Prolog
“Mengapa hakim Peradilan Agama setiap kali mutasi harus dilakukan pelantikan terlebih dahulu sebelum melaksanakan tugas di tempat yang baru”. Tidak demikian halnya dengan hakim Peradilan Umum, TUN dan Dilmil. Mereka setelah menerima Surat Keputusan (SK) tentang mutasi dengan sendirinya sudah harus melaksanakan tugas sebagaimana mestinya sesuai SK tersebut di tempat tugas yang baru, tanpa perlu dilakukan pelantikan terlebih dahulu.
Mengapa Peradilan Agama dalam hal ini berbeda dengan ketiga lingkungan peradilan lain. Padahal Peradilan Agama, Peradilan Umum, Peradilan TUN dan Dilmil berada dalam satu institusi, sama-sama di bawah Mahkamah Agung. Apa urgensi dan spesifikasinya? Tulisan ini bermaksud paling tidak mengkonfirmasi beberapa pertanyaan terkait hal tersebut.
Peradilan Agama sebagai Peradilan Islam di Indonesia
Peradilan Agama (termasuk di dalamnya Mahkamah Syar’iyah yang berkedudukan di wilayah Provinsi Aceh) merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman (judicial power) di Indonesia yang berada di bawah Mahkamah Agung (MA). Dalam menjalankan fungsinya menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945, PA diberikan spesifikasi tersendiri oleh negara yang membedakannya dengan peradilan lain, yaitu menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan hukum Islam.
Spesifikasi PA dalam menjalankan fungsinya tersebut antara lain dinyatakan dalam Pasal 25 ayat (3) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 dan Pasal 49 UU No.3 Tahun 2006 dan Pasal 1 ayat (1) UU No.50 Tahun 2009, bahwa Peradilan Agama merupakan peradilan bagi rakyat yang beragama Islam di bidang perkara-perkara yang telah ditentukan menurut undang-undang, yakni perkara-perkara antara orang atau badan hukum yang beragama Islam di bidang hukum Islam yang menuntut diselesaikan dengan tata cara yang sesuai menurut hukum Islam.
Atas dasar itu Peradilan Agama tidak lain adalah Peradilan Islam di Indonesia, yakni Peradilan yang secara konstitusional diberi kewenangan oleh negara untuk menegakkan hukum Islam dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945.
Peradilan Agama tidak Lepas dari Konsep al-Qadha’ ( القضاء )
Dalam kedudukannya sebagai Peradilan Islam, PA dalam menjalankan tupoksinya tidak bisa lepas dari konsep al-qadha’. Dalam konsep al-qadha’ (القضاء) penyelenggaraan peradilan merupakan kewajiban yang bersifat fardhu kifayah (فَرْضُ الكِفَايَةِ ), kewajiban kolektif, sebagai implementasi dari perintah Allah dalam al-Quran untuk menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana firman-Nya dalam QS. an-Nisa’ (4): 58, 105, 135, al-Maidah (5): 47 dan 48, dan surat Shad (38): 26.
Dalam konteks tersebut Khalifah Umar Ibn Khattab, dalam risalahnya yang sangat populer antara lain menyatakan bahwa: فا ن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة
“Sesungguhnya menyelenggarakan peradilan itu merupakan kewajiban yang ditetapkan Allah yang harus dilaksanakan dan merupakan suatu sunnah (konvensi ketatanegaraan) Rasulullah yang wajib diikuti”.
Atas dasar itu kedudukan peradilan dalam konsep al-qadha ( القضاء ) merupakan kekuasaan negara yang mengemban tugas dan kewenangan memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara antara manusia dengan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan hukum yang disyariatkan Allah dalam al-Quran, al-Hadis atau ijtihad (Abdul Manan, 2015: 5-6, Muhammad Ahmad Syarbini, 1998: 602, As-Sayyid Saabiq, 215, dan Hasbi Ash Shiddieqy, 1970: 7).
Adapun orang yang menjalankan peradilan disebut al-qadhi ( القا ضي ) yakni hakim yang menjalankan tugas dan kewenangan mengadili, menetapkan atau memutuskan perkara antar manusia berdasarkan hukum yang disyariatkan Allah baik yang termuat dalam al-Quran, hadis maupun ijtihad ulama.
Dalam konsep peradilan Islam kompetensi seorang hakim (qadhi) selain ditentukan kapasitas keilmuan dan integritas personalnya, prinsip yang juga fundamental ditentukan pula dengan adanya pemberian mandat (pendelegasian) penugasan dari kepala negara/waliyul amri (وَلِيُّ الأَمْرِ ) untuk mengadili dan memutus perkara sesuai syariat Islam yang disertai batas yurisdiksi yang ditentukan, yang dikenal dengan tauliyah ( التَّوْلِيَةِ ). Oleh karena itu dalam praktik peradilan Islam sejak masa Rasulullah hingga periode Khalifatul Rasyidin sudah dikenal mekanisme penugasan, pemindahan dan pembaruan mandat hakim (qadhi) sesuai dengan kebutuhan wilayah pemerintahan dan tuntutan penyelesaian sengketa di masyarakat setempat.
Sehubungan dengan hal tersebut, dalam catatan historis peradilan Islam terkait pengangkatan atau penugasan hakim (qadhi) terdapat tiga model. Pertama, pada saat pemeluk Islam masih terbatas, masih berbentuk individu-individu dan belum tertata, pengangkatan dan penugasan hakim (qadhi) dilakukan dengan cara tahkim (التَّحْكِيمِ), yakni dua orang yang bersengketa menunjuk langsung seseorang yang dipercaya yang disebut muhakam ( المُحَكَّم ) untuk bertindak sebagai hakim (qadhi), dengan syarat kedua pihak yang bersengketa tersebut sepakat untuk mentaati keputusan yang diambil muhakam ( المُحَكَّم ) tersebut dan perkaranya bukan pidana.
Kedua, ketika komunitas masyarakat muslim sudah mulai tertata, namun belum mempunyai struktur pemerintahan resmi, pola pengangkatan hakim (qadhi) dilakukan dengan baiat Ahlul Halli wal-Aqdi (أَهْلُ الحَلِّ وَالعَقْدِ ), yakni pengangkatan atau penunjukan atas seorang dengan kualifikasi tertentu yang dipercaya oleh majelis atau kumpulan para tokoh atau komunitas orang-orang terkemuka dan mempunyai otoritas dalam masyarakat untuk mengangkat seorang hakim (qadhi) yang akan mengadili dan memutus perkara menurut hukum Islam.
Ketiga, setelah masyarakat muslim sudah tertata dengan pemerintahan yang resmi, pengangkatan hakim (qadhi) dilakukan dengan cara tauliyah ( التَّوْلِيَةِ ), yakni pengangkatan hakim (qadhi) dalam bentuk pendelegasian kekuasaan peradilan oleh kepada negara (Imam/Khalifah) sebagai waliyul amri ( وَلِيُّ الأَمْرِ ) kepada seseorang dengan kapasitas, kualifikasi dan integritas yang ditentukan dengan memberikan mandat untuk menjalankan tugas sebagai qadhi (القا ضي) di wilayah tertentu dan dengan kewenangan tertentu pula sesuai syariah Islam.
Hemat penulis, pelantikan hakim PA yang dilangsungkan di setiap mengawali tugas di satuan kerja baru pada dasarnya tidak lain merupakan manifestasi atau implementasi dari konsep tauliyah tersebut. Tauliyah ( التَّوْلِيَةِ ) sendiri dimaknai sebagai pengalihan atau penyerahan kewenangan hakim dari pemegang otoritas peradilan. Dari konsep tauliyah (التَّوْلِيَةِ ) ini diajarkan bahwa kewenangan hakim (qadhi) bukanlah kewenangan yang bersifat absolut dan melekat secara permanen pada individu, melainkan merupakan delegasi kewenangan yang terikat pada mandat dan batas kompetensi yurisdiksi yang tertentu. Yurisdiksi tersebut tergantung pada tauliyah yang diberikan otoritas peradilan (Taufiq, 1997: 20). Al-Mawardi dalam hal ini menulis bahwa pengangkatan qadhi ( القا ضي ) dapat bersifat umum untuk seluruh wilayah atau perkara atau bersifat khusus untuk daerah atau perkara tertentu, sesuai dengan mandat yang diberikan oleh penguasa (Al-Mawardi, Al-Ahkam al-Sultaniyyah, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah).
Demikian juga Ibn Qudamah yang menyatakan bahwa kewenangan hakim bersifat terbatas sesuai dengan wilayah yang ditetapkan dalam penugasannya. Oleh karena itu dalam konsep Peradilan Islam (al-qadha/ القضاء ) seorang hakim tidak dapat secara bebas menjalankan fungsi peradilan di luar wilayah yang menjadi yurisdiksinya tanpa adanya otorisasi baru dari penguasa (Ibn Qudamah, Al-Mughni, Beirut: Dar al-Fikr.).
Dengan demikian dari konsep tauliyah ( التَّوْلِيَةِ ) tersebut pada prinsipnya dalam Peradilan Islam apabila seorang qadhi dipindahtugaskan dari suatu wilayah ke wilayah lain, maka secara prinsip qadhi ( القا ضي ) tersebut memerlukan pembaruan mandat (delegasi) kewenangan. Hal tersebut harus dilakukan karena mandat kompetensi atau yurisdiksi yang berupa tauliyah ( التَّوْلِيَةِ ) kepada seorang qadhi ( القا ضي ) untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan hukum Islam yang diberikan sebelumnya untuk suatu wilayah tertentu tidak secara otomatis berlaku pada wilayah lainnya.
Secara konseptual prinsip tersebut relevan dengan praktik yang berlangsung di lingkungan Peradilan Agama selama ini. Pelantikan kembali hakim Peradilan Agama oleh pimpinan pengadilan setiap kali mutasi sebelum menjalankan tugas di satker baru bukan sekedar formalitas administratif atau seremonial belaka, tetapi merupakan pemberian legitimasi kompetensi atau yurisdiksi baru agar hakim bersangkutan memiliki legitimasi baru sehingga mempunyai kewenangan yang sah dalam mengemban tupoksi peradilan untuk wilayah yang baru, untuk memutus dan mengadili berdasarkan hukum Islam.
Dengan demikian praktik pelantikan kembali hakim Peradilan Agama ketika mengawali tugas di satuan kerja baru, dapat dipahami sebagai mekanisme institusional sekaligus penegasan kembali mandat (pendelegasian/penyerahan) kewenangan peradilan/hakim dari pimpinan pengadilan sebagai perpanjangan tangan dari pemegang otoritas peradilan tertinggi dalam batas kompetensi atau yurisdiksi yang tertentu. Praktik yang berlangsung di lingkungan Peradilan Agama tersebut sesungguhnya tidak lain merupakan prinsip yang secara konseptual dan historikal dapat ditelusuri dalam praktik penugasan qadhi (القا ضي) pada masa Rasulullah dan pada periode Khalifah Rasyidin maupun pada masa kepemimpinan atau kerajaan-kerajaan besar Islam di masa-masa setelahnya.
Dari aspek filosofis, pelantikan kembali hakim Peradilan Agama di setiap mengawali tugas di satuan kerja baru merupakan cerminan prinsip amanah dan tanggung jawab moral yang harus diemban oleh seorang hakim. Dalam tradisi Peradilan Agama yang secara fundamental berlandaskan pada nilai-nilai syariat Islam, jabatan hakim selain dalam posisi struktural, juga amanah yang sarat dimensi etis dan spiritual. Bagi hakim Peradilan Agama setiap kali pelantikan dimaknai sebagai momentum update sekaligus upgrade komitmen dalam mengemban amanah tauliyah ( التَّوْلِيَةِ ) untuk menegakkan hukum dan keadilan sesuai syariat Islam serta menjaga integritas dalam rangka meneguhkan kembali kontrak moral antara hakim, hukum dan masyarakat.
Penutup
Secara konseptual pelantikan kembali hakim Peradilan Agama di setiap mutasi tersebut memiliki akar kesesuaian dengan konsep peradilan Islam (al-qadha/ القضاء). Praktik tersebut tidak lain merupakan bentuk manifestasi konsep tauliyah (التَّوْلِيَةِ), pengalihan atau penyerahan kembali kewenangan hakim dari pemegang otoritas peradilan tertinggi untuk menegakkan hukum dan keadilan sesuai syariat Islam di wilayah yurisdiksi baru. Hal tersebut dilakukan karena mandat yurisdiksi yang diberikan sebelumnya untuk suatu wilayah tertentu tidak secara otomatis berlaku di wilayah lainnya. Sedangkan dari aspek filosofis, bagi hakim Peradilan Agama pelantikan kembali tersebut merupakan cerminan prinsip amanah yang sarat dimensi moral, etis dan spiritual yang harus diemban, dimaknai sebagai momentum update sekaligus upgrade komitmen dalam mengemban amanah tauliyah ( التَّوْلِيَةِ ) menegakkan hukum dan keadilan sesuai syariat Islam. Wa Allahu a’lam bishawab.
Referensi
Abdul Manan. Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan, Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam. PrenadaMedia. Jakarta. 2015
Abd Karim Hafid. Peradilan dan Pola Pelaksanaan Hukum Islam pada Masa Khulafa al-Rasyidin. Mimbar Hukum. No.57 Thn XIII Maret – April 2002. Hal 16-23
A Mukti Arto. Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan, Penerapan, Penemuan Hukum, Ultra Petita dan Ex Officio Hakim secara Proporsional. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2018.
Hasbi Ash Shiddieqy. Sejarah Peradilan Islam. Bulan Bintang. Jakarta. 1970
Muhammad Ahmad Syarbini. Al Iqna fi Hilli Alfadzi Abi Syuja Hasyiyah. Darul Kutub al-Ilmiyah. Beirut. 1998.
Syayyid Sabiq. Fiqh As-Sunnah. Jilid 3. Daar As-Saqafatul Islamiyah. Li Thiba’ati wa an-Nasyri wat Tawzi’iy. Tanpa Tahun dan tempat terbit.
Syekh Zainuddin bin Abdulaziz al-Malibari. Fathul Mu’in bi Syarh Qurratul a’in. Al-Ma’arif. Bandung.
Taufiq. Asas-Asas Hukum Acara Peradilan Islam. Mimbar Hukum. No.35 Thn VIII November-Desember 1997. Hal 19-27
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI