Dahulu penggunaan saksi mahkota dalam perkara pidana,sering digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam pengajuan perkara ke pengadilan.Istilah saksi Mahkota tidak dikenal dalam KUHAP lama namun dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2437/K/Pid.Sus/2011, saksi mahkota didefinisikan sebagai “Saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota”. Selain putusan MA a quo, saksi mahkota juga disebut dalam Surat Edaran Kejaksaan Agung RI (SEJA) No.B-69/E/02/1997 perihal pembuktian dalam perkara pidana yang antara lain menyatakan bahwa: “Dalam praktik saksi mahkota digunakan dalam hal terjadi penyertaan (deelneming), di mana terdakwa yang satu dijadikan saksi terhadap terdakwa lainnya oleh karena alat bukti yang lain tidak ada.
Kemudian keluar Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1952 K/Pid/1994 tanggal 29 April 1995, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1590 K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1592 K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995, penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana tidak dibolehkan dengan pertimbangan karena bertentangan dengan hak asasi terdakwa sebagaimana diatur dalam ketentuan KUHAP sebagai instrumen hukum nasional dan ICCPR sebagai instrumen hak asasi manusia internasional.Hal ini menjadi ketidak jelasan regulasi dalam KUHAP lama dan penjelasannya tidak mengatur secara tegas mengenai definisi otentik tentang saksi mahkota sehingga ketentuan Pasal 168 huruf c KUHAP tidak dapat menjadi dasar pengaturan bagi saksi mahkota sehingga terhadap saksi Mahota tidak diatur secara jelas sehingga menimbulkan debatable.
Berdasarkan Pasal 168 huruf a dan c KUHAP lama yang pada pokoknya mengatur bahwa tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi yang bersama-sama sebagai terdakwa. KUHAP tidak menjelaskan kekecualian dimaksud untuk menjadi saksi apakah dalam bentuk satu perkara yang dipisah (split). Kemudian saat itu untuk menyamakan persepsi langkah yang dapat dilakukan dalam penggunaan saksi mahkota. Kemudian Rakernas Mahkamah Agung RI, 2011 mempertegas aturan hukum menyangkut saksi mahkota antara lain dapat dilihat dalam Pasal 168 KUHAP dan Pasal 169 KUHAP harus diterapkan secara selektif agar tidak melanggar hak asasi manusia atau hak dasar konstitusional agar tidak melanggar prinsip umum non self incrimination artinya hak dasar bahwa seseorang tidak boleh ditempatkan untuk menyalahkan diri sendiri.
Andi Hamzah ,berpendapat praktik penggunaan saksi mahkota di Belanda yang berbeda dengan praktik di negara kita. Bahwa saksi mahkota hanya bisa diajukan dari salah seorang terdakwa yang paling ringan peranannya dalam pelaksanaan kejahatan itu misalnya delik narkoba atau terorisme, dan dia dikeluarkan dari daftar terdakwa dan dijadikan saksi. Sebagaimana dikutip dari tulisan Bagir Manan,Asas-asas Peradilan dalam Hukum Internasional, Varia peradilan 2012.Penggunaan saksi mahkota tidak dibenarkan karena melanggar asas peradilan internasional yakni larangan menjadi saksi yang memberatkan dirinya sendiri dan seorang terdakwa tidak boleh diminta secara langsung atau tidak langsung apalagi dipaksa menjadi saksi yang akan memberatkan dirinya sendiri.
Larangan ini berkaitan dengan prinsip hukum asas praduga tidak bersalah yang tercantum dalam Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.
Mahkamah Agung pernah melarang penggunaan saksi mahkota dalam perkara pembunuhan Marsinah tahun 1993. Dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1174 K/Pid/1994 dengan Terdakwa Bambang Wuryangtoyo,Widayat , dan Ahmad Sutiyono Prayogi. Mahkamah Agung dalam pertimbangannya bahwa “Jaksa Penuntut Umum telah salah menerapkan hukum pembuktian di mana para saksi adalah para terdakwa dalam perkara dengan dakwaan yang sama yang dipecah-pecah bertentangan dengan hukum acara pidana yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, lagi pula para terdakwa telah mencabut keterangannya didepan penyidik dan pencabutan tersebut beralasan karena adanya tekanan fisik maupus psikis dapat dibuktikan secara nyata, disamping itu keterangan saksi-saksi lain yang diajukan ada persesuain satu sama lain, ujarnya bunyi pertimbangan tersebut”
Secara normatif, pengajuan dan penggunaan saksi mahkota merupakan hal yang sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip peradilan yang adil dan tidak memihak (fair trial) dan juga merupakan pelanggaran terhadap kaidah hak asasi manusia sebagaimana yang diatur dalam KUHAP sebagai instrumen hukum nasional dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) tahun 1996 sebagai instrumen hak asasi manusia internasional. Dalam kaitannya dengan penilaian implementasi prinsip-prinsip fair trial maka ICCPR digunakan sebagai instrumen acuan.
Adapun bentuk-bentuk pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi mahkota, secara esensinya adalah berstatus terdakwa. Oleh karena itu, sebagai terdakwa maka pelaku memiliki hak absolut untuk diam atau bahkan hak absolut untuk memberikan jawaban yang bersifat ingkar atau berbohong. Hal ini merupakan konsekuensi yang melekat sebagai akibat dari tidak diwajibkannya terdakwa untuk mengucapkan sumpah dalam memberikan keterangannya. Selain itu, menurut ketentuan Pasal 66 KUHAP dijelaskan bahwa terdakwa tidak memiliki beban pembuktian, namun sebaliknya bahwa beban pembuktian untuk membuktikan kesalahan terdakwa terletak pada pihak jaksa penuntut umum.
