Author: Agus Digdo Nugroho
Agus Digdo Nugroho
Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan
Kamis Siang (29/01) Rombongan Dekanat Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara yang di Pimpin oleh Prof. Dr St. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum (Dekan FH), di dampingi oleh 15 orang yang terdiri atas Prof. Dr. Joko Sriwidodon, S.H., M.H. M.Kn, Dr. Adi Nur Rohman, S.H.I, Dr. Rahmat Saputra, S.H., M.H. Dr Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H. Dr. Sugeng, S.H., M.H., Dr. Diana Fitriana, S.H., M.H, dan Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si. Rombongan FH Ubhara tersebut disambut langsung oleh Kepala Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Dr. Andi Akram, S.H., M.H. di dampingi oleh para Hakim Yustisial, Pejabat Struktural, dan para calon analis kebijakan…
Selasa Pagi (21/01) Kepala Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Dr. Andi Akram, S.H., M.H. menerima kunjungan dari Japan Internasional Cooperation Agency (JICA). JICA diwakili oleh 3 orang yakni Mr. Yusuke Shima (advisor for judicial reform), Mr. Tetsuya Kuwata (JICA Project Coordinator), dan Mr. Arlin Natalia (JICA Project Secretary). Dalam kesempatan tersebut Mr. Yusuke Shima menyampaikan kegembiraannya bisa berkunjung ke Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung. Dalam kesempatan tersebut ia menyampaikan sambutan yang menginginkan kolaborasi Kerjasama dengan Pustrajak “Jepan dan Indoensia sama-sama memiliki corak yang sama yakni Civil Law. Tinjauan komparasi dengan berbagai Negara termasuk Jepang dapat membantu…
Selasa Malam, (20/01) Dalam rangkaian kegiatan pembukaan Penetapan Isu Strategis menjadi Judul Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Tahun Anggaran 2026, Bapak Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial YM. Dr. H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum. menekankan batu analisis untuk menentukan dan memilih isu strategis yang paling prioritas dapat menggunakan analisis USG Urgency, Seriousness, danGrowth. YM. Dr. H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum menyebutkan “Isu permasalahan kebijakan di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya masih banyak dan sedang perlahan berjalan untuk diselesaikan. Untuk itu dibutuhkan strategi dalam menyelesaikannya dengan membuat skala prioritas permasalahan apa yang paling mendesak untuk diselesaikan.” Dalam penentuan isu…
Selasa Malam, (20/01) Dalam suasana malam yang dingin diguyur hujan namun tidak menyurutkan semangat Para Pimpinan Mahkamah Agung dan Jajaran Pejabat Struktural Mahkamah Agung untuk mengikuti kegiatan pembukaan Rapat Koordinasi Penetapan Isu Strategis menjadi judul penyusunan rekomendasi kebijakan tahun anggaran 2026. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Bapak Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial YM. Dr. H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum. Dalam sambutan pembukaannya YM Dr. H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum. memberikan fokus perhatiannya dengan menyampaikan “Isu permasalahan kebijakan di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya masih banyak dan sedang perlahan berjalan untuk diselesaikan. Untuk itu dibutuhkan strategi…
Selasa Pagi (13/01) dalam rangkaian kegiatan Orientasi Dan Pelatihan Mentoring Badan Perhimpunan Hakim Perempuan Indonesia yang diselenggarakan bertempat di Hotel Holiday Inn Jakarta Gajah Mada, Ketua MA sampaikan pesan “representasi dan kepemimpinan hakim perempuan adalah bagian dari strategi membangun peradilan yang berwibawa, bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik, dan bagian dari tanggung jawab kita untuk memastikan bahwa keadilan benar-benar dirasakan oleh semua orang. Tanpa terkecuali. Untuk itulah, saya (Ketua MA Prof Sunarto) ingin mengajak kita semua, baik laki-laki maupun perempuan, untuk melihat isu ini bukan sebagai agenda kelompok tertentu, melainkan sebagai agenda kelembagaan Mahkamah Agung.” Acara ini dimaksudkan untuk melakukan…
Membicarakan mengenai dinamika lembaga negara sebesar Mahkamah Agung, seringkali pembahasan terjebak pada substansi yang terlalu formal sebagaimana yang banyak dituangkan di dokumen SAKIP, LKjIP, Laporan Tahunan dan laporan-laporan lainnya. Apakah ini salah? Tentu saja tidak namun perlu saya disclaimer dulu bahwa tulisan ini tidak sedang membahas salah atau benar melainkan menawarkan cara pandang baru. Apa yang diuraikan dan dibahas dalam dokumen yang saya sebutkan tadi seringkali kemudian terjebak dalam kacamata apa yang disebut SMART Specific (Spesifik), Measurable (Terukur), Achievable (Dapat Dicapai), Relevant (Relevan), dan Time-Bound (Terikat Waktu). SMART ini bagus dan tuntas sebagai metodelogi yang akan membedah kualitas kinerja organisasi…
Selasa Siang (30/12) Dengan telah dilantiknya Struktur Susunan Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia Masa Bakti 2025 – 2028 berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia Nomor: 013/SK/PP.IKAHI/XII/2025 Tentang Susunan Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia Masa Bakti 2025 – 2028 bertanggal 24 Desember 2025. Susunan yang terdiri atas Ketua Pengurus Pusat, Sekretaris, dan Bendahara serta 6 Komisi yang meliputi Komisi I Bidang Organisasi, Komisi II Bidang Publikasi dan Kajian Ilmiah, Komisi III Bidang Hubungan Luar Negeri Dan Antar Lembaga, Komisi IV Bidang Kehumasan dan Pengabdian Masyarakat, Komisi V Bidang Advokasi, dan Komisi VI Penghubung Antar Lingkungan Peradilan. Jabatan Ketua Umum…
Selasa Siang (30/12) Bertempat di R. 201 Tower Mahkamah Agung RI Lantai 2 dilaksanakan pelatikan Jajaran Pengurus Pusat IKAHI Masa Bakti 2025-2028. Dalam pidato sambutan pelatikan Jajaran Pengurus Pusat IKAHI Ketua Mahkamah Agung YM. Prof Sunarto menyampaikan “Pelantikan Pengurus Pusat IKAHI masa Bakti 2025 merepresentasikan pergantian kepengurusan dalam suatu organisasi, merupakan sebuah keniscayaan. Ia adalah bagian dari dinamika organisasi, sekaligus penanda bahwa organisasi tersebut hidup, tumbuh, dan berkembang.” Acara yang dihadiri oleh Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial, Para Ketua Kamar pada MA selaku Penasihat PP IKAHI,Yang Mulia Para Hakim Agung dan Hakim Adhoc, Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia,…
Selasa Pagi (30/12) Dalam rangkaian acara Apresiasi dan Refleksi Akhir Tahun Mahkamah Agung Tahun 2025 yang di dalamnya turut mengundang insan media-jurnalis, terdapat hal yang menarik. Perwakilan Media Online Tempo, Jihan mengajukan pertanyaan kepada YM Ketua Mahkamah Agung Prof Sunarto dan Jajaran Pimpinan Mahkamah Agung yang hadir. Jihan mempertanyakan dinamika peradilan di mana pasca Putusnya Putusan Hakim yang mengadili perkara Tom Lembong, Muncul rekomendasi dari Komisi Yudisial atas hakim yang mengadili perkara tersebut yang terdiri atas Hakim DAF, PSA, dan AS untuk dihukum non palu selama enam bulan. Pertanyaan tersebut kemudian langsung dijawab oleh YM Ketua Mahkamah Agung langsung meresponnya…
Selasa Pagi (30/12) Di hadapan Ketua Mahkamah Agung YM. Prof Dr. Sunarto, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial YM. Dr. H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum. Para Ketua Muda Mahkamah Agung YM. Dr. H. Prim Haryadi, S.H., M.H., YM I Gusti Agung Sumanatha, SH., MH., YM. Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., YM. Dr. Yasardin, S.H., M.Hum. YM. Brigjen TNI (Purn) Hidayat Manao, S.H.,M.H. dan YM. Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H, selaku Juru Bicara Mahkamah Agung RI, para Pimpinan Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Tingkat Banding di 4 Lingkungan Peradilan Umum, Agama, dan Tata Usaha Negara, serta 70…