Berbicara mengenai independensi peradilan selalu harus ditarik dalam suatu konsep pemisahan kekuasaan antar tiga lembaga kekuasaan—sebagaimana gagasan trias politica oleh Montesquieu, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiga lembaga tersebut dalam pandangan Montesquieu merupakan pilar-pilar yang sejajar dan memiliki tugas dan fungsinya masing-masing, serta antar satu pilar tidak boleh mengintervensi terhadap pilar lainnya. Konsep trias politica ini selanjutnya diadopsi oleh banyak negara di dunia, tak terkecuali di Indonesia. Tentu, pengadopsian ini tidak bisa diterapkan secara utuh, namun disesuaikan dengan kondisi masing-masing negara. Di Indonesia sendiri, trias politica ini disesuaikan dengan penambahan beberapa lembaga lain diluar trias politica, seperti tugas auditif atau eksaminatif pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Bahkan lembaga lain seperti Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Komisi Yudisial (KY) tidak bisa kita identifikasi sebagai bagian dari trias politica dalam konsep yang digagas oleh Montesquieu. Karakteristik unik semacam ini merupakan bagian dari dinamika internal suatu negara.
Mahkamah Agung merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Lihat Pasal 1 angka 2 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 24 ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945). Keberadaan Mahkamah Agung ini merupakan suatu perwujudan dari kehadiran trias politica di Indonesia, dimana kekuasaan eksekutif dan legislatif harus juga dikontrol dengan adanya kekuasaan yudikatif. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kedudukan Mahkamah Agung setingkat dengan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan DPR sebagai parlemen dibawah UUD NRI Tahun 1945. Kesejajaran ini semestinya memberikan power (baca: kekuatan) yang saling mengawasi antara satu dengan yang lainnya. Tujuan pemisahan kekuasaan (separation of power) dalam doktrin trias politica memang bertujuan untuk mencegah kekuasaan negara yang bersifat absolut (Miriam Budiardjo, 2005: 152). Pemisahan ini tentu memiliki tujuan yang lebih dalam, yakni lahirnya independensi yang kuat antar kekuasaan sehingga dapat menjadi benteng kontrol atas penyalahgunaan.
Di Indonesia sendiri, kesejajaran itu hanya berada diatas kertas putih. Jika ditanya bagaimana kedudukan Mahkamah Agung dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, jawaban normatifnya pasti sangat tekstual. Pada tataran konsep, independensi dalam trias politica tidak bisa ditakar hanya dengan pemisahan tugas dan fungsi semata, namun harus ditarik lebih luas daripada itu. Independensi peradilan jika kita tarik pada kerangka prinsip-prinsip Bengalore, setidaknya harus memuat tiga syarat, yaitu: independensi jabatan, independensi kelembagaan, dan independensi keuangan atau finansial. Independensi jabatan bermakna bahwa harus menjamin jabatan-jabatan pada lembaga kekuasaan kehakiman bebas dari campur tangan eksekutif atau otoritas lain secara sewenang-wenang. Adapun independensi kelembagaan diwujudkan dengan pengaturan lembaga yang secara mandiri mengatur fungsi-fungsi peradilan. Sementara untuk independensi finansial dapat diwujudkan dengan jaminan hak-hak aparatur yang diharus dipenuhi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan serta kebebasan lembaga dalam mengatur sendiri kebutuhan dan kebijakan finansialnya.
Dari ketiga persyaratan tersebut, tentu saja setiap jenis independensi kekuasaan kehakiman memiliki persoalan dan hambatannya masing-masing. Namun setidaknya, untuk independensi jabatan dan independensi kelembagaan, permasalahnnya tergolong minor sehingga tidak mempengaruhi independensi kekuasaan kehakiman secara keseluruhan. Persoalan substansial yang utama pada tema bahasan independensi dunia peradilan ada pada independensinya terhadap keuangan atau finansial. Sangat jelas terlihat kemandirian peradilan terlihat tumpul di bagian ini.
Independensi finansial pada lembaga kekuasaan kehakiman selalu dimaknai dengan kebebasan Mahkamah Agung untuk mengajukan anggaran pada periode tertentu tanpa boleh diintervensi oleh pemegang kekuasaan lainnya seperti eksekutif dan yudikatif. Ismail Rumadan dan kawan-kawan mendefinisikan kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sebagai kekuasaan yang menjalankaan fungsi menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan tanpa campur tangan pemerintah. Titik fokus tulisan Ismail Rumadan dan kawan-kawan terletak pada hasil penelitiannya yang menyebutkan bahwa dalam tataran implementasi, Mahkamah Agung belum memiliki independensi yang kuat, utamanya dalam sisi independensi finansial. Ismail Rumadan dan kawan-kawan di dalam jurnalnya menyimpulkan bahwa Mahkamah Agung masih belum memiliki independensi finansial yang kuat, besaran anggaran yang diajukan masih harus bergantung pada kebijakan pemerintah (Ismail Rumadan, dkk, 2021: 439). Oleh karenanya, masih ada kemungkinan intervensi yang bisa dihadapi oleh Mahkamah Agung dari lembaga kekuasaan yang lain.
Independensi finansial dimaknai dengan kemandirian lembaga dalam menganggarkan, merealisasikan, dan mempertanggungjawabkan keuangannya. Kebutuhan anggaran lembaga peradilan yang diajukan tidak selalu diterima oleh legislatif. Selalu ada tarik ulur politik saat pengajuan anggaran dari Mahkamah Agung di Dewan Perwakilan Rakyat. Tarik ulur ini menunjukkan tidak independennya Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan yudikatif yang seharusnya merdeka dari gerak-gerik politik.
Pentingnya Dana Abadi Peradilan
Dengan realita yang ada tersebut, maka perlu kita menyusun suatu konsep yang bisa ditawarkan untuk mewujudkan independensi kekuasaan kehakiman yang hakiki pada pembentukan ius constituendum di masa yang akan datang. Dana abadi (endowment fund) merupakan salah satu pilihan yang bisa ditawarkan untuk mengatasi lemahnya independensi Mahkamah Agung utamanya dalam bidang finansial. Kekuasaan kehakiman harus benar-benar mandiri, baik dari segi jabatan, kelembagaan, dan termasuk finansial.
Adeng Septi Irawan di dalam jurnalnya menyebutkan bahwa dana abadi (endowment fund) bidang hukum dan keadilan tersebut berfungsi seperti dana abadi bidang pendidikan yang berperan serta dalam membiayai bidang penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Dimana dalam dana abadi pendidikan menggunakan Peraturan Presiden sebagai dasar untuk legalitasnya (Adeng Septi Irawan, 2024: 296). Adeng Septi Irawan tidak menjabarkan lebih rinci mengenai teknis besaran dana abadi yang dibutuhkan oleh Mahkamah Agung guna mencapai independensi finansial kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, topik-topik diskusi di pojok-pojok gedung pengadilan yang sering kita dengar mengenai besaran 1% dari APBN menurut penulis cukup logis untuk diperjuangkan.
Perhitungannya sama persis dengan perhitungan dana abadi pendidikan yang diambil dengan rumus 20% x total belanja negara (APBN). Dalam menghitung dana abadi peradilan juga menggunakan rumus yang sama, yaitu 1% x total belanja negara (APBN). Jika kita merujuk total belanja negara dalam APBN 2025 ditetapkan sebesar Rp3.613,1 triliun, maka diperoleh angka untuk dana abadi peradilan sekitar Rp36 triliun, jauh lebih besar dari pagu anggaran Mahkamah Agung tahun 2025 yang hanya sebesar Rp12,8 triliun. Angka tersebut logis untuk menunjang seluruh operasional di Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya, termasuk untuk pembebasan biaya di beberapa jenis sengketa yang dikategorikan sebagai sengketa dibidang hukum publik.
Dari rangkaian penjelasan di atas, kita semua tetap berharap agar perjuangan para Pimpinan Mahkamah Agung tidak berhenti pada pengajuan kesejahteraan hakim yang telah disetujui oleh pemerintah kemarin, namun lebih dari itu, Mahkamah Agung terus berusaha untuk mendapatkan hak independensinya dalam mengelola keuangan. Semoga dan semoga gagasan ini bisa diwujudkan dalam waktu dekat.
Referensi:
- Budiardjo, Miriam. 2005. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Irawan, Adeng Septi. 2024. Menggagas Endowment Fund Bidang Hukum dan Keadilan: Upaya Mewujudkan Kesejahteraan dan Martabat Hakim. Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol. 2.Rumadan, Ismail, dkk. 2021. Budget Independence of the Supreme Court in the Implementation of the Functions of Judicial Power. Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol. 10.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI