Author: SuaraBSDK

Pengadilan Negeri Muara Teweh telah memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor 122/Pid.B/2025/PN Mtw dengan terdakwa Waldy bin Mirhan (alm), yang merupakan perkara pidana umum dan menarik perhatian masyarakat. Perkara ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana karena kealpaannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Persidangan perkara tersebut dipimpin oleh Hakim Ketua Sugiannur, dengan Hakim Anggota Denny Budi Kusuma dan Khoirun Naja, serta dibantu oleh Panitera Pengganti Arif Rachman Hakim. Terdakwa Waldy bin Mirhan (alm) dalam perkara ini didampingi oleh Sedi Usmika, dkk., selaku Penasihat Hukum. Proses persidangan telah berlangsung sejak tanggal 1 Oktober…

Jakarta, 9 Desember 2025, Mahkamah Agung Republik Indonesia memperingati Hari Antikorupsi Sedunia yang jatuh setiap tanggal 9 Desember dengan menggelar Acara Penganugrahan Penghargaan Satuan Kerja Berintegritas di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun 2025 dan Seminar Anti Korupsi dengan Tema “Satukan Aksi, Basmi Korupsi”. Bertempat di Balairung Mahkamah Agung RI, acara ini dihadiri oleh Ketua Mahkamah Agung beserta Jajaran Pimpinan, para Hakim Agung, Wakil Menteri KemenPANRB, Pejabat struktural, dan seluruh udangan dari satuan kerja yang memperoleh penghargaan. Dalam Laporannya, Sekretaris Mahkamah Agung RI, Sugiyanto, SH., MH, menyampaikan jumlah prosentase Pengadilan yang mampu mendapatkan sertifikat kelulusan penerapan Sistem Manajemen Anti Korupsi (SMAP) dan yang…

Tarutung, pa-tarutung.go.id: Pengadilan Agama Tarutung melaksanakan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kabupaten Tapanuli Utara. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua PA Tarutung Dr. Handika Fuji Sunu, S.H.I., M.H. dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara (Kakantah Kab. Taput) Saut Halomoan Simarmata, S.SiT., M.A.P. serta perwakilan dari kedua instansi, bertempat di Kantor PA Tarutung, Jumat (21/11). Penandatanganan MoU ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi dan meningkatkan efektivitas layanan publik di bidang hukum dan pertanahan. MoU tersebut bertujuan untuk mempercepat proses administrasi terkait kebutuhan layanan Pengadilan Agama dan Kantor Pertanahan khususnya di wilayah Kab. Taput, diantaranya dalam…

Channel Whatsapp: SUARABSDKMARI

Channel Whatsapp: SUARABSDKMARI

Pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (dalam tulisan ini selanjutnya disebut dengan KUHP Nasional) pada 2 Januari 2026, masih menyisakan beberapa tanda tanya, baik bagi para penegak hukum pada khususnya, maupun bagi masyarakat pada umumnya. Tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional termuat dalam Pasal 51, yakni: Tujuan-tujuan ini diformulasikan sedemikian, agar dapat disesuaikan dengan Pancasila dan hak asasi manusia, dimana pelaku kejahatan juga harus dipandang sebagai insan yang perlu disadarkan dan dibina agar kembali menjadi manusia yang taat hukum. Namun demikian, sebagian kalangan masyarakat menganggap bahwa pemberlakuan KUHP Nasional yang baru berpotensi meningkatkan ketidakpercayaan…

Bsdk.mahkamahagung.go.id – Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi pada hari Senin, 03 November 2025, pukul 10.20 di ruang rapat Pustrajak lantai 10. Dalam sambutannya, Kapustrajak menghimbau agar seluruh analisis kebutuhan pengkajian segera ditindaklanjuti dan diinventarisasi jumlah judul yang akan dijadikan bahan kajian untuk tahun 2026. Berdasarkan laporan dari Kasubbid Program Pustrajak Kumdil MA Ri, Bapak Novie Kurniawan, SH, MH, jumlah hasil analisis kebutuhan pengkajian (AKP) mencapai 56 judul. “Seluruh Dirjen dan eselon satu lainnya diharapkan menanyakan judul yang mendesak dan memang dibutuhkan untuk pengembangan organisasi, bukan judul yang tidak urgen dan tidak memiliki…

Bagian Kedua – Cerita Bersambung – D.Y. Witanto SEPASANG MATA TERDAKWA Sebelum sidang dimulai, aku menatap sekeliling ruang persidangan yang sudah penuh sesak dengan para pengunjung. Suasana tegang dan penuh harap menyelimuti ruang sidang yang terasa dingin mencekam. “Penuntut umum, apakah persidangan bisa kita mulai?” tanyaku dengan suara lantang, memecah keheningan. “Siap, Yang Mulia,” jawab penuntut umum dengan tegas. “Baiklah kalau begitu, Aku meraih palu sidang dan kuhentakkan ke alas kayu yang ada di atas meja. “Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada penuntut umum, diperintahkan untuk menghadirkan terdakwa ke depan persidangan.” Tak lama setelah itu, seorang perempuan muda…

Bogor, 3 November 2025 — Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial – Suharto, secara resmi membuka kegiatan Seleksi Profile Assessment Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tahap XXIII Tahun 2025, bertempat di Auditorium Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Hukum dan Peradilan (BSDK) Mahkamah Agung RI, Bogor. Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi Mahkamah Agung RI, antara lain Kepala BSDK MA RI – Syamsul Arief, Panitera Muda Pidana MA RI – Minanoer Rachman, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum – Hasanudin, Kepala Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan – DY. Witanto, Kepala Pusat Strategi…

Bogor. Senin. 27 Oktober 2025. Komitmen dalam memperkuat kapasitas aparatur peradilan Indonesia terus menjadi prioritas Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI (BSDK MA RI). Dalam semangat tersebut, BSDK kembali menerima kunjungan dari Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk membahas rencana perpanjangan kerja sama program pengembangan kapasitas hakim serta memperkenalkan formasi tim baru JICA yang akan melanjutkan kolaborasi strategis antara kedua lembaga. Pertemuan berlangsung dengan suasana hangat dan produktif di ruang rapat Kepala BSDK. Hadir secara langsung Kepala BSDK MA RI, Dr. H. Syamsul Arief, S.H., M.H., didampingi Kepala Bidang Program dan Evaluasi, Kepala Bidang Penyelenggara,…