Close Menu
Suara BSDKSuara BSDK
  • Beranda
  • Artikel
  • Berita
  • Features
  • Sosok
  • Filsafat
  • Roman
  • Satire
  • Video

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

What's Hot

Urgensi Penghapusan Pengadilan Khusus Dan Hakim Ad Hoc di Bawah Mahkamah Agung

15 January 2026 • 08:06 WIB

CODE NAPOLÉON: RASIONALITAS KODIFIKASI DAN WARISAN BAGI TRADISI CIVIL LAW

14 January 2026 • 20:29 WIB

Acara Pemeriksaan Cepat menurut KUHAP Baru: Perkara Tipiring dan Lalu Lintas dalam Satu Tarikan Napas

13 January 2026 • 16:35 WIB
Instagram YouTube
Suara BSDKSuara BSDK
Deskripsi Gambar
  • Beranda
  • Artikel
  • Berita
  • Features
  • Sosok
  • Filsafat
  • Roman
  • Satire
  • Video
Suara BSDKSuara BSDK
Deskripsi Gambar
  • Beranda
  • Artikel
  • Berita
  • Features
  • Sosok
  • Filsafat
  • Roman
  • Satire
  • Video
Home » Menyulam Mutu, Menjemput Reputasi: Catatan dari Workshop Jurnal Hukum dan Peradilan di Bali
Berita Features

Menyulam Mutu, Menjemput Reputasi: Catatan dari Workshop Jurnal Hukum dan Peradilan di Bali

Irvan MawardiIrvan Mawardi8 December 2025 • 23:15 WIB4 Mins Read
Share
Facebook Twitter Threads Telegram WhatsApp

Angin sore Seminyak bergerak pelan di balik kaca ruang pertemuan itu, seolah ikut menyimak sebuah percakapan panjang tentang masa depan ilmu hukum. Di Four Points by Sheraton Bali, para pengelola Jurnal Hukum dan Peradilan (JHP) duduk melingkar dalam suasana yang tidak tergesa, namun penuh kesadaran: bahwa masa depan jurnal tidak hanya ditentukan oleh naskah yang terbit, tetapi oleh cara sebuah institusi menjaga martabat ilmu pengetahuan.

Dari podium, Dr. Andi Akram, S.H., M.H.—Kepala Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung—memulai pembukaan dengan nada yang tenang namun menegaskan arah. “Potensi jurnal sebagai sarana advokasi kebijakan itu sangat besar,” ujarnya. “Ia mampu menjangkau para pimpinan, memperkuat arah kebijakan, dan mempengaruhi pembaca melalui naskah-naskah yang matang.” Dalam kalimat tersebut, terasa kepercayaan bahwa jurnal bukan sekadar media publikasi, melainkan ruang intelektual yang ikut membentuk denyut peradilan.

Acara ini sendiri lahir dari perjalanan panjang pengelolaan JHP sepanjang tahun 2025—tiga edisi yang terbit dengan segala tantangannya, keterlambatan yang sempat menguji kesabaran, hingga kerja kolektif yang akhirnya memastikan semuanya terbit dalam tahun yang sama. “Saya apresiasi kerja keras tim,” tambah Andi Akram, sembari mengingatkan bahwa capaian tersebut harus dilihat sebagai awal, bukan puncak.

Namun apresiasi tidak hadir tanpa evaluasi. Andi Akram menggarisbawahi satu titik krusial: respons reviewer luar negeri yang kerap lambat dan sulit diprediksi. “Jika batas waktu sudah ketat namun tidak ada respons, editor harus berani mengambil keputusan mengganti reviewer,” ujarnya lugas. Bagi pengelola jurnal, pernyataan itu bukan sekadar catatan teknis, melainkan penegasan tentang pentingnya ritme kerja yang disiplin dan keputusan editorial yang tegas.

Pada deret kursi depan, Prof. Dr. Tulus Suryanto (Guru Besar UIN Raden Intan Lampung) duduk memperhatikan. Ketika tiba gilirannya menyampaikan materi, beliau membuka laptop, menampilkan slide yang memuat peta besar dunia pengindeksan jurnal ilmiah. “Aim high,” katanya, mengutip prinsip yang selalu ia tekankan kepada para pengelola jurnal. “Targetkan jurnal terbaik, sekalipun kita belum sampai. Yang terburuk, kita akan mendapat umpan balik yang membuat kita tumbuh.”

