Kenaikan tunjangan hakim yang akan mulai berlaku pada Februari mendatang menandai fase baru dalam relasi antara negara dan aparatur peradilan. Janji Presiden yang disampaikan pada awal 2025 di hadapan sekitar 800 Ketua Pengadilan se-Indonesia, dan kembali ditegaskan dalam pidato kenegaraan 16 Agustus, akhirnya berwujud kebijakan konkret melalui terbitnya peraturan pemerintah. Negara, pada titik ini, telah menyatakan keseriusannya untuk memulihkan martabat peradilan melalui kesejahteraan.
Meski realisasi kenaikan berada pada kisaran rata-rata 100 hingga 150 persen, kebijakan ini tetap membawa pesan politik hukum yang kuat. Kesejahteraan tidak lagi dapat dijadikan alasan pembenar atas berbagai kelonggaran etik. Justru sebaliknya, ia menjadi penanda bahwa standar integritas kini harus dinaikkan secara proporsional.
Di titik inilah publik mulai mengalihkan fokus. Perdebatan tidak lagi berkutat pada angka tunjangan, melainkan pada satu pertanyaan mendasar: apakah integritas peradilan akan ikut naik bersama kesejahteraan yang diberikan negara.
Pengalaman panjang penegakan hukum menunjukkan bahwa penyimpangan tidak selalu lahir dari kemiskinan. Dalam banyak kasus, pelanggaran justru terjadi setelah fasilitas dan insentif diperoleh. Godaan menjadi lebih halus, relasi menjadi lebih cair, dan kompromi kerap dibungkus rasionalisasi.
Kesadaran inilah yang menjadi konteks penting penandatanganan Pakta Integritas di lingkungan Badan Strategi dan Kebijakan Mahkamah Agung yang di laksanakan di Mega Mendung, 6 Januari 2026. Momentum awal tahun ini tidak dimaknai sebagai rutinitas administratif, melainkan sebagai penegasan bahwa integritas tidak boleh lagi bersifat defensif—bukan sekadar “tiarap” agar tidak tampak melanggar, tetapi keberanian untuk menghentikan secara sadar setiap potensi penyimpangan sejak awal.
Dalam sambutannya, Kepala BSDK, Dr. Syamsul Arif menekankan bahwa Pakta Integritas harus dijalani dengan kesungguhan batin. Ia dianalogikan sebagai istighotsah kubro—ikhtiar kolektif yang tidak berhenti pada doa atau tanda tangan, tetapi disertai janji yang teguh untuk berintegritas dalam praktik sehari-hari.
Peringatan disampaikan secara lugas: jangan sampai kesejahteraan justru menjadi awal kerusakan. Kenaikan gaji dan tunjangan, jika tidak diimbangi disiplin moral, berpotensi menjerumuskan aparatur ke dalam pelanggaran hukum yang berujung pada penangkapan dan runtuhnya kepercayaan publik.
Sambutan tersebut dengan jujur membongkar ilusi bahwa kesejahteraan otomatis melahirkan integritas. Justru setelah insentif diperoleh, tanggung jawab moral menjadi berlipat. Setiap rupiah tambahan menuntut pengendalian diri yang lebih kuat dan kesadaran etik yang lebih tajam.
Kabadan juga menegaskan bahwa kebijakan kesejahteraan hakim tidak berdiri sendiri. Dampaknya akan menular ke seluruh aparatur di lingkungan Mahkamah Agung. Ketika satu elemen diperkuat, seluruh ekosistem peradilan terdorong untuk bergerak, baik dalam profesionalisme maupun dalam tuntutan integritas kolektif.
Dalam konteks itu, perbandingan anggaran menjadi refleksi penting. Anggaran Kejaksaan dan Kepolisian secara nominal lebih besar dibanding Mahkamah Agung. Namun dengan sumber daya yang relatif lebih terbatas, Mahkamah Agung dinilai mampu mengelola anggaran untuk tetap meningkatkan kesejahteraan aparaturnya.
Perbandingan ini bukan untuk membangun klaim keunggulan, melainkan untuk menegaskan tanggung jawab etik yang mengikutinya. Jika dengan keterbatasan relatif kesejahteraan dapat ditingkatkan, maka tidak ada alasan untuk menurunkan standar integritas.
Komitmen ke depan kemudian dirumuskan secara sederhana namun mendasar: bekerja cerdas, bekerja ikhlas, dan bekerja berintegritas. Prinsip ini bukan jargon motivasional, melainkan fondasi etos kerja baru di tengah tuntutan publik yang semakin tinggi.
Jika prinsip-prinsip tersebut benar-benar dijalankan, maka beban pengawasan akan berkurang secara alamiah. Badan Pengawasan internal maupun Komisi Yudisial tidak lagi disibukkan oleh pelanggaran yang seharusnya bisa dicegah dari kesadaran etik aparatur itu sendiri.
Salah satu pesan paling reflektif dalam sambutan tersebut adalah pengakuan bahwa setiap aparatur memiliki masa lalu dan kekurangan. Namun Pakta Integritas dipahami sebagai penanda pilihan sadar untuk tidak terus terikat pada masa lalu itu, melainkan melangkah menuju masa depan yang lebih bersih dan berwibawa.
Dengan pemahaman ini, Pakta Integritas tidak lagi diperlakukan sebagai formalitas tahunan. Ia menjadi garis pembatas antara kebiasaan lama dan komitmen baru yang lebih tegas, lebih jujur, dan lebih bertanggung jawab.
Dalam perspektif etik yang lebih dalam, kesejahteraan ibarat beban tambahan pada timbangan keadilan. Semakin berat di satu sisi, semakin presisi tangan yang harus menahannya agar tidak condong oleh kepentingan maupun godaan.
Pada akhirnya, integritas tidak diuji dalam pidato atau seremoni. Ia diuji dalam keputusan-keputusan sunyi, dalam relasi yang tidak terlihat publik, dan dalam keberanian menolak jalan pintas yang merusak martabat peradilan. Ketika negara telah membayar mahal, tidak ada lagi ruang abu-abu—karena keadilan hanya lahir dari nurani yang utuh.
Negara telah menunaikan janjinya. Kini giliran nurani hakim diuji. Sebab kesejahteraan hanya bermakna jika dibalas dengan kejujuran, dan kekuasaan hanya sah jika dijaga oleh integritas.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI