Close Menu
Suara BSDKSuara BSDK
  • Beranda
  • Artikel
  • Berita
  • Features
  • Sosok
  • Filsafat
  • Roman
  • Satire
  • Video

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

What's Hot

CODE NAPOLÉON: RASIONALITAS KODIFIKASI DAN WARISAN BAGI TRADISI CIVIL LAW

14 January 2026 • 20:29 WIB

Acara Pemeriksaan Cepat menurut KUHAP Baru: Perkara Tipiring dan Lalu Lintas dalam Satu Tarikan Napas

13 January 2026 • 16:35 WIB

KMA Tegaskan Komitmen Penguatan Kepemimpinan Hakim Perempuan

13 January 2026 • 14:44 WIB
Instagram YouTube
Suara BSDKSuara BSDK
Deskripsi Gambar
  • Beranda
  • Artikel
  • Berita
  • Features
  • Sosok
  • Filsafat
  • Roman
  • Satire
  • Video
Suara BSDKSuara BSDK
Deskripsi Gambar
  • Beranda
  • Artikel
  • Berita
  • Features
  • Sosok
  • Filsafat
  • Roman
  • Satire
  • Video
Home » KMA Tegaskan Komitmen Penguatan Kepemimpinan Hakim Perempuan
Berita Features

KMA Tegaskan Komitmen Penguatan Kepemimpinan Hakim Perempuan

Rikatama BudiyantieRikatama Budiyantie13 January 2026 • 14:44 WIB3 Mins Read
Share
Facebook Twitter Threads Telegram WhatsApp

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (KMA) menegaskan komitmen Mahkamah Agung dalam memperkuat kepemimpinan hakim perempuan melalui dukungan terhadap program strategis Badan Perhimpunan Hakim Perempuan Indonesia (BPHPI). Penegasan tersebut disampaikan dalam kegiatan Orientasi dan Pelatihan Calon Mentor Gelombang Pertama bagi Hakim Perempuan Indonesia sekaligus Peluncuran Buku Panduan Mentoring BPHPI, yang diselenggarakan pada 12 s.d. 16 Januari 2026 di Hotel Holiday Inn Jakarta Gajah Mada, Jakarta.

Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Mahkamah Agung, Para Hakim Agung , Hakim Ad Hoc Mahkamah Agung para pejabat Eselon I. Program ini menjadi tonggak penting dalam upaya sistematis memperkuat kapasitas dan representasi hakim perempuan di lingkungan peradilan  di Indonesia.

Dalam sambutannya, KMA menegaskan bahwa peningkatan kepemimpinan hakim perempuan bukan semata isu kesetaraan, melainkan bagian dari strategi membangun peradilan yang berwibawa, menjaga kepercayaan publik, serta memastikan keadilan benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Kepemimpinan perempuan di peradilan merupakan tanggung jawab bersama untuk menjamin keadilan yang inklusif, berintegritas, dan responsif,”.  Kegiatan ini selaras dengan arah kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang menyoroti stagnasi skor Indeks Pembangunan Gender pada angka 91,85 poin. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena mencerminkan tantangan dalam pencapaian kesetaraan gender yang lebih substansial. Oleh karena itu, peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan ditempatkan sebagai bagian dari Prioritas Nasional ke-4, yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan kelompok rentan, guna menyiapkan Generasi Emas 2045 dengan visi Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur.

Sejak berdiri tanggal 27 September 2023 dan dideklarasikan secara resmi pada 12 Januari 2024 di Jakarta, BPHPI aktif mempromosikan kebijakan yang mendukung pengembangan karier, kepemimpinan, dan kesejahteraan hakim perempuan. BPHPI juga aktif dalam jejaring internasional, antara lain melalui partisipasi di International Women Judges Association (IAWJ), kerja sama dengan Federal Circuit and Family Court of Australia (FCFCOA), Federal Court of Australia (FCA), Mahkamah Agung Malaysia, Filipina, serta organisasi internasional seperti UNDP dan International Court of Justice (ICJ). Pada 12 Maret 2024, BPHPI turut mencatatkan tonggak penting dengan menyelenggarakan side event bertajuk “Advancing Women in the Judiciary” pada CSW68 di Markas Besar PBB, New York.

Baca Juga  3 Agenda Refleksi Akhir Tahun Mahkamah Agung, Anugerah MA, Pengumuman Lomba Foto, dan Refleksi Akhir Tahun

Sebagai dasar penyusunan program, BPHPI telah melakukan survei nasional pada 20–27 Januari 2025 yang diikuti oleh 690 hakim perempuan dari seluruh Indonesia. Hasil survei menunjukkan 81% responden menyatakan minat mengikuti program mentoring, dengan area prioritas meliputi kepemimpinan, pengembangan karier, substansi hukum, etika dan integritas, serta strategi menghadapi bias gender. Mayoritas responden juga menginginkan metode mentoring yang fleksibel dengan kombinasi daring dan luring.

