Megamendung, 2 Maret 2026 – Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia menyelenggarakan Pelatihan Teknis Yudisial Implementasi KUHAP dan Pendalaman Pasal Tertentu KUHP bagi Hakim Peradilan Umum, Hakim Ad Hoc Tipikor, Ad Hoc Perikanan, dan Hakim Mahkamah Syariah Aceh. Kegiatan yang berlangsung secara virtual melalui platform Zoom Meeting ini menghadirkan tiga narasumber yang terbagi atas tiga kelas, yakni Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung YM. Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung YM. Prof. Dr. Yanto., S.H., M.Hum., dan Hakim Agung Kamar Pidana Mahkamah Agung YM. Suradi, S.H., S.Sos., M.H., Agenda strategis ini dimaksudkan untuk membekali para hakim dalam memahami dan mengimplementasikan perubahan fundamental dalam sistem hukum pidana nasional pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.
Paradigma Baru Pertimbangan Putusan Hakim
Kehadiran KUHP Nasional tidak sekadar menggantikan teks hukum kolonial, melainkan membawa pembaruan paradigma yang mendasar mengenai tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, tujuan pemidanaan, serta ragam sanksi yang tersedia bagi hakim. Dalam kerangka tersebut, kualitas pertimbangan putusan hakim menjadi indikator utama sejauh mana pembaruan hukum benar-benar teraktualisasi dalam praktik peradilan.
Putusan hakim merupakan mahkota proses peradilan, bukan sekadar produk administratif, melainkan kristalisasi nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Literatur hukum acara menempatkan pertimbangan putusan sebagai “jantung” putusan. Pasal 53 KUHP Nasional secara eksplisit mewajibkan hakim untuk menegakkan hukum dan keadilan, dengan ketentuan apabila terjadi pertentangan antara kepastian hukum dengan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan. Dalam perspektif filsafat hukum, pemikiran Gustav Radbruch mengenai tiga nilai dasar hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, menjadi landasan penting. Formula Radbruch pasca-Perang Dunia II menegaskan bahwa positivisme tanpa batas moral menjadikan hakim dan masyarakat tak berdaya menghadapi undang-undang yang kejam, ketika undang-undang sangat tidak adil, norma itu bukan hukum yang sah lagi. Pernyataan ini relevan dengan konteks Indonesia di mana hakim ditempatkan sebagai penjaga moral keadilan, bukan sekadar corong undang-undang.
Kesengajaan dan Kealpaan dalam Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana
Ketentuan Pasal 36 KUHP Nasional merumuskan secara tegas asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (geen straf zonder schuld). Asas ini, yang sebelumnya hanya merupakan doktrin dalam ilmu hukum pidana, kini dinaikkan statusnya menjadi asas tertulis dalam undang-undang, sehingga memiliki kekuatan normatif yang mengikat.
Kesengajaan (dolus) dalam teori hukum pidana dipahami sebagai hubungan batin antara pelaku dan perbuatan berikut akibatnya, dengan ciri adanya kehendak atau minimal penerimaan sadar atas akibat. Menurut Simons, kesengajaan didefinisikan sebagai kehendak yang disertai pengetahuan. Secara doktrinal, kesengajaan terbagi ke dalam tiga bentuk: pertama, kesengajaan sebagai maksud (dolus directus) di mana pelaku benar-benar menghendaki perbuatan sekaligus akibat yang ditimbulkan; kedua, kesengajaan sebagai kepastian (dolus indirectus) di mana pelaku menyadari adanya akibat lain yang pasti terjadi meskipun bukan tujuan utama; dan ketiga, kesengajaan sebagai kemungkinan (dolus eventualis) di mana pelaku menyadari risiko timbulnya akibat namun tetap melanjutkan perbuatannya.
Adapun kealpaan (culpa), menurut Van Hamel, didefinisikan sebagai kegagalan untuk menjalankan kewajiban berhati-hati sebagaimana mestinya sesuai dengan keadaan. Dalam praktik peradilan, hakim perlu membedakan secara cermat antara culpa lata (kelalaian berat) yang mendekati kesengajaan dan culpa levis (kelalaian ringan) yang umumnya tidak dapat dipidana. Tolok ukur yang digunakan adalah perbandingan dengan perilaku orang yang sejenis dan setingkat kepandaiannya. Apabila ditemukan kelalaian yang sangat signifikan dari standar kehati-hatian yang wajar, maka tergolong culpa lata.
Dalam putusannya, hakim wajib menguraikan secara eksplisit bentuk kesengajaan yang terbukti serta bukti-bukti yang menunjukkan kehendak dan pengetahuan terdakwa. Langkah analitis yang perlu ditempuh meliputi inventarisasi fakta-fakta relevan yang menunjukkan keadaan batin pelaku, menghubungkan fakta tersebut dengan rumusan delik, serta menilai apakah pelaku menerima risiko secara sadar (dolus eventualis) atau justru lalai memperhitungkan risiko yang seharusnya ia sadari (culpa).
Actus Reus, Sifat Melawan Hukum, dan Delik Aduan
Unsur objektif tindak pidana (actus reus) mencakup perbuatan, akibat tertentu, hubungan kausal, dan sifat melawan hukum. Mengacu pada Pasal 12 KUHP 2023, unsur objektif ini harus dibuktikan secara sah dan meyakinkan di persidangan.
Salah satu aspek penting adalah konsep sifat melawan hukum yang dibedakan ke dalam dua dimensi. Melawan hukum formil berarti perbuatan bertentangan dengan rumusan undang-undang, sementara melawan hukum materiil berarti perbuatan bertentangan dengan rasa keadilan, norma kepatutan, kesusilaan, dan hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam fungsinya yang positif, melawan hukum materiil memperluas jangkauan larangan terhadap perbuatan yang secara tekstual tidak dirumuskan namun nyata-nyata tercela. Sebaliknya, dalam fungsi negatifnya, meskipun semua unsur delik formil terbukti, suatu perbuatan dapat dinyatakan tidak melawan hukum apabila menurut penilaian materiil tidak bertentangan dengan rasa keadilan dan justru menguntungkan kepentingan umum.
Delik aduan merupakan tindak pidana yang penuntutannya hanya dimungkinkan apabila ada pengaduan dari korban atau pihak tertentu. Pengaturan delik aduan berimplikasi langsung pada kewenangan penuntutan dan kelanjutan perkara. Dalam pertimbangan putusan, hakim perlu memeriksa tiga hal pokok, pertama apakah tindak pidana yang diperiksa merupakan delik aduan menurut undang-undang, kedua apakah pengaduan telah diajukan secara sah dan dalam tenggang waktu yang ditentukan (Pasal 25-29 KUHP), dan ketiga apakah ada pencabutan pengaduan serta bagaimana akibatnya menurut hukum (Pasal 30 KUHP). Pengabaian atas dimensi aduan dalam delik aduan dapat mengakibatkan putusan yang bertentangan dengan asas legalitas.
Alasan Pembenar dan Alasan Pemaaf sebagai Penghapus Pidana
Alasan penghapus pidana diatur secara dualistis dalam KUHP Nasional. Alasan pembenar menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan sehingga perbuatan tersebut dibenarkan, yang meliputi: melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 31), melaksanakan perintah jabatan yang berwenang (Pasal 32), keadaan darurat (Pasal 33), pembelaan terpaksa (Pasal 34), dan ketiadaan sifat melawan hukum (Pasal 35).
Sementara itu, alasan pemaaf menghapus kesalahan pelaku meskipun perbuatannya tetap melawan hukum. Mengutip asas “tiada pidana tanpa kesalahan”, alasan pemaaf meliputi: disabilitas mental atau intelektual (Pasal 38 dan 39), anak di bawah umur 12 tahun (Pasal 40), daya paksa (Pasal 42), pembelaan terpaksa melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat (Pasal 43), dan perintah jabatan tidak sah yang dilaksanakan dengan itikad baik (Pasal 44).
Panduan praktis bagi hakim dalam menyusun pertimbangan terkait alasan pembenar dan pemaaf meliputi: mengidentifikasi secara sistematis kemungkinan adanya alasan tersebut berdasarkan fakta, menguji terpenuhinya syarat-syarat formal dan materiil masing-masing alasan (misalnya syarat proporsionalitas dalam pembelaan terpaksa), serta menyatakan secara eksplisit apakah alasan tersebut diterima atau ditolak beserta argumentasinya. Hal ini penting untuk menghindari kesan bahwa alasan-alasan tersebut diabaikan atau dipertimbangkan secara sepintas.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI