Close Menu
Suara BSDKSuara BSDK
  • Beranda
  • Artikel
  • Berita
  • Features
  • Sosok
  • Filsafat
  • Roman
  • Satire
  • Video

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

What's Hot

Urgensi Penghapusan Pengadilan Khusus Dan Hakim Ad Hoc di Bawah Mahkamah Agung

15 January 2026 • 08:06 WIB

CODE NAPOLÉON: RASIONALITAS KODIFIKASI DAN WARISAN BAGI TRADISI CIVIL LAW

14 January 2026 • 20:29 WIB

Acara Pemeriksaan Cepat menurut KUHAP Baru: Perkara Tipiring dan Lalu Lintas dalam Satu Tarikan Napas

13 January 2026 • 16:35 WIB
Instagram YouTube
Suara BSDKSuara BSDK
Deskripsi Gambar
  • Beranda
  • Artikel
  • Berita
  • Features
  • Sosok
  • Filsafat
  • Roman
  • Satire
  • Video
Suara BSDKSuara BSDK
Deskripsi Gambar
  • Beranda
  • Artikel
  • Berita
  • Features
  • Sosok
  • Filsafat
  • Roman
  • Satire
  • Video
Home » Panduan Menjadi Pejabat yang Nyaris Kompeten
Features Satire

Panduan Menjadi Pejabat yang Nyaris Kompeten

Khoiruddin HasibuanKhoiruddin Hasibuan26 December 2025 • 00:41 WIB4 Mins Read
Share
Facebook Twitter Threads Telegram WhatsApp

Selamat datang di Republik ABS yang ramah terhadap kesalahan! Di sini, semua boleh salah, asal dilakukan dengan penuh keyakinan, tanpa niat jahat dan disertai tanda tangan resmi. Kalau kejahatan masih bikin takut, inkompetensi justru menenteramkan hati. Ia datang dalam balutan kerapian seragam, dengan senyum rapat koordinasi, dan jargon “demi kepentingan bersama.”

Inilah negeri yang paling aman di dunia. Di Negeri ini kejahatan bisa dihukum, tapi kesalahan dijadikan budaya. Di sini, inkompetensi bukan kutukan, melainkan kompetensi baru yang dipuja. Yang penting tidak jahat, meski salah langkah di setiap rapat. Yang penting niatnya baik, meski hasilnya mengubur nyawa.

Kejahatan biasanya ketahuan, karena pelakunya tergesa-gesa. Tapi inkompetensi? Ia bekerja lembut, memiliki sopan santun, berpenampilan bak tokoh agama kondang, berpengharapan tinggi, dan gemar rapat. Tidak perlu merasa bersalah; cukup buat memo panjang yang tak dibaca siapa pun, lalu sebut itu “tindakan strategis.” Ketika bencana datang, tinggal ucapkan: “Kita sudah berupaya maksimal.” Rakyat, seperti biasa, akan menambahkan doa.

Setiap tahun, sungai meluap, rumah tenggelam, anak terhanyut. Lalu datang tim tanggap darurat menggunakan rompi baru, bendera kecil di dada, dan janji-janji. Ketika ditanya mengapa banjir tak henti-henti, jawabannya sederhana: “Curah hujan ekstrem.” Tak seorang pun berani menulis laporan tentang pohon-pohon yang ditebang atau proyek drainase yang raib bersama anggarannya. Di negeri ini, musibah adalah cara paling santun untuk menyebut kebodohan kolektif.

Tata ruang rusak? Itu bukan salah perencana, tapi “tantangan alam.” Longsor dan banjir? Bukan akibat hutan yang digunduli, tapi “curah hujan ekstrem di luar prediksi.” Sistem peringatan dini padam? Ah, itu hanya “proses pembaruan sistem.” Di negeri para ahli seremonial, semua tragedi punya narasi yang terdengar sangat akademis.

Baca Juga  Ketika Peringatan Tidak Lagi Sebagai Bunyi Negara, Masyarakat, dan Hukum dalam Bencana Banjir

Dalam ruang sidang, hakim dijuluki “wakil Tuhan di bumi,” tapi sayangnya Tuhan di dunia hukum sering dibatasi jam kerja dan kinerja printer. Jika seorang ibu kehilangan hak asuh karena salah tafsir pasal—tenang saja! Itu bukan bencana sosial, hanya “judicial slip.” Istilah yang manis untuk sebuah nasib yang pahit.

Palu hakim – nampak dari sorotan kamera – mengetuk dengan tenang. Satu keputusan kecil berpindah tangan, satu kehidupan berganti nasib, satu ketidakadilan dilegalkan dengan bahasa hukum yang indah. Para ahli menyebutnya “bounded rationality,” tapi rakyat menyebutnya nasib buruk yang disahkan secara formal. Tidak ada darah di persidangan, hanya tinta dan stempel dalam putusan/penetapan, tapi luka sosialnya menetes lama, lebih pelan dari air hujan yang merobohkan bukit.

Dan para pemimpin pada setiap level instansi? Mereka tampak alim dan penuh visi. Mereka bicara dengan metafora, mengaku berpihak pada rakyat, tapi tak pernah benar-benar mendengar apa pun. Mereka tidak membaca data karena “percaya pada insting.” Mereka tidak takut pada bencana, karena bencana ada untuk memberi mereka panggung kepahlawanan semu. Ketika semuanya runtuh, mereka akan berdiri gagah di reruntuhan sambil berkata: “Kita akan evaluasi.” Evaluasi, kata paling suci dalam kamus orang yang tak pernah belajar.

Para pemimpin tersebut membangun kebijakan dari ruang ber-AC, jauh dari lumpur tempat rakyatnya tenggelam. Mereka percaya pada intuisi, menolak data, dan sangat mencintai frasa sakral: “Saya yakin ini solusi terbaik.” Seperti sopir yang menutup mata supaya bisa “merasakan jalan,” mereka setia mengemudi menuju jurang, dengan semangat kebangsaan yang berkobar.

Di republik ABS ini, kesalahan bukan merupakan aib. Ia adalah sistem. Ia menunjuk dirinya sendiri, mencetak SK, membangun gedung, dan menggaji pegawai. Sementara rakyatnya belajar untuk tidak berharap, karena harapan di sini sudah masuk kategori utopia administratif. Tidak perlu jahat untuk menghancurkan republik ini. Cukup percaya diri, sedikit buta arah, dan mengucapkan “demi kepentingan bersama.”

Baca Juga   Jejak Air, Jejak Kebijakan: Membaca Bencana sebagai Cermin Tata Kelola

Inilah Republik yang melahirkan tragedi tanpa pelaku, bencana tanpa penjahat, dan kematian tanpa rasa bersalah. Di mana kejahatan hanyalah kriminalitas kecil, dan inkompetensi adalah dosa yang disucikan dengan rapat koordinasi.

Dan jangan khawatir, kalau sistem gagal, kita punya solusi universal yang selalau didengungkan “evaluasi dan doa bersama.” Karena di Republik ABS ini, doa telah lama menjadi bagian dari manajemen risiko.

Jadi, mari rayakan inkompetensi sebagai seni tertinggi dalam kepemimpinan. Ia tidak sekejam kejahatan, tapi lebih efisien dalam menghancurkan masa depan. Kejahatan butuh niat jahat. Inkompetensi cukup dengan rapat mingguan, pidato motivasi, dan powerpoint penuh eufemisme.

Pada akhirnya, kita diajak percaya: korban bencana hanyalah takdir, bukan akibat memo yang tersesat, tender yang salah alamat, atau keputusan yang diambil sambil menatap presentasi bergambar awan-awan.

Selamat bekerja, para pejabat nyaris kompeten. Dunia mungkin butuh pahlawan, tapi di Republik ABS ini, sudah cukup dengan niat baik yang tidak tahu caranya.

Khoiruddin Hasibuan
Khoiruddin Hasibuan
Hakim Pengadilan Agama Soreang

Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI

bencana kritik birokrasi politik satire
Share. Facebook Twitter Threads Telegram WhatsApp Copy Link

Related Posts

Urgensi Penghapusan Pengadilan Khusus Dan Hakim Ad Hoc di Bawah Mahkamah Agung

15 January 2026 • 08:06 WIB

CODE NAPOLÉON: RASIONALITAS KODIFIKASI DAN WARISAN BAGI TRADISI CIVIL LAW

14 January 2026 • 20:29 WIB

Acara Pemeriksaan Cepat menurut KUHAP Baru: Perkara Tipiring dan Lalu Lintas dalam Satu Tarikan Napas

13 January 2026 • 16:35 WIB
Demo
Top Posts

Urgensi Penghapusan Pengadilan Khusus Dan Hakim Ad Hoc di Bawah Mahkamah Agung

15 January 2026 • 08:06 WIB

CODE NAPOLÉON: RASIONALITAS KODIFIKASI DAN WARISAN BAGI TRADISI CIVIL LAW

14 January 2026 • 20:29 WIB

Acara Pemeriksaan Cepat menurut KUHAP Baru: Perkara Tipiring dan Lalu Lintas dalam Satu Tarikan Napas

13 January 2026 • 16:35 WIB

KMA Tegaskan Komitmen Penguatan Kepemimpinan Hakim Perempuan

13 January 2026 • 14:44 WIB
Don't Miss

Urgensi Penghapusan Pengadilan Khusus Dan Hakim Ad Hoc di Bawah Mahkamah Agung

By Muhammad Adiguna Bimasakti15 January 2026 • 08:06 WIB

Sistem peradilan di Indonesia pada awalnya dirancang sederhana, dengan seluruh jenis perkara ditangani oleh Pengadilan-Pengadilan…

CODE NAPOLÉON: RASIONALITAS KODIFIKASI DAN WARISAN BAGI TRADISI CIVIL LAW

14 January 2026 • 20:29 WIB

Acara Pemeriksaan Cepat menurut KUHAP Baru: Perkara Tipiring dan Lalu Lintas dalam Satu Tarikan Napas

13 January 2026 • 16:35 WIB

KMA Tegaskan Komitmen Penguatan Kepemimpinan Hakim Perempuan

13 January 2026 • 14:44 WIB
Stay In Touch
  • Facebook
  • YouTube
  • TikTok
  • WhatsApp
  • Twitter
  • Instagram
Top Trending
Demo
Hubungi Kami

Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Hukum dan Peradilan
Mahkamah Agung RI

Kantor: Jl. Cikopo Selatan Desa Sukamaju, Kec. Megamendung
Bogor, Jawa Barat 16770

Telepon: (0251) 8249520, 8249522, 8249531, 8249539

Kategori
Beranda Artikel Berita Features Sosok
Filsafat Roman Satire SuaraBSDK Video
Connect With Us
  • Instagram
  • YouTube
  • WhatsApp
Aplikasi Internal
Logo 1 Logo 2 Logo 3 Logo 3
Logo 4 Logo 4 Logo 4 Logo 5 Logo 5
Kontributor
  • Abdul Ghani
  • Abiandri Fikri Akbar
  • Agus Digdo Nugroho
  • Ahmad Junaedi
  • Anderson Peruzzi Simanjuntak
Lihat semua →

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.