Mengambil jeda sejenak dari padatnya agenda akademik, sembilan delegasi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) menyambut dengan antusias undangan City Tour yang diselenggarakan oleh Philippine Judicial Academy (PHILJA). Rombongan yang membawa nama harum peradilan Indonesia ini terdiri dari empat Hakim Yustisial MA RI, yakni Aryaniek Andayani, Armansyah, Tri B.K. Abdul Gafur, dan Maria Fransiska Walintukan. Mereka didampingi oleh lima hakim tangguh yang bertugas di berbagai wilayah nusantara: Rangga Lukita Desnata dari Pengadilan Negeri Muara Enim, Abi Zaky Azizi dari Pengadilan Negeri Marabahan, Ghesa Agnanto Hutomo dari Pengadilan Negeri Namlea, Wanda Rara Farezha dari Pengadilan Negeri Sungai Penuh, dan Jatmiko Wirawan dari Pengadilan Negeri Sidikalang. Perjalanan menyusuri kawasan bersejarah di Cavite ini tidak hanya menjadi ajang rekreasi edukatif, tetapi juga momen di mana delegasi Indonesia berbaur hangat, bertukar pandangan, dan membangun jejaring persahabatan dengan para delegasi hukum dari negara-negara ASEAN lainnya.
Destinasi pertama yang memukau rombongan adalah The GBR Museum, sebuah institusi budaya yang dikelola dengan dedikasi tinggi oleh Geronimo Berenguer de los Reyes Jr. Foundation di General Trias, Cavite. Begitu melangkahkan kaki ke dalam bangunan museum yang dikelilingi taman rimbun nan tertata ini, para Hakim langsung disambut oleh galeri foto berskala besar yang berfungsi sebagai lorong waktu visual. Detail arsitektur bangunan yang elegan berpadu dengan pencahayaan museum yang temaram, memusatkan perhatian seluruh delegasi pada koleksi arsip langka yang menceritakan cikal bakal berdirinya negara Filipina.
Melalui pameran fotografi dari abad ke-19 dan awal abad ke-20 yang sangat komprehensif, museum ini merekam jejak perkembangan infrastruktur dan transformasi sosial Filipina. Para delegasi ASEAN tampak terpukau mengamati potret-potret hitam putih yang mendokumentasikan perubahan Manila dari sebuah kota kolonial Spanyol yang klasik menjadi pusat aktivitas yang mulai merangkul modernitas. Terlihat jelas bagaimana masyarakat Filipina pada masa lampau mulai menata kota, menggerakkan roda ekonomi, dan merintis peradaban modern mereka di tengah bayang-bayang pergolakan penguasa asing. Lebih dari sekadar potret pembangunan, The GBR Museum juga menyuguhkan narasi perjuangan rakyat Filipina yang menggetarkan hati.
Salah satu paviliun secara khusus menampilkan dokumentasi masa-masa sulit saat transisi penjajahan berdarah dari tangan Spanyol ke Amerika Serikat. Wajah-wajah letih namun pantang menyerah dari para pejuang, realitas penderitaan rakyat jelata, hingga ketangguhan mereka dalam mempertahankan tanah air tergambar jelas dari balik lensa kamera masa lampau. Pameran ini memberikan perspektif visual yang mendalam bagi para penegak hukum tentang harga sebuah kebebasan.
Selain sejarah sosial-politik, museum ini juga mengejutkan para pengunjung dengan koleksi sejarah penerbangan dan miniatur maritim yang menunjukkan visi kemajuan Filipina di masa lalu. Pajangan model pesawat bersejarah menceritakan bagaimana Filipina berusaha mengejar ketertinggalan teknologi dan membuka jalur konektivitas di Asia Tenggara. Perkembangan pesat ini memantik diskusi yang renyah antara delegasi Indonesia dengan rekan-rekan delegasi dari Malaysia, Vietnam, Singapura dan Brunei Darusalam, membahas betapa miripnya pola modernisasi dan tantangan historis di antara negara-negara Asia Tenggara.
Menghabiskan waktu di The GBR Museum memberikan ruang kontemplasi bagi Delegasi dari Indonesia. Mengamati rekam jejak perjuangan dan keringat pembangunan masyarakat Filipina membuat mereka merenungkan kembali fondasi keadilan di negara masing-masing. Sembari berjalan menuju bus, para delegasi sepakat bahwa sejarah perjuangan bangsa seperti yang terekam di museum ini adalah elemen krusial yang membentuk sistem hukum dan konstitusi modern suatu negara yang berdaulat.
Perjalanan sejarah kemudian berlanjut ke The Emilio Aguinaldo Shrine, sebuah monumen nasional yang terletak di Kawit, Cavite. Menginjakkan kaki di pelataran rumah bersejarah yang megah ini, delegasi langsung disambut oleh aura patriotisme yang kental. Di sinilah, pada tanggal 12 Juni 1898, proklamasi kemerdekaan Filipina dikumandangkan untuk pertama kalinya, dan bendera nasional dibentangkan dari balkon ikoniknya yang dijuluki “Balkon Kemerdekaan”. Arsitektur rumah yang unik dengan menara menjulang dan detail ukiran kayu klasik seolah menjadi saksi bisu keberanian dan visi seorang pemimpin revolusi.
Memasuki bagian dalam mansion, para Hakim negara ASEAN diajak menyelami langsung pikiran dan taktik Jenderal Emilio Aguinaldo. Rumah ini dirancang bukan hanya sebagai tempat tinggal, melainkan juga sebagai markas militer yang sarat akan strategi pertahanan rahasia. Rombongan, yang membaur dengan delegasi ASEAN lainnya, berdecak kagum saat menyusuri berbagai lorong sempit rahasia, kompartemen persembunyian di balik lemari, dan desain lantai yang digunakan untuk menghindari sergapan musuh pada masa revolusi. Setiap sudut rumah adalah cerminan taktik gerilya dan kewaspadaan tingkat tinggi dari sang jenderal.
Koleksi memorabilia di dalam rumah tokoh proklamasi Aguinaldo ini semakin menghidupkan epik perjuangan Aguinaldo melawan pendudukan asing. Delegasi mengamati dengan saksama pajangan seragam militer, pedang, dan senjata peninggalan revolusi, hingga dokumen-dokumen penting yang merintis jalan menuju terbentuknya Republik Filipina Pertama. Bagi para penegak hukum yang hadir, melihat langsung artefak ini memberikan sentuhan emosional tentang bagaimana embrio konstitusi dan kedaulatan suatu bangsa diperjuangkan dengan darah dan air mata, mengingatkan kembali pada fondasi esensial dari hukum bernegara.
Di sela-sela mengamati artefak di shrine tersebut, para delegasi, khususnya kesembilan hakim dari Indonesia, terlarut dalam diskusi mendalam mengenai sisi kelam dan kompleksitas sejarah revolusi Filipina: irisan perjuangan antara Emilio Aguinaldo dan Andres Bonifacio. Sejarah mencatat keduanya sebagai arsitek kemerdekaan, namun dengan jalan dan taktik yang berbenturan. Jika Bonifacio, sang “Bapak Revolusi Filipina” sekaligus pendiri organisasi rahasia Katipunan, adalah letupan api pertama yang membakar semangat perlawanan rakyat jelata, maka Aguinaldo hadir sebagai sosok teknokrat dan ahli strategi militer dari faksi Magdalo yang sukses memenangkan berbagai pertempuran krusial di wilayah Cavite.
Para delegasi ASEAN saling bertukar pandangan ketika pemandu wisata menceritakan titik didih hubungan keduanya yang memuncak pada Konvensi Tejeros tahun 1897. Di mata para penegak hukum ini, momen tersebut bukan sekadar pergantian kepemimpinan, melainkan potret nyata dinamika politik dan hukum di masa krisis. Konvensi yang niat awalnya untuk menyatukan faksi-faksi revolusioner justru berujung pada terpilihnya Aguinaldo sebagai presiden secara in absentia, dan terpinggirkannya Bonifacio. Penolakan Bonifacio atas hasil konvensi yang dianggapnya penuh kecurangan berujung pada pembentukan pemerintahan tandingan.
Bagi para hakim, episode selanjutnya adalah sebuah kajian sejarah hukum yang tragis. Transisi kekuasaan ini bermuara pada penangkapan Bonifacio oleh pasukan Aguinaldo. Bonifacio kemudian dihadapkan pada Pengadilan Militer sebuah proses peradilan di tengah kecamuk perang yang keabsahan dan keadilannya masih terus diperdebatkan oleh para sejarawan—hingga akhirnya ia dieksekusi di pegunungan Maragondon atas tuduhan pengkhianatan. Membedah kisah ini di tanah kelahirannya langsung, para delegasi merenungkan bagaimana ambisi faksionalisme dan benturan kelas sosial seringkali menjadi sisi gelap dari transisi kedaulatan. Ini menjadi pelajaran mahal dan universal tentang bagaimana instrumen hukum dan peradilan kerap diuji secara luar biasa hebat di tengah pusaran revolusi sebuah negara.
Kunjungan ke Emilio Aguinaldo Shrine ditutup dengan momen refleksi yang tenang di taman makam sang jenderal yang asri di halaman belakang properti. Antusiasme delegasi MA RI dan rekan-rekan ASEAN sama sekali tak surut meski hari semakin sore. City tour persembahan PHILJA ini sukses membangkitkan kesadaran kolektif bahwa tata hukum yang tegak hari ini adalah buah dari heroisme masa lalu. Dengan wawasan historis yang baru terkalibrasi, sembilan hakim Indonesia ini bersiap untuk kembali ke kelas, membawa bekal inspirasi tentang pentingnya kedaulatan dan keadilan di kancah hukum internasional.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI