 23, 2026
Don't Miss

Protecting Forests, Empowering People

By Jihan NurlelaNovember 21, 20260

Climate Action Must Reach the People The world does not need more climate promises. It…

Krisis Iklim Menguji Keberanian Hakim

November 21, 2026

Menjaga Hutan, Menghidupi Rakyat: Strategi Pendanaan Iklim Lampung di COP31

November 21, 2026

Strict Liability dalam Penegakan Hukum Lingkungan: Perspektif Pembuktian dan Peran Hakim

November 21, 2026
Stay In Touch
  • YouTube
  • TikTok
  • WhatsApp
  • Twitter
  • Instagram
Top Trending
Demo

Recent Posts

  • Protecting Forests, Empowering People
  • Krisis Iklim Menguji Keberanian Hakim
  • Menjaga Hutan, Menghidupi Rakyat: Strategi Pendanaan Iklim Lampung di COP31
  • Strict Liability dalam Penegakan Hukum Lingkungan: Perspektif Pembuktian dan Peran Hakim
  • YM Prim Haryadi: Hutan Tak Bisa Bersaksi di Pengadilan, Hukum yang Harus Bicara untuknya

Recent Comments

  1. indarka pp on Fenomena “Stop The Wedding”: Kampanye Kesadaran Hukum dan Peringatan Dini dalam Perkawinan
  2. MayraUnadway on Adakah Lembaga Arbitrase di India?
  3. digitech university on Inovasi di Bawah Bayang-bayang Hukum: Belajar dari Sengketa Apple VS. Samsung
  4. Linda on Standar Layanan Unggul di Ujung Jari: PTA Palembang Perketat Penilaian PTSP PA Baturaja Kelas IA
  5. Aman on Kejahatan Siber: Hakim Harus Cermat Menguji Bukti
Hubungi Kami

Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Hukum dan Peradilan
Mahkamah Agung RI

Kantor: Jl. Cikopo Selatan Desa Sukamaju, Kec. Megamendung
Bogor, Jawa Barat 16770

Kirimkan reportase berita, opini, features dan artikel lainnya ke email suarabsdk.com : 
redpelsuarabsdk@gmail.com

