MEGAMENDUNG – Semangat membara tampaknya sama sekali tidak surut di ruang pelatihan, fokus pembedahan pentingnya fungsi Pengadilan Tinggi: Pengawasan di daerah khususnya mengenai “Temuan Pengawasan Dalam Bidang Administrasi Persidangan”.
Sesi krusial ini dikawal langsung oleh narasumber yang memiliki rekam jejak panjang dan prestisius di lingkungan peradilan tata usaha negara, yakni Bapak H. Ujang Abdullah, S.H., M.Si. Sebagai mantan Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI (Bawas MARI) dan sekarang sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, memberikan bobot praktis yang tak ternilai pada setiap poin yang disampaikannya.
Fondasi dan Filosofi Pengawasan Teknis Yudisial dan Supporting Unit.
Pengawasan bukanlah instrumen untuk mencari-cari kesalahan melainkan bentuk pengendalian terhadap kegiatan administrasi peradilan, mencakup manajemen peradilan, administrasi perkara, administrasi persidangan, administrasi umum, hingga muaranya pada kinerja pelayanan publik. Di hadapan para peserta yang menyimak dengan saksama, beliau menjabarkan bahwa tujuan utama dari serangkaian pengawasan ini adalah untuk menjaga terselenggaranya manajemen dan administrasi yang tertib, yang pada akhirnya akan mendongkrak kualitas pelayanan kepada para pencari keadilan. Dan peran keseretariatan sebagai suporting unit sangat signifikan dalam mewujudkan peningkatan pelayanan peradilan. KeberadaanBeberapa Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 080/KMA/SK/VIII/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan; Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Pemberlakuan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan; Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan; Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan menjadi materi penting dalam pembekalan.
Antusiasme peserta semakin terlihat ketika diskusi menyentuh ranah teknis yudisia berkaitan dengan hukum acara Dismissal dan Pemeriksaan Persiapan—dua tahapan unik yang menjadi ciri khas Peradilan Tata Usaha Negara. Juga Peran aktif dalam mencari kebenaran materiil demikian juga dinamika kehadiran para pihak juga tak luput dari pembahasan diskusi. Ketidakhadiran bukan sekadar masalah etika, melainkan membawa konsekuensi hukum yang tegas. Jika penggugat absen pada hari pertama dan panggilan kedua tanpa alasan sah, gugatan serta-merta dinyatakan gugur. Sebaliknya, jika tergugat yang absen dua kali berturut-turut, hakim akan meminta atasan tergugat untuk memerintahkan kehadirannya. Jika dalam dua bulan tetap tak ada tanggapan, persidangan akan terus melaju secara biasa tanpa kehadiran tergugat, dan pembuktian harus dilakukan secara tuntas sebelum putusan dijatuhkan.
Integritas Pembuktian dan Kesucian Putusan
Dalam mengawal proses persidangan, administrasi pencatatan melalui Berita Acara Persidangan (BAP) menjadi aspek fundamental. Bapak Ujang menegaskan bahwa Hakim Ketua dan Panitera Pengganti memikul tanggung jawab penuh atas kebenaran BAP, yang harus sudah selesai diketik dan ditandatangani sebelum sidang berikutnya digelar. BAP inilah yang menjadi roh dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). Rapat penentuan nasib perkara ini dijamin kerahasiaannya, di mana setiap hakim diwajibkan memberikan pendapat tertulis dengan argumentasi yuridis yang tajam.
Ketepatan waktu penyelesaian perkara menjadi indikator kinerja yang dipantau ketat. Untuk perkara tingkat pertama di PTUN, putusan mutlak harus dijatuhkan dalam waktu paling lama 5 bulan. Jika terpaksa melampaui batas tersebut, Majelis Hakim wajib melaporkan keterlambatannya kepada Ketua PTUN, dengan tembusan yang berjenjang hingga ke Ketua Mahkamah Agung. Hal ini membuktikan bahwa transparansi waktu menjadi prioritas utama.
Ketika tiba pada muaranya, yakni Putusan Pengadilan, isinya bisa bervariasi: gugatan ditolak, dikabulkan, tidak diterima, atau gugur. Jika dikabulkan, pengadilan memiliki kewenangan untuk mewajibkan pencabutan Keputusan TUN (KTUN), atau pencabutan sekaligus penerbitan KTUN yang baru guna memulihkan keadilan.
Tantangan Eksekusi dan Tertib Minutasi
Menutup pemaparan intinya, Pemateri membahas salah satu fase paling menantang dalam peradilan administrasi: Eksekusi Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap (BHT). Jika pejabat TUN membandel dan tidak melaksanakan kewajibannya dalam 90 hari kerja, serangkaian sanksi progresif menanti. Pengadilan dapat mengenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa (dwangsom) atau sanksi administratif, mengumumkannya di media massa cetak, hingga melaporkan pembangkangan tersebut secara langsung kepada Presiden dan Lembaga Perwakilan Rakyat (DPR). Rangkaian prosedur ini menjadi taji pengadilan dalam menegakkan wibawanya di hadapan kekuasaan eksekutif.
Namun, pekerjaan belum selesai ketika palu diketuk, minutasi Perkara. Penyatuan dan pemberkasan ini wajib diselesaikan selambat-lambatnya 30 hari sesudah putusan diucapkan. Kedisiplinan administratif ini mensyaratkan berkas disusun secara kronologis dan dilengkapi dengan daftar isi bundel yang rapi, memastikan bahwa sejarah suatu perkara terdokumentasi dengan sempurna untuk kebutuhan di masa depan, demikian juga pengawasan bidang oleh hawasbid menjadikan pokok penting dalam menjaga dan mewujudkan kredibilitas,akuntabilitas dan Transparansi Peradilan Tata Usaha Negara Modern.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI