Senin Pagi (15/12) Angin sepoi-sepoi teluk Jakarta masuk ke area Hotel Mercure Convention Centre Ancol, waktu menunjukan pukul 08.13 WIB Munas IKAHI XXI Tahun 2025 dibagi menjadi 2 Komisi yaitu Komisi A yang membahas mengenai AD/ART dan Komisi B akan membahas mengenai Kesejahteraan Fasilitas Kesehatan, Fasilitas Perumahan Dinas, dan Tunjangan dan Biaya Operasional.
Ruang rapat Pleno Komisi B dihadiri oleh 114 Orang dari 128 Peserta yang seharusnya hadir. Jumlah ini dinyatakan kuorum yang kemudian sidang dipimpin oleh YM Dr. Yohanes Priyana, S.H., M.H. hakim Agung dari Kamar Pidana Perwakilan Peradilan Umum, Dr Zulkarnain, S.H., M.H Ketua Pengadilan Agama Surabaya perwakilan dari Peradilan Agama, Kol. Panjaitan Hotman M.T., S.H., M.H. Kepala Pengadilan Tingkat Pertama Klas A, Pengadilan Militer III – 16 Makassar perwakilan dari Peradilan Militer, dan YM. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara perwakilan dari Peradilan Tata Usaha Negara.
Penyampaian target tersedia Waktu ampai pukul 09.30 WIB yang kurang lebih 75 menit. Peserta siding Komisi B diminta membaca buku panduan utamanya mulai halaman 44 dan diberikan Waktu 10 menit. Isu Pemulangan Jenazah (Repatriasi) mendapatkan usulan kebutuhan akan dana social atau mekanisme pembiayaan untuk pemulangan jenazzah hakum yang meninggal di luar daerah tugas. Kemudian isu Kerjasama dengan Asuransi Mandiri In Health dinilai sulit dalam persetujuan Klaim kepulangan jenazah (repatriasi). Dalam 10 kasus hanya 1 orang yang terealisasi. Direkomendasikan agar MoU ditinjau ulang atau dikelila sendiri. Untuk kemudahan pemulangan jenazah perlu Kerjasama dengan pihak pengelola transportasi. Isu lainnya ialah terdapat keluhan mengenai perbedaan perlakuan pemberian atensi/bantuan ari IKAHI terhadap anggota yang terkena musibah misalnya Kebakaran Rumah.
Berkenaan dengan isu Perumahan dan Dinas muncul aspirasi agar hakim yang menermpati rumah tetap diberikan uang penggantian/bantuan sewa rumah mengingat resiko keamanan misalnya kasus kebobolan maling. di Manado, perumahan terpadu yang dibangun lokasinya terlalu jau dari kota. Terdapat tanah pengadilan yang luas namun terkendala anggaran pembangunan. Keadaan di Jakarta, Hakim Tinggi di PT DKI Jakarta (selain KPT dan WKPT) tidak mendapatkan rumah dinas. Mohon agar fasilitas rumah dinas diperhatikan tidak hanya di daerah tetapi juga di Jakarta. Usulan ini disampaikan oleh Dr. Albertina Ho, S.H.M.H.
Tunjangan dan Biaya Operasional mendapatkan masukan dari Dr. Ifa Sudewi, S.H., M.Hum. agar tunjangan penyelesaian perkara dapat diberikan sesuai dengan Halaman 5 poin 9. berkenaan dengan biaya mutase saat ini dinilai sangat minim dan tidak masuk akal terlebih tidak mengakomodir biaya angkut barang untuk pindah. Selain itu usulan agar biaya mutase dibayarkan 3 sd 4 hari sebelum keberangkatan.
Usulan dan aspirasi yang disampaikan kemudian direspon oleh Pimpinan Sidang Komisi B. Isu pemulangan Jenazah menjadi perhatian utamanya kasus di Kupang Hakim Muda meninggal dan dimakamkan di tempat tugas karena ketiadaan biaya. Mekanisme akan ditinjau ulang apakah akan dikelola mandiri oleh IKAHI atau diasuransikan. Kemudian berkenaan dengan isu keheshatan Hakim Agung ditanggung Setneg karena status pejabat negara. IKAHI sedang memperjuangkan RUU Jabatan Hakim agar seluruh hakim diakui sebagai Pejabat Negara sehingga mendapatkan fasilitas Kesehatan yang setara. Isu Transportasi, IKAHI akan mengupayakan Kerjasama untuk mendapatkan privilege pelayanan transportasi bagi hakim.
Mahkamah Agung saat ini belum memiliki kemandirian anggaran an sedang diperjuangkan agar dapat mengelola anggaran sendiri untuk mengatasi ketimpangan fasilitas apabila dibandingkan dengan Kejaksaan. Tunjangan penyelesaian perkara mekanismenya untuk Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding. Bantuan sewa rumah supaya jangan dianggap sebagai bantuan tetapi dijadikan sebagai tunjangan tetap yang nilainya diusulkan untuk ditinjau ulang. Pengadulan SBML dilakukan ke Kementerian Keuangan sesuai aturan daerah masing-masing. Biaya Mutasi dilakukan komunikasi dengan pemegang kewenangan untuk menentukan regulasi an nilai biaya mutasu yang layak.
Rapat Sidang Pleno Komisi B diskor sementara untuk melakukan Istirahat dan Coffee Break sampai Pukul 10.00 WIB.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI