Close Menu
Suara BSDKSuara BSDK
  • Beranda
  • Artikel
  • Berita
  • Features
  • Sosok
  • Filsafat
  • Roman
  • Satire
  • Video
  • Liputan Khusus

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

What's Hot

Perkembangan Model Penyelesaian Sengketa TUN Lingkungan Hidup

November 13, 2026

Menyambut Paradigma Hukum Lingkungan Baru dari Weak Sustainability menuju ke Strong Sustainability

November 13, 2026

Mengurai Modus “Kearifan Lokal” Korporasi dan Problematika Pemulihan Gambut: Catatan Prof. Bambang Hero untuk Hakim Lingkungan

November 13, 2026
Instagram YouTube
Suara BSDKSuara BSDK
  • Beranda
  • Artikel
  • Berita
  • Features
  • Sosok
  • Filsafat
  • Roman
  • Satire
  • Video
  • Liputan Khusus
Suara BSDKSuara BSDK
  • Beranda
  • Artikel
  • Berita
  • Features
  • Sosok
  • Filsafat
  • Roman
  • Satire
  • Video
  • Liputan Khusus
Home » Carut Marut Pengaturan Penyadapan (Interception of Communication) dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia

Carut Marut Pengaturan Penyadapan (Interception of Communication) dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia

Eliyas Eko SetyoBy Eliyas Eko SetyoApril 2, 2026 · 12:08 WIB7 Mins ReadNo Comments
Share
Facebook Twitter Threads Telegram WhatsApp

Pendahuluan

Beberapa hasil penyadapan pernah diperdengarkan dalam ruang persidangan dan cukup menghentakkan publik. Mungkin kita masih ingat dengan diperdengarkannya hasil penyadapan Antasari dengan yang diduga sebagai Anggoro di Singapura, penyadapan terhadap Al Amin Nasution dalam kasus korupsi yang dikenal dengan “skandal gadis berbaju putih”, rekaman pembicaraan Artalyta dengan beberapa aparat yang diduga dari kejaksaan Agung dalam skandal suap Artalyta Suryani-Urip Tri Gunawan. Juga kasus suap yang menimpa mantan anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Muhammad Iqbal. Atau dalam kasus dugaan penyadapan atas seorang Jurnalis Majalah Tempo Metta Dharmasaputra oleh polisi terkait kasus Vincent.

Karena dianggap sebagai invasi atas hak-hak privasi warga negaranya yang mencakup privasi atas kehidupan pribadi, penyadapan oleh aparat hukum atau institusi resmi negara tetap menjadi kontroversial. Penyadapan merupakan alat pencegahan dan pendeteksi kejahatan.

Namun penyadapan juga sangat berguna sebagai salah satu metode penyidikan. Penyadapan merupakan alternatif jitu dalam investigasi kriminal terhadap perkembangan modus kejahatan maupun kejahatan yang sangat serius.

Pelaku kasus-kasus kejahatan berhasil dibawa ke meja hijau berkat hasil penyadapan. Tanpa instrumen penyadapan, sulit bagi KPK untuk mendeteksi pelaku tindak pidana korupsi dan sekaligus mendakwanya di pengadilan. Tidak adanya penyadapan akan menghambat tugas Detasemen 88 dalam mengungkap berbagai kasus terorisme, dan Badan Narkotika Nasional dalam kasus Narkoba akan sulit mengungkap transaksi illegal narkotika dan psikotropika yang dilakukan bandar.

Di sisi lain, penyadapan sebagai alat pencegah dan pendeteksi kejahatan memiliki kecenderungan yang berbahaya bagi hak asasi manusia, bila berada pada hukum yang tidak tepat dan di tangan yang salah. Penyadapan rentan disalahgunakan, bila aturan hukum yang melandasinya tidak sesuai dengan Hak Asasi Manusia.         

Sejarah Panjang Penyadapan Di Indonesia

Dimulai sejak masa Kolonial di Hindia belanda (berdasarkan keputusan Raja Belanda Tanggal 25 Juli 1893 N0 36) di Indonesia, instrumen penyadapan sebagai sebuah kewenangan aparat hukum telah dipergunakan, diantaranya digunakan pada lalu lintas surat di kantor pos seluruh Indonesia. Dalam perkembangannya, sejumlah undang-undang telah mengatur terkait kewenangan aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan komunikasi. Contohnya Undang-Undang Psikotropika, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Telekomunikasi, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang KPK dan Undang-Undang ITE.     

Mahkamah Konstitusi sebelumnya pernah memutuskan mengabulkan permohonan terhadap pengujian materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, dalam putusannya Nomor 5/PUU-VIII/2010, yang dimohonkan oleh Anggara, S.H. MK dalam putusannya menyatakan Pasal 31 ayat (4) UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa tata cara penyadapan harus diatur dengan Undang-Undang, bukan Peraturan Pemerintah. Dalam ratio decidendi-nya, MK berpendapat tidak adanya pengaturan yang baku, memungkinkan terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, dan penyadapan memang merupakan bentuk pelanggaran terhadap rights of privacy yang bertentangan dengan UUD 1945.

Baca Juga  Pandangan Filosofis tentang Perjuangan Kenaikan Gaji yang Diajukan Ikatan Panitera/Sekretaris Pengadilan Indonesia

Syarat dan Tata Cara Penyadapan

Untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan kewenangan penyadapan dan perekaman, MK berpendapat “perlu ditetapkan perangkat peraturan yang mengatur syarat dan tata cara penyadapan dan perekaman di setiap lembaga”.

Merujuk pendapat M. Fajrul Falaakh terkait penyadapan atas hak pribadi berkomunikasi, melalui Keterangan Ahli Tertulis yang disampaikan untuk Perkara No 5/PUU-VIII/2010 pada Mahkamah Konstitusi, menyebutkan: “Terhadap tata cara penyadapan, seperti pada instrumen dan praktik di negara lain, bahwa UU mengenai penyadapan harus mengatur terkait wewenang untuk melakukan, memerintahkan maupun meminta penyadapan, tujuan penyadapan secara spesifik, kategori subjek hukum yang diberi wewenang untuk melakukan penyadapan, adanya izin dari atasan atau izin hakim sebelum melakukan penyadapan, tata cara penyadapan, waktu penyadapan, pengawasan terhadap penyadapan, dan penggunaan hasil penyadapan.”

Dari pendapat Ahli M. Fajrul Falaakh, lembaga yang bisa melakukan penyadapan secara sah, diantaranya, Badan Intelijen Negara, Badan Narkotika Nasional, Badan Nasional Penganggulangan Terorisme, Kejaksaan Agung, TNI, dan Polri. Dengan cara penyadapan  yang berbeda-beda pada tiap lembaga.

Melalui Putusan Nomor 012-016- 019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006, Mahkamah menegaskan dan mengingatkan kembali pertimbangan hukum Putusan Nomor 006/PUU-I/2003 tanggal 30 Maret 2004 yang menyatakan bahwa pembatasan melalui penyadapan harus diatur dengan Undang-Undang guna menghindari penyalahgunaan wewenang yang melanggar hak asasi. Dalam pertimbangan hukum putusan a quo, dinyatakan bahwa: “Mahkamah memandang perlu untuk mengingatkan kembali bunyi pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 006/PUU-I/2003 tersebut oleh karena penyadapan dan perekaman pembicaraan merupakan pembatasan terhadap hak-hak asasi manusia, pembatasan hanya dapat dilakukan dengan undang-undang, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.Sesuai dengan perintah Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, tata cara penyadapan yang baik dan benar itu harus diatur dengan Undang-Undang guna menghindari penyalahgunaan wewenang yang melanggar hak asasi”.                      

Kesemrawutan hukum penyadapan di Indonesia terlihat dengan banyaknya otoritas yang memberikan izin untuk penyadapan. Seperti Undang-Undang  Psikotropika membolehkan penyadapan telepon dan perekaman pembicaraan dengan izin Kepala Polri. Undang-Undang Narkotika (UU No 35 tahun 2009) membolehkan Badan Narkotika Nasional (BNN ) melakukan penyadapan dengan ijin ketua pengadilan Negeri, dalam kondisi  mendesak maka bisa dilakukan penyadapan tanpa izin.

Aturan regulasi dalam Tindak Pidana Terorisme juga membolehkan penyidik menyadap telepon dan perekaman pembicaraan hanya atas izin ketua Pengadilan Negeri.Hal diatas menunjukkan bahwa otoritas yang mengizinkan dilakukannya penyadapan di Indonesia sangat beragam dan berbeda-beda tergantung sasarannya. Padahal umumnya di negara lain diluar contoh negara Amerika dan Australia, izin penyadapan hanya dimiliki oleh satu otoritas saja.

Baca Juga  Urgensi Perubahan Panggilan Umum pada Perkara Perceraian

Banyaknya lembaga yang memberikan izin inilah yang membuat setiap lembaga berlomba-lomba menggunakan otoritasnya. Dampaknya, tidak ada mekanisme pemantauan dan kontrol yang sama terhadap intitusi yang melakukan penyadapan. Dan ini akan membuka peluang terjadinya saling klaim, akibatnya pelanggaran HAM menjadi rentan dilanggar.                                               

KESIMPULAN

Kekuasaan negara menjamin bahwa penyadapan itu legal dikarenakan negara memberikan kewenangan melalui lembaga yang bisa melakukan penyadapan secara sah, diantaranya, Badan Intelijen Negara, Badan Narkotika Nasional, Badan Nasional Penganggulangan Terorisme, Kejaksaan Agung, TNI, dan Polri. Di sisi lain, hal tersebut bertolak belakang dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekonomunikasi yang menyebutkan: “Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun.”

Lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengizinkan dilakukannya penyadapan di Indonesia sangat banyak dan berbeda-beda tergantung sasarannya, sehingga menimbulkan carut marut penyadapan di Indonesia. Tanpa adanya mekanisme kontrol yang jelas, membuat ketidak pastian terhadap satu lembaga mana yang mempunyai hak untuk melakukan penyadapan di Indonesia. Hal ini akan menyuburkan praktik yang berpotensi melanggar Hak Asai Manusia dalam melakukan penyadapan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA.

  • Hikmawati, Puteri, Penyadapan Dalam Hukum di Indonesia: Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum, P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika, Jakarta, 2015.
  • Kristian, Sekelumit tentang Penyadapan dalam Hukum Positif di Indonesia, Nuansa Aulia, Bandung, 2013.
  • M. Fajrul Falaakh, “Penyadapan atas Hak Pribadi Berkomunikasi, Keterangan Ahli Tertulis untuk Perkara No 5/PUU-VIII/2010 pada Mahkamah Konstitusi”.
  • Supriyadi W. Eddyono, Menata Kembali Hukum Penyadapan Di Indonesia, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2012

Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Mahakamah Konstitusi

  • Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekonomunikasi
  • Undang-Undang Nomor 17 tahun 2011 tentang intelijen negara
  • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
  • Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor : 11/PERM.KOMINFO/02/2006 Tentang Teknis Penyadapan.
  • Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/ PUU-I/2003 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012- 016-019/PUU-IV/2006.
  • Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/ PUU-VIII/2010 Rancangan Undang-Undang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana Indonesia

Eliyas Eko Setyo
Kontributor
Eliyas Eko Setyo
Hakim Pengadilan Negeri Sampang

Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI

artikel hak HAM Mahkamah Konstitusi pelanggaran ham penyadapan privasi
Share. Facebook Twitter Threads Telegram WhatsApp Copy Link

Related Posts

Ketika Mantan Menteri Memakai Gelang Elektronik dan Maling Tidak lagi Masuk Bui. Kisah dari NEUSTART Austria untuk Wajah Humanis Hukum Indonesia

November 13, 2026

Kesamaan Peristiwa Hukum sebagai Tolok Ukur Substantif Ne Bis In Idem dalam Perkara Perdata

November 13, 2026

Menimbang Ulang Pengunduran Diri Wapres, Lanjutkan HMP!

November 12, 2026
Leave A Reply Cancel Reply


Demo
Top Posts

Menggali Keadilan Adat di Negeri Sembur Paus

November 9, 2026

Notoir Feiten dan Relevansinya Dalam Personalisasi Pengetahuan Era Kini

November 6, 2026

Dari FGD hingga Semangkuk Mi Kuah, BSDK Tunjukkan Wajah Pendidikan Peradilan yang Humanis

October 28, 2026

Adu Domba: Bukan Sekedar Adu Kekuatan

October 23, 2026
Don't Miss

Perkembangan Model Penyelesaian Sengketa TUN Lingkungan Hidup

By David PasaribuNovember 13, 20260

Perkembangan hukum lingkungan hidup menuntut adanya model penyelesaian sengketa yang mampu menjawab kompleksitas permasalahan lingkungan…

Menyambut Paradigma Hukum Lingkungan Baru dari Weak Sustainability menuju ke Strong Sustainability

November 13, 2026

Mengurai Modus “Kearifan Lokal” Korporasi dan Problematika Pemulihan Gambut: Catatan Prof. Bambang Hero untuk Hakim Lingkungan

November 13, 2026

PTA Kepri Sukses Presentasikan Capaian Keterbukaan Informasi Publik 2026

November 13, 2026
Stay In Touch
  • YouTube
  • TikTok
  • WhatsApp
  • Twitter
  • Instagram
Top Trending
Demo

Recent Posts

  • Perkembangan Model Penyelesaian Sengketa TUN Lingkungan Hidup
  • Menyambut Paradigma Hukum Lingkungan Baru dari Weak Sustainability menuju ke Strong Sustainability
  • Mengurai Modus “Kearifan Lokal” Korporasi dan Problematika Pemulihan Gambut: Catatan Prof. Bambang Hero untuk Hakim Lingkungan
  • PTA Kepri Sukses Presentasikan Capaian Keterbukaan Informasi Publik 2026
  • Ketika Mantan Menteri Memakai Gelang Elektronik dan Maling Tidak lagi Masuk Bui. Kisah dari NEUSTART Austria untuk Wajah Humanis Hukum Indonesia

Recent Comments

  1. Linda on Standar Layanan Unggul di Ujung Jari: PTA Palembang Perketat Penilaian PTSP PA Baturaja Kelas IA
  2. Aman on Kejahatan Siber: Hakim Harus Cermat Menguji Bukti
  3. Dr. Sakwanah on Ketua MS Aceh Apresiasi Pelatihan BSDK, Harapkan Diklat Khusus Hukum Acara Jinayat
  4. Herman on Di Balik Mangrove, Ada Keadilan yang Harus Diperjuangkan
  5. Abdul Mustopa on MOVE!
Hubungi Kami

Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Hukum dan Peradilan
Mahkamah Agung RI

Kantor: Jl. Cikopo Selatan Desa Sukamaju, Kec. Megamendung
Bogor, Jawa Barat 16770

Kirimkan reportase berita, opini, features dan artikel lainnya ke email suarabsdk.com : 
redpelsuarabsdk@gmail.com

