Close Menu
Suara BSDKSuara BSDK
  • Beranda
  • Artikel
  • Berita
  • Features
  • Sosok
  • Filsafat
  • Roman
  • Satire
  • Video
  • Liputan Khusus

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

What's Hot

Protecting Forests, Empowering People

November 21, 2026

Krisis Iklim Menguji Keberanian Hakim

November 21, 2026

Menjaga Hutan, Menghidupi Rakyat: Strategi Pendanaan Iklim Lampung di COP31

November 21, 2026
Instagram YouTube
Suara BSDKSuara BSDK
  • Beranda
  • Artikel
  • Berita
  • Features
  • Sosok
  • Filsafat
  • Roman
  • Satire
  • Video
  • Liputan Khusus
Suara BSDKSuara BSDK
  • Beranda
  • Artikel
  • Berita
  • Features
  • Sosok
  • Filsafat
  • Roman
  • Satire
  • Video
  • Liputan Khusus
Home » Potensi Kriminalisasi Perkawinan Sirri Dalam KUHP Nasional: Perspektif Teori Maqasid Syariah
Artikel Features

Potensi Kriminalisasi Perkawinan Sirri Dalam KUHP Nasional: Perspektif Teori Maqasid Syariah

Cik BasirBy Cik BasirJanuary 16, 2026 · 11:20 WIB14 Mins ReadNo Comments
Share
Facebook Twitter Threads Telegram WhatsApp

Pendahuluan

Disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku efektif sejak tanggal 2 Januari 2026 menandai babak baru berlakunya hukum pidana nasional yang disusun sendiri oleh anak bangsa berlandaskan Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. KUHP baru ini banyak melahirkan paradigma baru terkait pemidanaan, termasuk dalam hal tindak pidana terhadap perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 402 ayat (1) dan (2) KUHPNasional.

Muatan dalam ketentuan pasal tersebut menunjukan adanya pembaruan pendekatan Negara di bidang hukum perkawinan, dari yang sebelumnya lebih menempatkan perkawinan sebagai urusan personal privat-keagamaan ke ranah kepentingan publik yang layak dilindungi melalui instrument hukum pidana secara terbatas dan selektif. Dengan demikian Negara dalam perspektif KUHP Nasional ini sudah tidak lagi dalam posisi pasif atau netral terhadap praktik perkawinan yang dilangsungkan di luar sistem hukum formal yang berlaku, melainkan sudah mengambil posisi tegas bahwa perkawinan memiliki konsekuensi sosial, hukum, dan perlindungan hak, terutama bagi perempuan dan anak yang tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab negara.

Terhadap muatan ketentuan Pasal 402 ayat (1) dan (2) KUHP Nasional tersebut, diantara yang banyak mendapatkan perhatian publik menyusul diberlakukannya KUHP baru tersebut adalah mengenai potensi kriminalisasi terhadap praktik perkawinan sirri dan implikasinya bagi pelaku pasca berlakunya KUHP Nasional. Terkait potensi kriminalisasi perkawinan sirri dengan kehadiran KUHP Nasional di tengah masih mengakarnya pandangan sosial-keagamaan sebagian masyarakat muslim yang masih “melegitimasi” praktik perkawinan yang “sah menurut agama namun tidak sah menurut negara”, kajian mengenai hal ini dari sudut pandang teori tujuan hukum dalam perspektif Islam menjadi penting dan relevan untuk mendapatkan pemahaman terutama dari sudut pandang hukum agama.

Dalam konteks tersebut tulisan ini bermaksud mengkaji secara normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual dengan bahan hukum primer UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP, UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta perubahannya. Fokus kajian terutama mengenai: Pertama, bagaimana konstruksi dan paradigma hukum perkawinan sirri dalam perspektif KUHP Nasional. Kedua, bagaimana implikasi yuridis dan sosiologis KUHP Nasional terhadap pelaku perkawinan sirri. Ketiga, bagaimana potensi kriminalisasi perkawinan sirri dari sudut pandang teori maqasid syariah.

Paradigma Baru Hukum Perkawinan dan Potensi Kriminalisasi

  1. Perkawinan Sirri Fenomena Problematik
    Perkawinan sirri atau nikah sirri yang dalam masyarakat Indonesia dikenal juga dengan sebutan “nikah bawah tangan” atau “nikah secara agama” (Mukhtar Zamzami, 2013: 113), yakni perkawinan yang hanya didasarkan syarat dan rukun menurut hukum fikih, namun tidak dicatat oleh pejabat/Lembaga negara yang berwenang sebagaimana diwajibkan undang-undang. Perkawinan sirri sudah menjadi fenomena sosial yang sangat mengakar di Indonesia terutama di kalangan masyarakat Muslim sejak terbitnya UU  Nomor 1 Tahun 1974.

    Langgeng dan mengakarnya praktik perkawinan sirri lebih dilatarbelakangi konstruksi pemahaman keagamaan yang hidup di masyarakat yang diperkuat para tokoh atau otoritas keagamaan informal, yang memandang keabsahan perkawinan cukup dengan terpenuhinya syarat dan rukun nikah menurut hukum fikih, dengan mengesampingkan urgensi pencatatan yang dianggap sebatas untuk kepentingan adminstratif. Padahal sejatinya pencatatan perkawinan tidak lain merupakan bentuk hadirnya Negara yang pada saatnya untuk memberikan perlindungan guna menjamin hak dan kepentingan hukum pasangan suami isteri itu sendiri maupun keturunannya.

    Secara filosofis pencatatan perkawinan sejatinya justeru untuk melindungi berbagai tindakan penyalahgunaan lembaga perkawinan, menjaga dan menjamin validitas kesahihan hukum agama serta melindungi kehormatan, kesakralan dan kemuliaan lembaga perkawinan itu sendiri. Perkawinan sirri dari perspektif hukum negara merupakan praktik “perkawinan liar” yang tidak mempunyai jaminan perlindungan hukum yang akan merugikan pelakunya itu sendiri, sekaligus tidak terjaminnya validitas kesahihan hukum agama, merendahkan dan menghilangkan kehormatan dan kesakralan lembaga perkawinan serta rentan tindakan manipulatif.

    Secara sosiologis perkawinan sirri diakui menjadi langkah solutif atas berbagai situasi mendesak dan keterbatasan struktural maupun kultural yang dihadapi. Kondisi ekonomi, kemauan poligami tanpa izin pengadilan, perkawinan bawah umur, hamil luar nikah, hingga soal stigma sosial tertentu yang kadang memaksa sebagian individu memilih praktik perkawinan sirri. Pada konteks tersebut, perkawinan sirri tidak lagi hanya persoalan hukum, tapi juga merupakan cerminan dari relasi kuasa, ketimpangan gender, dan akses yang tidak merata atas layanan sistem hukum formal.  

    Bagaimanapun praktik perkawinan sirri menyimpan berbagai aspek problematik serius baik bagi lembaga perkawinan itu sendiri maupun bagi pelaku terutama pihak perempuan dan anak. Ketidakpastian status hukum isteri dan anak, terkendalanya akses atas hak nafkah, waris, maupun perlindungan hukum lainnya, serta berbagai keruwetan lainnya, menjadikan perkawinan sirri merupakan bentuk kerentanan sosial.   

    Dari perspektif negara hukum Indonesia, fenomena perkawinan sirri sebenarnya menjadikan negara dalam posisi dilematis, antara keharusan memberikan kebebasan mengamalkan ajaran agama bagi pemeluknya di bidang perkawinan dan kewajiban menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi warga negara. Untuk itu pengkajian dan pengaturan mengenai perkawinan sirri seharusnya tidak hanya dari perspektif legal-formal atau teologis saja, tapi juga harus dipahami sebagai persoalan realitas sosial-keagamaan yang kompleks, dinamis, menuntut respons hukum yang adaptif, responsif dan berkeadilan. Dalam konteks tersebut kehadiran KUHP Nasional  tentu diharapkan menjadi salah satu solusi efektif dalam mengahadapi fenomena perkawinan sirri yang sudah sedemikian langgeng dan mengakar di masyarakat.
  2. Perkawinan Sirri dan Sikap Ambigu Negara
    Landasan utama perkawinan di Indonesia adalah UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan UU No.16 Tahun 2019. Dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan tersebut sebenarnya sudah cukup tegas bahwa perkawinan yang benar menurut hukum perkawinan nasional selain dilangsungkan sesuai menurut hukum agama atau kepercayaan para calon suami isteri bersangkutan dan sekaligus juga harus dicatat oleh pejabat/lembaga yang berwenang. Perkawinan sirri umumnya dalam praktik hanya memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) yakni memenuhi syarat dan rukun menurut hukum fikih, tetapi tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) yakni tidak dicatat sebagaimana mestinya oleh pejabat/Lembaga negara yang berwenang. Perkawinan sirri dari perspektif hukum perkawinan nasional sejatinya tidak memiliki kekuatan dan jaminan perlindungan hukum, dengan berbagai resiko perdata yang harus ditanggung pelaku, isteri dan anak-anaknya sebagai konsekuensi yuridisnya.

    Namun langgengnya praktik perkawinan sirri di masyarakat sebenarnya tidak bisa juga dilepaskan dari sikap ambigu dan ketidaktegasan negara dalam menegakkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan secara konsisten dan dalam menyikapi fenomena praktik perkawinan sirri. Selama ini keberadaan praktik perkawinan sirri seakan-akan memang ditolelir oleh negara dengan menempatkan fenomena tersebut seolah-olah berada pada wilayah “abu-abu” (grey area) dan membiarkan konstruksi pemahaman “perkawinan yang sah secara agama namun tidak diakui sah menurut negara” hidup dan dilakukan secara terus menerus di masyarakat tanpa sanksi apapun.

    Selain itu para pelaku perkawinan sirri pun selama ini justeru diberikan ruang oleh negara untuk mendapatkan layanan yang bersifat administratif dan keperdataan, dengan memberi kesempatan kepada para pelakunya untuk melakukan pengesahan perkawinan (itsbat nikah) melalui pengadilan sebagai solusi legalisasi perkawinan sirri untuk kepentingan hak-hak perempuan dan anak atau keperdataan lainnya. Hakim pun dalam menangani permohonan pengesahan perkawinan (itsbat nikah) menggunakan pendekatan yang berorientasi pada aspek perlindungan hak-hak perempuan dan anak sebagai kaum rentan, tidak dengan pendekatan hukuman atau sanksi. Hal-hal tersebut tidak lain merupakan bentuk-bentuk ambigu dan ketidaktegasan sikap negara dalam menegakkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan secara konsisten, sehingga melanggengkan praktik perkawinan sirri yang dianggap sebagai realitas sosial keagamaan yang perlu ditolelir yang akhirnya dianggap seolah bukan suatu pelanggaran hukum serius.
  3. Konstruksi Hukum Perkawinan Sirri Perspektif KUHP Nasional
     Berlakunya KUHP Nasional melalui UU No.1 Tahun 2023 menjadi babak baru pendekatan negara terhadap perkawinan. Negara dalam hal ini sudah tidak lagi bersikap pasif, netral dan ambigu seperti sebelumnya, tapi secara aktif dan tegas menggunakan instrumen pidana untuk mengatur dan melindungi kepentingan hukum dan ketertiban perkawinan. Hal ini tampak dengan dimasukkannya norma baru mengenai tindak pidana perkawinan antara lain ketentuan Pasal 402 dan 403 KUHP Nasional, termasuk kaitannya dengan praktik perkawinan sirri.

    Dari norma mengenai tindak pidana perkawinan yang terdapat dalam KUHP Nosional tersebut teridentifikasi adanya pembaruan posisi dalam hal tindak pidana perkawinan. Dalam konteks ini KUHP Nasional tidak mempidanakan perkawinan sirri semata-mata karena tidak dicatat, melainkan lebih dari itu karena potensi kerugian dan pelanggaran hak, terutama terhadap perempuan dan anak serta ketertiban hukum perkawinan. Dalam hal ini fokus KUHP Nasional bukan pada sah tidaknya perkawinan secara agama, melainkan pada perbuatan yang mengakibatkan perkawinan dilakukan secara tersembunyi (sirri) atau manipulatif, yang dapat berupa:menutupi status perkawinan sebelumnya,penghindaran kewajiban hukum, atau tindakanlainyangmerugikan pihak lain secara sadar.

    Hal tersebut merupakan konstruksi baru hukum perkawinan dari perspektif KUHP Nasional khususnya dalam menempatkan perkawinan sirri sebagai persoalan sosial-keagamaan. Negara melalui KUHP Nasional ini menempatkan perempuan dalam perkawinan sirri dan anak hasil perkawinan tersebut sebagai subjek yang harus dilindungi hak dan kepentingan hukumnya. Dengan demikian kehadiran negara melalui KUHP Nasional dalam hal ini berbasis perlindungan dan akuntabelitas.
  4. Paradigma Baru Hukum Perkawinan Pasca KUHP Nasional
    Dimuatnya norma tindak pidana perkawinan dalam KUHP Nasional tersebut melahirkan paradigma baru hukum perkawinan di Indonesia termasuk dalam konteks perkawinan sirri. Paradigma baru dimaksud terutama terletak pada cara pandang Negara dalam merespons koneksitas antara aspek keagamaan (religiusitas), masyarakat (sosial) dan hukum pindana (yuridis). Dimana dalam konteks tersebut perkawinan sirri sudah tidak lagi dipandang sebagai persoalan praktik keperdataan yang bersifat privat-keagamaan semata, melainkan sudah ditempatkan sebagai suatu realitas sosial keagamaan yang berimplikasi hukum publik yang termasuk domain Negara.

    Sebelumnya negara dapat dikatakan netral, bahkan cenderung pasif secara pidana terhadap perkawinan sirri. Dengan ketiadaan norma hukum yang jelas mengenai tindak pidana perkawinan dalam KUHP sebelumnya maka selama ini sepanjang perkawinan itu dianggap sah secara agama, praktik tersebut berada di luar jangkauan hukum pidana, meskipun dari aspek kepastian hukum dan administratif sesungguhnya perkawinan tersebut problematik.

    Dengan KUHP Nasional negara dalam hal ini tidak menilai aspek kesahihan agama suatu perkawinan, melainkan menilai sisi implikasi sosial dari perkawinan tersebut. Manakala praktik perkawinan sirri yang dilakukan itu menyebabkan kerugian bagi hak dan kepentingan publik, terutama terkait dengan hak-hak perempuan, anak dan ketertiban hukum maka pada titik itu negara legitimate untuk mengambil peran aktif melalui instrumen hukum pidana.

    Selain itu dimuatnya norma tindak pidana perkawinan dalam KUHP Nasional sebenarnya dapat dipahami sebagai upaya mengakomudir pemahaman hukum yang hidup di masyarakat selama ini bahwa perkawinan sesusungguhnya tidak hanya terbatas pada soal akad religius semata, melainkan juga sebuah lembaga sosial dan hukum yang memiliki konsekuensi yuridis yang bersifat publik. Dengan demikian lahirnya KUHP Nasional sekaligus juga mempertegas pemahaman bahwa secara sosiologis maupun yuridis perkawinan sirri sesungguhnya merupakan suatu praktik keagamaan yang belum tuntas. Hal ini karena masih menyisahkan problem serius antara lain tidak memberikan kepastian hukum bagi status suami-isteri, perlindungan hukum isteri dan anak dan ketertiban administrasi kependudukan. 
  5. Potensi Kriminalisasi Terhadap Perkawinan Sirri Dalam KUHP Nasional.
    Mencermati ketentuan mengenai tindak pidana perkawinan dalam Pasal 402 dan 403 KUHP Nasional, dapat dipahami bahwa ketentuan tersebut memang tidak secara eksplisit mengkriminalisasi praktik perkawinan sirri, tetapi dengan muatan ketentuan Pasal 402 dan 403 yang sedemikian rupa membuat cakupan rumusan delik pidana terhadap perkawinan dalam ketentuan tersebut menjadi lebih meluas sehingga ruang lingkupnya dapat menjangkau praktik perkawinan sirri.

    Dengan demikian atas dasar ketentuan dalam KUHP Nasional tersebut implikasi yuridisnya pelaku perkawinan sirri dalam hal ini berpotensi terjerat tindak pidana, karena implikasi sosialnya, antara lain seperti: melakukan perkawinan lain padahal masih terikat perkawinan yang sah secara hukum negara, atau menyembunyikan status perkawinan, poligami tanpa izin pengadilan, menyebabkan kerugian hukum bagi pasangan atau anak, pengabaian hak-hak keluarga, dan melanggar ketentuan administrasi yang berdampak pada hak-hak sipil. Lalu, implikasi selanjutnya dalam hal ini pelaku perkawinan sirri akan semakin sulit dan terbatas untuk memperoleh perlindungan hukum dan akses terhadap hak-hak keperdataan, hak waris, nafkah, harta, status anak dan lain-lain.

    Adapun implikasi sosiologis dari praktik perkawinan sirri sebagai konsekuensi dari ketentuan pidana dalam KUHP Nasional tersebut, di masa yang akan datang pelaku perkawinan sirri akan dihadapkan pada situasi semakin berkurangnya toleransi dan penerimaan masyarakat (social legitimate) terutama di ruang publik dan layanan negara. Selain itu dengan semakin tegasnya norma mengenai tindak pidana perkawinan akan menyebabkan pelaku perkawinan sirri menghadapi stigmatisasi sosial yang dipresepsikan masyarakat sebagai pelanggar hukum.
Baca Juga  Ketika KUHP Nasional Bersinggungan dengan UU Khusus

Kriminalisasi Perkawinan Sirri Perspektif Teori Maqasid Syariah.

Dari sejumlah pembaruan hukum yang terbangun dalam KUHP Nasional, pasal mengenai tindak pidana terhadap perkawinan dapat dikatakan sebagai salah satu yang paling prospektif, progresif sekaligus kontroversial. Dalam konteks tersebut isu mengenai kriminalisasi dan kekhawatiran akan penerapannya secara general dan akan terjadinya overkriminal terhadap praktik perkawinan sirri atas dasar ketentuan pidana dalam KUHP Nasional tersebut merupakan yang sangat sentral dan mengemuka di ruang publik.

Dianggap prospektif karena dimuatnya norma mengenai tindak pidana perkawinan dalam KUHP Nasional merupakan langkah konkrit untuk mewujudkan masa depan bangsa yang tertib hukum termasuk di bidang perkawinan sebagai layaknya negara hukum modern. Hal ini tidak terlepas dari pengejawantahan atas cita-cita Proklamasi kemerdekaan Indonesia yang termaktub dalam alenia IV Pembukaan UUD Negara RI 1945. Dikatakan progresif karena pengaturan mengenai tindak pidana perkawinan tersebut bernilai futuristik relevan dengan karakteristik negara hukum modern, mutakhir dan reformis, berbasis perlindungan hukum sekaligus pertanggungjawaban individual. Dianggap kontroversial karena pengaturan mengenai tindak pidana perkawinan dalam KUHP Nasional tersebut menimbulkan pro-kontra yang seolah-olah membenturkan paham keagamaan/keyakinan sebagian masyarakat Muslim dengan hukum negara. Lebih-lebih karena hadirnya pengaturan tindak pidana tersebut di tengah situasi masih langgeng dan mengakarnya pandangan sosial-keagamaan sebagian masyarakat dan para tokoh informal terutama dari kalangan Muslim yang masih “mentolelir” dan “melegitimasi” praktik perkawinan yang “sah menurut agama namun tidak sah menurut negara”.

Dalam konteks tersebut untuk mendapatkan pemahaman yang memadai, rasional, dan realistis terkait ketentuan mengenai tindak pidana perkawinan dalam KUHP Nasional tersebut terutama dari sudut pandang hukum agama (Islam), pendekatan dari sudut pandang teori tujuan hukum dalam perspektif Islam menjadi sangat krusial dan relevan dalam hal ini. 

Baca Juga  Membaca Ulang Riset MA tentang Disparitas Pemidanaan Kasus Kesusilaan Tahun 2020

Menurut teori tujuan hukum dalam perspektif Islam seperti dikemukakan Muhammad Abud Zahra, Ibnu Qoyyim dan Abu Ishaq asy-Syatibi (Cik Basir, 2025: 185) bahwa tujuan syariat Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia dalam dimensi duniawi dan ukhrowi. Tujuan tersebut akan dapat terwujud manakala terpelihara lima hal pokok dalam konsep maqasid syariah, yaitu: terpeliharanya agama (hifz al-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz an-nasl) dan harta (hifz al-mal) (Nurizal Ismail, 2021: 8). Dengan itu akan terwujud kemanfaatan/kemaslahatan, ketertiban, kepastian dan kesejahteraan/ kebahagiaan yang menjadi tujuan syariat Islam.

Mengacu pada teori maqasid syariah (tujuan hukum Islam) tersebut, terhadap kriminalisasi atas praktik perkawinan sirri dalam KUHP Nasional, pertanyaan fundamental yang relevan dikedepankan dalam hal ini adalah apakah pemidanaan atas praktik perkawinan sirri tersebut akan bermuara pada tegaknya tujuan hukum Islam yakni terwujudnya kemanfaatan, kemaslahatan, ketertiban, kepastian dan kesejahteraan/kebahagiaan bagi warga negara, atau justeru akan mendatangkan kerusakan.

Dengan pemikiran tersebut dari perspektif teori maqasid syariah jika diidentifikasi kandungan normatif dari ketentuan pidana atas perkawinan dalam KUHP Nasional tersebut paling tidak mengandung muatan yaitu: (1) tidak mengkriminalisasi aspek sah tidaknya perkawinan secara agama (ini mengandung unsur terpeliharanya agama, hifz al-din); (2) menghadirkan perlindungan terutama terhadap perempuan dan anak dari berbagai bentuk kezaliman (mengandung unsur terpeliharanya jiwa, hifz an-nafs); (3) menghadirkan perlindungan terhadap nasab dan status hukum anak (mengandung unsur perlindungan atas keturunan, hifz an-nasl); (4) menghadirkan perlindungan atas hak nafkah, waris dan harta bersama (mengandung unsur perlindungan atas harta, hifz al-mal); dan (5) menghadirkan tertib sosial dan kesadaran hukum masyarakat (mengandung unsur perlindungan terhadap akal, hifz al-aql).

Dari muatan normatif yang teridentifikasi tersebut dapat dipahami bahwa sesungguhnya dalam konteks negara hukum modern dari sudut pandang terori maqasid syariah, kriminalisasi atas perkawinan sirri dalam hal ini tidak lain merupakan upaya mewujudkan kemanfaatan, kemaslahatan, ketertiban, kepastian dan kesejahteraan/kebahagiaan warga negara, sekaligus dalam rangka menolak berbagai kerusakan yang akan ditimbulkan dari praktik perkawinan sirri tersebut. Dengan demikian kriminalisasi atas perkawinan sirri dalam hal ini sesungguhnya sejalan dengan tujuan hukum Islam.

Kesimpulan

Konstruksi baru yang terbangun dari KUHP Nasional bahwa negara tidak lagi bersikap pasif atau netral terhadap perkawinan yang tidak dilakukan menurut hukum formal, tapi secara aktif dan tegas menggunakan instrumen pidana untuk mengatur dan melindungi kepentingan hukum dan ketertiban perkawinan. Paradigma baru yang terbangun bahwa perkawinan sirri tidak lagi dipandang sebagai persoalan praktik keperdataan yang bersifat privat-keagamaan semata, tapi sudah ditempatkan sebagai  realitas sosial keagamaan yang berimplikasi hukum publik.

Implikasi yuridisnya pelaku perkawinan sirri dalam hal ini berpotensi terjerat tindak pidana. Ke depan pelaku perkawinan sirri akan semakin sulit dan terbatas untuk memperoleh perlindungan hukum dan akses terhadap hak-hak keperdataan, hak waris, nafkah, harta, status anak.

Kriminalisasi atas perkawinan sirri dalam KUHP Nasional dari sudut pandang tujuan syariah Islam dengan pendekatan teori maqasid syariah, dapat dipahami sebagai upaya mewujudkan kemanfaatan, kemaslahatan, ketertiban, kepastian dan kesejahteraan/kebahagiaan warga negara, sekaligus dalam rangka menolak berbagai kerusakan yang akan ditimbulkan praktik perkawinan sirri tersebut. Dengan demikian kriminalisasi atas perkawinan sirri sesungguhnya tidak keluar dari koridor tujuan hukum dalam perspektif Islam. Wa Allahu A’lam.

Referensi

Cik Basir. Konsep, Gagasan dan Teori Rekonstruksi Hukum Acara Ekonomi Syariah dalam Sistem Hukum Nasional. Kencana. Jakarta. 2025

————. Penanganan Perkara Permohonan Itsbat Nikah Poligami Secara Siri dan Hubungannya dengan Permohonan Asal Usul Anak di Pengadilan Agama. www. Badilag.net. 2019.

Mukhtar Zamzami. Perempuan dan Keadilan Dalam Hukum Kewarisan Indonesia, Prenada Media. Jakarta. 2013

Nurizal Ismail. Maqasid Syariah dalam Ekonomi Islam. Tazkia Press. Jakarta. 2021

Cik Basir
Kontributor
Cik Basir
Hakim Yustisial Badan Strajak Diklat Kumdil

Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI

artkel Hukum Islam Hukum Perkawinan KUHP Nasional Maqasid Syariah Nikah Sirri Perkawinan Sirri Tindak Pidana Perkawinan
Share. Facebook Twitter Threads Telegram WhatsApp Copy Link

Related Posts

Menakar Niat Jahat (Mens Rea) Dalam Business Judgment Rule Untuk Membedakan Risiko Bisnis Dan Tindak Pidana Korupsi

November 21, 2026

Peran Pengadilan dan Dinamika Hukum dalam Menghadapi Krisis Perubahan Iklim

November 21, 2026

Gerbang Keabsahan dan Standar Penilaian Alat Bukti dalam Perkara Lingkungan Hidup

November 21, 2026
Leave A Reply Cancel Reply


Demo
Top Posts

Menggali Keadilan Adat di Negeri Sembur Paus

November 9, 2026

Notoir Feiten dan Relevansinya Dalam Personalisasi Pengetahuan Era Kini

November 6, 2026

Dari FGD hingga Semangkuk Mi Kuah, BSDK Tunjukkan Wajah Pendidikan Peradilan yang Humanis

October 28, 2026

Adu Domba: Bukan Sekedar Adu Kekuatan

October 23, 2026
Don't Miss

Protecting Forests, Empowering People

By Jihan NurlelaNovember 21, 20260

Climate Action Must Reach the People The world does not need more climate promises. It…

Krisis Iklim Menguji Keberanian Hakim

November 21, 2026

Menjaga Hutan, Menghidupi Rakyat: Strategi Pendanaan Iklim Lampung di COP31

November 21, 2026

Strict Liability dalam Penegakan Hukum Lingkungan: Perspektif Pembuktian dan Peran Hakim

November 21, 2026
Stay In Touch
  • YouTube
  • TikTok
  • WhatsApp
  • Twitter
  • Instagram
Top Trending
Demo

Recent Posts

  • Protecting Forests, Empowering People
  • Krisis Iklim Menguji Keberanian Hakim
  • Menjaga Hutan, Menghidupi Rakyat: Strategi Pendanaan Iklim Lampung di COP31
  • Strict Liability dalam Penegakan Hukum Lingkungan: Perspektif Pembuktian dan Peran Hakim
  • YM Prim Haryadi: Hutan Tak Bisa Bersaksi di Pengadilan, Hukum yang Harus Bicara untuknya

Recent Comments

  1. indarka pp on Fenomena “Stop The Wedding”: Kampanye Kesadaran Hukum dan Peringatan Dini dalam Perkawinan
  2. MayraUnadway on Adakah Lembaga Arbitrase di India?
  3. digitech university on Inovasi di Bawah Bayang-bayang Hukum: Belajar dari Sengketa Apple VS. Samsung
  4. Linda on Standar Layanan Unggul di Ujung Jari: PTA Palembang Perketat Penilaian PTSP PA Baturaja Kelas IA
  5. Aman on Kejahatan Siber: Hakim Harus Cermat Menguji Bukti
Hubungi Kami

Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Hukum dan Peradilan
Mahkamah Agung RI

Kantor: Jl. Cikopo Selatan Desa Sukamaju, Kec. Megamendung
Bogor, Jawa Barat 16770

Kirimkan reportase berita, opini, features dan artikel lainnya ke email suarabsdk.com : 
redpelsuarabsdk@gmail.com

Telepon: (0251) 8249520, 8249522, 8249531, 8249539

Kategori
Beranda Artikel Berita Features Sosok KRITERIA TULISAN
Filsafat Roman Satire Video BALACADAS
Connect With Us
  • Instagram
  • YouTube
  • WhatsApp
Aplikasi Internal
Logo 1 Logo 2 Logo 3 Logo 3 Logo 5
Logo 4 Logo 4 Logo 4 Logo 5 Logo 5 Logo 5
Kontributor
  • Avatar photo Ahmad Junaedi
  • Avatar photo Mohammad Khairul Muqorobin
  • Avatar photo Aman
  • Avatar photo Irvan Mawardi
  • Avatar photo Muamar Azmar Mahmud Farig
  • Avatar photo Cecep Mustafa
  • Avatar photo Yudhistira Ary Prabowo
  • Avatar photo Khoiruddin Hasibuan
  • Avatar photo Syailendra Anantya Prawira
  • Avatar photo Ari Gunawan
  • Avatar photo Ghesa Agnanto Hutomo
  • Avatar photo Johanes
  • Avatar photo Syamsul Arief
  • Avatar photo Muhammad Rizqi Hengki
  • Avatar photo Jatmiko Wirawan
  • Avatar photo Agus Digdo Nugroho
  • Avatar photo Dahlan Suherlan
  • Avatar photo Syihabuddin
  • Avatar photo Timbul Bonardo Siahaan
  • Avatar photo Muhammad Adiguna Bimasakti
  • Avatar photo Muhammad Zuchri Nasuha Lubis
  • Avatar photo Taufikurrahman
  • Avatar photo Anton Ahmad Sogiri
  • Avatar photo Cik Basir
  • Avatar photo Zulfahmi
  • Avatar photo Maria Fransiska Walintukan
  • Avatar photo M. Natsir Asnawi
  • Avatar photo Unggul Senoaji
  • Avatar photo Abdi Munawar Daeng Mangagang
  • Avatar photo Bagus Partha Wijaya
  • Avatar photo Muhammad Hanif Ramadhan
  • Avatar photo Adji Prakoso
  • Avatar photo Bintoro Wisnu Prasojo
  • Avatar photo Yoshito Siburian
  • Avatar photo Galang Adhe Sukma
  • Avatar photo Iqbal Lazuardi
  • Avatar photo Harun Maulana
  • Avatar photo Sriti Hesti Astiti
  • Avatar photo Ahmad Syahrus Sikti
  • Avatar photo Abdul Azis Ali Ramdlani
  • Avatar photo Eddy Daulatta Sembiring
  • Avatar photo Ferdian Permadi
  • Avatar photo Layla Windy Puspita Sari
  • Avatar photo Anisa Yustikaningtiyas
  • Avatar photo Binsar Parlindungan Tampubolon
  • Avatar photo Febby Fajrurrahman
  • Avatar photo Firzi Ramadhan
  • Avatar photo Ganjar Prima Anggara
  • Avatar photo I Gusti Lanang Ngurah Sidemen Putra
  • Avatar photo Dr. Syofyan Iskandar, S.H., M.H.
  • Avatar photo Eliyas Eko Setyo
  • Avatar photo Henri Setiawan
  • Avatar photo Itsnaatul Lathifah
  • Avatar photo Jarkasih
  • Avatar photo Marulam J Sembiring
  • Avatar photo Sudiyo
  • Avatar photo Tri Indroyono
  • Avatar photo Afifah Dwiandini
  • Avatar photo Ardiansyah Iksaniyah Putra
  • Avatar photo Buang Yusuf
  • Avatar photo Garin Purna Sanjaya
  • Avatar photo Letkol Chk Agustono, S.H., M.H.
  • Avatar photo Irene Cristna Silalahi
  • Avatar photo Marsudin Nainggolan
  • Avatar photo Maulana Aulia
  • Avatar photo Riki Perdana Raya Waruwu
  • Avatar photo Siti Nadhiroh
  • Avatar photo Yasin Prasetia
  • Avatar photo Muhamad Zaky Albana
  • Avatar photo Fauzan Prasetya
  • Avatar photo Irwan Rosady
  • Avatar photo Khoiriyah Roihan
  • Avatar photo Redaktur SuaraBSDK
  • Avatar photo Sugiarto
  • Avatar photo Teguh Setiyawan
  • Avatar photo Audrey Kartika Putri
  • Avatar photo Azalia Purbayanti Sabana
  • Avatar photo Cok Istri Bhagawanthi Pemayun
  • Avatar photo David Pasaribu
  • Avatar photo Fitriyel Hanif
  • Avatar photo Gerry Geovant Supranata Kaban
  • Avatar photo Gerry Michael Purba
  • Avatar photo K.G. Raegen
  • Avatar photo Rafi Muhammad Ave
  • Avatar photo Rangga Lukita Desnata
  • Avatar photo Rikatama Budiyantie
  • Avatar photo Silveria Supanti
  • Avatar photo Achmad Fikri Oslami
  • Avatar photo Agenda Citra Muhammad
  • Avatar photo Ahmad Fuad Noor Ghufron
  • Avatar photo Achmad Nurul Huda
  • Avatar photo Andro Riski Pradipta
  • Avatar photo Anggi Permana
  • Avatar photo Ang Rijal Amin
  • Avatar photo Arie Fitriansyah
  • Avatar photo Armansyah
  • Avatar photo Dedi Putra
  • Avatar photo Dewi Maharati
  • Avatar photo Edi Hudiata
  • Avatar photo Herjuna Praba Wiesesa
  • Avatar photo Hermanto
  • Avatar photo Indarka PP
  • Avatar photo Muhamad Fadillah
  • Avatar photo Muhammad Fadllullah
  • Avatar photo Nugraha Medica Prakasa
  • Avatar photo Ria Marsella
  • Avatar photo Rizal Arif Fitria
  • Avatar photo Sadana
  • Avatar photo Sahram
  • Avatar photo Saut Erwin Hartono A. Munthe
  • Avatar photo Yusuf Sodhiqin
  • Avatar photo Achmad Pratomo
  • Avatar photo Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo., SH., M.Hum
  • Avatar photo Ahmad Muzayyin Destuladoe
  • Avatar photo Ahmad Faiz Shobir Alfikri
  • Avatar photo Ahmad Farhan Subhi
  • Avatar photo Arie Guntoro
  • Avatar photo Bismo Jiwo Agung
  • Avatar photo Dharma Setiawan Negara
  • Avatar photo Epri Wahyudi
  • Avatar photo Fajar Widodo
  • Avatar photo Fariz Prasetyo Aji
  • Avatar photo Fauzan Arrasyid
  • Avatar photo Fauzia Rohmah
  • Avatar photo Febry Indra Gunawan Sitorus
  • Avatar photo Hartanto Ariesyandi
  • Avatar photo Idik Saeful Bahri
  • Avatar photo Mardi Candra
  • Avatar photo Muhammad Irfan Syahputra
  • Avatar photo Muhammad Amin Putra
  • Avatar photo Niko Wijaya
  • Avatar photo Putra Nova A.S
  • Avatar photo Raden Heru Wibowo Sukaten
  • Avatar photo Rahmad Ramadhan Hasibuan
  • Avatar photo Satria Perdana
  • Avatar photo Tetri Mutiara Afsaloka
  • Avatar photo Trisoko Sugeng Sulistyo
  • Avatar photo Umar Dani
  • Avatar photo Wahyu Budi Santoso
  • Avatar photo Wilmar Ibni Rusydan
  • Avatar photo Abdul Hadi
  • Avatar photo Abiandri Fikri Akbar
  • Avatar photo Abi Zaky Azizi
  • Avatar photo Adimas Leo Firmansah
  • Avatar photo Agus Suharsono
  • Avatar photo Ahmad Efendi