Baca Juga  Sekretaris Pengadilan: Dari Administrator Menuju Role Model dan Penggerak Perubahan Utama di Institusi Pengadilan

Slide demi slide memperlihatkan anatomi sebuah jurnal bereputasi: mulai dari DOAJ yang membuka pintu keterbacaan global, Crossref untuk kesinambungan sitasi, hingga Scopus yang menjadi semacam mercusuar dalam dunia akademik. Prof. Tulus memaparkan struktur ideal editorial team, pentingnya panduan etik, konsistensi OJS, hingga peran diversitas geografis dan kualitas mitra bestari. “Jurnal yang baik bergerak seperti sungai yang rapi,” ujarnya, “mengalir logis, konsisten, dan jernih.”

Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Bambang Mulyono—yang juga Chief Editor JHP—menyimak seksama paparan tersebut. Dari perspektifnya sebagai hakim senior, kualitas jurnal bukan sekadar prestasi administratif, tetapi bagian dari integritas kelembagaan peradilan. Ia menyampaikan bahwa perbaikan yang dicapai pada 2025 harus dijaga melalui rapat kontrol berkala, koordinasi erat antar-editor, dan keterlibatan lebih luas dari mitra bestari yang berpengalaman.

Di sela diskusi, beberapa peserta mengakui bahwa perjalanan menuju indeksasi internasional bukan perkara teknis semata. Ia menuntut ketekunan, visi jangka panjang, dan budaya kerja yang rapi. Ada yang mencatat perlunya penyegaran panduan penulisan, ada pula yang menyoroti kebutuhan memperkuat jejaring agar penulis luar negeri semakin banyak terlibat. “Kita harus mempersiapkan bukan hanya naskah, tapi juga ekosistemnya,” ujar salah satu peserta dari BRIN.

Sementara itu, Andi Akram mengingatkan satu hal yang kerap luput dari kesibukan teknis: jangan pernah menurunkan standar. “JHP telah menjadi rumah bagi para pakar, praktisi, hakim agung, akademisi lintas negara,” katanya. “Jangan sampai karena mengejar target terbit tiga edisi, kita merelakan standar mutu.” Teguran ini terasa seperti pagar etis yang harus dijaga bersama.

Suasana workshop kemudian berubah menjadi lebih hidup ketika sesi Focus Group Discussion dimulai. Di sini, dinamika intelektual mengalir: perdebatan tentang template, penyempurnaan guidelines, penyusunan ethics policy, hingga strategi diseminasi. Semua bergerak dalam satu semangat: menyulam mutu secara konsisten sambil menjemput reputasi global.

Baca Juga  MAKSIMALKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK : KETUA PENGADILAN AGAMA SOLOK BERIKAN MATERI PERCERAIAN DAN PERKAWINAN ANAK

Materi Prof. Tulus memberikan landasan teknis yang kokoh—tentang struktur artikel, manajemen referensi, teknik sitasi, batasan etika, hingga syarat-syarat Scopus yang ketat—sementara sambutan Dr. Andi memberikan fondasi filosofis bahwa jurnal adalah medan advokasi, ruang dialog ilmiah, dan instrumen perubahan kebijakan.

Di luar ruang pertemuan, Bali menyuguhkan ketenangan sore yang tak pernah gagal merawat pikiran. “Boleh kita kerja serius, tapi jangan lupa bahagia dengan minum kelapa muda di Pantai Seminyak,” canda Andi Akram dalam penutup sambutannya. Ruangan pun pecah oleh tawa kecil—sebuah jeda ringan yang menegaskan bahwa kerja intelektual juga butuh ruang renyah untuk bernapas.

Pada akhirnya, workshop ini bukan hanya rangkaian paparan, diskusi teknis, atau rapat penyusunan panduan. Ia adalah perjalanan reflektif untuk menata ulang cara kita memperlakukan ilmu pengetahuan. Terselip keyakinan bahwa sebuah jurnal yang dikelola dengan mutu, integritas, dan disiplin akan menjadi jejak panjang yang mempengaruhi ekosistem peradilan di masa depan.

Dan ketika malam turun pelan di Seminyak, para peserta menyadari satu hal: reputasi tidak datang sebagai hadiah, tetapi sebagai hasil dari kesungguhan yang disulam sedikit demi sedikit—dengan tangan yang sabar, pikiran yang jernih, dan komitmen yang tidak putus.

Irvan Mawardi
Irvan Mawardi
Hakim Yustisial Badan Strajak Diklat Kumdil

Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI

berita Crossref DOAJ Editorial Team Ekosistem Ilmu Pengetahuan Etika Publikasi Indeksasi Jurnal JHP Jurnal Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI Manajemen OJS Mutu Jurnal Ilmiah Publikasi Ilmiah Hukum Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Reformasi Peradilan Reviewer Scopus Workshop JHP Bali
Share. Facebook Twitter Threads Telegram WhatsApp Copy Link

Related Posts

Urgensi Penghapusan Pengadilan Khusus Dan Hakim Ad Hoc di Bawah Mahkamah Agung

15 January 2026 • 08:06 WIB

CODE NAPOLÉON: RASIONALITAS KODIFIKASI DAN WARISAN BAGI TRADISI CIVIL LAW

14 January 2026 • 20:29 WIB

Acara Pemeriksaan Cepat menurut KUHAP Baru: Perkara Tipiring dan Lalu Lintas dalam Satu Tarikan Napas

13 January 2026 • 16:35 WIB
Demo
Top Posts

Urgensi Penghapusan Pengadilan Khusus Dan Hakim Ad Hoc di Bawah Mahkamah Agung

15 January 2026 • 08:06 WIB

CODE NAPOLÉON: RASIONALITAS KODIFIKASI DAN WARISAN BAGI TRADISI CIVIL LAW

14 January 2026 • 20:29 WIB

Acara Pemeriksaan Cepat menurut KUHAP Baru: Perkara Tipiring dan Lalu Lintas dalam Satu Tarikan Napas

13 January 2026 • 16:35 WIB

KMA Tegaskan Komitmen Penguatan Kepemimpinan Hakim Perempuan

13 January 2026 • 14:44 WIB
Don't Miss

Urgensi Penghapusan Pengadilan Khusus Dan Hakim Ad Hoc di Bawah Mahkamah Agung

By Muhammad Adiguna Bimasakti15 January 2026 • 08:06 WIB

Sistem peradilan di Indonesia pada awalnya dirancang sederhana, dengan seluruh jenis perkara ditangani oleh Pengadilan-Pengadilan…

CODE NAPOLÉON: RASIONALITAS KODIFIKASI DAN WARISAN BAGI TRADISI CIVIL LAW

14 January 2026 • 20:29 WIB

Acara Pemeriksaan Cepat menurut KUHAP Baru: Perkara Tipiring dan Lalu Lintas dalam Satu Tarikan Napas

13 January 2026 • 16:35 WIB

KMA Tegaskan Komitmen Penguatan Kepemimpinan Hakim Perempuan

13 January 2026 • 14:44 WIB
Stay In Touch
  • Facebook
  • YouTube
  • TikTok
  • WhatsApp
  • Twitter
  • Instagram
Top Trending
Demo
Hubungi Kami

Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Hukum dan Peradilan
Mahkamah Agung RI

Kantor: Jl. Cikopo Selatan Desa Sukamaju, Kec. Megamendung
Bogor, Jawa Barat 16770

Telepon: (0251) 8249520, 8249522, 8249531, 8249539

Kategori
Beranda Artikel Berita Features Sosok
Filsafat Roman Satire SuaraBSDK Video
Connect With Us
  • Instagram
  • YouTube
  • WhatsApp
Aplikasi Internal
Logo 1 Logo 2 Logo 3 Logo 3
Logo 4 Logo 4 Logo 4 Logo 5 Logo 5
Kontributor
  • Abdul Ghani
  • Abiandri Fikri Akbar
  • Agus Digdo Nugroho
  • Ahmad Junaedi
  • Anderson Peruzzi Simanjuntak
Lihat semua →

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.