Berdasarkan hasil tersebut, BPHPI menyusun Buku Panduan Mentoring BPHPI yang diluncurkan dalam kegiatan ini dan akan menjadi acuan dalam pelaksanaan serta evaluasi program mentoring, yang pada tahap pertama dirancang melibatkan 15 mentor dan 30 mentee, dengan para mentor dipilih dari hakim perempuan yang memiliki pengalaman kepemimpinan serta rekam jejak integritas yang telah diverifikasi melalui Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, dan sebelum melaksanakan tugas pendampingan para calon mentor terlebih dahulu mengikuti orientasi dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas mentoring yang sensitif gender, keterampilan komunikasi, kepemimpinan berbasis integritas, serta kemampuan menjadi role model yang tangguh, inklusif, berempati, dan berintegritas.

Melalui program ini, Mahkamah Agung dan BPHPI berharap dapat memperkuat kapasitas, jejaring, serta kepercayaan diri hakim perempuan, sekaligus mendorong terwujudnya sistem peradilan yang inklusif, berkeadilan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

rikatama budiyantie
Rikatama Budiyantie
Hakim Yustisial Badan Strajak Diklat Kumdil

Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI

berita hakim perempuan
Share. Facebook Twitter Threads Telegram WhatsApp Copy Link

Related Posts

CODE NAPOLÉON: RASIONALITAS KODIFIKASI DAN WARISAN BAGI TRADISI CIVIL LAW

14 January 2026 • 20:29 WIB

Acara Pemeriksaan Cepat menurut KUHAP Baru: Perkara Tipiring dan Lalu Lintas dalam Satu Tarikan Napas

13 January 2026 • 16:35 WIB

Persiapan Pelatihan Dasar CPNS 2026: Fokus pada Blended Learning, Kedisiplinan, dan Inovasi Pembelajaran

13 January 2026 • 11:33 WIB
Demo
Top Posts

CODE NAPOLÉON: RASIONALITAS KODIFIKASI DAN WARISAN BAGI TRADISI CIVIL LAW

14 January 2026 • 20:29 WIB

Acara Pemeriksaan Cepat menurut KUHAP Baru: Perkara Tipiring dan Lalu Lintas dalam Satu Tarikan Napas

13 January 2026 • 16:35 WIB

KMA Tegaskan Komitmen Penguatan Kepemimpinan Hakim Perempuan

13 January 2026 • 14:44 WIB

Ketua MA Sampaikan “Representasi Dan Kepemimpinan Hakim Perempuan Adalah Bagian Dari Strategi Membangun Peradilan Yang Berwibawa” Dalam Pembukaan Kegiatan Orientasi Dan Pelatihan Mentoring Badan Perhimpunan Hakim Perempuan Indonesia

13 January 2026 • 10:42 WIB
Don't Miss

CODE NAPOLÉON: RASIONALITAS KODIFIKASI DAN WARISAN BAGI TRADISI CIVIL LAW

By Muhamad Zaky Albana14 January 2026 • 20:29 WIB

Bayangkan sebuah masa ketika hukum bukanlah sesuatu yang tertulis rapi di buku tebal, melainkan terserak…

Acara Pemeriksaan Cepat menurut KUHAP Baru: Perkara Tipiring dan Lalu Lintas dalam Satu Tarikan Napas

13 January 2026 • 16:35 WIB

KMA Tegaskan Komitmen Penguatan Kepemimpinan Hakim Perempuan

13 January 2026 • 14:44 WIB

Persiapan Pelatihan Dasar CPNS 2026: Fokus pada Blended Learning, Kedisiplinan, dan Inovasi Pembelajaran

13 January 2026 • 11:33 WIB
Stay In Touch
  • Facebook
  • YouTube
  • TikTok
  • WhatsApp
  • Twitter
  • Instagram
Top Trending
Demo
Hubungi Kami

Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Hukum dan Peradilan
Mahkamah Agung RI

Kantor: Jl. Cikopo Selatan Desa Sukamaju, Kec. Megamendung
Bogor, Jawa Barat 16770

Telepon: (0251) 8249520, 8249522, 8249531, 8249539

Kategori
Beranda Artikel Berita Features Sosok
Filsafat Roman Satire SuaraBSDK Video
Connect With Us
  • Instagram
  • YouTube
  • WhatsApp
Aplikasi Internal
Logo 1 Logo 2 Logo 3 Logo 3
Logo 4 Logo 4 Logo 4 Logo 5 Logo 5
Kontributor
  • Abdul Ghani
  • Abiandri Fikri Akbar
  • Agus Digdo Nugroho
  • Ahmad Junaedi
  • Anderson Peruzzi Simanjuntak
Lihat semua →

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.