Telepon: (0251) 8249520, 8249522, 8249531, 8249539

Kategori
Beranda Artikel Berita Features Sosok KRITERIA TULISAN
Filsafat Roman Satire Video BALACADAS
Connect With Us
  • Instagram
  • YouTube
  • WhatsApp
Aplikasi Internal
Logo 1 Logo 2 Logo 3 Logo 3 Logo 5
Logo 4 Logo 4 Logo 4 Logo 5 Logo 5 Logo 5
Kontributor
  • Avatar photo Ahmad Junaedi
  • Avatar photo Mohammad Khairul Muqorobin
  • Avatar photo Aman
  • Avatar photo Irvan Mawardi
  • Avatar photo Muamar Azmar Mahmud Farig
  • Avatar photo Cecep Mustafa
  • Avatar photo Yudhistira Ary Prabowo
  • Avatar photo Khoiruddin Hasibuan
  • Avatar photo Syailendra Anantya Prawira
  • Avatar photo Ari Gunawan
  • Avatar photo Ghesa Agnanto Hutomo
  • Avatar photo Johanes
  • Avatar photo Syamsul Arief
  • Avatar photo Muhammad Rizqi Hengki
  • Avatar photo Jatmiko Wirawan
  • Avatar photo Agus Digdo Nugroho
  • Avatar photo Dahlan Suherlan
  • Avatar photo Syihabuddin
  • Avatar photo Timbul Bonardo Siahaan
  • Avatar photo Muhammad Adiguna Bimasakti
  • Avatar photo Muhammad Zuchri Nasuha Lubis
  • Avatar photo Taufikurrahman
  • Avatar photo Anton Ahmad Sogiri
  • Avatar photo Cik Basir
  • Avatar photo Zulfahmi
  • Avatar photo Maria Fransiska Walintukan
  • Avatar photo M. Natsir Asnawi
  • Avatar photo Unggul Senoaji
  • Avatar photo Abdi Munawar Daeng Mangagang
  • Avatar photo Bagus Partha Wijaya
  • Avatar photo Muhammad Hanif Ramadhan
  • Avatar photo Adji Prakoso
  • Avatar photo Bintoro Wisnu Prasojo
  • Avatar photo Yoshito Siburian
  • Avatar photo Galang Adhe Sukma
  • Avatar photo Iqbal Lazuardi
  • Avatar photo Harun Maulana
  • Avatar photo Sriti Hesti Astiti
  • Avatar photo Ahmad Syahrus Sikti
  • Avatar photo Abdul Azis Ali Ramdlani
  • Avatar photo Eddy Daulatta Sembiring
  • Avatar photo Ferdian Permadi
  • Avatar photo Layla Windy Puspita Sari
  • Avatar photo Anisa Yustikaningtiyas
  • Avatar photo Binsar Parlindungan Tampubolon
  • Avatar photo Febby Fajrurrahman
  • Avatar photo Firzi Ramadhan
  • Avatar photo Ganjar Prima Anggara
  • Avatar photo I Gusti Lanang Ngurah Sidemen Putra
  • Avatar photo Dr. Syofyan Iskandar, S.H., M.H.
  • Avatar photo Eliyas Eko Setyo
  • Avatar photo Henri Setiawan
  • Avatar photo Itsnaatul Lathifah
  • Avatar photo Jarkasih
  • Avatar photo Marulam J Sembiring
  • Avatar photo Sudiyo
  • Avatar photo Tri Indroyono
  • Avatar photo Afifah Dwiandini
  • Avatar photo Ardiansyah Iksaniyah Putra
  • Avatar photo Buang Yusuf
  • Avatar photo Garin Purna Sanjaya
  • Avatar photo Letkol Chk Agustono, S.H., M.H.
  • Avatar photo Irene Cristna Silalahi
  • Avatar photo Marsudin Nainggolan
  • Avatar photo Maulana Aulia
  • Avatar photo Riki Perdana Raya Waruwu
  • Avatar photo Siti Nadhiroh
  • Avatar photo Yasin Prasetia
  • Avatar photo Muhamad Zaky Albana
  • Avatar photo Fauzan Prasetya
  • Avatar photo Irwan Rosady
  • Avatar photo Khoiriyah Roihan
  • Avatar photo Redaktur SuaraBSDK
  • Avatar photo Sugiarto
  • Avatar photo Teguh Setiyawan
  • Avatar photo Audrey Kartika Putri
  • Avatar photo Azalia Purbayanti Sabana
  • Avatar photo Cok Istri Bhagawanthi Pemayun
  • Avatar photo David Pasaribu
  • Avatar photo Fitriyel Hanif
  • Avatar photo Gerry Geovant Supranata Kaban
  • Avatar photo Gerry Michael Purba
  • Avatar photo K.G. Raegen
  • Avatar photo Rafi Muhammad Ave
  • Avatar photo Rangga Lukita Desnata
  • Avatar photo Rikatama Budiyantie
  • Avatar photo Silveria Supanti
  • Avatar photo Achmad Fikri Oslami
  • Avatar photo Agenda Citra Muhammad
  • Avatar photo Ahmad Fuad Noor Ghufron
  • Avatar photo Achmad Nurul Huda
  • Avatar photo Andro Riski Pradipta
  • Avatar photo Anggi Permana
