Author: Mohammad Khairul Muqorobin

Avatar photo

Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Pendahuluan Pada tanggal 18 November 2025, Presiden Prabowo Subianto yang diwakili oleh Menteri Hukum RI, Supratman Andi Atgas bersama DPR RI telah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disahkan menjadi undang-undang (UU). RUU tersebut sudah disetujui dalam Rapat Paripurna ke-18 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026 setelah sebelumnya selesai dibahas di Komisi III DPR RI. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang telah berusia 44 tahun ini sebelumnya tidak sekalipun mengalami proses amandemen, melainkan hanya terjadi pengembangan di dalam ketentuan…

Read More

Pendahuluan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah menjamin pemanfaatan bumi, air, dan kekayaan alam oleh negara untuk kemakmuran rakyat, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Ayat (3). Selain itu, Pasal 28A mengakui hak setiap orang untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Wilayah pesisir, sebagai peralihan antara daratan dan laut, tidak terpisahkan dari wilayah Indonesia. Perencanaan dan pembangunannya melibatkan pemerintah pusat, daerah, serta sektor swasta. Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada, yaitu 99.000 km, dengan keanekaragaman hayati tinggi yang memengaruhi kebiasaan, gaya hidup, budaya, dan penghidupan masyarakat. Ekosistem mangrove, bagian integral dari wilayah pesisir, mencakup sekitar 3,44 juta hektare atau…

Read More