Batas Kewenangan Konstitusional: Antara Fungsi Pengawasan DPR dan Kemandirian Kekuasaan Kehakiman2 April 2026 • 10:13 WIB
Komitmen Pengadilan Militer I-04 Palembang Dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)2 April 2026 • 09:58 WIB
Urgensi Formalisasi Peran Aktif Hakim (Menggali Kebenaran Materiil) dalam Pembaruan Hukum Acara Perdata NasionalBy Andi Aswandi Tashar and Syailendra Anantya Prawira15 February 2026 • 08:00 WIB0 Pendahuluan Sistem peradilan perdata di Indonesia secara fundamental menganut asas Hakim pasif atau nemo iudex sine actore, yang berarti Hakim…
