Close Menu
Suara BSDKSuara BSDK
  • Beranda
  • Artikel
  • Berita
  • Features
  • Sosok
  • Filsafat
  • Roman
  • Satire
  • Video

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

What's Hot

Urgensi Penghapusan Pengadilan Khusus Dan Hakim Ad Hoc di Bawah Mahkamah Agung

15 January 2026 • 08:06 WIB

CODE NAPOLÉON: RASIONALITAS KODIFIKASI DAN WARISAN BAGI TRADISI CIVIL LAW

14 January 2026 • 20:29 WIB

Acara Pemeriksaan Cepat menurut KUHAP Baru: Perkara Tipiring dan Lalu Lintas dalam Satu Tarikan Napas

13 January 2026 • 16:35 WIB
Instagram YouTube
Suara BSDKSuara BSDK
Deskripsi Gambar
  • Beranda
  • Artikel
  • Berita
  • Features
  • Sosok
  • Filsafat
  • Roman
  • Satire
  • Video
Suara BSDKSuara BSDK
Deskripsi Gambar
  • Beranda
  • Artikel
  • Berita
  • Features
  • Sosok
  • Filsafat
  • Roman
  • Satire
  • Video
Home » IKU Menjaga Arah, Menyelaraskan Tujuan
Artikel

IKU Menjaga Arah, Menyelaraskan Tujuan

MarwantoMarwanto26 December 2025 • 22:53 WIB3 Mins Read
Share
Facebook Twitter Threads Telegram WhatsApp

Cerita tentang IKU di BSDK

Pada suatu forum internal di lingkungan Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) Mahkamah Agung RI, muncul refleksi sederhana namun mendalam: bagaimana memastikan seluruh kerja BSDK benar-benar bermuara pada kepentingan publik dan tujuan besar Mahkamah Agung? Dari pertanyaan inilah kisah Indikator Kinerja Utama (IKU) menemukan maknanya.

Apa itu Indikator Kinerja Utama?

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007, Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah adalah ukuran keberhasilan utama yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. IKU disusun secara terbatas namun esensial, berorientasi pada hasil (outcome), serta mencerminkan tugas dan fungsi utama organisasi. Dengan IKU, kinerja tidak lagi dinilai dari banyaknya aktivitas, melainkan dari sejauh mana aktivitas tersebut memberi manfaat nyata bagi publik.

Mengapa IKU menjadi penting?

Bagi BSDK, IKU adalah kompas. Tanpa kompas, sebuah perjalanan berisiko tersesat meski ditempuh dengan penuh kesungguhan. IKU memastikan bahwa seluruh upaya pengembangan kebijakan, pendidikan, dan pelatihan hukum dan peradilan berjalan terarah, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat pencari keadilan.

Siapa yang bergerak dan di mana arah itu dituju?

Dalam sistem pemerintahan, arah besar organisasi dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga. Renstra menetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis jangka menengah. IKU hadir sebagai terjemahan operasional dari Renstra tersebut. Di sinilah seluruh unit kerja, termasuk BSDK, bergerak bersama dalam satu garis tujuan yang sama, memastikan tidak ada langkah yang berjalan sendiri-sendiri.

Mengapa diterbitkan SK IKU BSDK?

Sebagai bagian dari penataan tersebut, Kepala BSDK menerbitkan Surat Keputusan Nomor 195/BSDK/SK.OT1.6/X/2025 tanggal 24 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada BSDK Mahkamah Agung RI. Keputusan ini menjadi penanda penting bahwa IKU BSDK ditetapkan secara resmi sebagai acuan kinerja, dasar penyusunan rencana dan perjanjian kinerja, serta instrumen evaluasi capaian kinerja secara berkelanjutan. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan BSDK memiliki tolok ukur yang jelas dan terhubung langsung dengan tujuan strategis organisasi.

Baca Juga  Mahkamah Agung Tunjuk Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2026, Apa Tugas dan Wewenangnya?

Satu Tujuan dalam Satu Tatanan

IKU BSDK tidak disusun secara terpisah, melainkan selaras dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/SK.RA.1.3/IX/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025–2029. Keselarasan ini memastikan bahwa kontribusi BSDK menjadi bagian utuh dari pencapaian kinerja Mahkamah Agung secara keseluruhan. Setiap capaian BSDK adalah bagian dari capaian institusi induk, dan setiap langkah kecil di BSDK ikut menentukan wajah besar peradilan Indonesia.

Dari Gagasan Ideal ke Tindakan Nyata

Dalam pemikiran Plato, tatanan yang baik lahir dari keselarasan antara gagasan ideal dan tindakan nyata. Plato mengajarkan bahwa organisasi –seperti halnya negara– akan berjalan adil dan tertib apabila setiap unsur melaksanakan perannya sesuai tujuan dan berada di bawah tuntunan rasio (logos). Renstra dapat dipahami sebagai gambaran tujuan ideal organisasi, sementara IKU adalah alat rasional yang memastikan tujuan tersebut hadir dalam praktik sehari-hari.

