Di tengah denyut zaman yang menuntut kepastian, keadilan, dan kepercayaan publik, Mahkamah Agung Republik Indonesia kembali menegaskan perannya sebagai penjaga marwah hukum bangsa melalui Pameran Kampung Hukum Mahkamah Agung RI Tahun 2026, mengusung tema besar “Peradilan Terpercaya, Rakyat Sejahtera.” Tema ini bukan sekadar slogan, melainkan sebuah ikrar institusional bahwa keadilan yang bekerja dengan baik adalah fondasi utama kesejahteraan masyarakat.
Pameran Kampung Hukum tahun ini dibuka secara langsung oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebuah penanda kuat bahwa agenda penguatan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan merupakan prioritas tertinggi. Kehadiran Ketua MA RI sekaligus menegaskan komitmen kepemimpinan yudisial dalam memastikan peradilan hadir, bekerja, dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat.
Lebih dari sekadar ajang pameran, Kampung Hukum menjadi ruang edukasi hukum publik, etalase transparansi lembaga peradilan, serta medium dialog antara negara dan warga. Di sinilah Mahkamah Agung menunjukkan wajahnya sebagai lembaga yang terbuka, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat pencari keadilan.
Dalam konteks inilah, peran Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Hukum dan Peradilan (BSDK Kumdil) Mahkamah Agung RI tampil sebagai aktor kunci yang bekerja di balik layar, namun menentukan kualitas panggung besar peradilan. BSDK Kumdil memikul peran taktis dalam menyiapkan sumber daya manusia peradilan yang profesional, berintegritas, dan adaptif—sebuah prasyarat mutlak bagi terwujudnya peradilan yang terpercaya.
Melalui perumusan kebijakan strategis, penguatan riset dan kajian hukum, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yudisial yang berkelanjutan, BSDK Kumdil memastikan bahwa nilai-nilai keadilan tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi menjelma menjadi praktik peradilan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Peradilan yang dipercaya lahir dari aparatur peradilan yang kompeten, beretika, dan visioner—dan di sanalah BSDK Kumdil memainkan peran fundamentalnya.
Pameran Kampung Hukum MA RI 2026 dengan demikian menjadi titik temu antara visi besar Mahkamah Agung dan kerja strategis BSDK Kumdil, sekaligus refleksi bahwa reformasi peradilan tidak hanya dibangun di ruang sidang, tetapi juga melalui pendidikan, kebijakan, dan keterbukaan informasi kepada publik.
Ketika peradilan dipercaya, hukum menjadi penopang stabilitas. Ketika hukum bekerja dengan adil, kesejahteraan rakyat menemukan jalannya. Dan melalui Kampung Hukum 2026, Mahkamah Agung RI kembali menegaskan satu pesan penting: keadilan bukan milik segelintir, melainkan hak seluruh rakyat Indonesia.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI