Mahakarya Victor Hugo, Les Misérables, bukan sekadar narasi tentang pelarian seorang narapidana, melainkan sebuah kritik tajam terhadap benturan antara hukum positif (lex lata) dan keadilan substantif. Tokoh utamanya, Jean Valjean, dijatuhi hukuman penjara belasan tahun hanya karena mencuri sepotong roti demi menyelamatkan keponakannya yang kelaparan. Di sini, Hugo menyajikan anomali hukum: ketika sebuah aturan formal diterapkan secara buta tanpa mempertimbangkan aspek sosiologis dan kemanusiaan, hukum tersebut tidak lagi berfungsi sebagai pelindung masyarakat, melainkan menjadi instrumen penindasan yang menciptakan penderitaan tanpa akhir.
Inspektur Javert hadir sebagai personifikasi dari absolutisme hukum positif. Bagi Javert, hukum adalah kebenaran tertinggi yang tidak mengenal pengecualian; sekali seseorang melanggar aturan, maka ia selamanya adalah penjahat. Javert merepresentasikan kekakuan sistem hukum yang hanya melihat “teks” tanpa memedulikan “ruh” di baliknya. Dalam pandangan Javert, tidak ada ruang bagi penebusan dosa atau transformasi karakter. Konflik batinnya muncul ketika ia dihadapkan pada kenyataan bahwa Valjean, sang buronan, justru menunjukkan moralitas yang jauh lebih tinggi daripada sistem hukum yang ia bela dengan fanatik.
Di sisi lain, transformasi Jean Valjean setelah bertemu Uskup Myriel menunjukkan bahwa keadilan sejati sering kali lahir dari pengampunan, bukan hukuman yang eksesif. Myriel mengajarkan bahwa hukum Tuhan dan hukum moral berdiri di atas hukum negara. Valjean membuktikan bahwa seseorang yang dicap “cacat” oleh hukum positif dapat menjadi warga negara yang paling kontributif dan penuh kasih. Perjalanan hidupnya menggugat legitimasi sistem peradilan Prancis saat itu yang lebih fokus pada aspek punitif (penghukuman) daripada rehabilitatif (pemulihan).
Dilema moral mencapai puncaknya ketika Valjean harus memilih antara tetap bersembunyi sebagai wali kota yang dihormati atau mengaku identitas aslinya demi menyelamatkan seorang pria tak bersalah yang dituduh sebagai dirinya. Secara hukum positif, diam adalah pilihan yang aman, namun secara keadilan moral, itu adalah kejahatan nurani. Keputusan Valjean untuk menyerahkan diri menunjukkan bahwa integritas pribadi menuntut kepatuhan pada hukum yang lebih tinggi, yaitu hukum moral, bahkan jika itu berarti harus kembali ke balik jeruji besi yang tidak adil.
Pertentangan ini berakhir tragis pada sosok Javert, yang akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya karena tidak mampu menyelaraskan fakta kebaikan Valjean dengan kakunya prosedur hukum yang ia yakini. Javert hancur ketika menyadari bahwa hukum yang ia jaga selama ini ternyata bisa keliru dalam menilai kemanusiaan seseorang. Fenomena ini memberikan pelajaran berharga bagi dunia hukum modern: bahwa kepastian hukum yang bersifat kaku tanpa diimbangi dengan kebijaksanaan nurani hanya akan melahirkan ketidakadilan yang legal secara formal namun cacat secara moral.
Sebagai penutup, kisah Jean Valjean tetap relevan sepanjang masa sebagai pengingat bagi para penegak hukum bahwa tujuan akhir dari hukum adalah keadilan, bukan sekadar ketertiban administratif. Hukum positif hanyalah sarana, sementara keadilan adalah tujuannya. Ketika sarana tersebut justru menghalangi tercapainya tujuan, maka terobosan hukum berdasarkan kemanusiaan menjadi sebuah keniscayaan. Les Misérables mengajarkan kita bahwa “di atas meja hijau dan kode etik yang kaku, masih ada cahaya nurani yang seharusnya menjadi pemandu utama dalam menjatuhkan putusan bagi sesama manusia.”
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI