Author: Trisoko Sugeng Sulistyo

MEGAMENDUNG, 25 Februari 2026, Memasuki hari ketiga pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), semangat para peserta yang terdiri dari Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) justru terlihat makin membara. Di tengah kekhusyukan menjalankan ibadah puasa, antusiasme peserta tidak surut sedikit pun. Sebaliknya, atmosfer di ruang pelatihan terasa kian hidup, terutama karena materi yang disajikan semakin tajam pada inti persoalan penanganan sengketa pertanahan yang kompleks. Hari ini, para peserta diajak menyelami dua sesi materi krusial yang menjadi jembatan antara dogmatik hukum dan realitas eksekutorial di lapangan. Sesi pertama dibuka dengan paparan dari Dr. Enrico Simanjuntak, S.H., M.H. Sebagai sosok Hakim Pengadilan TUN…

BOGOR, 24 Februari 2026 – Memasuki hari kedua, suasana Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa Pertanahan bagi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Seluruh Indonesia di Bogor terasa berbeda. Jika hari pertama didedikasikan untuk memperkokoh pondasi filosofis hakim, hari ini materi pelatihan “mendarat” tajam ke ranah teknis dan prosedural. Transformasi ini menjadi krusial mengingat justru pada detail teknis inilah seringkali permasalahan sengketa yang berujung gugatan di PTUN; Meskipun pelatihan berlangsung di tengah bulan suci Ramadan, semangat 40 peserta pelatihan tidak surut. Dari pagi hingga sore hari, antusiasme peserta tetap tinggi, mengubah sesi yang biasanya berat menjadi forum diskusi yang hidup dan konstruktif.…

Kabut tipis menyelimuti kawasan Megamendung, Bogor, namun suasana di dalam Gedung Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia terasa hangat dan penuh semangat. Di tengah kekhusyukan bulan suci Ramadan 1447 H, sebanyak 40 Hakim Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dari seluruh pelosok tanah air berkumpul untuk tujuan: menajamkan nurani dan logika hukum dalam menghadapi gelombang sengketa agraria yang kian kompleks. Bertajuk “Diklat Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa Pertanahan Bagi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia”, perhelatan yang berlangsung secara klasikal dari tanggal 23 hingga 28 Februari 2026. Hari pertama diklat ini menjadi saksi pertemuan dua arus pemikiran…

Muncul wacana mediasi menjadi salah satu tahapan dalam proses beracara dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) salah satunya dapat dibaca dalam artikel sebagaimana termuat dalam link https://marinews.mahkamahagung.go.id/berita/mediasi-layak-jadi-salah-satu-tahapan-persidangan-di-ptun-0Mo Yang Mulia Ketua Kamar Tata Usaha Negara, Prof.Dr. H. Yulius., S.H.,M.H menyampaikan bahwa- Selama ini terdapat pandangan konservatif bahwa sengketa TUN tidak dapat didamaikan karena menyangkut aturan hukum dan kewenangan yang bersifat absolut namun pandangan ini mulai bergeser sebab inti dari sengketa TUN sebenarnya bukan menegosiasikan aturan hukum, melainkan melakukan koreksi atas tindakan atau tafsir pejabat. bukan aturan hukumnya, yang dimediasikan tetapi tindakan pejabat pemerintah yang melakukan tafsiran terhadap suatu ketentuan…

Dilema Keadilan di Ruang Publik Indonesia dan banyak negara lain telah menyaksikan sejumlah kasus hukum dalam beberapa tahun terakhir yang menunjukkan konflik tajam antara keputusan pengadilan dan persepsi publik tentang keadilan. Tidak hanya ketidakcocokan pendapat, fenomena ini menunjukkan masalah struktural yang lebih dalam. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Transparency International (TI) menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia berkurang karena sering dianggap rentan terhadap korupsi dan intervensi. (Transparency International: 2025) Ketidakpuasan ini semakin diperparah ketika putusan hakim, meskipun didasarkan pada prosedur yang benar, terasa tidak adil di mata masyarakat. Masyarakat tidak lagi pasif di era demokrasi dan keterbukaan…