Telepon: (0251) 8249520, 8249522, 8249531, 8249539

Kategori
Beranda Artikel Berita Features Sosok KRITERIA TULISAN
Filsafat Roman Satire Video BALACADAS
Connect With Us
  • Instagram
  • YouTube
  • WhatsApp
Aplikasi Internal
Logo 1 Logo 2 Logo 3 Logo 3 Logo 5
Logo 4 Logo 4 Logo 4 Logo 5 Logo 5 Logo 5
Kontributor
  • Avatar photo Ahmad Junaedi
  • Avatar photo Mohammad Khairul Muqorobin
  • Avatar photo Aman
  • Avatar photo Irvan Mawardi
  • Avatar photo Cecep Mustafa
  • Avatar photo Yudhistira Ary Prabowo
  • Avatar photo Khoiruddin Hasibuan
  • Avatar photo Muamar Azmar Mahmud Farig
  • Avatar photo Syailendra Anantya Prawira
  • Avatar photo Ari Gunawan
  • Avatar photo Ghesa Agnanto Hutomo
  • Avatar photo Johanes
  • Avatar photo Muhammad Rizqi Hengki
  • Avatar photo Jatmiko Wirawan
  • Avatar photo Agus Digdo Nugroho
  • Avatar photo Syamsul Arief
  • Avatar photo Timbul Bonardo Siahaan
  • Avatar photo Dahlan Suherlan
  • Avatar photo Muhammad Adiguna Bimasakti
  • Avatar photo Syihabuddin
  • Avatar photo Muhammad Zuchri Nasuha Lubis
  • Avatar photo Taufikurrahman
  • Avatar photo Anton Ahmad Sogiri
  • Avatar photo Cik Basir
  • Avatar photo Zulfahmi
  • Avatar photo Maria Fransiska Walintukan
  • Avatar photo M. Natsir Asnawi
  • Avatar photo Unggul Senoaji
  • Avatar photo Bagus Partha Wijaya
  • Avatar photo Abdi Munawar Daeng Mangagang
  • Avatar photo Adji Prakoso
  • Avatar photo Bintoro Wisnu Prasojo
  • Avatar photo Muhammad Hanif Ramadhan
  • Avatar photo Yoshito Siburian
  • Avatar photo Galang Adhe Sukma
  • Avatar photo Iqbal Lazuardi
  • Avatar photo Sriti Hesti Astiti
  • Avatar photo Ahmad Syahrus Sikti
  • Avatar photo Abdul Azis Ali Ramdlani
  • Avatar photo Harun Maulana
  • Avatar photo Layla Windy Puspita Sari
  • Avatar photo Anisa Yustikaningtiyas
  • Avatar photo Binsar Parlindungan Tampubolon
  • Avatar photo Febby Fajrurrahman
  • Avatar photo Ferdian Permadi
  • Avatar photo Ganjar Prima Anggara
  • Avatar photo I Gusti Lanang Ngurah Sidemen Putra
  • Avatar photo Dr. Syofyan Iskandar, S.H., M.H.
  • Avatar photo Eliyas Eko Setyo
  • Avatar photo Firzi Ramadhan
  • Avatar photo Henri Setiawan
  • Avatar photo Itsnaatul Lathifah
  • Avatar photo Jarkasih
  • Avatar photo Sudiyo
  • Avatar photo Afifah Dwiandini
  • Avatar photo Ardiansyah Iksaniyah Putra
  • Avatar photo Buang Yusuf
  • Avatar photo Eddy Daulatta Sembiring
  • Avatar photo Garin Purna Sanjaya
  • Avatar photo Marulam J Sembiring
  • Avatar photo Tri Indroyono
  • Avatar photo Letkol Chk Agustono, S.H., M.H.
  • Avatar photo Irene Cristna Silalahi
  • Avatar photo Marsudin Nainggolan
  • Avatar photo Maulana Aulia
  • Avatar photo Riki Perdana Raya Waruwu
  • Avatar photo Siti Nadhiroh
  • Avatar photo Muhamad Zaky Albana
  • Avatar photo Fauzan Prasetya
  • Avatar photo Irwan Rosady
  • Avatar photo Khoiriyah Roihan
  • Avatar photo Redaktur SuaraBSDK
  • Avatar photo Yasin Prasetia
  • Avatar photo Audrey Kartika Putri
  • Avatar photo Cok Istri Bhagawanthi Pemayun
  • Avatar photo David Pasaribu
  • Avatar photo Fitriyel Hanif
  • Avatar photo Gerry Geovant Supranata Kaban
  • Avatar photo Gerry Michael Purba
  • Avatar photo K.G. Raegen
  • Avatar photo Rafi Muhammad Ave
  • Avatar photo Rangga Lukita Desnata
  • Avatar photo Rikatama Budiyantie
  • Avatar photo Silveria Supanti
  • Avatar photo Sugiarto
  • Avatar photo Teguh Setiyawan
  • Avatar photo Achmad Fikri Oslami
  • Avatar photo Agenda Citra Muhammad
  • Avatar photo Ahmad Fuad Noor Ghufron
  • Avatar photo Achmad Nurul Huda
  • Avatar photo Andro Riski Pradipta
  • Avatar photo Anggi Permana
  • Avatar photo Ang Rijal Amin
  • Avatar photo Armansyah
  • Avatar photo Azalia Purbayanti Sabana
  • Avatar photo Dedi Putra
  • Avatar photo Dewi Maharati
  • Avatar photo Edi Hudiata
  • Avatar photo Herjuna Praba Wiesesa
  • Avatar photo Hermanto
  • Avatar photo Indarka PP
  • Avatar photo Muhamad Fadillah
  • Avatar photo Nugraha Medica Prakasa
  • Avatar photo Ria Marsella
  • Avatar photo Rizal Arif Fitria
  • Avatar photo Sadana
  • Avatar photo Sahram
  • Avatar photo Saut Erwin Hartono A. Munthe
  • Avatar photo Yusuf Sodhiqin
  • Avatar photo Achmad Pratomo
  • Avatar photo Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo., SH., M.Hum
  • Avatar photo Ahmad Muzayyin Destuladoe
  • Avatar photo Ahmad Faiz Shobir Alfikri
  • Avatar photo Ahmad Farhan Subhi
  • Avatar photo Arie Fitriansyah
  • Avatar photo Arie Guntoro
  • Avatar photo Bismo Jiwo Agung
  • Avatar photo Dharma Setiawan Negara
  • Avatar photo Epri Wahyudi
  • Avatar photo Fajar Widodo
  • Avatar photo Fariz Prasetyo Aji
  • Avatar photo Fauzan Arrasyid
  • Avatar photo Fauzia Rohmah
  • Avatar photo Febry Indra Gunawan Sitorus
  • Avatar photo Hartanto Ariesyandi
  • Avatar photo Idik Saeful Bahri
  • Avatar photo Mardi Candra
  • Avatar photo Muhammad Fadllullah
  • Avatar photo Muhammad Irfan Syahputra
  • Avatar photo Muhammad Amin Putra
  • Avatar photo Niko Wijaya
  • Avatar photo Putra Nova A.S
  • Avatar photo Raden Heru Wibowo Sukaten
  • Avatar photo Rahmad Ramadhan Hasibuan
  • Avatar photo Satria Perdana
  • Avatar photo Trisoko Sugeng Sulistyo
  • Avatar photo Umar Dani
  • Avatar photo Wahyu Budi Santoso
  • Avatar photo Wilmar Ibni Rusydan
  • Avatar photo Abdul Hadi
  • Avatar photo Abiandri Fikri Akbar
  • Avatar photo Abi Zaky Azizi
  • Avatar photo Adimas Leo Firmansah
  • Avatar photo Agus Suharsono
  • Avatar photo Andi Akram
  • Avatar photo Anggiyansyah Nurmanta