Dalam konteks BSDK, IKU berfungsi menjaga harmoni organisasi: setiap unit mengetahui perannya, setiap kinerja diukur secara objektif, dan setiap capaian diarahkan pada kebaikan bersama. Inilah esensi public sentris—bahwa kinerja birokrasi bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi publik.

Kinerja sebagai Jalan Menuju Kepercayaan

Pada akhirnya, IKU bukan sekadar daftar indikator. Ia adalah cerita tentang bagaimana BSDK menjaga arah, menyelaraskan tujuan, dan memastikan bahwa setiap kerja memiliki makna. Sebagaimana Plato menekankan pentingnya keteraturan dan keadilan dalam tatanan bersama, IKU menjadi sarana bagi BSDK untuk menghadirkan kinerja yang rasional, selaras, dan berorientasi pada kepentingan publik. Di sanalah kinerja menemukan nilainya, dan kepercayaan publik tumbuh dengan sendirinya.

marwanto
Marwanto
Kepala Subbagian Organisasi dan Tata Laksana BSDK MA RI

Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp:

Baca Juga  Maladministrasi: Tidak Memberikan Pelayanan dan Penundaan Berlarut
SUARABSDKMARI

artikel
Share. Facebook Twitter Threads Telegram WhatsApp Copy Link

Related Posts

Urgensi Penghapusan Pengadilan Khusus Dan Hakim Ad Hoc di Bawah Mahkamah Agung

15 January 2026 • 08:06 WIB

CODE NAPOLÉON: RASIONALITAS KODIFIKASI DAN WARISAN BAGI TRADISI CIVIL LAW

14 January 2026 • 20:29 WIB

Acara Pemeriksaan Cepat menurut KUHAP Baru: Perkara Tipiring dan Lalu Lintas dalam Satu Tarikan Napas

13 January 2026 • 16:35 WIB
Demo
Top Posts

Urgensi Penghapusan Pengadilan Khusus Dan Hakim Ad Hoc di Bawah Mahkamah Agung

15 January 2026 • 08:06 WIB

CODE NAPOLÉON: RASIONALITAS KODIFIKASI DAN WARISAN BAGI TRADISI CIVIL LAW

14 January 2026 • 20:29 WIB

Acara Pemeriksaan Cepat menurut KUHAP Baru: Perkara Tipiring dan Lalu Lintas dalam Satu Tarikan Napas

13 January 2026 • 16:35 WIB

KMA Tegaskan Komitmen Penguatan Kepemimpinan Hakim Perempuan

13 January 2026 • 14:44 WIB
Don't Miss

Urgensi Penghapusan Pengadilan Khusus Dan Hakim Ad Hoc di Bawah Mahkamah Agung

By Muhammad Adiguna Bimasakti15 January 2026 • 08:06 WIB

Sistem peradilan di Indonesia pada awalnya dirancang sederhana, dengan seluruh jenis perkara ditangani oleh Pengadilan-Pengadilan…

CODE NAPOLÉON: RASIONALITAS KODIFIKASI DAN WARISAN BAGI TRADISI CIVIL LAW

14 January 2026 • 20:29 WIB

Acara Pemeriksaan Cepat menurut KUHAP Baru: Perkara Tipiring dan Lalu Lintas dalam Satu Tarikan Napas

13 January 2026 • 16:35 WIB

KMA Tegaskan Komitmen Penguatan Kepemimpinan Hakim Perempuan

13 January 2026 • 14:44 WIB
Stay In Touch
  • Facebook
  • YouTube
  • TikTok
  • WhatsApp
  • Twitter
  • Instagram
Top Trending
Demo
Hubungi Kami

Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Hukum dan Peradilan
Mahkamah Agung RI

Kantor: Jl. Cikopo Selatan Desa Sukamaju, Kec. Megamendung
Bogor, Jawa Barat 16770

Telepon: (0251) 8249520, 8249522, 8249531, 8249539

Kategori
Beranda Artikel Berita Features Sosok
Filsafat Roman Satire SuaraBSDK Video
Connect With Us
  • Instagram
  • YouTube
  • WhatsApp
Aplikasi Internal
Logo 1 Logo 2 Logo 3 Logo 3
Logo 4 Logo 4 Logo 4 Logo 5 Logo 5
Kontributor
  • Abdul Ghani
  • Abiandri Fikri Akbar
  • Agus Digdo Nugroho
  • Ahmad Junaedi
  • Anderson Peruzzi Simanjuntak
Lihat semua →

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.