Author: Irene Cristna Silalahi

Avatar photo

Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

Dalam sistem hukum terkini yang dipenuhi proliferasi peraturan, konflik hukum (conflicts of laws) merupakan keniscayaan. Persoalan obesitas regulasi (hyper regulations) sering melahirkan situasi di mana satu norma tampak bertentangan dengan norma lainnya. Untuk mengatasi konflik tersebut, doktrin hukum mengenal sejumlah asas preferensi, antara lain lex superior derogat legi inferiori, lex specialis derogat legi generali, dan lex posterior derogat legi priori. Persoalan menjadi kompleks ketika asas preferensi hukum justru saling menegasikan. Konflik terjadi dalam situasi di mana terdapat norma undang-undang yang lebih lama (lex priori) tetapi bersifat khusus (lex specialis) vis-à-vis dengan norma undang-undang yang lebih baru (lex posteriori) namun bersifat…

Read More

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 181/PUU-XXII/2024 menjadi tonggak penting afirmasi negara terhadap masyarakat adat (indigenous peoples). Putusan ini menegaskan arah konstitusional perlindungan hak masyarakat adat penghuni hutan yang tak berorientasi komersial. Permohonan uji materi (judicial review) ini diajukan oleh Sawit Watch yang memberi kuasa kepada Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS). Pemohon menguji konstitusionalitas beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Pasal-pasal yang diuji mencakup Pasal 12A, Pasal 17A, dan Pasal 110B Lampiran UU Cipta Kerja. Fokus persoalannya adalah sejumlah frasa seperti “dikecualikan,” “terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan,” “kegiatan lain,”…

Read More

Di tengah tuntutan publik akan hadirnya negara dalam setiap situasi krisis, pemikiran J.B.J.M. Ten Berge kembali relevan untuk diangkat. Berge menyebut bahwa pemerintah memiliki tiga kewajiban utama: melindungi rakyat dari ancaman luar, memastikan ketertiban internal, dan menjalankan fungsi dasar negara. Jika dikaitkan dengan standar tata kelola pemerintahan yang baik, ketiga prinsip ini dapat menjadi tolok ukur apakah negara benar-benar hadir bagi warganya. Beberapa waktu terakhir, Indonesia menghadapi rangkaian bencana alam yang cukup berat. Data terbaru BNPB per 9 Desember 2025 mencatat bahwa sedikitnya 962 orang meninggal akibat banjir bandang dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi, yaitu Aceh, Sumbar, dan…

Read More