Pemberlakuan KUHP Nasional telah membawa banyak perbuahan dalam norma hukum pidana di Indonesia salah satunya adanya pengaturan korporasi ditegaskan secara sistematis sebagai subjek hukum pidana. Perumusan ini menandai pergeseran penting dari paradigma klasik hukum pidana yang semata-mata berorientasi pada manusia sebagai pelaku kejahatan, menuju paradigma modern yang mengakui bahwa kejahatan juga dapat lahir dari struktur, kebijakan, dan budaya organisasi. Korporasi tidak lagi dipandang sekadar sebagai entitas ekonomi netral, melainkan sebagai aktor yang memiliki kemampuan nyata untuk menimbulkan kerugian sosial, ekonomi, bahkan kemanusiaan dalam skala luas. Dalam ulasan pemaparan materi Tindak Pidana dan Pertanggungjawab Pidana Korporasi pada kegiatan Pelatihan Teknis Yudisial…
Read More