Author: Layla Windy Puspita Sari

Dua bulan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ditengah berkecamuknya dunia penegakan hukum karena penangkapan aparat penegak hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, di suatu kabupaten yang terletak di provinsi Kalimantan Tengah, para penegak hukum tetap taat dalam menerapkan aturan hukum acara pidana baru. Pengakuan bersalah (plea bargain) yang merupakan sistem yang diadopsi dari negara-negara common law kini telah diterapkan dalam sistem hukum acara pidana Indonesia yang mekanismenya dibedakan menjadi 2 yaitu pada Pasal 78 KUHAP dan Pasal 234 KUHAP. Apabila perkara telah dilimpahkan ke pengadilan dan kemudian pada saat Penuntut Umum membacakan…

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. secara resmi membuka Sidang Istimewa Laporan Tahunan (Laptah) Mahkamah Agung Tahun 2025 pada Selasa 10 Februari 2026 di Jakarta. Laporan Tahunan Mahkamah Agung (Laptah) merupakan agenda tahunan yang digelar secara rutin setiap tahun untuk memaparkan laporan kinerja Mahkamah Agung beserta badan peradilan di bawahnya pada tahun sebelumnya. Pada Laptah ini, Mahkamah Agung mengangkat headline utama “Pengadilan Terpercaya, Rakyat Sejahtera”. Tema ini diangkat dengan alasan pengutamaan kinerja Mahkamah Agung tidak hanya diarahkan pada pencapaian kelembagaan, tetapi juga terwujudnya peradilan yang berintegritas, dipercaya publik, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Laporan…