  • Avatar photo Andi Akram
  • Avatar photo Anggiyansyah Nurmanta
  • Avatar photo Arsyawal
  • Avatar photo Ashhab Triono
  • Avatar photo Aulia Rochmani Lazuardi
  • Avatar photo Bagus Sujatmiko
  • Avatar photo Bayu Akbar Wicaksono
  • Avatar photo Chandra Khoirunnas
  • Avatar photo Christopher Hutapea
  • Avatar photo Cuhandi
  • Avatar photo Daniel H. Napitupulu
  • Avatar photo Deka Rachman Budihanto
  • Avatar photo Dendi Sutiyoso
  • Avatar photo Dhea Sutaryana
  • Avatar photo Dismas Lukito Ornasto
  • Avatar photo Enrico Simanjuntak
  • Avatar photo Fadhilah Fauzan, S.H.
  • Avatar photo Fahri Gunawan Siagian
  • Avatar photo Fauziah Rahmah
  • Avatar photo Fery Rochmad Ramadhan
  • Avatar photo Ichsan Muhammad
  • Avatar photo Ida Masnita Sigalingging
  • Avatar photo Imaniar
  • Avatar photo Karell Mawla Ibnu Kamali
  • Avatar photo Khalilurrahman
  • Avatar photo Khoirul Anwar
  • Avatar photo Mentari Wahyudihati
  • Avatar photo Misbah
  • Avatar photo Muhamad Deni Saputra
  • Avatar photo Muhamad Ridwan
  • Avatar photo Muhamad Iqbal
  • Avatar photo Nia Chasanah
  • Avatar photo Novritsar Hasintongan Pakpahan
  • Avatar photo Nugraha Wisnu Wijaya
  • Avatar photo Pandu Pradana Wicaksono, S.H.
  • Avatar photo Piput Milandsari
  • Avatar photo Raden Anggara Kurniawan
  • Avatar photo Rahimulhuda Rizki Alwi
  • Avatar photo Ranggi Adiwangsa Yusron
  • Avatar photo Rifda Aprilia Rusfayanti
  • Avatar photo Muhammad Rijaldy Alwy
  • Avatar photo Rohim
  • Avatar photo Romi Hardhika
  • Avatar photo Samsul Zakaria
  • Avatar photo Siti Anis
  • Avatar photo Sri Nurmina Sari
  • Avatar photo Stefanus Dwi Putra Medisa
  • Avatar photo Sugiri Wiryandono
  • Avatar photo Pusdiklat Teknis Peradilan
  • Avatar photo Tri Cahya Indra Permana
  • Avatar photo Yudhi Reksa Perdana
  • Avatar photo Abdul Ghani
  • Avatar photo Ach. Jufri
  • Avatar photo Achmad Cholil
  • Avatar photo Adhlan Fadhilla Ahmad
  • Avatar photo Afif Muchshon
  • Avatar photo Agung Dwi Prabowo
  • Avatar photo Ahadad
  • Avatar photo Ahmad Hodri
  • Avatar photo Ahmad Rikfi Fuadi
  • Avatar photo Ahmad Rizza Habibi
  • Avatar photo Aidil Akbar
  • Avatar photo Alep Priyoambodo
  • Avatar photo Alfajar Nugraha
  • Avatar photo Ali Sobirin
  • Avatar photo Andi Amirah Humairah Ya'kub
  • Avatar photo Anang Riyan Ramadianto
  • Avatar photo Anderson Peruzzi Simanjuntak
  • Avatar photo Andhika Prayoga
  • Avatar photo Andi Muhammad Galib
  • Avatar photo Andi Aswandi Tashar
  • Avatar photo Andrie Gunawan
  • Avatar photo Anna Yulina
  • Avatar photo Annisa Nur Alam
  • Avatar photo Antok Wibowo
  • Avatar photo Arga Febrian
  • Avatar photo Ariansyah
  • Avatar photo Arief Sapto Nugroho
  • Avatar photo Mayor Chk Arif Dwi Prasetyo
  • Avatar photo Arimurti Kriswibowo
  • Avatar photo Aryaniek Andayani
  • Avatar photo Asep Ridwan Hotoya
  • Avatar photo Bella Puspitawati
  • Avatar photo Bellina Gamelia Sembiring Kembaren
  • Avatar photo Billy Saut Mangoloi
  • Avatar photo Bilma Diffika
  • Avatar photo Bony Daniel
  • Avatar photo Budi Hermanto
  • Avatar photo Budi Suhariyanto
  • Avatar photo Chandra
  • Avatar photo Daniel Saputra
  • Avatar photo Danny Agus Setiyanto
  • Dedi Wigandi
  • Avatar photo Devita Aulia
  • Avatar photo Djoni Witanto
  • Avatar photo Efa Rodiah Nur
  • Avatar photo Effendi Mukhtar
  • Avatar photo Egia Rasido Tarigan
  • Avatar photo Eka Sentausa
  • Avatar photo Ela Siti Nuryamah
  • Avatar photo Engli Thirta Satria
  • Avatar photo Enos Syahputra Sipahutar, S.H., M.H.
  • Avatar photo Dr. Fahmiron
  • Avatar photo Fahri Bachmid
  • Avatar photo Fahri Soleh
  • Avatar photo Fakhir Tashin Baaj
  • Avatar photo Farhan Al Faris
  • Avatar photo Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.
  • Avatar photo Dr. Fauziati, S.Ag., M.Ag
  • Avatar photo Febriansyah Rozarius
  • Avatar photo Friska Ariesta Aritedi
  • Avatar photo Gineng Pratidina
  • Avatar photo Dr. Hamdi, S.H., M.Hum.
  • Avatar photo Hanry Ichfan Adityo
  • Avatar photo Peltu Hartono
  • Avatar photo Hasanudin
  • Avatar photo Hastuti
  • Avatar photo Hendro Yatmoko
  • Humas Pengadilan Negeri Sidoarjo
  • Avatar photo Ibnu Abas Ali
  • Avatar photo I Made Sukadana
  • Indra Tua Hasangapon Harahap
  • Avatar photo Intan Widiastuti
  • Avatar photo Ira Soniawati
  • Avatar photo Irfan Dibar
  • Avatar photo Muhammad Irfansyah
  • Avatar photo Letkol Kum Irwan Tasri, S.H., M.H., M.Han.
  • Avatar photo Iwan Lamganda Manalu
  • Avatar photo Jarot Widiyatmono
  • Avatar photo Jerry Thomas
  • Avatar photo Jerymia Seky Tanaem
  • Avatar photo Jihan Nurlela
  • Avatar photo Jimmy Maruli Alfian
  • Avatar photo Jusran Ipandi
  • Avatar photo Kadek Dwi Krisna Ananda
  • Avatar photo Khaimi
  • Avatar photo Khoerul Umam
  • Avatar photo Linora Rohayu
  • Avatar photo Made Passek Reza Swandira
  • Avatar photo Marta Satria Putra
  • Avatar photo Marwan Ibrahim Piinga
  • Avatar photo Marwanto
  • Avatar photo Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah
  • Avatar photo Maulia Martwenty Ine
  • Avatar photo Mira Maulidar
  • Avatar photo Misbahul Anwar
  • Avatar photo Muhamad Ainun Najib
  • Avatar photo Muhamad Ilham Azizul Haq
  • Avatar photo Muhamad Saptari
  • Avatar photo Muhammad Muhyi Arrasyid, S.Psi.
  • Avatar photo Muhammad Bagus Tri Prasetyo
  • Avatar photo Muhammad Yusuf
  • Avatar photo Murdian
  • Avatar photo Nadia Yurisa Adila
Lihat semua kontributor →

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.