SEMUA JUDUL ANALISA KEBUTUHAN PENGKAJIAN DIHARAPKAN MENJADI KEBIJAKAN YANG BERMANFAAT

Bsdk.mahkamahagung.go.id – Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi pada hari Senin, 03 November 2025, pukul 10.20 di ruang rapat Pustrajak lantai 10. Dalam sambutannya, Kapustrajak menghimbau agar seluruh analisis kebutuhan pengkajian segera ditindaklanjuti dan diinventarisasi jumlah judul yang akan dijadikan bahan kajian untuk tahun 2026. Berdasarkan laporan dari Kasubbid Program Pustrajak Kumdil MA Ri, Bapak Novie Kurniawan, SH, MH, jumlah hasil analisis kebutuhan pengkajian (AKP) mencapai 56 judul.

“Seluruh Dirjen dan eselon satu lainnya diharapkan menanyakan judul yang mendesak dan memang dibutuhkan untuk pengembangan organisasi, bukan judul yang tidak urgen dan tidak memiliki tindak lanjut setelah kajian selesai, seperti advokasi kebijakan,” ujar beliau. Beliau juga menekankan pentingnya komunikasi yang baik antara tim AKP Pustrajak dan unit eselon satu atau eselon dua yang dikunjungi. Komunikasi ini harus fokus pada judul kajian yang dibutuhkan pimpinan untuk pengembangan organisasi, agar setelah kajian selesai, unit yang mengusulkan dapat menindaklanjuti usulan tersebut, mengubah draft kebijakan menjadi kebijakan yang konkrit, seperti PERMA, SEMA, SK KMA, SK SEKMA, dan SK DIRJEN. Dengan demikian, kebijakan yang dilaksanakan akan tepat sasaran dan bermanfaat bagi Mahkamah Agung serta dapat menampung aspirasi para pencari keadilan.

Beliau juga menghimbau agar hakim yustisial dan analis kebijakan dilibatkan dalam bimbingan teknis analisis kebijakan pada 2026, terutama dalam pelatihan pembuatan policy brief yang sering diminta secara mendadak oleh pimpinan.

Anggaran Pustrajak Kumdil Mahkamah Agung telah terserap 80,45%, menyisakan 19,55%. Dari 26 naskah yang dikaji, 12 naskah sudah diadvokasi, 1 naskah dibatalkan, 1 naskah dalam proses pengkajian, 1 naskah dalam penyuntingan, dan 4 naskah dalam proses cetak.

Pagu             : Rp 10.261.101.000,00

Realisasi       : Rp 8.255.152.036,00

Sisa              : Rp 2.005.948.964,00

Persentase   : 80,45%

1. Naskah Urgensi Peraturan Presiden tentang Pengalihan Pembinaan Organisasi, Administrasi, dan Keuangan Pengadilan Pajak ke MA oleh Pak Ridha Hakim sudah selesai dan sudah distribusi buku.
2. Naskah Kebijakan mengenai Kewenangan Pelantikan Hakim Baru dilakukan oleh Ketua MA dengan koordinator Dr. Budi Suhariyanto sudah selesai dan sudah diserahkan pada 16 April 2025 dengan realisasi dana sebesar 68,47% dan sudah distribusi buku.
3. Naskah Urgensi Rancangan PERMA Tentang Peradilan In Absentia Perkara Pidana Khusus dengan koordinator Dr. Sudharmawatiningsih sudah proses cetak penerbit dengan realisasi 81,98%.
4. Naskah Kebijakan Restrukturisasi Organisasi MA RI dan Badan Peradilan Dibawahnya dengan koordinator H. Sahwan sudah proses layout cetak.
5. Naskah Kebijakan Kemandirian Aggaran MA dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya dengan koordinatir Dr. Riki Perdana Raya Waruwu sudah selesai.
6. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pengadilan Pajak dengan koordinator Muh Ridha Hakim sudah selesai.
7. Naskah Urgensi Rancangan PERMA Tentang Integrated System Pola Promosi dan Mutasi Berbasis Kinerja, Integritas dan Riwayat Diklat Kompetensi bagi Hakim, Panitera, Juru Sita dan ASN MA dan Badan Peradilan Dibawahnya dengan koordinator Hasanudin S.H, M.H belum selesai (realisasi masih 0,5%). Naskah ini menjadi Prioritas Nasional TA 2026.
8. Naskah Urgensi Rancangan PERMA tentang Optimalisasi Penyelesaian Sengketa di Tingkat Desa dengan koordinator Pak Oloan Harianja sedang proses cetak penerbit.
9. Naskah Akademik Rancangan PERMA Keterbukaan Informasi dan Perlindungan Data Pribadi dengan koordinator Dr. H. Minanoer Rachman, S.H, M.H sedang proses cetak penerbit.
10. Naskah Urgensi Rancangan SK KMA tentang Standardisasi Klasifikasi Perkara pada MA dengan koordinator Dr. Drs. H. Abdul Ghoni sedang proses cetak penerbit.
11. Naskah Urgensi Pengaturan Penyesuaian Gaji Pokok Hakim dan Penghasilan Pensiun Hakim sebagai tindak lanjut PP No 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada di Bawah MA dengan koordinator Edi Yuniadi, S.E, S.Sos, M.M, CPSAK sudah selesai.
12. Naskah Urgensi Perubahan PERMA Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung   Secara Elektronik dengan koordinator Pak Ikbar sudah selesai dan sudah distribusi buku.
13. Naskah Urgensi Rancangan PERMA Tentang Penyelesaian Eksekusi Gugatan Sederhana oleh Pak Slamet sudah selesai dengan realisasi anggaran 98,53% dan sudah distribusi buku.
14. Naskah Urgensi Rancangan Perubahan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang – Undang Pemberantasan dengan koordinator Bu Rita sedang proses layout cetak.
15. Naskah Kebijakan Upaya Peningkatan Kualitas Layanan Hukum kepada Masyarakat di tengah Kekurangan Tenaga Teknis (Detasering Hakim Tinggi pada Peradilan Agama) dengan koordinator Pak Nurul Huda sudah selesai.
16. Naskah Kebijakan oleh Pak Cecep mengenai Peningkatan Usia Hakim sudah selesai.
17. Naskah Urgensi: Rancangan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Hakim Dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Melalui Jalur Pendidikan dengan koordinator Pak Khoirul Anwar sudah proses cetak penerbit.
18. Naskah Urgensi Rancangan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Tentang Cross Border Insolvency dengan koordinator Pak Ari Gunawan sudah cetak dan belum dikirim.
19. Naskah Urgensi Rancangan Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Hukum Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya oleh Pak Zaky sudah cetak dan belum dikirim.
20. Naskah Urgensi Penyusunan Kajian Komparatif Undang Undang Jabatan Hakim Dan Rancangan Undang- Undang Contempt of Court: Implikasi Terhadap Reformasi Kelembagaan Dan Independensi Peradilan oleh Pak Iyus Suryana sudah selesai.
21. Naskah Kebijakan Penanganan Isu Exactly Directly Addres Carbon Trading oleh Pak Djoni Witanto sedang dummy hasil cetak.
22. Naskah Urgensi Rancangan SK KMA Tentang Pedoman Penghitungan Uang Kompensasi Dalam Sengketa Kepegawaian bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa oleh Dr Tri Cahya Indra Permana sudah proses cetak penerbit.
23. Naskah Akademik Rancangan Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer oleh Kol.Dr. Koerniwaty Sjarif sedang proses revisi koordinator.
24. Naskah Urgensi Perubahan peraturan Mahkamah Agung No. 3 tahun 2012 tent. biaya proses penyelesaian Perkara dan pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya oleh Pak Asep Nursobah sudah proses cetak.
25. Naskah Urgensi rancangan surat keputusan Mahkamah Agung tentang standarisasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pada Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya oleh Pak Sobandi sedang proses layout cetak.
26. Naskah Urgensi Rancangan SK KMA Tentang Penyelarasan Kepangkatan Anggota Militer yang bertugas di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya oleh Pak Marsma Edi sedang proses layout cetak.
27. Naskah Kebijakan Polisi Pengadilan dan Protokol Keamanan dengan Studi Perbandingan Sheriff Victoria masih dalam proses pengerjaan.

Kapustrajak mengingatkan kembali untuk kita bisa menuju ke scopus. Perlu dibicarakan teknis dan mekanisme agar target yang diharapkan tercapai. Selanjutnya adalah mengenai Jurnal Hukum dan Peradilan. Edisi 1 sudah terbit, edisi 2 sudah terbit, dan edisi 3 sedang dalam progres pengerjaan (13 naskah under review). Realisasi anggaran sebesar Rp 247.461.325,00.  Dana yang bisa dipakai tinggal sekitar 100 juta rupiah untuk honor penulis. Ada anggaran masuk pustrajak berjumlah 900.000.000. Anggaran ini diharapkan dapat diserap dengan segara dengan mempertimbangkan opsi desiminasi terkait dengan judul-judul yang booming dan diadakan dengan universitas yang bekerja sama dengan Pustrajak. Dipastikan maksimal kegiatan selesai tanggal 15 Desember 2025.

Kontributor:
Johanes, SS
Penerjemah Ahli Muda Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan MA RI.