  • Avatar photo Ang Rijal Amin
  • Avatar photo Arie Fitriansyah
  • Avatar photo Armansyah
  • Avatar photo Dedi Putra
  • Avatar photo Dewi Maharati
  • Avatar photo Edi Hudiata
  • Avatar photo Herjuna Praba Wiesesa
  • Avatar photo Hermanto
  • Avatar photo Indarka PP
  • Avatar photo Muhamad Fadillah
  • Avatar photo Muhammad Fadllullah
  • Avatar photo Nugraha Medica Prakasa
  • Avatar photo Ria Marsella
  • Avatar photo Rizal Arif Fitria
  • Avatar photo Sadana
  • Avatar photo Sahram
  • Avatar photo Saut Erwin Hartono A. Munthe
  • Avatar photo Yusuf Sodhiqin
  • Avatar photo Achmad Pratomo
  • Avatar photo Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo., SH., M.Hum
  • Avatar photo Ahmad Muzayyin Destuladoe
  • Avatar photo Ahmad Faiz Shobir Alfikri
  • Avatar photo Ahmad Farhan Subhi
  • Avatar photo Arie Guntoro
  • Avatar photo Bismo Jiwo Agung
  • Avatar photo Dharma Setiawan Negara
  • Avatar photo Epri Wahyudi
  • Avatar photo Fajar Widodo
  • Avatar photo Fariz Prasetyo Aji
  • Avatar photo Fauzan Arrasyid
  • Avatar photo Fauzia Rohmah
  • Avatar photo Febry Indra Gunawan Sitorus
  • Avatar photo Hartanto Ariesyandi
  • Avatar photo Idik Saeful Bahri
  • Avatar photo Mardi Candra
  • Avatar photo Muhammad Irfan Syahputra
  • Avatar photo Muhammad Amin Putra
  • Avatar photo Niko Wijaya
  • Avatar photo Putra Nova A.S
  • Avatar photo Raden Heru Wibowo Sukaten
  • Avatar photo Rahmad Ramadhan Hasibuan
  • Avatar photo Satria Perdana
  • Avatar photo Tetri Mutiara Afsaloka
  • Avatar photo Trisoko Sugeng Sulistyo
  • Avatar photo Umar Dani
  • Avatar photo Wahyu Budi Santoso
  • Avatar photo Wilmar Ibni Rusydan
  • Avatar photo Abdul Hadi
  • Avatar photo Abiandri Fikri Akbar
  • Avatar photo Abi Zaky Azizi
  • Avatar photo Adimas Leo Firmansah
  • Avatar photo Agus Suharsono
  • Avatar photo Ahmad Efendi
  • Avatar photo Andi Akram
  • Avatar photo Anggiyansyah Nurmanta
  • Avatar photo Arsyawal
  • Avatar photo Ashhab Triono
  • Avatar photo Aulia Rochmani Lazuardi
  • Avatar photo Bagus Sujatmiko
  • Avatar photo Bayu Akbar Wicaksono
  • Avatar photo Chandra Khoirunnas
  • Avatar photo Christopher Hutapea
  • Avatar photo Cuhandi
  • Avatar photo Daniel H. Napitupulu
  • Avatar photo Deka Rachman Budihanto
  • Avatar photo Dendi Sutiyoso
  • Avatar photo Dhea Sutaryana
  • Avatar photo Dismas Lukito Ornasto
  • Avatar photo Enrico Simanjuntak
  • Avatar photo Fadhilah Fauzan, S.H.
  • Avatar photo Fahri Gunawan Siagian
  • Avatar photo Fauziah Rahmah
  • Avatar photo Fery Rochmad Ramadhan
  • Avatar photo Ichsan Muhammad
  • Avatar photo Ida Masnita Sigalingging
  • Avatar photo Imaniar
  • Avatar photo Karell Mawla Ibnu Kamali
  • Avatar photo Khalilurrahman
  • Avatar photo Khoirul Anwar
  • Avatar photo Mentari Wahyudihati
  • Avatar photo Misbah
  • Avatar photo Muhamad Deni Saputra
  • Avatar photo Muhamad Ridwan
  • Avatar photo Muhamad Iqbal
  • Avatar photo Nia Chasanah
  • Avatar photo Novritsar Hasintongan Pakpahan
  • Avatar photo Nugraha Wisnu Wijaya
  • Avatar photo Pandu Pradana Wicaksono, S.H.
  • Avatar photo Piput Milandsari
  • Avatar photo Raden Anggara Kurniawan
  • Avatar photo Rahimulhuda Rizki Alwi
  • Avatar photo Ranggi Adiwangsa Yusron
  • Avatar photo Rifda Aprilia Rusfayanti
  • Avatar photo Muhammad Rijaldy Alwy
  • Avatar photo Rohim
  • Avatar photo Romi Hardhika
  • Avatar photo Samsul Zakaria
  • Avatar photo Siti Anis
  • Avatar photo Sri Nurmina Sari
  • Avatar photo Stefanus Dwi Putra Medisa
  • Avatar photo Sugiri Wiryandono
  • Avatar photo Pusdiklat Teknis Peradilan
  • Avatar photo Tri Cahya Indra Permana
  • Avatar photo Yudhi Reksa Perdana
  • Avatar photo Abdul Ghani
  • Avatar photo Ach. Jufri
  • Avatar photo Achmad Cholil
  • Avatar photo Adhlan Fadhilla Ahmad
  • Avatar photo Afif Muchshon
  • Avatar photo Agung Dwi Prabowo
  • Avatar photo Ahadad
  • Avatar photo Ahmad Hodri
  • Avatar photo Ahmad Rikfi Fuadi
  • Avatar photo Ahmad Rizza Habibi
  • Avatar photo Aidil Akbar
  • Avatar photo Alep Priyoambodo
  • Avatar photo Alfajar Nugraha
  • Avatar photo Ali Sobirin
  • Avatar photo Andi Amirah Humairah Ya'kub
  • Avatar photo Anang Riyan Ramadianto
  • Avatar photo Anderson Peruzzi Simanjuntak
  • Avatar photo Andhika Prayoga
  • Avatar photo Andi Muhammad Galib
  • Avatar photo Andi Aswandi Tashar
  • Avatar photo Andrie Gunawan
  • Avatar photo Anna Yulina
  • Avatar photo Annisa Nur Alam
  • Avatar photo Antok Wibowo
  • Avatar photo Arga Febrian
  • Avatar photo Ariansyah
  • Avatar photo Arief Sapto Nugroho
  • Avatar photo Mayor Chk Arif Dwi Prasetyo
  • Avatar photo Arimurti Kriswibowo
  • Avatar photo Aryaniek Andayani
  • Avatar photo Asep Ridwan Hotoya
  • Avatar photo Bella Puspitawati
  • Avatar photo Bellina Gamelia Sembiring Kembaren
  • Avatar photo Billy Saut Mangoloi
  • Avatar photo Bilma Diffika
  • Avatar photo Bony Daniel
  • Avatar photo Budi Hermanto
  • Avatar photo Budi Suhariyanto
  • Avatar photo Chandra
  • Avatar photo Daniel Saputra
  • Avatar photo Danny Agus Setiyanto
  • Dedi Wigandi
  • Avatar photo Devita Aulia
  • Avatar photo Djoni Witanto
  • Avatar photo Efa Rodiah Nur
  • Avatar photo Effendi Mukhtar
  • Avatar photo Egia Rasido Tarigan
  • Avatar photo Eka Sentausa
  • Avatar photo Ela Siti Nuryamah
  • Avatar photo Engli Thirta Satria
  • Avatar photo Enos Syahputra Sipahutar, S.H., M.H.
  • Avatar photo Dr. Fahmiron
  • Avatar photo Fahri Bachmid
  • Avatar photo Fahri Soleh
  • Avatar photo Fakhir Tashin Baaj
  • Avatar photo Farhan Al Faris
  • Avatar photo Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.
  • Avatar photo Dr. Fauziati, S.Ag., M.Ag
  • Avatar photo Febriansyah Rozarius
  • Avatar photo Friska Ariesta Aritedi
  • Avatar photo Gineng Pratidina
  • Avatar photo Dr. Hamdi, S.H., M.Hum.
  • Avatar photo Hanry Ichfan Adityo
  • Avatar photo Peltu Hartono
  • Avatar photo Hasanudin
  • Avatar photo Hastuti
  • Avatar photo Hendro Yatmoko
  • Humas Pengadilan Negeri Sidoarjo
  • Avatar photo Ibnu Abas Ali
  • Avatar photo I Made Sukadana
  • Indra Tua Hasangapon Harahap
  • Avatar photo Intan Widiastuti
  • Avatar photo Ira Soniawati
  • Avatar photo Irfan Dibar
  • Avatar photo Muhammad Irfansyah
  • Avatar photo Letkol Kum Irwan Tasri, S.H., M.H., M.Han.
  • Avatar photo Iwan Lamganda Manalu
  • Avatar photo Jarot Widiyatmono
  • Avatar photo Jerry Thomas
  • Avatar photo Jerymia Seky Tanaem
  • Avatar photo Jihan Nurlela
  • Avatar photo Jimmy Maruli Alfian
  • Avatar photo Jusran Ipandi
  • Avatar photo Kadek Dwi Krisna Ananda
  • Avatar photo Khaimi
  • Avatar photo Khoerul Umam
  • Avatar photo Linora Rohayu
  • Avatar photo Made Passek Reza Swandira
  • Avatar photo Marta Satria Putra
  • Avatar photo Marwan Ibrahim Piinga
  • Avatar photo Marwanto
  • Avatar photo Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah
  • Avatar photo Maulia Martwenty Ine
  • Avatar photo Mira Maulidar
  • Avatar photo Misbahul Anwar
  • Avatar photo Muhamad Ainun Najib
  • Avatar photo Muhamad Ilham Azizul Haq
  • Avatar photo Muhamad Saptari
  • Avatar photo Muhammad Muhyi Arrasyid, S.Psi.
  • Avatar photo Muhammad Bagus Tri Prasetyo
  • Avatar photo Muhammad Yusuf
  • Avatar photo Murdian
  • Avatar photo Nadia Yurisa Adila
Lihat semua kontributor →

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.