  • Avatar photo Arsyawal
  • Avatar photo Ashhab Triono
  • Avatar photo Aulia Rochmani Lazuardi
  • Avatar photo Bagus Sujatmiko
  • Avatar photo Bayu Akbar Wicaksono
  • Avatar photo Chandra Khoirunnas
  • Avatar photo Cuhandi
  • Avatar photo Daniel H. Napitupulu
  • Avatar photo Deka Rachman Budihanto
  • Avatar photo Dendi Sutiyoso
  • Avatar photo Dhea Sutaryana
  • Avatar photo Dismas Lukito Ornasto
  • Avatar photo Enrico Simanjuntak
  • Avatar photo Fadhilah Fauzan, S.H.
  • Avatar photo Fahri Gunawan Siagian
  • Avatar photo Fauziah Rahmah
  • Avatar photo Fery Rochmad Ramadhan
  • Avatar photo Ida Masnita Sigalingging
  • Avatar photo Imaniar
  • Avatar photo Karell Mawla Ibnu Kamali
  • Avatar photo Khalilurrahman
  • Avatar photo Khoirul Anwar
  • Avatar photo Mentari Wahyudihati
  • Avatar photo Misbah
  • Avatar photo Muhamad Deni Saputra
  • Avatar photo Muhamad Ridwan
  • Avatar photo Muhamad Iqbal
  • Avatar photo Nia Chasanah
  • Avatar photo Novritsar Hasintongan Pakpahan
  • Avatar photo Nugraha Wisnu Wijaya
  • Avatar photo Pandu Pradana Wicaksono, S.H.
  • Avatar photo Raden Anggara Kurniawan
  • Avatar photo Rahimulhuda Rizki Alwi
  • Avatar photo Ranggi Adiwangsa Yusron
  • Avatar photo Rifda Aprilia Rusfayanti
  • Avatar photo Muhammad Rijaldy Alwy
  • Avatar photo Rohim
  • Avatar photo Romi Hardhika
  • Avatar photo Samsul Zakaria
  • Avatar photo Siti Anis
  • Avatar photo Sri Nurmina Sari
  • Avatar photo Stefanus Dwi Putra Medisa
  • Avatar photo Sugiri Wiryandono
  • Avatar photo Tri Cahya Indra Permana
  • Avatar photo Yudhi Reksa Perdana
  • Avatar photo Abdul Ghani
  • Avatar photo Ach. Jufri
  • Avatar photo Achmad Cholil
  • Avatar photo Adhlan Fadhilla Ahmad
  • Avatar photo Afif Muchshon
  • Avatar photo Ahadad
  • Avatar photo Ahmad Efendi
  • Avatar photo Ahmad Hodri
  • Avatar photo Ahmad Rikfi Fuadi
  • Avatar photo Ahmad Rizza Habibi
  • Avatar photo Aidil Akbar
  • Avatar photo Alep Priyoambodo
  • Avatar photo Alfajar Nugraha
  • Avatar photo Ali Sobirin
  • Avatar photo Andi Amirah Humairah Ya'kub
  • Avatar photo Anang Riyan Ramadianto
  • Avatar photo Anderson Peruzzi Simanjuntak
  • Avatar photo Andhika Prayoga
  • Avatar photo Andi Muhammad Galib
  • Avatar photo Andi Aswandi Tashar
  • Avatar photo Andrie Gunawan
  • Avatar photo Anna Yulina
  • Avatar photo Annisa Nur Alam
  • Avatar photo Antok Wibowo
  • Avatar photo Arga Febrian
  • Avatar photo Ariansyah
  • Avatar photo Arief Sapto Nugroho
  • Avatar photo Mayor Chk Arif Dwi Prasetyo
  • Avatar photo Arimurti Kriswibowo
  • Avatar photo Aryaniek Andayani
  • Avatar photo Asep Ridwan Hotoya
  • Avatar photo Bella Puspitawati
  • Avatar photo Bellina Gamelia Sembiring Kembaren
  • Avatar photo Billy Saut Mangoloi
  • Avatar photo Bilma Diffika
  • Avatar photo Bony Daniel
  • Avatar photo Budi Hermanto
  • Avatar photo Budi Suhariyanto
  • Avatar photo Chandra
  • Avatar photo Christopher Hutapea
  • Avatar photo Daniel Saputra
  • Avatar photo Danny Agus Setiyanto
  • Dedi Wigandi
  • Avatar photo Devita Aulia
  • Avatar photo Djoni Witanto
  • Avatar photo Effendi Mukhtar
  • Avatar photo Egia Rasido Tarigan
  • Avatar photo Eka Sentausa
  • Avatar photo Engli Thirta Satria
  • Avatar photo Enos Syahputra Sipahutar, S.H., M.H.
  • Avatar photo Dr. Fahmiron
  • Avatar photo Fahri Bachmid
  • Avatar photo Fahri Soleh
  • Avatar photo Fakhir Tashin Baaj
  • Avatar photo Farhan Al Faris
  • Avatar photo Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.
  • Avatar photo Dr. Fauziati, S.Ag., M.Ag
  • Avatar photo Febriansyah Rozarius
  • Avatar photo Friska Ariesta Aritedi
  • Avatar photo Gineng Pratidina
  • Avatar photo Hanry Ichfan Adityo
  • Avatar photo Peltu Hartono
  • Avatar photo Hasanudin
  • Avatar photo Hastuti
  • Avatar photo Hendro Yatmoko
  • Humas Pengadilan Negeri Sidoarjo
  • Avatar photo Ibnu Abas Ali
  • Avatar photo Ichsan Muhammad
  • Avatar photo I Made Sukadana
  • Indra Tua Hasangapon Harahap
  • Avatar photo Intan Widiastuti
  • Avatar photo Ira Soniawati
  • Avatar photo Irfan Dibar
  • Avatar photo Muhammad Irfansyah
  • Avatar photo Letkol Kum Irwan Tasri, S.H., M.H., M.Han.
  • Avatar photo Iwan Lamganda Manalu
  • Avatar photo Jerry Thomas
  • Avatar photo Jerymia Seky Tanaem
  • Avatar photo Jimmy Maruli Alfian
  • Avatar photo Jusran Ipandi
  • Avatar photo Kadek Dwi Krisna Ananda
  • Avatar photo Khaimi
  • Avatar photo Khoerul Umam
  • Avatar photo Linora Rohayu
  • Avatar photo Made Passek Reza Swandira
  • Avatar photo Marta Satria Putra
  • Avatar photo Marwan Ibrahim Piinga
  • Avatar photo Marwanto
  • Avatar photo Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah
  • Avatar photo Maulia Martwenty Ine
  • Avatar photo Mira Maulidar
  • Avatar photo Misbahul Anwar
  • Avatar photo Muhamad Ainun Najib
  • Avatar photo Muhamad Ilham Azizul Haq
  • Avatar photo Muhamad Saptari
  • Avatar photo Muhammad Muhyi Arrasyid, S.Psi.
  • Avatar photo Muhammad Bagus Tri Prasetyo
  • Avatar photo Muhammad Yusuf
  • Avatar photo Murdian
  • Avatar photo Nadia Yurisa Adila
  • Avatar photo Nisrina Irbah Sati
  • Avatar photo Noak Mispa Sianturi
  • Avatar photo Noor Ichwan Ichlas Ria Adha
  • Avatar photo Novtri Nelli
  • Avatar photo Letkol CHK Nur Sakdi, S.H, M.H.
  • Avatar photo Nur Latifah Hanum
  • Avatar photo Piput Milandsari
  • Avatar photo Pita Permatasari
  • Avatar photo H .A.S Pudjoharsoyo
Lihat semua kontributor →

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.