- Bahwa dikarenakan terdakwa tidak dikenakan kewajiban untuk bersumpah maka terdakwa bebas untuk memberikan keterangannya dihadapan persidangan. Sebaliknya, dalam hal terdakwa diajukan sebagai saksi mahkota, tentunya terdakwa tidak dapat memberikan keterangan secara bebas karena terikat dengan kewajiban untuk bersumpah. Konsekuensi dari adanya pelanggaran terhadap sumpah tersebut maka terdakwa akan dikenakan atau diancam dengan dakwaan baru berupa tindak pidana kesaksian palsu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 224 KUH Pidana lama. Adanya keterikatan dengan sumpah tersebut maka tentunya akan menimbulkan tekanan psikologis bagi terdakwa karena terdakwa tidak dapat lagi menggunakan hak ingkarnya untuk berbohong. Oleh karena itu, pada hakikatnya kesaksian yang diberikan oleh saksi mahkota tersebut disamakan dengan pengakuan yang didapat dengan menggunakan kekerasan psikis.
- Bahwa sebagai pihak yang berstatus terdakwa walaupun dalam perkara lainnya diberikan kostum sebagai saksi maka pada prinsipnya keterangan yang diberikan oleh terdakwa yang menjadi saksi mahkota hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam ketentuan Pasal 183 ayat (3) KUHAP.
Sehingga penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana saat itu dianggap bertentangan dan melanggar kaidah hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam KUHAP lama sebagai instrumen hukum nasional maupun International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) tahun 1996 sebagai isntrumen hak asasi manusia internasional yang juga merupakan sumber acuan terhadap implementasi prinsip-prinsip peradilan yang adil (fair trial).
Kini penggunaan Saksi Mahkota telah diperlunak dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2005 tentang KUHAP baru secara resmi telah mencantumkan penggunaan Saksi Mahkota , namun penggunaanya diuperketat hanya untuk mengungkap kejahatan serius dengan mekanisme diperketat untuk mencegah penyalahgunaan dengan prosedur kesepakatan tertulis dengan melibatkan advokat. Penggunaaan Saksi Mahkota sebagaimana telah diatur dalam Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP Baru menyebutkan “Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik dapat menetapkan Tersangka sebagai saksi mahkota untuk membantu mengungkapkan keterlibatan Tersangka lain yang patut dipidana dalam perkara yang sama. Ayat (3) Dalam menetapkan saksi mahkota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyidik berkoordinasi dengan Penuntut Umum dan dituangkan dalam berita acara.
Dilanjutkan dalam Pasal 73 ayat (1) Penuntut Umum menetapkan saksi mahkota sebagamana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3).
Pada Pasal 73 ayat (2) saksi mahkota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan keringanan dari tuntutan pidana, jika saksi mahkota membantu mengungkapkan keterlibatan Tersangka atau Terdakwa lain yang patut dipidana dalam perkara yang sama.
Kemudian dalam Pasal 74 ayat (1) di atur secara tegas kedudukan saksi mahkota yang menyebutkan dalam hal Tersangka yang akan dijadikan sebagai saksi mahkota menerima untuk melakukan negosiasi kesepakatan saksi mahkota, Penuntut Umum memanggil Tersangka yang akan dijadikan sebagai saksi mahkota beserta Advokatnya untuk membahas isi kesepakatan dari perjanjian saksi mahkota.
Ayat (2) Kesepakatan perjanjian saksi mahkota dibuat secara tertulis yang ditandatangani oleh Penuntut Umum, calon saksi mahkota, dan Advokatnya, yang memuat isi kesepakatan sebagai berikut: a. keterangan yang akan diungkapkan dalam persidangan Terdakwa pada persidangan lain; b. syarat pemberian keterangan yang wajib dipatuhi oleh saksi mahkota; c. pasal tindak pidana yang akan dituntut oleh Penuntut Umum kepada saksi mahkota; dan d. imbalan serta jaminan yang wajib diberikan oleh Penuntut Umum.
Ayat (3) Imbalan serta jaminan yang diberikan oleh Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d hanya dapat berupa: a. jaminan untuk tidak menuntut pidana mati atau pidana penjara seumur hidup; b. jaminan untuk mengurangi ancaman tuntutan penjara sampai dengan 2/3 (d:ua pertiga) dari maksimal ancaman hukuman terhadap pasal yang dituntut; dan/atau c. jaminan untuk menuntut pidana pengawasan atau denda, jika ancaman hukuman dari pasal yang disangkakan kurang dari 7 (tujuh) tahun.
Berdasarkan uraian pembahasan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan oleh penulis bahwa KUHAP Baru telah melakukan pembaharuan dengan pembuktian yang bersifat rasional dan mengaharuskan penggunaannya dibatasi oleh aturan melekat dalam KUHAP Baru agar menghindari penyalagunaan kepentingan maupun dapat melindungi hak-hak yang dimiliki terdakwa dengan mekanisme prosedur yang dapat dipertanggungjawabakan dalam persidangan.
Referensi:
Chazawi, Adami, Kemahiran Dan Ketrampilan Praktik Hukum Pidana, Bayumedia, Malang, 2006.
Loqman, Loebby,Forum Keadilan, Nomor 11, 1995.
Mulyadi Lilik, Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya,Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
Varia Peradilan, Nomor 120, September 1995.
Wisnubroto, Al dan G. Widiartana, Pembaharuan Hukum Acara Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI