Akhir tahun 2025, Pangandaran menjadi saksi perjumpaan besar keluarga Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI. Di Pantai Indah Timur Resort, gelombang laut yang menyapu lembut berpadu dengan gelombang tawa dan percakapan hangat dari lebih 200 pegawai BSDK yang hadir dalam Evaluasi Kinerja Akhir Tahun 2025. Dalam suasana santai namun tetap penuh kesadaran profesional, seluruh elemen BSDK berkumpul membawa capaian, dinamika, dan cerita sepanjang tahun.
Suasana mencair sejak awal ketika Kepala BSDK, Dr. Syamsul Arif,SH, MH membuka dengan kisah ringan. “Kemarin saya lihat Weldi hampir hanyut dibawa arus sungai, tapi dia masih bisa ketawa dan kepalanya muncul lagi,” ujarnya disambut gelak tawa. “Begitulah kita bekerja—dibawa arus, tapi tetap muncul sambil tersenyum. Itu yang namanya bersyukur.”
Gaya tutur beliau yang apa adanya, santai, namun sarat makna, menyalakan suasana ruangan. “Tradisi berkumpul seperti ini sudah langka. Maka kita harus syukuri. Bekerja bukan karena takut dipantau atasan, tapi karena kita sadar bahwa pekerjaan kita dibayar oleh pajak masyarakat.” Beliau kembali menegaskan tanggung jawab sosial aparatur negara. “Uang yang kita gunakan itu uang rakyat. Jadi jangan bekerja hanya karena rutinitas birokrasi. Bekerjalah karena sadar bahwa masyarakat ikut membiayai setiap aktivitas kita” pesan Syamsul Arif dengan penuh ketegasan.
Sambutannya kemudian melebar ke aspek budaya organisasi yang ingin beliau bangun. “Hubungan kita jangan kaku. Jangan terlalu formal. Saya tidak lahir di dunia yang kaku. Kalau mau bicara, ya bicara saja. Berkomunikasilah dengan jujur kepada siapa pun, termasuk kepada saya.” Beliau juga mengingatkan bahwa BSDK adalah lembaga ilmu. “Jangan hanya bekerja. Menulislah. Apa yang kita kerjakan hari ini harus meninggalkan jejak. Menulis itu memperluas manfaat.”
Setelah sambutan penuh warna itu, laporan unit kerja dimulai. Laporan pertama disampaikan oleh Dr. Drs. H. Ach Jufri, S.H., M.H, Sekretaris BSDK. Ia menguraikan peran Sekretariat sebagai tulang punggung operasional BSDK, dari layanan SDM hingga tata kelola informasi. Tahun 2025, layanan manajemen SDM internal mencapai 250 orang, jauh melampaui target 135. “Ini menunjukkan peningkatan kebutuhan layanan administratif dan kesiapan kami mengelolanya,” ujar Jufri. Layanan manajemen kinerja internal menghasilkan empat layanan inti sesuai target, sementara layanan dukungan manajemen internal mencapai 979 unit, menandakan intensitas kerja yang meningkat dalam tata persuratan, dokumentasi, dan TI.
Pada bagian perlengkapan dan rumah tangga, Sekretariat mencatat pengelolaan aset BMN sebanyak 368 unit, ditambah 4.621 unit aset baru sesuai SK Sekretaris MA. PNBP dari lelang aset dan sewa BMN turut menjadi penanda efektivitas manajemen barang milik negara. Perpustakaan BSDK mencatat 278 pengunjung sepanjang 2025, dengan koleksi 6.151 judul dan 15.582 eksemplar, menjadikannya pusat literasi kecil namun penting dalam tubuh BSDK. Salah satu fokus besar Sekretariat adalah inovasi digital. Roadmap Teknologi Informasi BSDK 2025–2030 memetakan perjalanan transformasi digital menuju layanan 100% digital tahun 2030. “2025 fondasi, 2026 integrasi, 2027 otomasi, 2028 inovasi hub, 2029 pemerintahan digital terpadu,” jelas Jufrie.
Dalam aspek kepegawaian, proses kenaikan jenjang fungsional berjalan bagi pegawai PTP, penerjemah, dan pengelola PBJ. IKU BSDK menunjukkan capaian membanggakan: kelulusan diklat 85%, indeks kepuasan peserta 4, tingkat tindak lanjut rekomendasi kebijakan 60%, dan nilai AKIP BB (73,00). Nilai IKPA BSDK mencapai 94,51, menunjukkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang sangat baik. “Kami ingin memastikan setiap rupiah anggaran berdampak,” tutur beliau.
Usai laporan Sekretariat, giliran Pusdiklat Teknis Peradilan memaparkan kinerjanya. Menariknya, paparan ini disampaikan langsung oleh Syamsul Arif dalam kapasitasnya sebagai Plt. Kepala Pusdiklat Teknis, jabatan yang ia emban sebelum terpilih menjadi Kepala BSDK. Dengan antusias, beliau mengungkapkan capaian fantastis tahun ini. Target peserta 1.900 orang melesat menjadi 4.638 peserta atau 244,10% realisasi. Angka itu seperti gelombang besar yang datang tiba-tiba, menandakan cakrawala yang lebih luas dari tahun-tahun sebelumnya.“Ini bukti bahwa Pusdiklat Teknis tetap selalu menjadi kawah candradimuka Mahkamah Agung dalam melahirkan pejuang hukum dan keadilan,” ujarnya. Sertifikasi nasional dan internasional pun menunjukkan performa stabil dan melampaui target: Sertifikasi Niaga (86), Mediasi (81), SPPA (81), LH XXI (166), serta HKI MA–JICA (60).
Namun capaian terbesar adalah pelatihan KUHP Nasional Gelombang 1–4 dengan peserta mencapai 3.159 orang. “Ini menunjukkan energi besar dalam pembaruan hukum pidana nasional,” jelas Syamsul Arif. Pelatihan Panitera dan Jurusita pun menanjak signifikan, mencapai 566 dan 319 peserta. Jejaring kerja sama diperluas dengan 10 lembaga strategis, termasuk Kemenkeu, Kejaksaan, Polri, PPATK, ICEL, LEIP, JICA, dan UNODC.
Dalam nada yang tegas dan visioner, ia menyampaikan sesuatu yang penting:
“Kerja sama itu harus menguntungkan. Tidak boleh rugi. Ke depan, kita akan perluas kerja sama dengan lembaga negara maupun non-negara, tapi harus menguntungkan bagi Pusdiklat Teknis. Itu syarat mutlak.” Kalimat itu bukan soal uang, melainkan soal martabat lembaga. Bahwa Pusdiklat Teknis adalah kawah candradimuka peradilan; tempat di mana kapasitas ditempa, bukan dikorbankan.
Dari sisi pembelajaran, penggunaan SEB Windows/MacOS, perekaman kelas, dan sertifikat elektronik menunjukkan keseriusan Pusdiklat Teknis dalam mengelola pembelajaran digital. Aplikasi LASKAR BSDK menjadi pusat manajemen pembelajaran yang makin matang.
Laporan berikutnya datang dari Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan (Mempin), disampaikan oleh Darmoko Yuti Witanto selaku Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan , tokoh yang juga dikenal sebagai produser film Sang Pengadil. Tahun ini, Pusdiklat Mempin mencatat realisasi 4.452 peserta, melampaui target 4.147 atau 107,4%. Pelatihan kepemimpinan, fungsional, dan teknis administrasi umum berlangsung intens sepanjang tahun. Dari aspek anggaran, realisasi mencapai 74,65% (SP2D) dan 87,59% (kontraktual). Dengan pelatihan yang masih berjalan hingga Desember, angka ini diproyeksikan meningkat. Suara Witanto tenang, tapi kukuh. Ia berbicara tentang gaya memimpin yang tidak lagi berteriak dari atas, tetapi memimpin dari tengah. “Kepemimpinan bukan jabatan,” katanya. “Kepemimpinan adalah karakter.”
Tahun 2026, Pusdiklat Mempin menargetkan 3.890 peserta, dengan lini pelatihan yang komprehensif mulai dari pelatihan struktural kepemimpinan, fungsional, teknis administrasi umum, hingga Latsar CPNS 2026. Witanto menegaskan bahwa kepemimpinan bukanlah soal posisi, tetapi karakter. “Kalau ingin memperbaiki peradilan, kita harus mulai dari memperbaiki karakter memimpin.”
Laporan terakhir berasal dari Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan (Pustrajak), disampaikan oleh Danny Agus Setiyanto (Kepala Bidang Strategi Kebijakan Hukum Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan). Danny mewakili Dr. H. Andi Akram, S.H., M.H Kepala Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan yang pada saat itu sedang berhalangan hadir. Pustrajak adalah ruang hening tempat pemikiran bekerja. Ia adalah halaman yang menampung ide, meragukan ide, lalu memperbaikinya agar dapat dipakai oleh Mahkamah Agung.
Danny memaparkan geliat penyusunan naskah kebijakan dan urgensi yang mewarnai tahun 2025. Sepanjang 2025, Pustrajak menyelesaikan 19 naskah kebijakan, mencakup isu-isu strategis: perubahan PERMA 6/2022, kompensasi sengketa kepegawaian, reformasi contempt of court, standar teknologi informasi, dan berbagai kebijakan lintas-kamar MA. Beberapa naskah telah dicetak dan didistribusikan kepada pimpinan Mahkamah Agung, sementara sebagian lainnya dalam proses finalisasi. Realisasi anggaran Pustrajak mencapai 80,92%. Pustrajak juga menjadi motor intelektual BSDK melalui Jurnal Hukum dan Peradilan, yang tahun ini menerbitkan tiga edisi sekaligus memproses naskah untuk edisi berikutnya.
Menutup keseluruhan sesi, Syamsul Arif kembali menekankan bahwa angka capaian hanyalah representasi dari sesuatu yang lebih besar. “Yang penting bukan angka. Yang penting adalah manfaat. Publik harus merasakan kehadiran kita.” Evaluasi di Pangandaran ditutup dengan tepuk tangan panjang, diikuti percakapan hangat di tepi pantai. Dan seperti itu, acara diakhiri. Tepuk tangan menggema, bukan karena protokoler, tetapi karena perasaan bahwa satu tahun telah dijalani bersama. Setelah itu, orang-orang keluar dari aula dan berjalan ke tepi pantai. Sebagian berbicara tentang pelatihan. Sebagian tentang keluarga. Sebagian hanya ingin merasakan pasir. Di antara langkah-langkah itu, satu hal menjadi jelas: bahwa BSDK menutup tahun 2025 bukan dengan kepenatan, melainkan dengan tekad. Tekad untuk muncul ke permukaan—seperti Weldi yang lolos dari arus sungai itu—sambil tersenyum, sambil bersyukur, sambil berjanji kepada diri sendiri bahwa tahun berikutnya akan dijalani dengan semangat yang sama.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI