Author: Sahram

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menegaskan bahwa integritas lembaga peradilan harus dibaca secara jujur melalui angka-angka survei yang mengukur kepercayaan dan persepsi publik. Hal tersebut disampaikan dalam pidato Pembinaan bagi Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia, yang digelar di Ruang Balairung Gedung Tower Mahkamah Agung, Selasa malam. Menurut Ketua MA, angka-angka tersebut bukan dimaksudkan untuk membanggakan institusi, melainkan sebagai cermin objektif untuk menilai sejauh mana amanah kekuasaan kehakiman dijalankan secara berintegritas, profesional, dan bebas dari praktik transaksional. Dalam paparannya, Ketua MA mengungkap data Indeks Integritas Hakim yang dirilis oleh Komisi Yudisial. Pada tahun…

Pendahuluan Indonesia selama bertahun-tahun menghadapi tantangan besar dalam memperkuat prinsip negara hukum. Salah satu tolok ukur yang digunakan dunia internasional untuk menilai kualitas penegakan hukum suatu negara adalah Rule of Law Index yang diterbitkan oleh World Justice Project (WJP). Dalam laporan terbaru, Indonesia menempati posisi ke-69 dari 143 negara dengan skor 0,52. Angka ini menunjukkan bahwa Indonesia masih berada di papan tengah, tertinggal dari negara-negara maju maupun beberapa negara tetangga di ASEAN. Di tengah kondisi tersebut, muncul Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim yang sedang digodok oleh pemerintah dan DPR. RUU ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam reformasi peradilan di Indonesia.…

Dalam diskursus pemberantasan korupsi, sering muncul pertanyaan klasik “mengapa pejabat tetap korup meskipun sistem pengawasan diperketat?” Banyak negara berkembang menjawabnya dengan menambah lapisan prosedur, membentuk komite etik atau meluncurkan program simbolik seperti zona integritas. Namun, sejumlah negara dengan tingkat korupsi rendah justru mengambil pendekatan yang lebih sederhana, keras dan rasional yaitu sistem gaji pejabat yang tinggi (high public officials’ remuneration) yang dipadukan dengan sanksi hukum yang tegas dan tanpa kompromi (zero tolerance enforcement). Pendekatan ini bertumpu pada satu asumsi dasar pejabat publik adalah rational actors. Mereka mempertimbangkan untung-rugi (cost benefit calculation) sebelum bertindak. Jika keuntungan korupsi kecil dan risikonya besar…