Subscribe to Updates
Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.
Author: Johanes
Upaya untuk memperkuat transparansi dan kepastian hukum di Indonesia terus dilakukan secara konsisten oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Melalui Badan Strategi Kebijakan, Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK), lembaga peradilan tertinggi di Indonesia ini melangkah maju dalam menyusun dan merumuskan landmark decision—putusan-putusan penting yang membentuk norma dan hukum baru. Langkah nyata tersebut ditandai dengan diterbitkannya Surat Tugas Nomor 516/BSDK.2/ST.KP7.1/X/2026. Surat yang diterbitkan pada 13 Oktober 2026 ini menjadi dasar penugasan resmi bagi tim Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan (Pustrajak) untuk menyelenggarakan audiensi penting. Audiensi tersebut berfokus pada analisis kebutuhan dan penyusunan resume putusan-putusan penting (landmark decisions) yang nantinya…
Upaya memperkuat tata kelola lembaga peradilan dan meningkatkan kesejahteraan jajaran aparatur peradilan terus diakselerasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Melalui langkah strategis yang melibatkan kerja sama lintas unit, Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan (Pustrajak) Badan Strajak Diklat Kumdil MA RI menggelar audiensi penting bersama Sekretariat Mahkamah Agung. Kegiatan koordinasi ini berfokus pada Analisis Kebutuhan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan (AKP) untuk mendukung iklim kerja dan kelembagaan yang lebih responsif dan modern. Pertemuan strategis tersebut berlangsung di Ruang Rapat Sekretariat Mahkamah Agung RI, Jakarta Pusat, pada Rabu, 14 Oktober 2026. Hadir memimpin diskusi, Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Mahkamah Agung RI, Dr. H.…
Tim Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan (Pustrajak Kumdil) Mahkamah Agung RI menyelenggarakan kegiatan Analisis Kebutuhan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan (AKP) di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag). Langkah ini diambil untuk menghimpun serta memetakan berbagai isu hukum strategis yang akan menjadi bahan penyusunan naskah rekomendasi kebijakan Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2027. Kegiatan koordinasi dan konsultasi ini dilaksanakan pada Senin, 12 Oktober 2026, mulai pukul 13.00 WIB, bertempat di Ruang Rapat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Gedung Sekretariat MA RI, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Pertemuan tersebut dihadiri oleh jajaran utusan Pustrajak Kumdil MA RI, pimpinan, serta Hakim Yustisial Badilag. Pelaksanaan…
JAKARTA — 12 Oktober 2026. Dalam upaya mengoptimalkan tata kelola peradilan dan efisiensi anggaran negara, Pusat Strategi Kebijakan (Pustrajak) Mahkamah Agung Republik Indonesia menggelar rapat audiensi strategis bersama Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung RI. Pertemuan penting ini berlangsung di Ruang Rapat BUA Mahkamah Agung RI pada Senin, 12 Oktober 2026. Kegiatan audiensi ini difokuskan pada analisis kebutuhan penyusunan naskah kebijakan serta penyaringan isu-isu strategis untuk tahun anggaran berikutnya. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Mahkamah Agung dalam menyelaraskan arah riset kebijakan dengan dukungan alokasi anggaran operasional. Kepala Badan Urusan Administrasi (BUA) MA RI, Sahwan, S.H., M.H., hadir secara langsung…
JAKARTA, 8 Oktober 2026 — Langkah nyata dalam memperkuat fondasi hukum dan tata kelola peradilan terus diakselerasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Melalui Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan (Pustrajak Kumdil), lembaga peradilan tertinggi di Indonesia ini melancarkan agenda strategis berupa Analisis Kebutuhan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan (AKP). Langkah ini dirancang guna memetakan, menyaring, dan mengeksekusi berbagai isu hukum krusial yang berkembang di ruang lingkup peradilan Indonesia, khususnya pada Kamar Tata Usaha Negara (TUN). Langkah penugasan resmi ini ditandai dengan diterbitkannya Surat Tugas Nomor 506/BSDK.2/ST.KP7.1/X/2026 tertanggal 7 Oktober 2026 oleh Badan Strategi Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (Badan Strajak…
JAKARTA – Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan (Pustrajak Kumdil), Badan Strategi Kebijakan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, menyelenggarakan Rapat Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Bulanan pada Senin, 5 Oktober 2026. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Pustrajak Kumdil Lantai 10, Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58, Cempaka Putih, Jakarta Pusat ini menandai momentum krusial untuk mempercepat pembaruan hukum nasional. Rapat kerja tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Pusat Strategi Kebijakan (Kapustrajak) Kumdil MA RI, Dr. H. Andi Akram, S.H., M.H. Forum ini dihadiri oleh jajaran pimpinan dan aparatur peradilan, di antaranya Hakim Tinggi Yustisial Dr. Khoirul Anwar, S.Ag.,…
JAKARTA, 1 Oktober 2026 — Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan (Pustrajak Kumdil) Mahkamah Agung Republik Indonesia resmi menggelar rapat audiensi strategis bersama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (Ditjen Badilmiltun). Pertemuan krusial yang berlangsung di Ruang Command Center Ditjen Badilmiltun, Gedung Sekretariat MA RI lantai 9, Cempaka Putih, Jakarta Pusat ini bertujuan untuk menyaring isu-isu strategis serta menganalisis kebutuhan penyusunan rekomendasi kebijakan peradilan untuk tahun anggaran 2027. Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen berkelanjutan Mahkamah Agung dalam memperkuat tata kelola lembaga yudikatif, menyempurnakan hukum acara, serta menjawab tantangan dinamika hukum nasional. Diskusi intensif yang dimulai pukul…
JAKARTA — Lembaga peradilan tertinggi di Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI), tengah mempersiapkan langkah besar untuk mentransformasi tata kelola peradilan nasional. Melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum) dan Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK), MA menggelar Rapat Koordinasi dan Audiensi Penjaringan Isu Strategis serta Analisis Kebutuhan Penyusunan Naskah Kebijakan (AKP) untuk Tahun Anggaran 2027. Pertemuan ini diselenggarakan pada Selasa, 29 September 2026, bertempat di Ruang Command Center Ditjen Badilum, Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, Jakarta Pusat. Agenda utama audiensi ini berfokus pada penyusunan naskah kebijakan berbasis kebutuhan nyata di lapangan untuk…
JAKARTA — Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia terus berbenah untuk mewujudkan badan peradilan yang modern, profesional, dan berintegritas. Bertempat di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Badan Strategi Kebijakan Diklat Hukum dan Peradilan (BSDK) MA RI menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Naskah Urgensi Rancangan Peraturan Mahkamah Agung (Raperma) tentang Sistem Manajemen SDM Berbasis Sistem Merit Terintegrasi pada tanggal 23–25 September 2026. Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Sekretaris Badan Strajak Diklat Kumdil MA RI, Ach. Jufri, S.H., M.H., hadir mewakili Plt. Kepala Badan Strajak Diklat Kumdil MA RI, Syamsul Arief, S.H., M.H. Dalam sambutan pembukaannya, Ach. Jufri menegaskan bahwa penguatan…
Identitas Buku Tanah bukan sekadar komoditas ekonomi yang memiliki nilai strategis tinggi, melainkan sebuah ruang hidup yang krusial bagi hajat hidup orang banyak. Dalam sistem hukum pertanahan nasional yang berlandaskan UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria), kepastian hukum atas tanah dibuktikan melalui kepemilikan sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Namun, di balik fungsi administratif tersebut, praktik di lapangan kerap diwarnai gesekan hukum yang kompleks. Salah satu isu paling kontroversial dan kerap memicu ketidakpastian hukum adalah ketika BPN membatalkan sertifikat tanah secara sepihak dengan dalih “cacat administrasi” tanpa melalui mekanisme putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Buku karya…
